Transcript Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003 - ESA103

Geostrategi Indonesia
Pert. 14
Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA.
Dr. H. Syahrial / Pkn
1
Pengertian:
Geostrategi memanfaatkan wilayah negara sebgai ruang hidup
nasional untuk menentukan kebijakan,sarana dan sasaran
perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui
pembangunan
Bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis,politis,
ekonomis,sosial budaya dan Hankam
Dr. H. Syahrial / Pkn
2
Geostrataegi Indonesia memanfaatkan wilayah
negara republik Indonesia sebagai ruang hidup
 .
nasional guna merancang arahan tentang
kebijakan,sarana dan sasaran pembangunan untuk
mencapai kepentingan dan tujuan nasional
Dr. H. Syahrial / Pkn
3
Geostrategi Indonesia harus berupa sebuah
konsep strategi untuk mengembangkan
keuletan dan daya tahan, kekuatan nasional
untuk menghadapi dan menangkal ATHG baik
bersifat internal maupun eksternal
Dr. H. Syahrial / Pkn
4
Mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang
berbasis pada aspek ipoleksusbudhankam mupun aspek
alamiah, upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara
dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamsi dan
tujuan nasional.
Dr. H. Syahrial / Pkn
5
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
 KONDISI DINAMIS BANGSA.
 KOMPLEKSITAS ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN, DAN
GANGGUAN.
 PISAU ANALISA PEMECAHAN MASALAH BANGSA.
 PENDEKATAN 8 ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL (ASTA GATRA) :
 ASPEK STATIS (TRI GATRA): GEOGRAFIS, SUMBER
KEKAYAAN ALAM & DEMOGRAFI.
 ASPEK DINAMIS (PANCA GATRA): IDEOLOGI,
POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA & PERTAHANAN
DAN KEAMANAN.
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
ANCAMAN NASIONAL
(INTER STATE, INTRA STATE,
TRANS NATIONAL)
NON MILITER
IDEO
LOGI
POLI
TIK
EKO
NOMI
SOS
BUD
TEKINFO
NON
TRADISIONAL
TRADISIONAL
AGRESI/
INVASI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 4
TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
Substansi:
Ketetapan ini mempertegas perlunya kesadaran dan komitmen yang kuat
untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional dalam menghadapi berbagai
masalah bangsa mencapai tujuan nasional.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:
Perlu diwujudkan persatuan dan kesatuan nasional antara lain melalui pemerintahan yang mampu
mengelola kehidupan secara baik dan adil, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan
sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan dalam TAP MPR RI No. V/MPR/2000.
Hasil Kajian:
Berbagai amanat yang terdapat dalam ketetapan ini tetap diperlukan sebagai
pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan
untuk mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Nasional serta menjamin keutuhan NKRI
maka ketetapan ini tetap berlaku
(memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy)
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 4
. TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi
Indonesia Masa Depan
Substansi:
Visi Indonesia masa depan diperlukan untuk menjaga kesinambungan arah penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia melalui
visi ideal, visi antara dan visi lima tahunan.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:
Perlu diwujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil,
sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara
sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan
Hasil Kajian:
Dengan dijadikan TAP MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
sebagai salah satu landasan operasional dari Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, bahkan menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreativitas,
serta arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara maka
ketetapan ini tetap berlaku (memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).
Menunjang tugas pokok pemerintahan
dalam:
Menegakkan hukum dan ketertiban (Law and
Order)
Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran
(Welfare and Prosperity)
Terselenggaranya pertahanan dan keamanan
(Defense and Prosperity)
Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan
sosial (Yuridical Justice and Social Justice)
Tersedianya kesempatn rakyat untuk
mengaktualisasikan diri (Freedom of the
People)
Dr. H. Syahrial / Pkn
10
Hakikat Tannas:
• Kemampuan dan ketangguhan suatu
bangsa untuk dapat menjamin
kelangsungan hidupnya menuju
kejayaan bangsa dan negara.
• Membina aspek alamiah serta aspek
sosial,
• Keutuhan semua potensi yang
terdapat dalam wilayah nasional,
Dr. H. Syahrial / Pkn
11
 Manunggal
 Mawas KeDalam
 Kewibawaan
Sifat Tannas:
 Berubah Menrut Waktu
•Manunggal
 Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu
•Mawas
KeDalam
kekuatan
•Kewibawaan
 Percaya pada diri sendiri
•Berubah Menurut Waktu
•Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu
kekuatan
•Percaya pada diri sendiri
Dr. H. Syahrial / Pkn
12
Geostrategi : suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara
dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana umum untuk mewujudkan
cita-cita proklamasi dan tujuan nasional
Latar Belakang: Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan
perbutan pengaruh negara-negara bersar. Bangsa Indonesia harus memiliki
keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan
berkelanjutan
Fungsi Geostrategi:
1. Daya Tangkal
a.
b.
c.
d.
e.
Ketahanan idiologi
Ketahanan politik
Ketahanan ekonomi
Ketahanan sosial budaya
Ketahanan pertahanan dan keamanan
2. Pengarah Potensi
3. Menyatukan pola pikir & tindak
Dr. H. Syahrial / Pkn
13
ASTRAGRATA:
a. Aspek Geografi ( wawasan benua, bahari, dirgantara dan kombinasi)
b. Sumberdaya alam (hewani, nabati dan mineral; prinsip maksimal, lestari dan
daya saling)
c. Penduduk (jumlah, komposisi dan distribusi)
d. Idiologi: Pancasila
e. Politik: damai, adil, jujur, tertib dan demokratis
f. Ekonomi: tersedianya pangan, papan dan sandang
g. Sosial Budaya: harmat-menghormati, sopan santun, beretika
h. Hankam: aman, damai, tidak bersengketa
Implementasi Bidang Politik:
1. Menghadapi globalisasi perlu peningkatan kompetensi diplomat menjadi
perunding internasional
2. Politik bebas dan aktif
3. Banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidak adilan politik, hukum,
ekonomi dan budaya.
4. Sistem politik yang demokratis
5. Sistem birokrasi yang efisien
Dr. H. Syahrial / Pkn
14
Implementasi Bidang Ekonomi
1. Kebijakan fiskal (pungutan dan restribusi)
2. Industri berbasis sumberdaya dalam negeri
3. Swasembada pangan
4. Iklim investasi baik
5. Ekonomi kerakyatan
6. Mengurangi campur tangan pemerintah
7. Sistem ekonomi yang sehat, transpran dan efisien
Implemetnasi bidang sosial budaya:
1. Meningkatkan HDI Indonesia (pendidikan, kesehatan dan lingkungan)
2. Wajib belajar
3. Penataan ruang: tata guna lahan dan kelestrarian lingkungan hidup
4. Meningkatkan disiplin masyarakat
5. Meningkatkan peran perempuan dalam segala kehidupan
6. Peningkatan kualitas pendidikan agama
Dr. H. Syahrial / Pkn
15
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 4
Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Substansi:
•
Ketetapan ini mendorong pembaharuan agraria melalui proses yang berkesinambungan berkenaan dengan
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan
dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum;
• Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil,
berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:
Memerintahkan pembentukan undang-undang untuk mendorong pembaharuan agraria dan
pengelolaan sumber daya alam yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keutuhan NKRI, HAM,
supremasi hukum, KESRA, demokrasi, kepatuhan hukum, partisipasi rakyat, keadilan termasuk kesetaraan gender,
pemeliharaan sumber agraria/sumber daya alam, memelihara keberlanjutan untuk generasi kini dan generasi
yang akan datang, memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, keterpaduan
dan koordinasi antar sektor dan antar daerah, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat,
desentralisasi, keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat dan individu sesuai dengan
arah kebijakan sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan ini.
Hasil Kajian:
Ketetapan ini diperlukan untuk mendorong percepatan pembentukan dan pengharmonisan
berbagai undang-undang, terutama yang berkaitan dengan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber
daya alam secara konprehensif. Oleh karena itu Ketetapan ini tetap berlaku
(memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).
BAB XIV. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara
[Pasal 33 (2)]
disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan
[Pasal 33 (1)]
Fakir miskin dan anak-anak
yang terlantar dipelihara oleh
negara
[Pasal 34 (1)****]
Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat
[Pasal 33 (3)]
PEREKONOMIAN
NASIONAL
DAN
KESEJAHTERAA
N SOSIAL
diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional [Pasal 33 (4)****]
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan
[Pasal 34 (2)****]
Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum
yang layak
[Pasal 34 (3)****]
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 2
2. TAP MPR No. XVI/MPR/1998
TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN:
Tentang:
Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi
Pemerintah berkewajiban mendorong
keberpihakan politik ekonomi yang lebih
memberikan kesempatan dukungan dan
pengembangan ekonomi, usaha kecil
menengah, dan koperasi sebagai pilar
ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya
pembangunan nasional dalam rangka
demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan Politik Luar negeri:

Penyelesaian sengketa inter:
◦ Kepentingan nasional
◦ Kemampuan nasional
◦ Dinamika dan kondisi internasional
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Tidak menggunakan kekerasan
Non-intervensi
Persamaan hak
Persamaan kedaulatan
Prinsip hukum internasional
Itikat baik
Prinsip keadilan
Dr. H. Syahrial / Pkn
19
Mekanisme
Perdamaian dunia
Piagam PBB (ps.
2 ayat 4)
•Larangan
menggunakan
kekerasan dlm
hub internas
Deklerasi Manila
1982
Masalah
Internasional
•Penyelesaian
sengketa
secara damai
•Dalam bidang
:
•Politik
•Ekonomi
•Sosial
budaya
Dr. H. Syahrial / Pkn
20
EROPA
AMERIKA
19 Perwakilan
AFRIKA &
TIMUR TENGAH
27 Perwakilan
31 Perwakilan
ASIA &
OCEANIA
42 Perwakilan
21



Jelaskanlah sifat-sifat ketahanan nasional?
Carilah kausus internasional dan bagaimana
penyelsaiannya
Apakah tantangan ketahanan nasional kita
saat ini dalam menghadapi globalisasi?
Dr. H. Syahrial / Pkn
22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Apakah perbedaan pandangan dunia ttg HAM?
Jelaskanlah lembaga sebagai penegak Rule of Law?
Sebutkan perkembangan perundang-undangan
tentang Warga negara indonesia?
Kenapa pemerintah mengalami kesulitan dalam
pembrantasan Korupsi?
Apakah prinsip geo-politik Indonesia?
Kenapa pentingnya otonomi daerah itu?
Apakah hubungan geo-politik ddengan geostrategi?
Dr. H. Syahrial / Pkn
23
Dr. H. Syahrial / Pkn
24