Transcript Desa

PAPARAN
DIREKTUR JENDERAL OTDA
RAPAT KERJA NASIONAL
ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI
SELURUH INDONESIA
TENTANG ISU-ISU KRUSIAL
RUU PERUBAHAN UU NO. 32/2004
PEMDA, RUU PILKADA DAN RUU DESA.
Bandung, 2 Desember 2010
1
RUU PERUBAHAN UU NO.
32/2004
(Pemerintahan Daerah)
2
ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004
1.
2.
3.
4.
5.
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
PEMBAGIAN URUSAN PEM
DAERAH BERCIRI KEPULAUAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PUSAT
6. MUSPIDA
7. PERANGKAT DAERAH
8. KECAMATAN
9. APARATUR DAERAH
10. PERATURAN DAERAH (PERDA)
11. PEMBANGUNAN DAERAH
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
KEUANGAN DAERAH
PELAYANAN PUBLIK
PARTISIPASI MASYARAKAT
KAWASAN PERKOTAAN
KAWASAN KHUSUS
KERJASAMA ANTAR DAERAH
DESA
BINWAS
TINDAKAN HUKUM THD
APARATUR PEMDA
21. INOVASI DAERAH
22. DPOD
ISU-ISU KRUSIAL RUU PERUBAHAN UU 32/2004
1. PEMBENTUKAN DAERAH
OTONOM
2. PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
3. PERAN GANDA GUBERNUR
4. APARATUR DAERAH
5. TINDAKAN HUKUM TERHADAP
APARATUR PEMDA
6. BINWAS
Catatan: Pilkada & Desa dlm RUU tersendiri
3
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
MPR
DPR
DPD
BPK
PRESIDEN
MA
MENTERI2
DEKONSENTRASI
GUBERNUR &
INSTANSI
VERTIKAL
DESENTRALISASI
TUGAS
PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
PEMERINTAHAN
DESA
DAERAH
OTONOM
4
MK
LEMBAGA
NEGARA
LAINNYA
DELEGASI
(DESENTRALISASI
FUNGSIONAL)
BADAN
PENGELOLA
BUMN,
OTORITA,DLL
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
PEMEGANG KEKUASAAN
PEMERINTAHAN – PSL 4
(1) UUD 1945
PUSAT
PRESIDEN
Kementerian/LPNK
Koordinasi
Sebagian
Urusan
PRESIDEN MEMEGANG
TANGGUNG JAWAB AKHIR
ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN TERMASUK
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Psl 17 UUD 1945
Koordinasi
KEMENDAGRI
Tanggungjawab
Otonomi Seluas-luasnya
Ps 18 (5) UUD ‘45
DAERAH
Pemerintahan Daerah
5
Koordinator dlm
penyeleng. urusan pem.
di daerah
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
PERTAHANAN
KEAMANAN
AGAMA
YUSTISI
POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
KONKUREN
Dibagi berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
WAJIB
1.
2.
3.
4.
5.
Kes, Pendidik,
PU, dll.
YAN DASAR
SPM
PILIHAN
Pertambangan,
Perdagangan, dll.
NON YAN DASAR
CATATAN:
Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan,
Kelautan dan Perikanan) menjadi kewenangan Provinsi yang sebagian
6
hasilnya dibagikan ke Kab/Kota
PEMBAGIAN WILAYAH DAN PENATAAN DAERAH
Pembagian Wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota
Merupakan daerah otonom dan
masing2 mempunyai
pemerintahan daerah
Merupakan wilayah administratif
yang menjadi wilayah kerja bagi
Gubernur, Bupati/Walikota
dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan umum
Penataan Daerah
Pembentukan
Penggabungan
Penyesuaian
daerah otonom
Melalui Daerah
Persiapan
Desain Besar
Penataan Daerah
Pedoman penataan daerah
7
Peraturan Pemerintah
Desentralisasi 1999
Sebelum
% kenaikan
Sesudah
Desa
59.834
68.442 8.608
(14,4%)
Kelurahan
5. 935
8.068 2.133
(35,0%)
Kecamatan
5.480
6.519 1.039
(18,9%)
Kabupaten
234
398
164
(70,0%)
Kota
59
93
34
(57,6%)
Provinsi
27
33
6
(22,2%)
Kabupaten:
Diluar 1 Kab. Adm. di DKI Jakarta
Kota:
Diluar 5 Kota Adm di DKI Jakarta
8
PENERAPAN PROSEDUR BARU PEMBENTUKAN
DAERAH OTONOM MELALUI DAERAH PERSIAPAN
 MENGEMBANGKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN
BERDASARKAN GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, DAN KESISTEMAN
 DENGAN
PERTIMBANGAN STRATEGIS NASIONAL PEMERINTAH
DAPAT MEMBENTUK DAERAH OTONOM BARU
 MEMBENTUK
DAERAH OTONOM
BARU MELALUI
TAHAP
PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN
YG DITETAPKAN DG
PERATURAN PEMERINTAH (PP) UNTUK JANGKA WAKTU TRANSISI
3 (TIGA) TAHUN
 MENYEDIAKAN FASILITASI DAN PENDAMPINGAN
PROFESIONAL
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAGI
SETIAP DAERAH
PERSIAPAN SELAMA DALAM MASA TRANSISI
 PERUBAHAN STATUS DAERAH PERSIAPAN MENJADI DAERAH
OTONOM HANYA BAGI DAERAH YG DINILAI LAYAK BERDASARKAN
HASIL EVALUASI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA DPR-RI (UU)
9
PERAN GANDA
GUBERNUR
PROV
WILAYAH
ADM
DAERAH
OTONOM
GUBERNUR
PENYELENG.
OTDA
GUBERNUR
Dibantu Perangkat
Daerah
GUBERNUR
WAKIL PEMERINTAH
(Menyelenggarakan
tugas2 Dekon)
Dibantu Perangkat
Gubernur &
Pembiayaan APBN
10
APARATUR DAERAH
POLA ORG. PERANGKAT DAERAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pengembangan karir:
1. Kompetensi manajerial
2. Kompetensi teknis
3. Kompetensi sosial kultural
4. Kompetensi kepamongprajaan
1. Prioritas urusan pemerintahan
yang bersifat wajib dan pilihan
yang
dilaksanakan
oleh
pemerintahan daerah;
2. Prinsip efisiensi, efektifitas,
daya
tanggap
terhadap
kebutuhan
publik
dan
kemudahan interaksi dengan
warga; dan
3. Jumlah
penduduk,
luas
wilayah,
dan
kemampuan
keuangan daerah.
11
PENGATURAN
Untuk kepentingan nasional pemerintah
menetapkan jabatan strategis baik
struktural (Sekda) maupun fungsional,
dan PNS pangkat tertentu (IV/c keatas)
dikelola secara nasional.
Sekda sebagai pembina PNS daerah,
bukan lagi Kepala Daerah (UU 43/1999
seyogyanya direvisi).
Sekda Prov. diajukan 3 nama oleh
Mendagri kpd Gubernur, Sekda
Kab./Kota diajukan 3 nama oleh
Gubernur kpd Bupati/Walikota
TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR DAERAH
Prosedur Tindakan Hukum
 Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap aparatur
pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas, kecuali
Kepala Daerah dan DPRD, dilakukan dengan terlebih dahulu
memberitahukan kepada Kepala Daerah.
 BPKP menentukan apakah masalah yg dihadapi aparatur
Pemda sifatnya pro-yustisia (kriminal) atau non-yustisia
(administratif)
Aparatur penyelenggara pemerintahan
daerah tidak dapat dipidana karena
melaksanakan peraturan perundangundangan/kebijakan (Diskresi)
12
BINWAS PUSAT
GUB SBG WKL PUSAT
KOORD
BIN
PEM KAB/KOT
& INSTANSI
VERTIKAL
PEM
KAB/KOT
PEM
KAB/KOT
SINERGITAS
PEM & PEMB
KAB/KOT
KAPASITAS
PEM
KAB/KOTA
SESUAI NSPK &
AKUNTABLITAS
(LPPD)
SINERGITAS/SINKRONISASI PENYELENGG.
PEMTH & BANGDA
WAS
PENYELENGGARAAN
PEM UMUM
• Kehidupan berbangsa &
bernegara  keutuhan NKRI
• Ideologi & Kesatuan Bangsa
• Kehidupan demokrasi
• Stabilitas Politik (Ketertiban
Umum & Ketentraman Masy.)
• Batas Wilayah
• Etika & norma penyelengg. Pem.
KEBERHASILAN
PEM. & BANGDA
13
13
RUU PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
14
ISU-ISU KRUSIAL RUU PILKADA
1. SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG)
2. SISTEM PENCALONAN KEPALA DAERAH
(BERPASANGAN ATAU TUNGGAL)
3. POSISI WAKIL KEPALA DAERAH
(PEJABAT NEGARA ATAU PNS)
15
SISTEM
PEMILIHAN
KDH
GUBERNUR
prov. otonominya
terbatas, legitimasi
lewat wakil rakyat.
Gub. = Wkl Pempus
DIPILIH TDK
LANGSUNG/
OLEH DPRD
SISTEM PENCALONAN
& POSISI WAKIL KDH
- TIDAK SATU PAKET/TIDAK
BERPASANGAN
- WAKIL KDH = JABATAN NEGERI
DIANGKAT DARI PNS
(SETARA ES. I/B UNTUK WAGUB
DAN ES. II/A UNTUK WABUP &
WAWAKO)
- WAKIL KDH DIUSUL KDH TERPILIH
- KOMPOSISI JML WAKIL KDH
BERDASARKAN JUMLAH
PENDUDUK
- BAGI GUB/BUPATI/WALIKOTA
APABILA BERHALANGAN TETAP,
PEMILIHAN DILAKUKAN MELALUI
DPRD (SEPERTI PADA PILPRES).
16
BUPATI/
WALIKOTA
kab/kota
otonominya luas,
legitimasi langsung
oleh rakyat (kuat)
DIPILIH
LANGSUNG
OLEH RAKYAT
PEMILIHAN GUBERNUR
DPRD
Mekanisme
KPU
1. Melaksanakan
Pemilihan &
Menetapkan
Pemenang
2. Presiden
mengesahkan
BALON
PENYEL.
SENGKETA
PENGANG
KATAN/PE
LANTIKAN
17
- Seleksi dan Penetapan
Calon Gub
- Pengawasan Pilkada oleh
Panwaslu
- Membentuk Panitia
Pemilihan
- Perseorangan
- Parpol/Gab Parpol
- Penetapan Calon  PT
dan/atau PTUN
- Perselisihan Hasil
Pemilihan MK
PRESIDEN
PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA
Mekanisme
Pilkada
LANGSUNG
KPU
BALON
PENYEL.
SENGKETA
PELANTIKAN
18
- Melaksanakan Tahapan
Pilkada
- Menetapkan Calon &
menetapkan pemenang
- Pengawasan Pilkada o/
Panwaslu
- Perseorangan
- Parpol/Gab Parpol
- Penetapan Calon  PN
dan/atau PTUN
- Perselisihan Hasil Pemilihan
 MK
- Pengesahan Pengangkatan
oleh MDN
- Pelaksanaan Pelantikan oleh
Gub. An. Presiden
RUU DESA
19
ISU-ISU STRATEGIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. KEDUDUKAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA
11. BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
12. PEMBANGUNAN DESA
13. PEMBANGUNAN PERDESAAN
14. BADAN USAHA MILIK DESA
15. KERJASAMA DESA
16. LEMBAGA KEMASY.
17. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KEDUDUKAN DESA
PRINSIP PENGATURAN DESA
PEMBENTUKAN DESA
KEWENANGAN DESA
KEUANGAN DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
MASA JABATAN KEPALA DESA
PERANGKAT DESA
PRODUK HUKUM DESA
ISU-ISU KRUSIAL RUU DESA
1. KEDUDUKAN DESA
3. KEUANGAN DESA
2. KEWENANGAN DESA
4. PEMBENTUKAN DESA
20
PERUBAHAN-PERUBAHAN MENDASAR
DALAM RUU DESA
KEKUASAAN
MENGATUR &
MENGURUS
KEDUDUKAN DESA
KEWENANGAN
DESA
KEUANGAN DESA
1.
2.
3.
4.
Local Self
Community/
Pengelolaan
Berbasis Masy.
HAK ASAL USUL DESA (Diatur dgn PP)
OTONOMI ASLI DESA YANG DIAKUI KAB/KOTA
(Diatur dgn PP)
PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI KAB/KOTA
KEWENANGAN LAIN BERDASARKAN PER-UU-AN
1.
2.
3.
4.
PENDAPATAN ASLI DESA
BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI
ALOKASI DANA DESA
PUNGUTAN LAIN SESUAI PELIMPAHAN
KEWENANGAN
5. DANA PEMBANGUNAN DESA DARI APBN
21
PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA
PEMBENTUKAN/
PEMEKARAN
DESA
SYARAT2
DIPERBERAT
PENGHAPUSAN
PERDA
KAB/KOTA
DISAHKAN
GUB
PERUBAHAN
STATUS
Catatan: Perkembangan Jumlah Desa /Kel. 10 th terakhir
Desa
59.834
Kelurahan
5. 935
68.442
8.608 (14,4%)
8.068 2.133 (35,0%)
22
EVALUASI
MDN
TERIMA KASIH
23