Transcript PENDIDIKAN PANCASILA - WAYAN MUDI BAGUS BALI

Universitas Tabanan
Pendahuluan
Tujuan Pendidikan Pancasila;
1.Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang
bertanggungjawab sesuai dengan hati nurani
2.Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah
hidup
dan
kesejahteraan
serta
cara-cara
pemecahannya
3. Memiliki kemampuan utk memaknai peristiwa sejarah
dan nilai-nilai bangsa utk menggalang persatuan
Pengertian Pancasila;
1.Secara etimologis; berasal dari bhs Sansekerta
yaitu panca dan sila dgn 2 arti;
a. Panca =lima, syila = batu / sendi /
alas / dasar,
b.Syiila=peraturan tingkah laku
yang baik.
Dlm agama Budha Pancasila diartikan
sbg lima larangan (membunuh,
mencuri, berzina, minuman
keras, berjudi).
2.Secara historis; proses perumusan Pancasila diawali
dlm sidang BPUPKI oleh dr Radjiman Widyodiningrat
yang mengajukan agar masalah calon dasar negara
dibahas dlm sidang. Kemudian tampil pembicara;
a. Mr Muhammad Yamin (29 Mei 1945) dgn rumusan
1. Peri Kebangsaan,
2. Peri Kemanusiaan,
3. Peri Ketuhanan,
4. Peri Kerakyatan,
5. Kesejahteraan Rakyat.
Setelah berpidato beliau menyampaikan usul
tertulis rancangan UUD 1945.
Rumusan PS sbg yg tercantum dlm rancangan UUD
1945 yg diusulkan secara tertulis oleh Muh Yamin
1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kebangsaan persatuan Indonesia,
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
b.Ir Soekarno (1 Juni 1945) dgn rumusan
Pancasila
1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan,
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial,
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.
Beliau mengusulkan kelima sila tsb dpt
diperas menjadi Tri Sila.
Rumusan Tri Sila;
1. Sosio Nasional yaitu Nasionalisme dan
internasionalisme,
2. Sosio Demokrasi yaitu Demokrasi
dengan Kesejahteraan Rakyat,
3. Ketuhanan yang Maha Esa.
Tri Sila masih diperas lagi menjadi Eka
Sila yang
intinya adalah gotong-royong
C. Piagam Jakarta (22 Juni 1945), 9 tokoh nasional
membuat rumusan Pancasila;
1. Ketuhanan dgn kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dlm
permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pengertian Pancasila secara terminologi;
untuk melengkapi alat-alat perlengkapan
negara,Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) bersidang tgl 18 Agustus
1945 mengesahkan UUD 1945 (terdiri dari
Pembukaan dan pasal-pasal yang berisi 37
pasal, 1 Aturan Peralihan yg terdiri atas 4 psl
dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat).
Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea
dengan rumusan Pancasila;
1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dlm permusyawaratan/perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan tsb yg secara konstisional sah dan benar
sbg dasar negara.
Dlm sejarah ketatanegaraan Indonesia
terdapat rumusan-rumusan PS;
a. Dalam Konstitusi RIS (yg berlaku tgl 29
Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950) dgn rumusan;
1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Peri Kemanusiaan,
3. Kebangsaan,
4. Kerakyatan,
5. Keadilan sosial.
b. Dalam Undang-Undang Dasar
Sementara 1950 (17 Agustus 1950
s/d 5 Juli 1959) dgn rumusan sama
sbg tercantum dlm Konstitusi RIS;
1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Peri Kemanusiaan,
3. Kebangsaan,
4. Kerakyatan,
5. Keadilan sosial.
C. Rumusan Pancasila di Kalangan Masyarakat;
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kadaulatan Rakyat
5. Keadilan Sosial
Dari bermacam-macam rumusan PS tsb yg sah
dan benar secara konstitusional adalah sbg
yg tertuang pd Pembukaan UUD 1945 yg
diperkuat dgn Tap No XX/MPRS/1966 dan Inpres
No 12 tgl13 April 1968
PANCASILA DALAM KONTEKS
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
INDONESIA
A. Pengantar;
Pancasila nilai-nilainya telah ada pd
Bangsa Indonesia berupa nilai-nilai
adat- istiadat,kebudayaan serta nilainilai religius yg kemudian dirumuskan
secara formal sbg dasar filsafat negara oleh
para pendiri negara dlm sidang Badan
Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia.
 Proses terbentuknya negara dan Bangsa Indonesia
melalui proses sejarah panjang sejak jaman
batu,kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pd abad
ke 4,ke 5 kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia
telah mulai tampak pd abad ke 7 (Kerajaan Sriwijaya
di Palembang kemudian Kerajaan Airlangga dan
Majapahit di Jawa Timur.
 Pembentukan nasionalisme moderen dirintis oleh
pejuang kemerdekaan antara lain pejuang
kebangkitan nasional 1908, sumpah pemuda 1928
kemudian mencapai titik kulminasi pada proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945.
B. Jaman Kutai;
Masyarakat Kutai membuka jaman sejarah Indonesia yg
muncul kemudian di Jawa dan Sumatra.
C. Jaman Sriwijaya;
Pada abad ke 7 muncul Kerajaan Sriwijaya di
bawah kekuasaan wangsa Syailendra yg
merupakan kerajaan maritim yg menguasai lalu
lintas laut Selat Sunda (686) dan Selat Malaka (775)
dan cukup disegani di Asia Selatan. Agama
dan kebudayaan dikembangkan dgn mendirikan
suatu universitas yg sangat terkenal ketika itu.
D. Kerajaan Sebelum Majapahit;
Di Jawa Tengah secara silih berganti
muncul kerajaan Kalingga abad ke 7,
Sanjaya abad ke 8 yg membangun
candi Kalasan, candi Borobudur abad ke 9 dan
candi Prambanan abad ke 10.
Di Jawa Timur muncul Kerajaan Isana abad
ke 9, Dharmawangsa ke 10, Airlangga abad ke 11
yg memiliki sikap toleransi dlm beragama
(agama Budha,Wisnu dan Syiwa). Hubungan
dagang dilakukan dgn luar negeri; Benggala dan Thailand.
E. Kerajaan Majapahit;
Berdiri pada 1293 yg masa keemasan
pd pemerintahan Raja Hayam Wuruk dgn
Maha Patih Gajah Mada yg dibantu
laksamana Nala. Empu Prapanca
menulis Negarakertagama (1365) yg di
dlmnya berisi Pancasila. Empu Tantular
menulis buku Sutasoma yg di dlmnya
dijumpai seloka Bhinneka Tunggal Ika.
Sumpah Palapa diucapkan Gajah Mada pada 1331
F. Jaman Penjajahan;
Pd permulaan abad ke 16, Kerajaan Majapahit runtuh.
Setelah
itu berkembang kerajaan
Islam spt
Demak. Selanjutnya orang Eropa spt Portugis dan
Sepanyol berdatangan utk mencari
pusat tanaman rempah-rempah di Kep. Nusantara.
Awalnya
mereka
berdagang
ttp
selanjutnya
meningkat menjadi praktek penjajahan misalnya
Malaka dikuasai Portugis pd 1511. Pd akhir abad ke 16
bangsa Belanda datang dan utk menghindari
persaingan mereka membentuk perkumpulan dagang
VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) yg dikenal
dengan sebutan kompeni.
 VOC mulai melakukan pemaksaan sehingga
rakyat mengadakan perlawanan. Mataram
dibawah Sultan Agung (1613-1645) menyerang
Batavia pd 1628 dan 1629. Pd serangan ke 2,
Gubernur Jenderal J P Coen tewas. Setelah
Sultan Agung mangkat Mataram dibawah
otoritas VOC. Selanjutnya satu-persatu
kerajaan Nusantara diambil alih Belanda spt
Makasar (1667) betapapun ada perlawanan yg
heroik di bawah pimpinan Hasanudin.
 Menyusul perlawanan di wilayah Banten di bawah
Sultan Ageng Tirtayasa namun dpt dipadamkan pd
1684. Demikian pula terhadap perlawanan Trunojoyo,
Untung Surapati (Jawa Timur) dan Ibnu Iskandar
dari Minangkabau dpt dipatahkan Belanda, karena
perlawanan tsb terpencar-pencar dan tidak
terorganisir, disamping dari segi persenjataan kalah
dibanding persenjataan militer Belanda. Pd abad ke 18
Belanda menguasai daerah-daerah strategis dan kaya
akan hasil rempah-rempah.
 Belanda memperluas hegemoninya sampai
ke
pelosok-pelosok
Nusantara
yg
selanjutnya
meledaklah
berbagai
perlawanan antara lain Patimura pd 1817 di
Maluku, Baharudin (1819) di Palembang,
Imam Bonjol (1821-1837) di Minangkabau,
Pangeran Diponegoro (1825-1830) di Jawa
Tengah, Panglima Polim, Teuku Tjik Di Tiro,
Teuku Umar (1860) dlm Perang Aceh, Anak
Agung Made (1894-1895) dlm Perang
Lombok, Sisingamangaraja (1900) di Tanah
Batak.
 Penghisapan mencapai puncaknya ketika
Belanda mulai menerapkan sistem tanam
paksa (1830-1870). Lewat kekuasaan yg ada
di genggamannya Belanda memaksa rakyat
menanam tanaman yg hasilnya diperlukan
pasar Eropa dan harganya ditentukan
sepihak oleh Belanda. Penderitaan rakyat
semakin berat dan Belanda tidak perduli
lagi dgn ratap tangis rakyat, karena mereka
hanya mengutamakan keuntungan semata.
G. Kebangkitan Nasional;
Pd abad ke 20 terjadi pergolakan dunia timur
dengan suatu kesadaran akan
kekuatan
sendiri,diantaranya
Philipina(1898)
dipelopori Joze Rizal,kemenangan Jepang
atas Rusia (1905) di Tesunia, gerakan Sun Yat
Sen (1911) di China dan Partai Kongres di India
dgn tokoh utamanya Tilak dan Gandhi.
Di
Indonesia kebangkitan akan kesadaran
berbangsa
dipelopori
dr
Wahidin
Sudirohusodo dgn Budi Utomonya.
 Menyusul berdirinya Budi Utomo pd 20 Mei 1908,
muncul organisasi pergerakan antara lain spt Serikat
Dagang Islam (1909) yg kemudian berubah bentuk
menjadi gerakan politik dgn nama baru menjadi
Serikat Islam (1911) di bawah HOS Cokroaminoto. Pd
1913 berdiri Indische Partij dipimpin Douwes Dekker,
Ciptomangunkusumo, Suwardi Suryaningrat yg lebih
dikenal dgn nama Ki Hajar Dewantara. Karena
perjuangannya menempuh cara radikal oleh Belanda
pimpinannya diasingkan ke luar negeri.
 Pd 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia yg
dipelopori oleh Ir Soekarno, Ciptomangunkusumo,
Sartono dan tokoh lainnya. Titik berat perjuangan
langsung terarah pd kesatuan nasional dgn tujuan
utama Indonesia Merdeka. Selanjutnya pd 28 Oktober
1928 muncul Sumpah Pemuda dgn semboyan satu
bahasa, satu bangsa dan satu tanah air yaitu
Indonesia. Saat itu utk pertama kali lagu Indonesia
Raya dikumandangkan yg sekaligus sbg penggerak
kebangkitan kesadaran berbangsa.
 Selanjutnya PNI berganti bentuk
menjadi Partai Indonesia (Partindo) pd
1931. Kemudian Mohammad Hatta dan
Sutan Syahrir mendirikan partai baru
yaitu Pendidikan Nasional Indonesia
(1933) dengan semboyan kemerdekaan
Indonesia harus dicapai dengan
kekuatan sendiri.
H. Jaman Penjajahan Jepang;
Negeri Belanda diserang Jerman pd 5 Mei
1940
dan berhasil diduduki pd 10 Mei
1940.
Pemerintah
Belanda
(Ratu
Wihelmina) mengungsi ke Inggeris. Dlm
kondisi
terjepit
Belanda
ingin
mendapatkan
simpati dgn suatu janji
“Indonesia akan diberikan kemerdekaan di
kelak kemudian hari”, namun nyatanya janji
tsb
tak pernah ditepati hingga
berakhirnya
pendudukan Jerman di
Belanda.
 Jepang masuk ke Indonesia dgn propaganda jepang sbg
pemimpin Asia, Jepang saudara tua Indonesia. Dlm perang
melawan sekutu (Amerika, Inggeris, Rusia, Perancis,
Belanda dll) Jepang semakin terdesak. Agar mendapat
dukungan dari Bangsa Indonesia, Jepang bersikap
bermurah hati dan menjanjikan Indonesia merdeka di
kelak kemudian hari. Seminggu sebelum Jepang menyerah
kepada sekutu, lewat maklumat Gunseikan No 23 (pejabat
militer Jepang) Indonesia diperkenankan memperjuangkan
kemerdekaan dan dianjurkan berani mendirikan negara
Indonesia merdeka di hadapan musuh-musuh Jepang
NICA (Netherlands Indie Civil Administration).
 Sbg realisasi janji tsb dibentuklah BPUPKI
(Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia) dgn susunan;
 Ketua ; Dr KRT Radjiman Wediodiningrat
 Ketua Muda; Itibangase
 Ketua Muda; RP Soeroso
Beserta 60 anggota
1. Sidang BPUPKI Pertama;
Sidang berlangsung 4 hari dengan menampilkan
- Mr Muh Yamin (29 Mei 1945),
- Prof Soepomo (31 Mei 1945) dan
- Ir Soekarno (1 Juni 1945).
a. Mr Muh Yamin mengusulkan calon rumusan dasar
negara
1. Peri Kebangsaan,
2. Peri Kemanusiaan,
3. Peri Ketuhanan,
4. Peri Kerakyatan (Permusyawaratan, perwakilan,
Kebijaksanaan),
5. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)
 Pd akhir pidatonya Mr Muh Yamin menyerahkan
naskah rancangan usulan sementara berisi rumusan
UUD RI dan rancangan itu dimulai dgn pembukaan
yg bunyinya sbb; Utk membentuk pemerintahan
negara Indonesia yg melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan utk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan dan ikut
serta melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dlm
suatu UUD Negara Indonesia, yg terbentuk dlm suatu
susunan NRI yg berkedaulatan rakyat dgn berdasar
kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan,
Persatuan Indonesia, dan rasa kemanusiaan yg adil
dan beradab, Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dlm permusyawaratan perwakilan, dgn
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
b. Prof Dr Soepomo;
Mengemukakan ttg teori negara sbb;
1. Teori negara perseorangan (individualis)
sbg diajarkan oleh Thomas Hobbes
(abad 17), Jean Jacques Rousseau
(abad 18), Herbert Spencer (abad 19) dan
HJ Laski (abad 20). Menurut paham ini
negara adalah masyarakat hukum (legal society)
yg disusun atas kontrak antara seluruh
individu (contract social). Paham negara
ini banyak terdapat di Eropa dan Amerika.
2. Paham Negara Klas (class theory)
atau teori golongan, sbg diajarkan
Mark, Engels dan Lenin. Negara adalah
alat dari suatu golongan utk
menindas golongan lain. Negara kapitalis
adalah alat dari kaum borjuis , oleh krn itu
kaum marxis menganjurkan utk meraih
kekuasaan agar kaum buruh dpt ganti
menindaskaum borjuis.
3. Paham Negara Integralistik (Spinoza,
Adam Muller dan Hegel abad 18
dan 19). Negara bukanlah utk
menjamin perseorangan/golongan
ttp menjamin kepentingan masy
seluruhnya sbg suatu persatuan. Negara
tidak memihak pd golongan yg paling kuat
atau yg paling besar akan ttp negara
menjamin keselamatan hidup bangsa
seluruhnya sbg persatuan.
 c. Ir Soekarno;
1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (peri kemanusiaan)
3. Mufakat (demokrasi)
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan
Yang Berkebudayaan)
Lima prinsip sbg dasar negara tsb beliau usulkan dgn
nama Pancasila atas saran salah seorang teman beliau yg
akhli bahasa.
 Menurut beliau ke 5 sila tsb dpt diperas menjadi Tri
Sila meliputi;
1. Sosio nasionalisme yg merupakan sintesa
dari kebangsaan (nasionalisme) dgn peri
kemanusiaan (internasionalisme).
2. Sosio demokrasi yg merupakan sintesa dari
mufakat (demokrasi) dgn kesejahteraan sosial.
3. Ketuhanan.
Selanjutnya Tri Sila dpt diperas menjadi Eka Sila
yg intinya adalah gotong-royong.
 J. Sidang BPUPKI ke 2 (10-16 Juli 1945), Panitia Sembilan yg diketuai
oleh Ir Soekarno pd 10 juli 1945
mengadakan pendekatan dgn tokoh-tokoh golongan Islam
dan golongan kebangsaan yg menghasilkan
rancangan Pembukaan Hukum Dasar. Adapun bagian
terakhir naskah pembukaan tsb sbb; maka disusunlah
kemerdekaan bangsa Indonesia itu dlm suatu hukum dasar
Negara Indonesia yg terbentuk dlm suatu Negara
Republik Indonesia yg berkedaulatan rakyat dgn berdasar
kpd; Ketuhanan dgn kewajiban menjalankan syariat Islam
bg pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yg adil
dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yg dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/perwakilan
serta dgn mewujudkan suatu keadilan sosial bg seluruh
rakyat Indonesia.
 Dlm rapat tgl 15 Juli 1945,istilah hukum dasar diganti
dgn UUD. Menurut keterangan Prof Soepomo istilah
hukum dlm bhs Belanda adalah recht yg
pengertiannya meliputi yg tertulis dan tidak tertulis.
Sedangkan UUD adalah hukum yg tertulis. Oleh krn
itu tidak lagi digunakan istilah hukum dasar ttp lebih
tepat menggunakan istilah undang-undang dasar.
 Keputusan penting dlm rapat BPUPKI adalah tentang
1. bentuk negara; dari anggota yg hadir, suara pro
republik 55 orang, meminta kerajaan 6 orang, bentuk
lain dan blangko 1 orang.
2. luas wilawah ada 3 usul yaitu a. Hindia Belanda yg dulu,
b. Hindia Belanda ditambah dgn Malaya, Borneo
Utara, Irian Timur, Timor Portugis dan pulau-pulau
di sekitarnya. c. Hindia Belanda ditambah
Malaya, dikurangi dgn Irian Barat. Hasil pemungutan
suara sbb; dari 66 suara yg memilih, 19 suara
memilih a, 39 suara memilih b, 6 suara memilih c,
lain-lain daerah 1 suara dan bkangko 1 suara.
3. Membentuk panitia kecil; a. Panitia perancang UUD
diketuai oleh Ir Soekarno, b. Panitia ekonomi dan
keuangan diketuai oleh Drs Moh Hatta, c. Panitia
pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno
Tjokrosoejoso.
4. Susunan UUD diusulkan terdiri dari 3 bagian a.
Pernyataan Indonesia merdeka, b. Pembukaan yg di
dlmnya terkandung dasar negara Pancasila, c. Pasalpasal UUD.
 K. Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKI
Kemenangan sekutu dlm perang dunia II membawa
hikmah. Pemerintah pendudukan Jepang
mengumumkan dibentuknya Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia. Dlm rangka pembentukannya
pd 8 Agustus 1945 Ir Soekarno, Drs Moh Hatta dan Dr
Radjiman diberangkatkan ke Saigon atas panggilan
Jendral Besar Terauchi.
Adapun hasil pertemuan tsb sbb;
1. Ir Soekarno diangkat sbg Ketua
PPKI, Hatta sbg wakil ketua dan
Radjiman sbg anggota.
2. PPKI boleh bekerja mulai
9 Agustus 1945
3. Cepat tidaknya pekerjaan PPKI
diserahkan sepenuhnya
kpd PPKI.
 Sekembali dari Saigon pd 14 Agustus 1945 di
Kemayoran Ir Soekarno mengumumkan Bangsa
Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan
kemerdekaan tsb bukan merupakan hadiah dari
Jepang ttp merupakan hasil perjuangan Bangsa
Indonesia sendiri. Kemudian anggota PPKI setelah
kejatuhan Jepang ditambah 6 anggota yaitu;
Wiranatakusuma, Ki Hadjar Dewantara, Kasman
Singodimedjo, Sajuti Melik, Mr Iwa Kusuma Sumantri
dan Mr Achmad Soebardjo
 A. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
 17 Agustus 1945 jam 10
wib Bung Karno didampingi Bung
Hatta membacakan naskah Proklamasi ;

PROKLAMASI
 Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai
pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan
cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas Nama Bangsa Indonesia

Soekarno Hatta
 b. Sidang PPKI;
 18 Agustus 1945 PPKI bersidang.
 1. Sidang Pertama 18 Agustus 1945 dengan keputusan;

1.1. Mengesahkan UUD 1945
 Setelah melakukan bbrp perubahan pd Piagam Jakarta yg
kemudian berfungsi sbg pembukaan UUD 1945
 Menetapkan rancangan hukum dasar yg telah diterima dari
Badan Penyelidik setelah mengalami berbagai perubahan
krn berkaitan dgn perubahan Piagam Jakarta yg kemudian
berfungsi UUD 1945.
1.2. Memilih Presiden dan wakil presiden
1.3 . Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat
sbg badan musyawarah darurat
Dlm masa transisi dari pemerintahan
jajahan kepada pemerintahan nasional
dibentuklah badan musyawarah
darurat (Komite Nasional Indonesia
Pusat) sbg yg tercantum dlm UUD 1945
psl 4 Aturan Peralihan. KNIP dilantik
tgl 29 Agustus 1945 diketuai oleh Mr
Kasman Singodimedjo.
Perubahan Piagam Jakarta menjadi
UUD 1945.
PIAGAM JAKARTA
PEMBUKAAN UUD 1945
 1. Kata mukadimah
 2. ....dlm suatu hukum dasar
 3. ... dgn berdasar
 kpd Ketuhanan dgn
 1. Pembukaan
kewajiban menjalankan
syariat Islam bg
 pemeluk-pemeluknya
 4. ... Menurut dasar
kemanusiaan yg adil dan
beradab.
 2. .... dlm suatu UUD Negara
 3. .... dgn berdasar kepada
 Ketuhanan Yang Maha Esa.
 4. ....... Kemanusiaan yang
adil dan beradab.
Perubahan menyangkut pasal-pasal
UUD
Rancangan Hukum Dasar
Undang-Undang Dasar 1945
 1. Istilah hukum dasar
 2. Dlm rancangan 2 orang
 1. Undang-undang Dasar atas
wakil presiden
 3. Presiden hrs orang
Indonesia asli yg beragama
Islam
 4. Dlm rancangan disebutkan
........selama pegang pimpinan
perang, dipegang oleh Jepang
dgn persetujuan Pemerintah
Indonesia
usul Sepomo
 2. Seorang wakil presiden
 3. Presiden hrs orang
Indonesia asli
 4. Dihapuskan
 Sidang ke 2 (19 Agustus 1945) dgn ketetapan;
 1. Daerah Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah,






Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi,
Maluku, Sunda Kecil)
2. Untuk sementara waktu kedudukan kooti
dsbnya diteruskan seperti sekarang.
3. Untuk sementara waktu kedudukan kota
dan gemeente diteruskan sampai sekarang.
 Hasil berikutnya adalah dibentuknya kementrian (departemen)
meliputi 12 departemen;












a. Dalam Negeri,
b. Luar Negeri,
c. Kehakiman,
d. Keuangan,
e. Kemakmuran,
f. Kesehatan,
g. Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan,
h. Sosial,
i. Pertahanan,
j. Penerangan,
k. Perhubungan,
l. Pekerjaan Umum.
3. Sidang ke 3 ( 20 Agustus 1945);
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)
L. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan;
Secara ilmiah proklamasi dpt diartikan sbg;
a. Secara yuridis proklamasi merupakan saat tidak
berlakunya tertib hukum kolonial, dan saat mulai
berlakunya tertib hukum nasional.
b. Secara politis ideologis, Bangsa Indonesia terbebas
dari penjajahan dan memiliki kebebasan menentukan
nasib sendiri.
Belanda berpropaganda Negara Proklamasi 17 Agustus 1945
adalah hadiah Fasis Jepang. Utk melawannya Pemerintah
RI mengeluarkan 3 maklumat;
a. Maklumat Wakil Presiden No X tgl 16 Oktober 1945
yg menghentikan kekuasaan yg luar biasa dari presiden
sebelum masa waktunya (seharusnya berlaku selama 6
bulan). Maklumat tsb memberikan kekuasaan MPR dan
DPR yg semula dipegang oleh presiden.
b. Maklumat Pemerintah tgl 3 Nopember 1945 ttg
pembentukan partai politik yg sebanyak-banyaknya oleh
rakyat sbg pertanda RI negara demokratis.
c. Maklumat Pemerintah tgl 14 Nopember 1945, mengubah
kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer.
 Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat;
 Keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) ditandatangani
oleh Ratu Yuliana dan Wakil Presiden Moh Hatta tgl 27
Desember 1949 sbb;
a. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federal)
terdiri dari 16 negara bagian
b. Sifat pemerintahan berdasarkan azas demokrasi liberal,
menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh
kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen.
c. Mukadimah konstitusi RIS telah menghapuskan sama
sekali jiwa dan semangat maupun isi Pembukaan UUD
1945, Proklamasi kemerdekaan sbg naskah proklamasi yg
terinci.
Terbentuknya NKRI tahun 1950;
Pembentukan RIS hanyalah taktik krn setelah itu kembali
menjadi NKRI. Selanjutnya sejak 17 Agustus 1950
diberlakukan UUD Sementara 1950 meskipun orientasinya
pemerintahan berasaskan demokrasi liberal yg dicirikan oleh;
a. Sistem multi partai dgn kabinet parlementer
dimana pemerintahan silih berganti rata-rata setiap
6 hingga 8 bulan.
b. Secara ideologi mukadimah UUDS 1950 tidak berhasil
mendekati perumusan Pembukaan UUD 1945 yg dikenal
sbg declaration of indepenence Bangsa Indonesia
 Dekrit Presiden 5 Juli 1959;
 Pemilu 1955 tidak berhasil memenuhi harapan rakyat
sehingga keadaan menjadi tidak stabil, penyebabnya;
 a. Makin berkuasanya modal-modal raksasa thd
perekonomian Indonesia
 b.Terlalu pendeknya usia kabinet menyebabkan
pemerintah tidak mampu fokus dlm
pembangunan
 c. Sistem liberal berdasarkan UUDS 1950
menyebabkan kabinet jatuh bangun
 d.Hasil pemilu tidak mencerminkan realitas
keterwakilan masyarakat dlm DPR
 Dekrit Presiden 5 Juli 1959;
 I. Membubarkan Konstituante
 II. Menetapkan berlakunya kembali
UUD 1945, UUDS 1950 dinyatakan
tidak berlaku.
 III Dibentuknya MPRS dan DPAS
dlm waktu sesingkat- singkatnya.
 Pengertian Dekrit;
Suatu keputusan dari organ tertinggi
(kepala negara atau organ lain) yg
merupakan penjelmaan kehendak yg
sifatnya sepihak. Dekrit dilakukan bila
mana negara dlm keadaan darurat,
keselamatan bangsa dan negara
terancam oleh bahaya.
 Landasan Dekrit adalah hukum darurat yg dibedakan atas;
a. Hukum Tata Negara Darurat Subyektif; suatu keadaan
hukum yg memberi wewenang kpd organ tertinggi utk
bila perlu utk mengambil tindakan-tindakan hukum
bahkan kalau perlu melanggar undang-undang hak-hak
azasi rakyat, bahkan kalau perlu UUD. Contoh Dekrit
Presiden.
b. Hukum Tata Negara Darurat Obyektif; suatu keadaan
hukum yg memberikan wewenang kpd organ tertinggi
negara utk mengambil tindakan-tindakan hukum, ttp
tetap berlandaskan konstitusi. Contoh SP 11 Maret i966.
Setelah dekrit keadaan tatanegara
mulai berangsur stabil ttp di lain
pihak terjadi pemusatan kekuasaan di
tangan Presiden. Lewat konsep
nasakom (nasional, agama, komunis)
kekuatan PKI semakin mendominasi
yg mencapai puncak pd peristiwa G
30 S PKI.
 Masa Orde Baru;
 Berawal dari munculnya aksi-aksi KAPPI,
KAMI, dll yg dikenal sbg Tri Tuntutan
Rakyat (Tritura) sbb;
a. Pembubaran PKI dan ormasnya
b. Pembersihan kabinet dari
unsur-unsur G 30 S PKI
c. Penurunan harga
 Presiden Soekarno memberikan kekuasaan
penuh kpd Panglima Angkatan Darat Let
Jen Soeharto (SP Super Semar) utk
memulihkan keamanan. Sidang MPRS
IV)1966 memperkuatnya dgn mengeluarkan
Tap no X/MPRS/1966 yg berarti semenjak
Super Semar hukum tatanegara darurat
tidak berlaku akan ttp bersumber pd
kedaulatan rakyat (psl 1 ayat 2 UUD 1945)
Pancasila Sebagai Etika Politik
A. Pengantar;
Dlm kehidupan yg bersifat praksis (kehidupan yg
nyata dlm masyarakat, bangsa dan negara) nilai-nilai
Pancasila dijabarkan dlm suatu norma yg meliputi;
1. Norma moral; berkaitan dgn tingkah laku
manusia yg dpt diukur dari sudut baik maupun buruk,
sopan maupun tidak sopan, susila atau tidak susila.
2. Norma hukum; Pancasila berkedudukan sbg
sumber dari segala sumber hukum.
 Etika; berkaitan dgn predikat nilai susila dan tidak
susila, baik dan buruk. Etika membicarakan sifat-sifat
yg menyebabkan orang dpt disebut susila atau bijak.
 Nilai; sifat atau kualitas yg melekat pd suatu obyek,
bukan obyek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung
nilai artinya ada sifat atau kualitas yg melekat pd
sesuatu itu. Contoh, bunga itu indah adalah sifat yg
melekat pd bunga (suatu kenyataan yg tersembunyi di
balik kenyataan lainnya)
 Notonegoro membagi nilai menjadi 3;
 1. Nilai material; segala sesuatu yg berguna
bagi
kehidupan jasmani manusia atau
kebutuhan material
ragawi manusia.
 2. Nilai vital; segala sesuatu yg berguna bagi
manusia
utk dpt mengadakan kegiatan
atau aktivitas.
 3. Nilai kerokhanian; segala sesuatu yg
berguna bagi rokhani manusia.
 Nilai kerokhanian dibedakan atas 4 macam;
 1. Nilai kebenaran, yg bersumber pada kebenaran
(rasio, budi, cipta) manusia.
 2. Nilai keindahan, yg bersumber pada unsur perasaan
manusia.
 3. Nilai kebaikan atau nilai moral, yg bersumber pd
unsur kehendak manusia.
 4. Nilai religius, yg merupakan nilai kerokhanian
tertinggi dan mutlak yg bersumber pd kepercayaan
atau keyakinan manusia.
Notonagoro berpendapat bhw nilai-nilai
Pancasila tergolong nilai-nilai kerokhanian
ttp nilai-nilai kerokhanian yg mengakui
adanya nilai material dan nilai vital.
Sehingga dgn demikian ke 3 nilai tsb secara
lengkap ada dlm Pancasila, dimulai dari sila
Ketuhanan Yang Maha Esa sbg dasar sampai
dgn sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia sbg tujuan.
 Bagi Bangsa Indonesia nilai religius merupakan
nilai yg tertinggi dan mutlak, artinya nilai
religius hierarkhinya di atas segala nilai yg ada
dan tidak dpt dijastifikasi berdasarkan akal
manusia krn pada tingkatan tertentu nilai tsb
bersifat di atas dan di luar kemampuan
jangkauan akal pikir manusia. Namun bagi
bangsa yg menganut paham sekuler nilai yg
tertinggi adalah pada akal pikiran manusia
sehingga nilai ketuhanan di bawah otoritas
akal manusia.
 Nilai memiliki sifat abstrak artinya tidak dpt
diamati melalui indra manusia namun dlm
realitasnya nilai berkaitan dgn tingkah laku
(segala aspek kehidupan manusia) yg
bersifat nyata (praksis). Nilai dpt
dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu;
 1. Nilai dasar
 2. Nilai instrumental
 3. Nilai praksis.
 Nilai Dasar;
 Merupakan hakekat, esensi, intisari, makna terdalam
dari nilai-nilai tsb. Jika nilai dasar itu berkaitan dgn
hakekat Tuhan maka nilai tsb bersifat mutlak krn
hakekat Tuhan adalah kausa prima (sebab pertama)
sehingga segala sesuatu diciptakan (berasal) dari
Tuhan. Jika berkaitan dgn hakekat kodrat manusia
maka nilai tsb dijabarkan dlm norma hukum sebagai
hak dasar (hak asasi). Nilai dasar = sumber norma yg
dijabarkan dlm suatu kehidupan yg bersifat praksis.
 Nilai instrumental;
 Untuk dapat direalisasikan dlm kehidupan nyata maka
nilai dasar hrs memiliki formulasi, parameter (ukuran)
yg jelas. Nilai instrumen inilah yg merupakan suatu
pedoman yg dpt diukur. Bila berkaitan dgn tingkah
laku manusia dlm kehidupan sehari-hari maka nilai
instrumental tsb merupakan suatu norma moral. Bila
berkaitan dgn organisasi (negara) maka nilai
insrumental tsb merupaka suatu arahan, kebijakan,
strategi yg bersumber pd nilai dasar.
Nilai Praksis;
Jabaran lebih lanjut dari nilai
instrumental dlm kehidupan
nyata dan merupakan sistem
dlm kaitannya dgn nilai dasar
dan nilai instrumental.
 Hubungan Nilai, Norma dan Moral;
 Nilai = kualitas dari suatu yg bermanfaat bagi
kehidupan manusia baik lahir maupun batin yg
dijadikan landasan, alasan, motivasi dlm bersikap dan
bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Nilai
perlu diformulasi agar memudahkan manusia
menjabarkan dlm tingkah laku yg wujudnya berupa
norma. Contoh norma hukum yg paling kuat
keberlakuannya krn dpt dipaksakan oleh kekuasaan.
 Norma = penuntun sikap tingkah laku manusia yg
berkaitan dgn moral dan etika. Moral mengandung
integritas dan martabat pribadi yg tercermin dlm sikap
dan tingkah laku.
 Etika = ilmu pengetahuan ttg prinsip-prinsip
moralitas.
 Analogi; ajaran moral sbg buku petunjuk bagaimana
memperlakukan sebuah mobil dgn baik, etika
memberikan pengertian ttg struktur dan teknologi
mobil itu.
Etika Politik;
Terkait erat dgn bidang
pembahasan moral yg
didasarkan pada hakekat
manusia sbg makhluk yg
beradab dan berbudaya.
Secara operasional politik
berkaitan dgn negara (state),
kekuasaan (power), pengambilan
keputusan (decisionmaking),
kebijaksanaan (policy), pembagian
(distribution), dan alokasi
(allocation).
 Etika politik menuntut agar kekuasaan dlm
negara dijalankan sesuai dgn;
 1. Asas legalitas (dijalankan sesuai dgn
hukum yg berlaku (legitimasi hukum)
 2. Disahkan dan dijalankan secara
demokratis (legitimasi demokrasi).
 3. Dilaksanakan dgn prinsip-prinsip moral
atau tidak bertentangan dengannya
(legitimasi moral).
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NASIONAL
Pengertian Ideologi;
Berasal dari idea = gagasan,
konsep, pengertian
dasar,cita-cita.
Logos = ilmu.
 Pengertian Ideologi;
Kumpulan gagasan-gagasan,
keyakinan-keyakinan, kepercayaankepercayaan yg menyeluruh dan
sistematis yg menyangkut; bidang
politik (termasuk di dalamnya
pertahanan dan keamanan), bidang
sosial, kebudayaan, bidang keagamaan.
 Ideologi Negara;
 Cita-cita negara atau cita-cita yg menjadi basis atau
sistem kenegaraan utk seluruh rakyat dan bangsa yg
bersangkutan dgn hakekatnya merupakan asas
kerokhanian dgn ciri sbb;
 a. Mempunyai derajat yg tertinggi sbg nilai hidup
kebangsaan dan kenegaraan,
 b. Mewujudkan asas kerokhanian, pandangan hidup
yg diamalkan, dilestarikan kpd generasi berikutnya
dan dipertahankan dgn kesediaan berkorban.
 Ideologi Tertutup;
 Suatu sitem pemikiran tertutup dgn ciri; a) Bukan
cita-cita yg sudah hidup dlm masyarakat,
melainkan cita-cita satu kelompok orang yg
mendasari suatu program utk mengubah dan
memperbaharui masyarat. b) Atas nama ideologi
dibenarkan mengorbankan masyarakat c)
Kekuasaannya condong kearah totalitas yg
menyangkut segala segi kehidupan.
 Pancasila ideologi terbuka;
 Ideologi terbuka berasal dari masyarakat
yg sifatnya dinamis yg berkembang seiring
dgn perkembangan aspirasi, pemikiran
serta akselerasi dari masyarakat dlm
mewujudkan cita-citanya utk hidup
berbangsa dlm mencapai harkat dan
martabat kemanusiaan.
 Keterbukaan ideologi Pancasila bukan
berarti mengubah nilai-nilai dasar yg
terkandung di dlmnya namun
mengekplisitkan wawasannya secara
lebih konkrit sehingga memiliki
kemampuan yg reformatif utk
memecahkan masalah aktual seiring
dgn aspirasi rakyat, perkembangan
iptek serta zaman.
 Nilai-nilai dlm ideologi Pancasila sbg ideologi
terbuka;
 1) Nilai Dasar; hakekat ke lima sila merupakan
esensi yg bersifat universal yg terkandung citacita, tujuan serta nilai-nilai yg baik dan benar.
Nilai dasar tsb tertuang dlm Pembukaan
UUD’45 merupakan suatu norma dasar (tertib
hukum tertinggi) sbg sumber hukum positif.
Nilai Dasar inilah yg bersifat tetap dan terlekat
dlm kelangsungan hidup negara.
2) Nilai Instrumental;
 Merupakan arahan, kebijakan,
strategi, saran yg merupakan
penjabaran nilai dasar yg senantiasa
disesuaikan dgn perkembangan
zaman, aspirasi rakyat, undangundang dsb. Pada aspek ini dpt
dilakukan perubahan (reformasi
3) Nilai Praksis;
Merupakan realisasi nilai-nilai
instrumental dlm suatu realisasi
pengamalan yg bersifat nyata dlm
kehidupan sehari-hari dlm
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
 Ideologi Terbuka;
 a) Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar ttp
digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral
dan budaya masyarakat.
 b) Bukan keyakinan ideologis sekelompok orang,
melainkan hasil musyawarah dan konsensus dari
masyarakat.
 c) Milik seluruh rakyat dan masyarakat dlm
menemukan dirinya (kepribadiannya) di dalam
ideologi tsb.
 Pancasila sbg ideologi terbuka secara struktural
memiliki 3 dimensi;
 1. Dimensi idealistis; idealisme yg terkandung dlm sila-
sila Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme
serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya
utk mewujudkan apa yg dicita-citakan.
 2. Dimensi normatif; nilai-nilai yg terkandung dlm
Pancasila sbg yg tertuang dlm alinea 4 Pembukaan
UUD’45 merupakan norma tertib hukum tertinggi.
 3. Dimensi realistis; mampu mencerminkan realitas yg
hidup dan berkembang dlm masyarakat.
Paham Negara Persatuan;
 Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku
bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan serta
agama yang secara keseluruhan merupakan
suatu kesatuan. Hakekat negara persatuan
adalah negara yang merupakan suatu kesatuan
dari unsur-unsur yang membentuknya yang
mengatasi segala paham golongan dan paham
perseorangan.
 Paham Negara Kebangsaan;
 Sebagai mahluk Tuhan, Bangsa Indonesia memiliki
sifat kodrat baik sebagai mahluk individu yang
memiliki kebebasan maupun sebagai mahluk sosial
yang senantiasa membutuhkan orang lain dengan
suatu tujuan tertentun. Dalam upaya memenuhi hak
kodratnya secara sempurna maka dibentuk suatu
persekutuan hidup dalam negara kebangsaan
Indonesia.
 Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme
(bangsa) Indonesia;
 A. Kesatuan sejarah, dari suatu proses sejarah sejak




prasejarah, zaman Sriwijaya, Majapahit, masa
penjajahan, tercetus Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi
17 Aguustus 1945.
B. Kesatuan Nasib, penderitaan penjajahan 3,5 abad.
C. Kesatuan kebudayaan, kebudayaan Indonesia
tumbuh berkembang di atas akar-akar kebudaan daerah
D. Kesatuan wilayah
E. Kesatuan asas kerokhanian, kesamaan dalamcita-cita
 Paham Negara Integralistik;
Negara adalah suatu kesatuan integral dari
unsur-unsur yang membentuk, negara
mengatasi semua golongan, negara untuk
semua unsuryang membentuk kesatuan
tersebut. Eksistensi setiap unsur hanya
berarti dalam hubungannya dengan
keseluruhan. Paham ini beranggapan setiap
unsur
merasa
berkewajiban
akan
terciptanya keselamatan, kesejahteraan dan
kebahagiaan bersama.
PANCASILA DALAM KONTEKS
KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA
 Pembukaan UUD ‘45 Sebagai Tertib Hukum
Tertinggi;
 Dalam kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara
pada hakekatnya merupakan suatu dasar dalam setiap
aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam
penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka
kedudukan Pancasila sebagai yang tercantum dalam
pembukaan UUD’45 adalah sebagai sumber dari segala
sumber hukum Indonesia yang selanjutnya nilainilainya dijelmakan dalam pasal-pasal UUD’45 dan
seluruh peraturan hukum di bawahnya.
 Pembukaan UUD’45 Memenuhi Syarat
Adanya Tertib Hukum Indonesia;
 1. Adanya kesatuan subyek, yaitu penguasa
yang mengadakan peraturan hukum.
 2. Adanya kesatuan asas kerokhanian,
merupakan
dasar
dari
keseluruhan
peraturan-peraturan hukum (sumber dari
segala sumber hukum)
 3. Adanya kesatuan daerah, seluruh
Indonesia.
 4. Adanya kesatuan waktu, mulai berdirinya
RI
 Pembukaan UUD’45 Sebagai Pokok
Kaidah Negara yang Fundamental;
 A. Dari segi terjadinya, sebagai penjelmaan
kehendak
pembentuk negara
 B. Dari Segi Isinya;
 1. Dasar tujuan negara.
 2. Ketentuan diadakannya UUD Negara
 3. Bentuk negara
 4. Dasar filsafat negara (asas kerokhanian
negara)
 Pembukaan
UUD’45
Tetap
Terlekat
pada
Kelangsungan Hidup Negara RI 17 Agustus 1945;
 1. Menurut tata hukum suatu peraturan hukum hanya
dapat diubah/dihapuskan oleh penguasa atau peraturan
hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Dari segi
terjadinya Pembukaan UUD’45 ditentukan oleh
pembentuk negara. Setelah negara terbentuk semua
penguasa negara adalah merupakan perlengkapan
negara yang tidak berhak meniadakan Pembukaan UUD
 2. Pembukaan UUD’45 mempunyai kedudukan yang
tetap dan terlekat pada negara yang tak dapat diubah.
 3.Secara material Pembukaan UUD’45 merupakan
pengejawantahan dari proklamasi yang hanya satu kali
terjadi
1. Alinea Pertama
Pengertian IsiPembukaan UUD’45
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala
bangsa dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri
kemanusiaan dan peri keadilan.
Terkandung suatu pengakuan tentang nilai hak kodrat
bagi Bangsa Indonesia untuk merdeka.
 2. Alinea Kedua;
 Dan
perjuangan pergerakan kemerdekaan
Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia
dengan
selamat
sentausa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
 Pengertian
merdeka adalah bebas dari
kekuasaan bangsa lain. Bersatu=kebulatan
persatuan karena unsur utama negara adalah
bangsa. Berdaulat=bebas menentukan tujuan
dan nasibnya sendiri. Adil = dlm kehidupan
bersama. Makmur= terpenuhi kebutuhan.
 3. Alinea Ketiga;
 Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa
dan dengan didorong oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.
 Secara filosofis Bangsa Indonesia mengakui
manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha
Kuasa sehingga kemerdekaan dan negara
Indonesia disamping merupakan hasil jerih
payah perjuangan bangsa Indonesia juga yang
terpenting adalah merupakan rakhmat Tuhan
Yang Maha Kuasa.
4. Alinea Keempat;
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu
pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, (bersambung)
 .................. maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalm
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Pengertiannya meliputi empat hal pokok;
1. Tentang tujuan negara yaitu a)melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
b)memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa c)melaksanakan ketertiban dunia
 2. Tentang ketentuan diadakannya UUD Negara, negara
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
 3. Tentang bentuk negara, adalah republik yang
berkedaulatan rakyat.
 4. Tentang dasar fisafat negara.
UUD NEGARA RI
Pengertian hukum dasar meliputi 2 macam yaitu
hukum dasar tertulis (undang-uandang dasar) dan
hukum dasar tidak tertulis (convensi).
a. Hukum Dasar Tertulis (Undang-Undang Dasar),
bersifat singkat dan supel, hanya memuat 37 pasal,
adapun pasal-pasal lain hanya memuat aturan
peralihan dan aturan tambahan.
Mengandung makna; hanya memuat aturan pokok
kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara
negara (kehidupan negara dan kesejahteraan sosial)
dan sifatnya supel (elastis).
 b. Hukum Dasar yang tidak tertulis (convensi), aturan-
aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan negara yang sifatnya;
 1. Kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan negara
 2. Tidak bertentangan dengan UUD
 3. Diterima oleh seluruh rakyat
 4. Bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan
sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam
UUD.
 Contoh Convensi;
 1. Pengambilan keputusan berdasarka musyawarah
untuk mufakat. Menurut psl 37 ayat 1 dan 4 UUD’45
segala keputusan MPR diambil berdasarkan suara
terbanyak
 2. Pidato kenegaraan Presiden setiap tgl 16 Agustus
dalam sidang DPR
 3. Pidato presiden yang diucapka sebagai keterangan
pemerintah tentang RAPBN pada minggu pertama
bulan Januari setiap tahunnya.
 Penjabaran Demokrasi menurut UUD’45,
 Kedaulatan adalah di tangan rakyat menunjukkan bhw
kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral.
Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan
sebagai tujuan kekuasaan negara. Oleh karena itu
rakyat adalah merupakan paradigma sentral
kekuasaan negara dengan penjelasan sbb;
 a. Konsep kekuasaan, (a.1) kekuasaan ditangan rakyat
(Pembukaan UUD’45 alinea 4), (a.2) pembagian
kekuasaan dan (a.3) pembatasan kekuasaan.




a. 2. 1. Kekuasaan eksekutif, didelegasikan kepada
Presiden (psl 4 ayat 1 UUD’45)
a. 2. 2 Kekuasaan legislatif didelegasikan kepada
presiden, DPR dan DPD (psl 5 ayat 1, psl 19 dan psl
22c UUD’45)
a. 2. 3. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada
Mahkamah Agung (psl 24 ayat 1 UUD’45).
a. 2. 4. Kekuasaan inspektif atau pengawasan
didelegasikan kepada BPK dan DPR (psl 20a ayat 1)
a.3.Pembatasan
kekuasaan,
melalui
proses
(mekanisme) 5 tahunan kekuasaan sbb
 a. 3. 1. Psl 1 ayat 2 UUD’45, kedaulatan di tangan
rakyat......Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat
pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun
sekali.
 a.3. 2. MPR memiliki kekuasaan melakukan perubahan
thd UUD, melantik presiden dan wakil presiden serta
melakukan impeachment thd presiden jikalau
melanggar konstitusi.
 a.3. 3. Psl 20 A ayat 1 memuat DPR memiliki fungsi
pengawasan.
 a. 3.4. Rakyat mengadakan pemilu 5 tahunan.
Konsep Pengambilan Keputusan;
1.Pengambilan keputusan harus
berdasar atas kedaulatan rakyat
dan
berdasar
atas
permusyawaratan perwakilan
2. Putusan MPR ditetapkan dengan
suara terbanyak (psl 7 B ayat 7)
 Konsep Pengawasan;
 1. Psl 1 ayat 2, kedaulatan adalah di tangan
rakyat dan dilakukan menurut UUD.
 2. psl 2 ayat 1, MPR terdiri atas anggota
DPR dan DPD
 3. Anggota DPR semuanya merangkap
menjadi anggota MPR, oleh karena itu
DPR dapat senantiasa mengawasi
tindakan-tindakan presiden.
 Konsep Partisipasi;
 1. Psl 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya.
 2. Psl 28, Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang.
 3. Psl 30 ayat 1, Tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan
negara.
 Struktur Pemerintahan Berdasarkan UUD’45;
 Demokrasi sbg dijabarkan dlm UUD’45 hasil
amandemen 2002; Rakyat sbg asal mula
kekuasaan negara dan sbg tujuan kekuasaan
negara. Rakyat merupakan penjelmaan sifat
kodrat manusia sbg mahluk individu dan makhluk
sosial. Dlm demokrasi kebebasan individu
diletakkan dlm kerangka tujuan bersama, bukan
bersifat liberal yg hanya berdasarkan kebebasan ....
 ........... individu saja dan juga bukan demokrasi klas.
Kebebasan individu yg diletakkan demi tujuan
kesejahteraan bersama inilah yg menurut pendiri
negara disebut sbg asas kebersamaan, asas
kekeluargaan akan tetapi bukan nepotisme.
Demokrasi mengandung unsur; keterlibatan warga
negara, dlm pengambilan keputusan, tingkat
persamaan tertentu diantara warga negara, tingkat
kebebasan (kemerdekaan) tertentu yg diakui dan
dipakai warga negara, sistem perwakilan dan sistem
pemilihan kekuasaan mayoritas.
 Kehidupan kenegaraan yg menganut sistem demokrasi
dikenal adanya supra struktur politik (MPR, DPR,
Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa
Keuangan) dan infra struktur politik (partai politik,
golongan yg tidak berdasarkan pemilu, golongan
penekan, alat komunikasi politik, tokoh politik).
Kedua unsur tsb
sbg komponen pendukung
demokrasi.
 a. Indonesia negara yg berdasarkan atas hukum, tidak




berdasarkan atas kekuasaan. Pemerintah dan lembaga
negara lainnya hrs mempertimbangkan dua landasan
yaitu kegunaan (doelmatigheid) dan landasan
hukumnya (rechtmatigheid)
b. Sistem konstitusi
Cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh
ketentuan konstitusi
c. Kekuasaan negara yg tertinggi di tangan rakyat
Sebelum
amandemen
kedaulatan
rakyat
dipegang.........
 .............suatu badan (MPR) yang menetapkan UUD
dan menetapka GBHN, mengangkat kepala negara
(presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden).
Setelah amandemen 2002, kekuasaan tertinggi di
tangan rakyat, MPR hanya memiliki kekuasaan
melakukan
perubahan
UUD,
melantik/memberhentikan presiden dan wakil
presiden, sesuai masa jabatan atau jikalau melanggar
konstitusi.
 d. Presiden penyelenggara pemerintahan negara
tertinggi di samping MPR dan DPR.
 Sebelum amandemen, di bawah MPR, presiden ialah
penyelenggarakan pemerinyahan negara tertinggi.
Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan
dan tanggungjawab adalah di tangan presiden.
 Setelah amandemen 2002, presiden penyelenggara
pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR.
e. Presiden tak bertanggungjawab kepada DPR.
 Sebelum dan sesudah amandemen memiliki isi yang
sama sbb; di samping presiden adalah DPR. Untuk
membentuk UU (psl 5 ayat 1), dan menetapkan APBN
(psl 23), presiden harus mendapatkan persetujuan
DPR. Oleh karena itu presiden harus bekerjasama
dengan
DPR,
akan
tetapi
presiden
tidak
bertanggungjawab kepada DPR, artinya kedudukan
presiden tidak tergantung pada DPR.
 f. Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak
bertanggungjawab kepada DPR
 Presiden dalam tugas pemerintahan dibantu oleh
menteri
negara,
presiden
mengangkat/memberhentikan menteri
 g. Kekuaasaan kepala negara tidak tak terbatas.
 Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidal
lagi sebagai mandataris MPR bahkan sejajar dengan
DPR dan MPR. Namun bila presiden melanggar UU
mpr dapat melakukan impeachment
 Negara Indonesia adalah negara hukum
 Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan jiwa
Bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan
hukum dan pelaksanaannya. Di negara Indonesia
dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia
berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum bukan
kemauan seseorang yang menjadi dasar kekuasaan.
Menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara untuk
menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan
Pancasila.
 Isi
Pokok Batang Tubuh UUD 1945 Hasil
Amandemen;
 1. Bentuk dan kedaulatan; a. Bentuk; negara adalah
negara kesatuan yang berbentuk republik, dengan
presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan
oleh rakyat untuk suatu jangka tertentu, b. Kedaulatan
adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
UUD.
 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (psl 2);

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD
 3. Kekuasaan Pemerintahan Negara (psl 4 ayat 1)
presiden memegang kekuasaan pemerintahan
menurut UUD. Dalam melaksanakan kewajibannya
dibantu oleh seorang wakil presiden (psl 4 ayat 2).
 4. Kementerian Negara;
 Presiden dibantu oleh menteri-menteri dan menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
 5. Pemerintahan Daerah;
 Negara RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur
dengan UU (psl 18 ayat 1). Pemerintah daerah provinsi,
daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan.
 6. Dewan Perwakilan Rakyat
 Memiliki kekuasaan membentuk UU dan hak inisyatif
mengajukan rancangan UU.
 7. Dewan Perwakilan Daerah;
 Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum.
Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya
sama dan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 1/3
jumlah anggota DPR.
 8. Pemilihan Umum;
 Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali untuk
memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden
dan DPR Daerah.
 9. Keuangan;
 APBN ditetapkan tiap-tiap tahun dengan UU secara
terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Untuk memeriksa
tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan hasil
pemeriksaan itu harus diberitahukan kepada DPR.
 10. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan
kepada DPR, DPRD Dan DPD sesuai kewenangan
masing-masing untuk ditindaklanjuti.
 11. Kekuasaan Kehakiman;
 Merupakan
kekuasaan merdeka (tidak dapat
dipengaruhi oleh kekuasaan manapun baik
pemerintah maupun DPR) untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
peradilan tata usaha negara.
 12. Wilayah Negara;
 Psl 25 A UUD’45 memuat ketentuan bahwa NKRI adalah
sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan UU.
 13. Warga Negara dan Penduduk;
 Psl 26 menyebutkan yang menjadi warga negara ialah
orang-orang Bangsa Indonesia asli, orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.
Penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga
negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 14. Agama;
 Psl 29 mengatur perihal keyakinan warga negara
dalam kehidupan keagamaan sbb; a. Negara
berdasarkan atas Ketuhanan YME, b. Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya masing-masing dan
kepercayaannya itu.
 15. Pertahanan dan Keamanan Negara;
 Psl 30 menegaskan tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
 16. Pendidikan dan Kebudayaan;
 Tiap-tiap
warga negara berhak mendapatkan
pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan
dasar
dan
pemerintah
wajib
membiayainya.
 Psl 32 mengatur tentang kebudayaan. Negara wajib
memajukan
kebudayaan
nasional.
Negara
menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai
kekayaan budaya nasional
 17. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial;
 Psl 33 menyatakan sbb; a. Perekonomian disusun sbg usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, b. Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai
hajat orang banyak dikuasai oleh negara, c. Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran
rakyat,
d.
Perekonomian
nasional
diselenggarakan berdasarkan asa demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.
 Psl 34, menegaskan..................
 ...........tentang nasib warga bangsa yang miskin sbb;
 a. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
negara, b. Negara mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan, c. Negara
bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
 18. Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan;
 Psl 35 menegaskan Bendera Bangsa Indonesia ialah
Sang Merah Putih, psl 36 menyatakan bahwa Bahasa
Negara ialah Bahasa Indonesia, psl 36 A menyatakan
Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika, psl 36 B menyatakan Lagu
Kebangsaan ialah Indonesia Raya.
 19. Perubahan UUD’45;
 Dimungkinkan agar UUD itu senantiasa senantiasa
sesuai dengan perkembangan jaman dan aspirasi
rakyat. Psl 37 memuat ketentuan perubahan UUD sbb;
 a. Usul perubahan psl-psl UUD dapat diagendakan
dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, b. Setiap usul
perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan
dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah
beserta alasannya.
 c. Untuk mengubah psl-psl UUD, sidang MPR dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota
MPR, d. Putusan untuk mengubah psl-psl UUD
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya
50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR, e. Khusus
tentang bentuk NKRI tidak dapat dilakukan
perubahan.
 20. Aturan Peralihan;
 Psl I
; Segala peraturan perundang-undangan yang
ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang
baru menurut UUD ini, psl II ; Semua lembaga negara
yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk
melaksanakan ketentuan UUD dan belum diadakan
yang baru menurut UUD ini, psl III ; Mahkamah
Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17
Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala
kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
 21. Aturan Tambahan;
 Psl I ; MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan thd
materi dan status hukum Ketetapan MPR Sementara
dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada
sidang MPR 2003, psl II ; Dengan ditetapkannya
perubahan UUD ini UUD Negara RI tahun 1945 terdiri
atas Pembukaan dan Pasal-Pasal.
 Hubungan Antara Lembaga Negara Berdasarkan




UUD’45;
1. Hubungan Antara MPR dan Presiden;
Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa
jabatannya baik karena permintaan sendiri atau
kerena tidak dapat melakukan kewajibannya.
2. Hubungan Antara MPR dan DPR;
Anggota DPR seluruhnya merangkap sebagai anggota
MPR, maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan
kanannya dalam melakukan pengawasan terhadap
jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh presiden.
 3. Hubungan Antara DPR dan presiden;
 DPR bersama presiden menetapkan UU dan
RAP/RAB, dalam pelaksanaannya DPR berfungsi
sebagai pengawas terhadap pemerintah. Menurut
UUD’45, hak yang dimiliki DPR adalah; hak budget
(menyusun anggaran), hak inisiatif (mengusulkan
rancangan UU), hak amandemen (mengadakan
perubahan), hak interpelasi (meminta keterangan),
hak bertanya dan hak angket (mengadakan suatu
penyelidikan).
 4. Hubungan Antara DPR dengan Menteri
 Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh
presiden dan tidak bertanggungjawab kepada DPR.
Akan tetapi sebagai konsuensi dari tugas dan
kedudukannya ditambah pula dengan ketentuan
dalam penjelasan UUD’45 yang mengatakan bahwa
presiden harus memperhatikan suara DPR, maka oleh
karena itu menteri-menteri juga tidak terlepas dari
keberatan-keberatan
DPR,
yang
berakibat
diberhentikannya menteri oleh presiden.
 5. Hubungan Antara Presiden dan Menteri-
Menteri;
 Menteri adalah pembantu presiden. Meskipun
kedudukannya tergantung pada presiden, mereka
bukan pegawai tinggi biasa. Pada prakteknya menterimenterilah yang menjalankan pemerintahan. Sebagai
pimpinan departemen mereka mengetahui selukbeluk mengenai lingkungan pekerjaannya. Mereka
mempunyai pengaruh besar terhadap presiden. Untuk
menetapkan politik pemerintah dan koordinasi, para
menteri bekerjasama satu sama lain secara erat.
 6. Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan
Lembaga Negara lainnya;
 Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
yang berdasarkan Pancasila. Berhubung dengan itu
kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
Sifat negara hukum mengandung makna bahwa alat-alat
perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan
terikat kepada aturan yang telah dibuat oleh badan yang
dikuasakan untuk mengadakan peraturan itu (rule of law)
 7. Hubungan Antara BPK dab DPR;
 Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa
langsung tanggungjawab tentang keuangan negara
dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada
DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD untuk
mengikuti dan menilai kebijaksanaan ekonomi
finansial pemerintah yang dijalankan oleh aparatur
administrasi negara yang dipimpin oleh pamerintah.
 Hak Asasi Manusia Menurut UUD’45;
 Dalam Pembukaan UUD’45 dinyatakan ‘Kemerdekaan
adalah hak segala bangsa’. Pernyataan tsb
mengandung pengakuan secara yuridis hak asasi
manusia
tentang
kemerdekaan
sebagaimana
tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi
Manusia PBB. Dasar filosofinya menempatkan
manusia dalam hubungannya dengan bangsa
(makhluk sosial). Sehingga hak asasi manusia tidak
dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia.
Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
 A. Paradigma;
 Suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis
yang umum (merupakan sumber nilai) sehingga
merupakan suatu sumber hukum, metode, serta
penerapan dalam ilmu pengetahuan yang sangat
menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu
pengetahuan itu sendiri.
 B. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan;
 Dalam segala aspek pembangunan nasional harus
mendasarkan pada hakekat nilai-nilai Pancasila.
 1. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Iptek;
 Atas
dasar
kreatipitas
akalnya
manusia
mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah
kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan untuk
kesejahteraan manusia. Pengembangan iptek sebagai
hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral
Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan
yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam
pengembangan iptek.
 2.Pancasila
sebagai
Paradigma
Pembangunan
POLEKSOSBUD HANKAM
 Pembangunan merupakan suatu realisasi praksis untuk
mencapai tujuan bangsa (POLEKSOSBUD HANKAM)
harus berdasarkan pada hakekat manusia sebagai subyek
pelaksana sekaligus tujuan pembangunan. Hakekat
manusia adalah monopluralis artinya meliputi berbagai
unsur yaitu rokhani-jasmani, individu-makhluk sosial serta
manusia sebagai pribadi-makhluk Tuhan. Oleh karena itu
hakekat manusia merupakan sumber nilai bagi
pengembangan poleksosbud hankam.
 Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan
Kehidupan Beragama;
 Dalam pokok pikiran alinea IV Pembukaan UUD’45
ditegaskan “negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab”
berarti
kehidupan
dalam
negara
mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Negara
memberikan kebebasan kepada warganya untuk
memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai
dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 Pancasila sebagai Paradigma Reformasi;
 Reformasi memiliki makna suatu gerakan untuk
memformat ulang, menata ulang atau menata kembali
hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada
format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai
ideal yang dicita-citakan rakyat.
 Atau dengan lain kata menata kehidupan bangsa dan
negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai
Pancasila (berupa nilai religius, nilai kemanusiaan,
nilai persatuan, nilai kerakyatan serta nilai keadilan).
 Gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat
sbb;
 1. Dilakukan karena adanya suatu penyimpangan yang
tidak sesuai dengan makna dan semangat Pembukaan
UUD’45 serta batang tubuh UUD’45.
 2. Harus dengan cita-cita yang jelas (landasan
ideologis Pancasila). Bila tidak, gerakan reformasi
dapat mengarah kepada anarki, disintegrasi bangsa
dan akhirnya menghancurkan bangsa dan negara
sebagaimana yang telah terjadi di Uni Sovyet dan
Yugoslavia dulu.
 3. Dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka
struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai
kerangka
acuan
reformasi,
diantaranya
mengembalikan pada dasar serta sistim negara
demokrasi (kedaulatan ada di tangan rakyat sebagai
yang tertuang dalam psl 1 ayat 2), melakukan
perubahan ke arah sistem negara hukum dalam arti
yang sebenarnya yaitu adanya jaminan perlindungan
hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari penguasa
serta legalitas dalam arti hukum.
 4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan pada
kondisi yang lebih baik, dengan lain perkataan
dilakukan ke arah peningkatan harkat dan martabat
rakyat Indonesia sebagai manusia.
 5. Dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik
sebagai manusia yang berketuhanan serta terjaminnya
persatuan dan kesatuan bangsa.
45 Butir Pengamalan Pancasila
 Ketuhanan Yang Maha Esa;
 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan
ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan
kepercayaanya
masing-masing
menurut
dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.
 3. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan
bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut
kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.
 4. Membina kerukunan hidup diantara sesama umat
beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.
 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan
pribadi manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 6. Mengembangkan sikap saling menghormati
kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama
dan kepercayaannya masing-masing.
 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
 8. Mengakui dan memberlakukan manusia sesuai
dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa.
 9. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan
kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedabedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan. Jenis
kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan perbedaan
lainnya.
 10. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama
manusia.
 11. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan






tepo seliro.
12. Mengembangkan sikap tidak semena-mena
terhadap orang lain.
13. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
14. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
15. Berani membela kebenaran dan keadilan.
16. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian
dari seluruh umat manusia.
17. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan
bekerjasama dengan bangsa lain
 Persatuan Indonesia;
 18. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta
kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara
sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan
pribadi dan golongan.
 19. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan
negara dan bangsa apabila diperlukan.
 20. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan
bangsa.
 21. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan
dan bertanah air Indonesia.
 22. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 23. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar
Bhinneka Tunggal Ika.
 24. Memajukan pergaulan demi persatuan dan
kesatuan bangsa.
 Kerakyatan
Yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan/Perwakilan;
 25. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap
manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan
kewajiban yang sama.
 26. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang





lain.
27. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil
keputusan untuk kepentingan bersama.
28. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh
semangat kekeluargaan.
29. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap
keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
30. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab
menerima dan melaksanakan hasil keputusan
musyawarah.
31. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan
bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 32. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan
sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 33.
Keputusan yang
diambil
harus dapat
dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan
Yang Maha Esa, menjungjung tinggi harkat dan
martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan,
mengutamakan persatuan dan kesatuan demi
kepentingan bersama.
 34. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang
dipercaya untuk melaksanakan musyawarah.
 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia;
 35. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang





mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan
kegotongroyongan.
36. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
37Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
38. Menghormati hak orang lain.
39. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar
dapat berdiri sendiri.
40. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha
yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
 41. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang




bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
42. Tidak menggunakan hak milik untuk sesuatu hal
yang bertentangan/merugikan kepentingan umum.
43. Suka bekerja keras.
44. Suka menghargai hasil karya orang lain yang
bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan
bersama.
45. Suka melakukan kegiatan dalam rangka
mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan
sosial.