Transcript III_Arah & Prinsip

MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
ARAH DAN PRINSIP
PEMERINTAHAN
DI DAERAH
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Arah (Tap MPR No.IV/MPR/1973 Tentang GBHN)
Dalam pola umum Pelita II subbid Aparatur
Pemerintah point 2 :
Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan
yang tersebar di seluruh pelosok negara, dan dalam
membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa maka
hubungan yang serasi dan seimbang antara pemerintah
pusat dan daerah diarahkan pada pelakasanaan
otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan
dapat
menjamin
pembangunan
daerah
dan
dilaksanakan bersama-sama dengan dekosentrasi.
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Prinsip Pemda
1.
2.
3.
4.
Memperkokoh Negara kesatuan dan
mempertinggi kesejahteraan rakyat Indonesia
seluruhnya.
Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab
Desentralisasi bersama-sama dengan
dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan
Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggrakan pemerintah di daerah
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Azas Pemerintahan di Daerah
1.Desentralisasi, adalah penyerahan urusan
pemerintahan dari pemerintah atau daerah
tingkat atasnya kepada pemerintah daerah
menjadi urusan rumah tangganya.
2.Dekonsentrasi, adalah pelimpahan
wewenang dari pemerintah atau kepala
wilayah atau instansi vertical di atasnya
kepada pejabat-pejabat di daerah.
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Landasan Pemikiran Pengaturan
Pemerintahan Desa (UU No.22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah)
1.
2.
3.
4.
5.
Kenakearagaman
Partisipasi
Otonomi asli
Demokratisasi
Pemberdayaan
masyarakat
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Tugas Pembantuan (medebewind)
Adalah tugas untuk turut serta dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang
ditugaskan kepada pemerintahan daerah
oleh pemerintahan di tingkat atasnya
dengan kewajiban
mempertanggungjawabkan kepada yang
menugaskan.
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Azas Vrybestuur
Yaitu
pemerintah pusat memberikan kebebasan
kepada pemerintahan daerah/wilayah untuk
menempuh suatu kebijaksanaan manakala
masalahnya belum tertampung dalam suatu
perundang-undangan, dalam arti pula kebenasan
untuk menghindarkan suatu kerugian yang lebih
besar bagi kepentingan masyarakat setempat
(contoh : BAZ, penanganan pedagang).
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Perbedaan Kualitatif Antara Masyarakat Daerah Pertanian, Daerah Transisi, Kota di Amerika Serikat
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Perbedaan Kualitatif Antara Masyarakat Desa
dan Kota di Indonesia
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Desentrasilasi dan Dekonsentralisasi
NO
DESENTRALISASI
DEKONSENTRALISASI
1
Bersifat otonom (daerah)
Bersifat administratif (wilayah)
2
Mengurus urusan daerah
Mengurus urusan pemerintahan
umum
(tugas
yang
tidak
didesentralisasikan)
3
Nama daerah : DT I, DT II
Propinsi, Kabupaten
4
Kepada DT I, DT II
Gubernut, Bupati, Walikota
5
Penyerahan wewenang dari
pemerintahan atau daerah
tingkat atasnya kepada
daerah (bukan perorangan)
Pelimpahan
wewenang
daripemerintah
atau
kepada
wilayah kepada wilayah (bukan
perorangan)
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Perbedaan Desa dan Kelurahan
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
19 Urusan Pemerintahan Pusat
Dalam Rangka Otonomi Daerah
Contoh :
DI. Aceh
= 14 Urusan
SUMUT
= 17 Urusan
JABAR
= 15 Urusan
JATIM
= 14 Urusan
DKI Jakarta = 14 Urusan
IRJA
= 8 Urusan
1. Urusan
2. Urusan
3. Urusan
4. Urusan
5. Urusan
6. Urusan
7. Urusan
8. Urusan
9. Urusan
10. Urusan
11. Urusan
12. Urusan
13. Urusan
14. Urusan
15. Urusan
16. Urusan
17. Urusan
18. Urusan
19. Urusan
pertanian
kehutanan
perikanan darat
perikanan laut
karet rakyat
pendidikan dan kebudayaan
kesehatan
pekerjaan umum (PU)
industri kecil
bimbingan dan perbaikan sosial
kesejahteraan buruh
perumahan
lalu lintas jalan (LLJ)
pemerintahan umum
pertambangan dan bahan galian C
perusahaan dan proyek negara
perkebunan besar
pariwisata
kehewanan
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Tolak Ukur Penyerahan Urusan Kepada
Daerah Adalah Sebagai Berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Yang sifatnya memabaku di daerah
Menyangkut kepentingan langsung pada rakyat
Dapat menimbulkan partisipasi masyarakat
Memanfaatkan sumber daya manusia
Memberi sumber penghasilan daerah
Tidak memerlukan teknologi yang tinggi
Membutuhkan keputusan segera
Dana Operasionalnya tidak terlalu besar
Mendorong usaha pengembangan potensi daerah
Mempertimbangkan kondisi lingkungan
Tidak berkaitan dengan dimensi lain
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Pemberian Otonom di Daerah Belum
Tercapai sesuai Harapan, Karena :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Peraturan pemerintah yang mengatur tentang titik berat
otonomi sampai saat ini belum ditetapkan
Hampir seluruh DT II masih bergantung dari subsidi pusat
dan DT I (40% s.d 70% bantuan pusat; 70% bukan pusat;
70% bantuan pusat)
Status pegawai daerah 26% dan pegawai pusat yang
diperbantukan 74%
Belanja pegawai (gaji, belanja barang, operasional)
semuanya dibebankan kepada subsidi pemerintah melalui
Depdagri
Sumber pendapatan DT II masih sangat kecil dan sumbersumber potensial masih dipegang oleh DT I dan pemerintah
pusat
Golongan pegawai di daerah realtif masih rendah
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Struktur Tata Pemerintahan Kelurahan
(UU No.5/1979)
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Struktur Tata Pemerintahan Desa
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Skema Pola Operasional Gerakan Desa Makmur
Merata (GERSAMATA)
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Komponen Pola Tata Desa Menurut UU No.5
Tahun 1979
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT
MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA
Pengantar Proses Perencanaan
Tata Pemerintahan Desa
1.
2.
3.
4.
Administrasi Pemerintahan Desa
Yaitu proses penyelenggraan dan pencatatan serta pelaporan
kegiatan-kegiatan pemerintahan, perkantoran desa, keuangan desa,
Ipeda, kependudukan, pertanahan, kamtibnas,dsb.
Administrasi Pembangunan Desa
Yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan
kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan desa, pendapatan desa,
perencanaan pembangunan desa, pengaturan bangunan-bangunan,
lomba desa, LKMD, dan sebagainya.
Administrasi Pembinaan Masyarakat
Yaitu proses penyelenggraan dan pencatatan serta pelaporan
pembinaan masyarakat desa baik yang diselenggrakan oleh
masyarakat maupun yang diselenggrakan oleh instansi sektoral
Manajemen
Adalah suatu proses pencapaian tujuan melalui perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
desa (POAC)
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M
BACK
MENU
NEXT