Transcript Standar Kompetensi 5

Berkelas
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KELAS : VIII
SEMESTER : 2 (dua)
STANDAR KOMPETENSI
Memahami Kedaulatan Rakyat
dalam Sistem Pemerintahan di INDONESIA
MAKNA
KEDAULATAN RAKYAT
APA YANG
DIMAKSUD
DENGAN
KEDAULATAN???
PENGERTIAN
KEDAULATAN
Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi
dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh
wilayah dan segenap rakyat dalam negara itu.
Kedaulatan juga merupakan kekuasaan penuh untuk
Mengatur seluruh wilayah negara tanpa adanya campur
Tangan dari pemerintah negara lain.
DARI MANA PEMERINTAH
MEMEROLEH
KEDAULATAN???
Pertanyaan tersebut menimbulkan beberapa teori
tentang Kedaulatan, yang mencoba menjawab
pertanyaan mengenai sumber kedaulatan.
TEORI
KEDAULATAN
TEORI KEDAULATAN TUHAN
Penganut : Agustinus, Thomas Aquinas, dll.
Teori ini mengajarkan bahwa pemerintah/negara
memeroleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan.
Raja/pemerintah harus mempergunakan kedaulatan
yang diperolehnya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Raja pada hakekatnya adalah wakil Tuhan di dunia
TEORI KEDAULATAN RAKYAT
Penganut : JJ Rousseau, Montesquieu, John Locke
Teori ini mengajarkan bahwa pemerintah/negara
memeroleh kekuasaan tertinggi dari rakyat.
Kedaulatan rakyat ini tercipta dari kehendak rakyat.
Menurut JJ Rousseau ada dua macam kehendak
rakyat, yaitu kehendak seluruh rakyat (volonte de tous)
dan kehendak sebagian dari rakyat (volonte generale)
TEORI KEDAULATAN NEGARA
Penganut : Paul Laband, George Jellinek
Teori ini mengajarkan bahwa negara merupakan kodrat
alam. demikian pula kekusaan tertinggi sudah ada/melekat
pada pemimpin negara itu sejak lahirnya negara.
Jadi, negara merupakan sumber kedaulatan yang
memunyai kekuasaan mutlak.
TEORI KEDAULATAN HUKUM
Penganut : Grotius, Krabbe, Immanuel Kant, Leon Duguit
Teori ini mengajarkan bahwa pemerintah/negara
memeroleh kekuasaan tertinggi dari hukum yang
tidak berpribadi (onpersonnlijk).
Yang merupakan sumber hukum adalah kesadaran hukum
dari manusia yang menjadi tolok ukur beik dan tidaknya
suatu peraturan hukum yang berlaku.
SIAPA PEMEGANG
KEDAULATAN
DI INDONESIA??
Coba kalian cermati isi pasal UUD 1945 berikut ini!
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan.
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
bandingkan dengan
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sesudah perubahan.
(2) Kedaulatan berda di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.
Perbedaan apa yang kalian temukan dari dua rumusan pasal tersebut???
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan.
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Rumusan pasal tersebut mengandung arti:
- Kedaulatan/kekuasaan tertinggi berda di tangan rakyat.
- Kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.
Apa akibat/konsekuensi dari rumusan pasal tersebut?
Akibatnya adalah kedaulatan rakyat tergeser menjadi paham kedaulatan
negara (dalam hal ini MPR), suatu paham yang hanya lazim dianut
oleh negara totaliter.
MPR menjadi lembaga “superbody”, yang memunyai kekuasaan begitu besar
sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat serta MPR menjadi lembaga
tertinggi negara yang tidak terkontrol oleh lembaga negara manapun.
Untuk lebih memahaminya, cermati skema lembaga negara pada masa
sebelum amandemen/perubahan UUD 1945 berikut ini.
SKEMA LEMBAGA NEGARA
SEBELUM AMANDEMEN/PERUBAHAN UUD 1945
UUD 1945
LEMBAGA
TERTINGGI
NEGARA
MPR
DPR
PRESIDEN
DPA
MA
BPK
LEMBAGA
TINGGI
NEGARA
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sesudah perubahan.
(2) Kedaulatan berda di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.
Rumusan pasal tersebut mengandung arti:
- Kedaulatan/kekuasaan tertinggi berda di tangan rakyat.
- Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD
Artinya, UUD menjadi dasar dan rujukan pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Selanjutnya, UUD akan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat itu kepada
rakyat sendiri (melalui pemilu, pilpres, dan pilkada) serta kepada
lembaga-lembaga negarayang keberadaan,wewenang,tugas,dan fungsinya
ditentukan oleh UUD.
Untuk lebih memahaminya, cermati skema lembaga negara pada masa
sesudah amandemen/perubahan UUD 1945 berikut ini.
SKEMA LEMBAGA NEGARA
SESUDAH AMANDEMEN/PERUBAHAN UUD 1945
UUD 1945
MPR
PRESIDEN
MA
MK
KY
BPK
DPR DPD
Pada lembaga-lembaga negara tersebut terdapat mekanisme
saling kontrol dan keseimbangan (check and balances).
PERAN LEMBAGA NEGARA
SEBAGAI PELAKSANA
KEDAULATAN RAKYAT
DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA
APA YANG
DIMAKSUD
DENGAN
SISTEM
PEMERINTAHAN??
SISTEM
PEMERINTAHAN
INDONESIA
Suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur
yang memerintah dalam negara Indonesia yang
saling melengkapi menurut pola/norma/aturan
main yang disepakati bersamauntuk mencapai
tujuan negara Indonesia.
Unsur-unsurnya
adalah lembagalembaga negara
yg memiliki
fungsi masingmasing, namun
merupakan
satu kesatuan/
kebulatan
Pola/aturan mainnya
adalah UUD 1945
sebagai hukum dasar
dalam sistem
ketatanegaraan
Indonesia.
Yang menjadi tujuan
adalah tujuan negara
yang terdapat dalam
Pembukaan UUD 1945
alinea IV.
PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA
KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MPR
Wewenang MPR
1. Mengubah dan menetapkan UUD.
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurut UUD
4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara
bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua psangan calon Presiden dan
calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih
suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya,
sampai berakhir masa jabatannya.
DPR
Wewenang DPR
1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu).
3. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan oleh
DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu.
4. Memerhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan
agama;
5. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memerhatikan pertimbangan
DPD.
Dalam menjalankan tugasnya, DPR memunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan.
DPD
Wewenang DPD
1. Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah.
2. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah,
3. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
4. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; serta
melaporkan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan
untuk ditindak lanjuti.
PRESIDEN
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Di dalam sistem pemerintahan presidensiil, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus
sebagai kepala pemerintahan.
A. Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan.
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
undang-undang dasar. Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu
oleh satu orang Wakil Presiden. Presiden berhak mengajukan rancangan
undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan
peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya.
B. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara.
- Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, an Angkatan Udara.
- Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakn perang
serta membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- Presiden menyaan keadaan bahaya. Syarat-syarat keadaan bahaya
ditetapkan dengan undang-undang.
- Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memerhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.
- Presiden menerima penempatan duta dari negara laijn dengan memerhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung. Dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, Presiden
memerrhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang
diatur dengan undang-undang.
Mahkamah Konstitusi
Kekuasaan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkhir
yang putusannya bersifat final untuk:
1. menguji undang-undang terhadap UUD 1945,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,
5. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum.
Mahkamah Agung
Kekuasaan MA
1. Mengadili pada tingkat kasasi, yaitu mengadili kembali perkaraperkara yang telah diputus oleh pengadilan di bawahnya.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang.
Selain itu, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan sebagai berikut.
1. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di
semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
2. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang
kewenangan mengadili antarlembaga peradilan.
3. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala negara dalam
rangka pemberian grasi dan rehabilitasi.
Komisi Yudisial
Tugas dan wewenang Komisi Yudisial
1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta
perilaku hakim.
BPK
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan
negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai
kewenangannya.
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan
pertimbangan dari DPD
REFLEKSI DIRI
Setelah mengikuti pembelajaran ini, cobalah kalian adakan
refleksi diri sebagai berikut.
1. Sudahkah kalian memiliki kemampuan sebagaimana yang
diharapkan pada bagian awal uraian bab ini?
2.Adakah hal-hal yang belum kalian pahami?
3.Adakah kesulitan-kesulitan yang kalian temui dalam mengikuti
pembelajaran ini? Jika ada, tanyakan dan sampaikan hal itu
kepada guru kalian.
SELAMAT BELAJAR