Transcript MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN

(Prof. Dr. Ngadisah, MA)
DASAR HUKUM
 UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
 PERATURAN PEMERINTAH NO. 72 TAHUN 2005
TENTANG DESA
BATASAN PENGERTIAN:
 DESA, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS-
BATAS WILAYAH, YANG BERWENANG UNTUK MENGATUR DAN
MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT,
BERDASARKAN ASAL USUL DAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT YANG
DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA KESATUAN RI.
 PEMERINTAH DESA ADALAH PENYELENGGARA URUSAN OLEH
PEMERINTAH DESA (KADES + PERKADES) DAN BADAN
MUSYAWARAH DESA DALAM MENGATUR DAN MENGURUS
KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT, BERDASARKAN ASAL
USUL DAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT YANG DIAKUI DAN
DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
KESATUAN RI.
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ADALAH LEMBAGA
YANG MERUPAKAN PERWUJUDAN DEMOKRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI UNSUR
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA.
TUGAS KADES:
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN.
 URUSAN PEMERINTAH = PENGATURAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN
KEWENANGAN KEMASYARAKATAN,
PEMBENTUKAN BUMDES, KERJASAMA DESA
 URUSAN PEMBANGUNAN = PENYEDIAAN
FASILITAS UMUM
 URUSAN KEMASYARAKATAN = PEMBINAAN
KEHIDUPAN SOSBUD
WEWENANG KADES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMDES BERDASARKAN
KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN BERS. BPD
MENGAJUKAN RENCANA PERDES
MENETAPKAN PERDES YANG TELAH DISETUJUI BPD
MENYUSUN DAN MENGAJUKAN RANCANGAN PERDES
MENGENAI APB-DES UNTUK DIBAHAS DENGAN BPD
MEMBINA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA
MEMBINA PEREKONOMIAN DESA
MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN DESA SECARA
PARTISIPATIF
MEWAKILI DESA DIDALAM/DILUAR PENAGDILAN
MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEWAJIBAN KADES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA – UUD’45 – NKRI
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MEMELIHARA TRANTIBMAS
MELAKSANAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
MELAKSANAKAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BERSIH
MENJALIN HUBUNGAN KERJA DENGAN MITRA KERJA PEMDES
MENAATI DAN MENEGAKKAN PERATURAN
MENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMDES
MELAKSANAKAN & MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
MELAKSANAKAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DESA
MENDAMAIKAN PERSELISIHAN
MENGEMBANGKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DESA
MEMBINA, MENGAYOMI DAN MELESTARIKAN NILAI-NILAI SOSBUD
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DI DESA
MENGEMBANGKAN POTENSI SDA DAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP +
KEWAJIBAN MEMBERI LAPORAN KEPADA BUPATI + BPD TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMDESA SETIAP TAHUN
FUNGSI BPD
 MENETAPKAN PERATURAN DESA BERSAMA
KADES, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT
WEWENANG BPD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MEMBAHAS RANCANGAN PERDES
MENGAWASI PELAKSANAAN PERDES
MENGUSULKAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KADES
MEMBENTUK PANITIA PILKADES
MENGGALI, MENAMPUNG, MENGHIMPUN,
MERUMUSKAN DAN MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT
MENYUSUN TATIB BPD
HAK-HAK BPD
 MEMINTA KETERANGAN KEPADA PEMDES
 MENYATAKAN PENDAPAT
HAK-HAK ANGGOTA BPD
1.
2.
3.
4.
5.
MENGAJUKAN RANCANGAN PERDES
MENGAJUKAN PERTANYAAN
MENYAMPAIKAN USUL DAN PENDAPAT
MEMILIH DAN DIPILIH
MEMPEROLEH TUNJANGAN
KEWAJIBAN BPD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MENGAMALKAN PANCASILA & MELAKSANAKAN UUD’45
+ PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MELAKSANAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA HUKUM
NASIONAL DAN NKRI
MENYERAP-MENAMPUNG DAN MENINDAKLANJUTI
ASPIRASI MASYARAKAT
MEMPROSES PILKADES
MENDAHULUKAN KEPENTINGAN UMUM DARIAPDA
GOL/KEL
MENGHORMATI NILAI-NILAI SOSBUD SETEMPAT
MENJAGA ETIKA HUBUNGAN KERJA DENGAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN (PS. 89/PP. 72 TAHUN 2005
 DESA DAPAT DIBENTUK LEMBAGA
KEMASYARAKATAN (LK)
 LK DIMAKSUD MEMPUNYAI TUGAS: MEMBANTU
PEMDES DAN MERUPAKAN MITRA DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DIBENTUK SESUAI
KEBUTUHAN, SEBAGAI MITRA PEMDES
TUGAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF
2. MELAKSANAKAN, MENGENDALIKAN,
MEMANFAATKAN, MEMELIHARA DAN
MENGEMBANGKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
3. MENGGERAKKAN DAN MENGEMBANGKAN
PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN SWADAYA
MASYARAKAT
4. MENUMBUHKEMBANGKAN KONDISI DINAMIS
MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1.
FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
PENANAMAN DAN PEMUPUKAN RASA PERSATUAN
DAN KESATUAN
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
MASYARAKAT
PENYUSUNAN RENCANA, PELAKSANAAN DAN
PELESTARIAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
MENUMBUHKEMBANGKAN DAN PENGGERAK
PRAKARSA, PARTISIPASI SERTA SWADAYA/GOTONG
ROYONG MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN HAK POLITIK MASYARAKAT
PENUTUP
 KADES, DPD DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
MERUPAKAN UNSUR PENGGERAK PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG
DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
 OLEH KARENA ITU, KETIGA LEMBAGA TERSEBUT
HARUS TERUS BERSINERGI, MEMBANGUN KEKUATAN
DAN BEKERJASAMA SECARA HARMONIS SECARA
TERUS MENERUS
 DESA MEMPUNYAI ARTI PENTING DALAM
MENGAMANKAN DAN MENEGAKKAN PILAR-PILAR
KEBANGSAAN YANG UTAMA YAITU PANCASILA,
UUD’45 DAN NKRI