Transcript tm-12 geopol

GEOPOLITIK &
GEOSTRATEGI INDONESIA
Pert. 12
Pert. 12.
Dr. H. Syahrial / Pkn
1
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Menurut ilmu Geopolitik, terdapat tiga faktor yang harus
diketahui dan dipahami:
 Sejarah lahirnya suatu negara,
 Bangsa dan tanah air sendiri
 Cita-cita dan ideologi yang diyakini sebagai suatu kebenaran
dalam hidup, kelangsungan hidup negara dan bangsa.
GEOPOLITIK INDONESIA  WAWASAN NUSANTARA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
M. Yamin: Sriwijaya Indonesia I (Abad VII – XV)
•
•
•
•
M. Yamin: Majapahit Indonesia II (Abad XIV)
KERTANEGARA
 EKSPEDISI PAMALAYU
BALA PUTRA DEWA  MENGUASAI SLT. MALAKA
TRIBHUWANATUNGGADEWI
GADJAH MADA
HAYAM WURUK
TAN AMUKTI PALAPA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
- POSISI STRATEGIS
- SILANG DUNIA (RUTE TRADISIONAL)
 DUA SAMUDRA
 DUA BENUA
- SLOCS DAN SLOT (JALUR PERDAGANGAN DUNIA DAN JALUR MINYAK DUNIA)
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
 ERA PRA KOLONIAL (PRA SEJARAH – ABAD XVII)
 KERAJAAN HINDHU (TARUMANEGARA; KUTAI; MAJAPAHIT).
 KERAJAAN BUDHA (SRIWIJAYA).
 KERAJAAN ISLAM (KESULTANAN BANTEN, TIDORE & TERNATE; SAMUDERA PASAI;
MATARAM).
 ERA KOLONIAL (ABAD XV – XX).
 SPANYOL (1521 – 1646).
 PORTUGIS (1509 – 1595).
 VOC & BELANDA (1602 – 1945).
 KEBANGKITAN NASIONALISME (1908 – 1928).
 PENDUDUKAN JEPANG (1942 – 1945).
 ERA KEMERDEKAAN (1945-sekarang)
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
1908 : Lahirnya
Oetomo
(Kebangkitan
Nasional)
Budi
 Nasionalisme & Wawasan
Kebangsaan.
1928 : Sumpah Pemuda
1945 : Proklamasi,
UUD NRI
1945,
Pancasila.
 Bangkitnya Patriotisme,
 3 Pilar Tonggak Sejarah
Bangsa.
 4 Pilar Wawasan
Kebangsaan.
Tahun
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RERUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
 JARINGAN PERDAGANGAN MASA LAMPAU.
 PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA TAHUN 1928.
 IMPERIUM HINDIA – BELANDA (PASKA PAX
NEERLANDICA).
 PENGALAMAN HIDUP BERSAMA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Alinea 4
Pembukaan
UUD 1945
Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.
CITA2
NAS
TUJUAN
NAS
KEPENT.
NAS
KEAMANAN
NASIONAL
 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia;
 Memajukan kesejahteraan umum;
 Mencerdaskan kehidupan bangsa;
 Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
KESEJAHTERAAN
NASIONAL
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
•
•
Asas negara kepulauan diperjuangkan oleh Bangsa
Indonesia sejak tahun 1957  Deklarasi Pemerintah
RI tanggal (di-kenal sebagai Deklarasi Juanda)
tanggal dan disetujui bangsa lain tahun 1982 di
Jamaica (UNCLOS)
Ciri Khas Indonesia : diapit 2 samudera dan 2
benua, dibawah orbit GSO
Dr. Syahrial / Pkn
9
Deklarasi Juanda
Perubahan atas Ordonantie no. 442/1939 tentang
TZMKO 1939
Point to point theory  tidak lagi low water line
(contour line)  garis lurus dari titik terluar pulau
terluar
Laut teritorial 12 mil laut dan laut antara 2 pulau
Memaknai tanah-air (nusantara)  Benua Maritim
Indonesia
Dr. Syahrial / Pkn
10
Implementasi: Wawasan Nusantara menjadi pola
yang mendasari cara berpikir, bersikap,dan
bertindak dalam rangka NKRI
Dr. Syahrial / Pkn
11
Tantangan Wannus:
• nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk dalam proses
panjang sejarah perjuangan bangsa,
• apakah terpaan nilai global akan menantang
wawasan persatuan bangsa?
• Tantangan bagaimana pemberdayaan rakyat yang
optimal, dunia tanpa batas, era baru kapitalime dan
kesadaran warga negara.
Dr. Syahrial / Pkn
12
Lanjutan ……………….
Negara Republik Indonesia memiliki luas wilayah
laut 65% dan panjang pantai 81.000 Km.
Perjuangan Wilayah Laut Indonesia :
 Sejak Proklamasi, 3 mil laut yaitu Territoriale Zee En
Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO 1939).
 Deklarasi Djuanda 13 Des 1957 (12 mil laut). UU No. 4/Prp
Tahun 1960.
 Konferensi PBB tentang hukum laut tahun 1958. Ta-hun
1982, dicantumkan asas negara kepulauan da-lam
UNCLOS 82 (United Nations Conference on The Law of
The Sea) Indonesia meratifikasi melalui UU No. 17 Tahun
1985 – 31 Des 1985.
PERAIRAN
KEPULAUAN
PERAIRAN
PEDALAMAN
LAUT
TERITORIAL
ZONA
TAMBAHAN
12 MIL
DARATAN
24 MIL
ZEE
LAUT
BEBAS
LANDAS
KONTINEN
200 S/D 350 MIL
Dr. Syahrial / Pkn
14
Landasan
Konstitusional
NEGARA (Bab IXA)
35
WILAYAH
BATAS
WILAYA BATA
H
S ZEE
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang
(Pasal 25A) **
Wil. Udara Nasional
Ruang Udara Bebas
(KEDAULATAN)
Laut Teritorial
12 MIL
(YURISDIKSI)
Zona
Tambahan
24 Mil
ZEE
200 Mil
Landas
Kontinen
350
Teritorial
Darat
Dr. Syahrial / Pkn
16
RUANG ANTARIKSA
( WILAYAH KEPENTINGAN )
RUANG UDARA
WILAYAH KEDAULATAN
RUANG
LAUT
UDARA
BEBAS TERITORIAL
LAUT
TERITORIAL
RUANG
UDARA
BEBAS
DARATAN
DARATAN
Dr. Syahrial / Pkn
17
Geostrategi Indonesia
Pert. 14
Dr.Syahrial
H. Syahrial
/ Pkn MA
Dr. H.
Syarbaini,
.
18
Pengertian:
Geostrategi memanfaatkan wilayah negara sebgai ruang hidup
nasional untuk menentukan kebijakan,sarana dan sasaran
perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui
pembangunan
Bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis,politis,
ekonomis,sosial budaya dan Hankam
Dr. H. Syahrial / Pkn
19
Geostrataegi Indonesia memanfaatkan wilayah
negara republik Indonesia sebagai ruang hidup
•nasional
.
guna merancang arahan tentang
kebijakan,sarana dan sasaran pembangunan untuk
mencapai kepentingan dan tujuan nasional
Lanjutan
Dr. H. Syahrial / Pkn
20
Geostrategi Indonesia harus berupa sebuah
konsep strategi untuk mengembangkan
PERKEMBANGAN
KONSEP
keuletan dan daya tahan,
kekuatan nasional
untuk menghadapi dan menangkal ATHG baik
bersifat internal maupun eksternal
Dr. H. Syahrial / Pkn
21
Mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang
berbasis pada aspek ipoleksusbudhankam mupun aspek
alamiah, upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara
dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamsi dan
tujuan nasional.
ljt
Dr. H. Syahrial / Pkn
22
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
 KONDISI DINAMIS BANGSA.
 KOMPLEKSITAS ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN, DAN
GANGGUAN.
 PISAU ANALISA PEMECAHAN MASALAH BANGSA.
 PENDEKATAN 8 ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL (ASTA GATRA) :
 ASPEK STATIS (TRI GATRA): GEOGRAFIS, SUMBER
KEKAYAAN ALAM & DEMOGRAFI.
 ASPEK DINAMIS (PANCA GATRA): IDEOLOGI,
POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA & PERTAHANAN
DAN KEAMANAN.
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
ANCAMAN NASIONAL
(INTER STATE, INTRA STATE,
TRANS NATIONAL)
NON MILITER
IDEO POLI
LOGI TIK
EKO
NOM
I
SOS
BUD
TEKINFO
NON
TRADISIONAL
TRADISIONAL
AGRESI/
INVASI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 4
TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
Substansi:
Ketetapan ini mempertegas perlunya kesadaran dan komitmen yang kuat
untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional dalam menghadapi berbagai
masalah bangsa mencapai tujuan nasional.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:
Perlu diwujudkan persatuan dan kesatuan nasional antara lain melalui pemerintahan yang mampu
mengelola kehidupan secara baik dan adil, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan
sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan dalam TAP MPR RI No. V/MPR/2000.
Hasil Kajian:
Berbagai amanat yang terdapat dalam ketetapan ini tetap diperlukan sebagai
pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan
untuk mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Nasional serta menjamin keutuhan NKRI
maka ketetapan ini tetap berlaku
(memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy)
Menunjang tugas pokok pemerintahan
dalam:
Menegakkan hukum dan ketertiban (Law and
Order)
Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran
(Welfare and Prosperity)
Terselenggaranya pertahanan dan keamanan
(Defense and Prosperity)
Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan
sosial (Yuridical Justice and Social Justice)
Tersedianya kesempatn rakyat untuk
mengaktualisasikan diri (Freedom of the
People)
Geostrategi
Dr. H. Syahrial / Pkn
26
Hakikat Tannas:
• Kemampuan dan ketangguhan suatu
bangsa untuk dapat menjamin
kelangsungan hidupnya menuju
kejayaan bangsa dan negara.
• Membina aspek alamiah serta aspek
sosial,
• Keutuhan semua potensi yang
terdapat dalam wilayah nasional,
Dr. H. Syahrial / Pkn
27
Sifat-sifat ketahanan nasional
• Manunggal
Sifat Tannas:
• Mawas KeDalam
•Manunggal
• Kewibawaan
•Mawas KeDalam
• Berubah Menrut Waktu
•Kewibawaan
• Tidak
membenarkan
•Berubah
Menurut
Waktu sikap adu kekuasaan dan adu
kekuatan
•Tidak membenarkan
sikap adu kekuasaan dan adu
• Percaya pada diri sendiri
kekuatan
•Percaya pada diri sendiri
Dr. H. Syahrial / Pkn
28
Geostrategi : suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara
dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana umum untuk mewujudkan
cita-cita proklamasi dan tujuan nasional
Latar Belakang: Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan
perbutan pengaruh negara-negara bersar. Bangsa Indonesia harus memiliki
keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan
berkelanjutan
Fungsi Geostrategi:
1. Daya Tangkal
a.
b.
c.
d.
e.
Ketahanan idiologi
Ketahanan politik
Ketahanan ekonomi
Ketahanan sosial budaya
Ketahanan pertahanan dan keamanan
2. Pengarah Potensi
3. Menyatukan pola pikir & tindak
Dr. H. Syahrial / Pkn
29
ASTRAGRATA:
a. Aspek Geografi ( wawasan benua, bahari, dirgantara dan kombinasi)
b. Sumberdaya alam (hewani, nabati dan mineral; prinsip maksimal, lestari dan
daya saling)
c. Penduduk (jumlah, komposisi dan distribusi)
d. Idiologi: Pancasila
e. Politik: damai, adil, jujur, tertib dan demokratis
f. Ekonomi: tersedianya pangan, papan dan sandang
g. Sosial Budaya: harmat-menghormati, sopan santun, beretika
h. Hankam: aman, damai, tidak bersengketa
Implementasi Bidang Politik:
1. Menghadapi globalisasi perlu peningkatan kompetensi diplomat menjadi
perunding internasional
2. Politik bebas dan aktif
3. Banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidak adilan politik, hukum,
ekonomi dan budaya.
4. Sistem politik yang demokratis
5. Sistem birokrasi yang efisien
Dr. H. Syahrial / Pkn
30
BAB XIV. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara
[Pasal 33 (2)]
disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan
[Pasal 33 (1)]
Fakir miskin dan anak-anak
yang terlantar dipelihara oleh
negara
[Pasal 34 (1)****]
Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat
[Pasal 33 (3)]
PEREKONOMIAN
NASIONAL
DAN
KESEJAHTERAA
N SOSIAL
diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional [Pasal 33 (4)****]
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan
[Pasal 34 (2)****]
Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum
yang layak
[Pasal 34 (3)****]
Indo-Perdamaian Dunia
• Kebijakan Politik Luar negeri:
– Kepentingan nasional
– Kemampuan nasional
– Dinamika dan kondisi internasional
• Penyelesaian sengketa inter:
–
–
–
–
–
–
–
Tidak menggunakan kekerasan
Non-intervensi
Persamaan hak
Persamaan kedaulatan
Prinsip hukum internasional
Itikat baik
Prinsip keadilan
Dr. H. Syahrial / Pkn
32
Mekanisme Perdamaian
dunia
Piagam PBB
(ps. 2 ayat 4)
• Larangan
menggunaka
n kekerasan
dlm hub
internas
Deklerasi
Manila 1982
• Penyelesaian
sengketa
secara damai
Dr. H. Syahrial / Pkn
Masalah
Internasional
• Dalam
bidang :
• Politik
• Ekonomi
• Sosial
budaya
33
Peta Perwakilan RI Tahun 2008
EROPA
AMERIKA
19 Perwakilan
AFRIKA &
TIMUR TENGAH
27 Perwakilan
31 Perwakilan
ASIA &
OCEANIA
42 Perwakilan
34
Terima Kasih
Dr. H. Syahrial / Pkn
35
h
Terima Kasih
Dr. Syahrial / Pkn
36