Transcript Camat

Dr. KAUSAR, AS, MSi
1
INDONESIA
2
TUGAS DELEGATIF
CAMAT DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA
MEMPEROLEH PELIMPAHAN SEBAGIAN
WEWENANG BUPATI ATAU WALIKOTA
UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN
OTONOMI DAERAH
Tujuan Pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota
kepada Camat :
1. Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dgn
kepentingan dan kebut masy setempat;
2. Mendekatkan pelayanan pemerintahan;
3. Mempersempit rentang kendali dari Bupati/Walikota
kepada Kepala Desa/Lurah;
4. Kaderisasi kepemimpinan pemerintahan;
3
TUGAS ATRIBUTIF/TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MENGKOORD KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASY.
MENGKOORD UPAYA PENEYELENGGARAAN TRANTIBUM
MENGKOORD PENERAPAN & PENEGAKAN PER UU
MENGKOORD PEMELIHARAAN PRASARANA & FASILITAS PELUM
MENGKOORD PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEM DI KEC
MEMBINA PENYELENGGARAAN PEMDESKEL
MELAKS PELAYANAN MASY YG MENJADI RUANG LINGKUP
TUGASNYA ATAU YG BLM DPT DILAKS DESA/KEL
4
Pembinaan Camat terhadap Desa
(PP 72/2005)
1. Memfasilitasi penyusunan perdes dan perkades
2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa
4. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah
kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa;
5. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
6. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan
perangkat desa;
7. memfasilitasi upaya penyelenggaraan trantibum;
8. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan
kewajiban lembaga kemasyarakatan;
5
1. KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH
SALAH SATU PERUBAHAN YG SANGAT ESENSIAL YAITU
MENYANGKUT KEDUDUKAN, TUGAS POKOK & FUNGSI
KECAMATAN YG SEBELUMNYA MERUPAKAN PERANGKAT
WILAYAH
DLM
KERANGKA
ASAS
DEKONSENTRASI,
BERUBAH STATUSNYA MENJADI PERANGKAT DAERAH DLM
KERANGKA ASAS DESENTRALISASI.
SEBAGAI PERANGKAT DAERAH, DAN DIANGKAT OLEH
BUPATI/WALIKOTA, MAKA CAMAT DLM MENJALANKAN
TUGASNYA, DISAMPING TUGAS YG MELEKAT (ATRIBUTIF)
JUGA
DITAMBAH
TUGAS
PELIMPAHAN
DARI
BUPATI/WALIKOTA (DELEGATIF).
6
3. KECAMATAN
a. Perubahan Paradigma
Unsur
Perbandingan
UU No. 5/1974
UU No. 22/1999
UU No. 32/2004
Kedudukan
Kecamatan
Wilayah
Administrasi
Pemerintahan
Lingk Kerja Perangkat
Drh
Lingkungan Kerja
Perangkat Daerah
Kedudukan
Camat
Kepala Wilayah
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kewenangan
Camat
Bersifat Atributif Bersifat Delegatif
(Psl 80 & 81)
(Psl 66 : 4)
Bersifat Atributif
dan Delegatif (Psl
126 : 2 & 3)
7
KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH
(KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG)
PNS
(Abdi Neg & Masy)
CAMAT
GARDA TERDEPAN
DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
MELAKS
TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN
(Atributif)
PELIMPAHAN
SBGN WEWENANG
BUP/WALKOT
(Delegatif)
8
TUGAS DELEGATIF
CAMAT DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA MEMPEROLEH PELIMPAHAN
SEBAGIAN WEWENANG BUPATI ATAU WALIKOTA UNTUK MENANGANI
SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH
Tugas delegatif yang meliputiaspek:
perizinan; rekomendasi; koordinasi;
pembinaan; pengawasan; fasilitasi;
penetapan; penyelenggaraan; dan
kewenangan lain yang dilimpahkan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan tugas dan wewenang
camat diatur dgn peraturan
bupati/walikota.
Tujuan Pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota kepada Camat :
1.
2.
3.
4.
Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dgn kepentingan dan kebut
masy setempat;
Mendekatkan pelayanan pemerintahan;
Mempersempit rentang kendali dari Bupati/Walikota kepada Kepala
Desa/Lurah;
Kaderisasi kepemimpinan pemerintahan;
9
TUGAS ATRIBUTIF/TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
1.
2.
3.
4.
MENGKOORD KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASY.
MENGKOORD UPAYA PENEYELENGGARAAN TRANTIBUM
MENGKOORD PENERAPAN & PENEGAKAN PER UU
MENGKOORD PEMELIHARAAN PRASARANA & FASILITAS
PELAYANAN UMUM
5. MENGKOORD PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEM DI KEC
6. MEMBINA PENYELENGGARAAN PEMDESKEL
7. MELAKS PELAYANAN MASY YG MENJADI RUANG LINGKUP
TUGASNYA ATAU YG BLM DPT DILAKS DESA/KEL
10
A. KEDUDUKAN
PENJELASAN PASAL 126 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
DIKEMUKAKAN BAHWA KECAMATAN ADALAH WILAYAH KERJA CAMAT SEBAGAI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOTA. OLEH KARENA ITU,
CAMAT BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BUPATI ATAU WALIKOTA YANG
MEMILIKI
WEWENANG
PENUH
UNTUK
MENGANGKAT
DAN
MEMBERHENTIKANNYA.
11
B. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN
MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASY.;
MENGKOORDINASIKAN UPAYA PENYELENGG. TRAMTIBUM;
MENGKORDINASIKAN PENERAPAN & PENEGAKAN PER-UU-AN;
MENGKOORDINASIKAN PEMELIHARAAN PRASARANA & FASILITAS
YANUM;
 MENGKOORDINASIKAN PENYELENGG. KEGIATAN PEMERINTAHAN DI
TINGKAT KECAMATAN;
 MEMBINA PENYELENGG. PEMERINTAHAN DESA DAN/ATAU KELURAHAN;
 MELAKSANAKAN PELAYANAN MASY. YG MENJADI RUANG LINGKUP
TUGASNYA
DAN/ATAU
YG
BELUM
DAPAT
DILAKSANAKAN
PEMERINTAHAN DESA ATAU KELURAHAN.




12
SESUAI PP NO. 19 TH. 2008, TERDIRI DARI:
1. CAMAT
2. SEKRETARIS KECAMATAN
3. SEKSI TATA PEMERINTAHAN
4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASY. DAN DESA
5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
6. SEKSI-SEKSI LAIN YG NOMENKLATURNYA DISESUAIKAN DGN
SPESIFIKASI & KARAKTERISTIK WILAYAH KECAMATAN DI
KAWASAN PERKOTAAN ATAU KAWASAN PERDESAAN
7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
13
9. Memfasilitasi penyusunan perencanaan
pembangunan partisipatif;
10. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama
desa dengan pihak ke tiga;
11. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat desa;
12. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga
kemasyarakatan dan kerjasama lembaga
kemasyarakatan dengan pihak ke tiga;
13. memfasilitasi memfasilitasi bantuan teknis dan
pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
dan
14. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan
dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan
14
Pembinaan Camat Terhadap Kelurahan
(PP 73/2005)
1.
2.
3.
4.
Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan
kelurahan;
Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan
dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola
oleh kelurahan;
Memfasilitasi penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan;
Memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan
perangkat kelurahan;
15
5.
6.
7.
8.
9.
Memfasilitasi upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum;
Memfasilitasi pengembangan lembaga
kemasyarakatan;
Memfasilitasi pembangunan partisipatif;
Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak
ketiga; dan
Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat kelurahan
16
Perbandingan Pola Pembinaan Camat ke
Desa/Kelurahan
No
Dimensi
UU 5/74
UU 22/99
1.
Desa
- Camat melakukan
pembinaan dan
pengawasan
terhadap desa
- Camat sebagai
administrator
pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan
Camat menerima
pemberitahuan dari desa
bila ada kerjasama antar
desa. Hal ini
menunjukkan posisi
camat tidak jelas karena
sekedar diberitahu
sehingga tidak
mempunyai makna
apapun
Camat dapat
melakukan
pembinaan dan
pengawasan
terhadap desa
setelah mendapat
pelimpahan/pendelegasian dari
Bupati/Walikota
2.
KELURAHAN
-
- Camat melakukan
pembinaan dan
pengawasan terhadap
kelurahan
- Lurah menerima
pelimpahan
wewenang
dari
Bupati/Walikota
-Lurah
bertanggungjawab
kepada
Bupati/Walikota
melalui Camat
- Camat melakukan
pembinaan dan
pengawasan
terhadap kelurahan
- Lurah menerima
pelimpahan
wewenang
dari Bupat/Wl. Kota
- Lurah
bertanggungjawab
kepada
Bupati/Walikota
melalui Camat
Camat
melakukan
pembinaan dan
pengawasan
terhadap
kelurahan
UU 32/04
17
KESIMPULAN
1. Camat dlm pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
sebagian wewenang bupati dan walikota untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah.
2. Kewenangan yang dimiliki camat tidak diartikan sebagai
kewenangan otonomi yang sama dengan B/W berdasarkan
bidang2 yg akan dilimpahkan, namun kewenangan tersebut harus
dipandang sebagai kewajiban untuk menata & melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan di wilayahnya,
sehingga kegiatan pelayanan masyarakat mampu membuka
peluang bagi terciptanya suasana kondusif dalam mendukung
pengembangan investasi di Daerah untuk menciptakan lapangan
kerja baru.
18
3. Pembinaan manajemen Kecamatan dilakukan berkesinambungan
dengan mereposisi variabel-variabel yang menentukan aspek
pemberdayaan manajemen pemerintahan umum yang memiliki
nilai penguatan NKRI.
4. Figur Camat yang akuntabel dan memiliki visi pelayanan kepada
masyarakat, dengan demikian penguasaan asas otonomi dan
tugas-tugas umum pemerintahan menjadi suatu keharusan
utamanya dalam menciptakan keunggulan lokalitas wilayah.
5. Dengan kebijakan pengembangan wilayah diharapkan dapat
memberikan dampak yang positif kepada Camat dalam
mengembangkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat,
sehingga citra dan wibawa Camat sebagai pemegang rentang
kendali koordinasi di wilayah kerjanya semakin menguat
19
20