Transcript Jenis dan hierarki peraturan perundang

Jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan
By isnawati
Program studi ilmu hukum
Untag’45 samarinda
TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
1. UUD RI 1945
2. TAP MPRS
3. UU/Perpu
4. PP
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti:
► Peraturan Menteri
► instruksi Menteri
► dan lain-lainnya
TAP MPR Nomor IIl/MPR/2000
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
lndonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan presiden;
7. Peraturan Daerah.
UU Nomor 10 Tahun 2004
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang;
3. Peraturan pemerintah;
4. Peraturan presiden;
5. Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
penjelasan pasal 22 UUD 1945
• Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) setingkat Undang-Undang dan berfungsi sebagai
Undang-Undang darurat (emergency law).
• Pada hakikatnya Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) sama dan sederajat dengan Undang-Undang,
hanya syarat pembentukannya yang berbeda.
•
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
dibentuk oleh Presiden untuk antisipasi keadaan yang
"genting dan memaksa” Jadi ada unsur paksaan keadaan
terhadap yang harus segera diantisipasi, tetapi masih dalam
koridor hukum
penjelasan Pasal 8 ayat (1)
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh :
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat,
b. Dewan Perwakilan Rakyat,
c. Dewan Perwakilan Daerah,
d. Mahkamah Agung,
e. Mahkamah Konstitusi,
f. Badan Pemeriksa Keuangan,
LANJUTAN penjelasan Pasal 8 ayat
(1)
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Komisi Yudisial,
Bank Indonesia,
Menteri,
Badan,
Lembaga,
Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UndangUndang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
m.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
n. Gubernur,
o. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
p. Bupati/Walikota,
q. Kepala Desa atau yang setingkat”.
penjelasan Pasal 8 ayat (2)
• “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan
oleh peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan”.
•
•
•
•
•
Bagir Manan dikutip oleh Ni'matul
Dalam sistem ketatanegaraan diHuda
manapun, wewenang menteri membuat
peraturan (administratif) diakui dan mempunyai sifat peraturan perundangundangan.
Menteri selain sebagai pejabat publik adalah pejabat administrasi negara,
serta melaksanakan hak dan kewajiban atau wewenang departemennya
berhak membuat aturan-aturan.
Wewenang mengatur ini dapat bersumber dari atribusi, delegasi, mandat,
atau dasar kebebasan bertindak (freiesermessen, discretion, discretionary
power),
Berdasarkan aneka ragam sumber wewenang mengatur tersebut,
pengertian mengatur tidak hanya terbatas pada peraturan perundangundangan,tapi juga termasuk Peraturan Kebijakan (beleidsregel) dan
berbagai bentuk keputusan yang bersifat umum lainnya.
Kumpulan dari aneka ragam ini di Belanda dinamakan "besluiten van
algemene strekking."
TERIMA KASIH