Transcript tm-13) integnasotoda - ESA103-Pendidikan Kewarganegaraan

INTEGRASI NASIONAL
OTONOMI DAERAH
DAN GOOD
GOVERNANCE
Dr. H. Syahrial / Pkn
Pert. 13
1
INTEGRASI NASIONAL
• Integrasi menunjuk pada masalah
menghubungkan antara pemerintah dengan
yang diperintah.
• Mendekatkan perbedaanperbedaan
mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok
elit dan massa
Dr. Syahrial / Pkn
2
Karakteristik Masy-Majemuk
• Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang
seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain;
• Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam
lembagalembaga yang bersifat non-komplementer;
• Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya
terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar;
• Secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok
yang satu dengan kelompok yang lain;
• Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion)
dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi;
• Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas
kelompokkelompok yang lain
Dr. Syahrial / Pkn
3
Penyebab Konflik Lokal
• Krisis pemerintahan nasional, baik karena persoalan suksesi
maupun jatuh bangunnya pemerintahan karena lemahnya
konstitusi.
• Kegagalan lembaga-lembaga negara menengahi konflik,
baik yang melibatkan unsur-unsurr masyarakat maupun
lembaga-lembaga negara.
• Pembatasan partisipasi politik warga negara di daerahdaerah.
• Ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional dan
sulitnya akses masyarakat di daerah terhadap sumber daya
tersebut.
• Rezim yang tidak responsif terhadap tuntutan warga negara
dan tidak bertanggungjawab terhadap rakyatnya
Dr. Syahrial / Pkn
4
Strategi Integrasi Nasional
• Stategi Asilmilasi
• Strategi Akulturasi
• Strategi Pluralis
Dr. Syahrial / Pkn
5
BAB XV. BENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
ATRIBUT KENEGARAAN

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) **

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) **
OTONOMI DAERAH
Dr. Syahrial / Pkn
7
NEGARA
KESATUAN
NEGARA
SERIKAT
BENTUK
NEGARA
Negara Kesatuan, adlh
negara merdeka dan
berdaulat yg pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Negara
Kesatuan ada sentralisasi & desentralisasi.
Negara Serikat, mrp bentuk gabungan
beberapa negara bagian (tidak berdaulat) yg menyerahkan sebagian urusannya
kepada pemerintah pusat yg menyangkut kepentingan bersama dlm beberapa
urusan.
Negara Kesatuan menggunakan dua sistem, yaitu:
Sentralisasi : Pemerintah diatur dari pusat
Desentralisasi : Pelayanan langsung kepada rakyat
Filosofi  Pemda ada, ada rakyat yang dilayani
 Rakyat beri legitimasi
Output  Public goods & Public regulation
Dekonsentrasi : tidak semua tugas2 teknis dapat
dilaksanakan Pemda
Dr. Syahrial / Pkn
9
Sistem penyelenggaraan Negara
Sentralisasi
• Aspek kehidupan
digelola oleh
pemerintah pusat
• Konsekwensi dari
negara kesatuan
OTODA
• Pilihan terbaik bagi
suatu negara modern
Desentralisasi • Tanggung jawab
kepada daerah
Dr. Syahrial / Pkn
10
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
[ Pasal 18 (1)**]
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18B (2)**]
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara
dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
(Pasal 25A**)
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan.
[Pasal 37 (5)****]
Manfaat Desentralisasi:
•Sarana untuk memangkas prosedur yang kaku
•Penetrasi politik dan administrasi
•Memungkinkan terwakilinya berbagai kelompok
Dr. Syahrial / Pkn
12
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18 (1)**]
Gubernur,
Bupati, Walikota
dipilih secara
demokratis
PEMERINTAHAN DAERAH
[Pasal 18 (4)**]
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan [Pasal 18 (2)**]
KEPALA PEMERINTAH
DAERAH
DPRD
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan
sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]
berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan
tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]
anggota DPRD
dipilih melalui
pemilu
[Pasal 18 (3) **]
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan
undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
[Pasal 18 A (1)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang
[Pasal 18 A (2)**]
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18 B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang
[Pasal 18 B (2)**]
Pembagian urusan: Pusat
1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional dan
6. Agama
Pembagian urusan: Propinsi:
• Perencanaan dan pengendalian pembangunan
• Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
• Penyelenggaraan, ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat
• Penyediaan sarana dan prasarana umum
• Penanganan bidang kesehatan
• Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia
potensial
• Penanggulangan masalah sosial lintas kapupaten/kota
• Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
• Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
termasuk lintas kabupaten/kota;
Dr. Syahrial / Pkn
15
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 4
TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya
Nasional yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Substansi:
Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas,
nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan
dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan
serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:
undang-undang tentang pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh
Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara RI Tahun 1945.
Hasil Kajian:
Karena amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 belum seluruhnya dituangkan ke
dalam undang-undang maka ketetapan ini tetap berlaku
(memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).
Otonomi Daerah
• PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Pajak
Bumi
Bangunan
PEMERINTAH
Pajak Bumi dan
Bangunan 10%
Perrolehan hak
atas tanah &
Bangunan 20%
PROVINSI
Pajak Bumi
Bangunan 90%
Perolehan hak
atas Tanak atas
tanah &
Bangunan 80%
Dr. Syahrial / Pkn
KAB/ KOTA
Hak Pemerintah
atas PBB dan
perolehan Hak
atas Tanah
Bangunan oleh
Pemerintah Pusat
dibangikan
kepada Kab/ Kota
17
Otonomi Daerah
•PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
DAERAH
Kehutanan
Pertambangan umum
Perikanan
PEMERINTAH
Kehutanan iuran
HPH
20%
Provisi Hasil H 20%
PROVISI
Kehutanan iuran
HPH
16%
Provisi Hasil H 16%
KAB/ KOTA
Kehutanan iuran
HPH
64%
Provisi Hasil H 32%
Untuk kab/kota lain
dalam Provinsi
32%
Pertambangan
Umum
Land rent 20%
Explor & Exploi
20%
Pertambangan
Umum
Land Rent 16%
Explor & Exploi
16%
Pertambangan
Umum
Land Rent 64%
Explor & Exploi
32%
Perikanan Pungutan
Pengusahaan &
Hasil Perikanan
Perikanan Pungutan Perikanan Jatah
Pengusahaan &
daerah dibagikan
Hasil Perikanan
merata pada setiap
Dr. Syahrial / Pkn
18
Kab/ kota
Otonomi Daerah
• PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN DAERAH
TAMBANG
MINYAK &
GAS ALAM
PEMERINTAH
Minyak Bumi 85 %
PROVINSI
KAB/ KOTA
Minyak Bumi 3% Minyak Bumi 6%
Untuk kab/ kota
lain dalam
Provinsi
6%
Gas alam
Gas alam
70%
Dr. Syahrial / Pkn
6%
Gas alam 12%
Untuk kab/ kota
lain dalam
Provinsi
12%
19
Pemekaran Daerah
Berdasarkan UU
No. 32 tahun 2004
tentang Otonomi
Daerah
Daerah otonomi
dibentuk dan
disusun menurut
prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi
masyarakat.
Daerah otonom itu
dibentuk atas
pertimbangan
kemampuan
ekonomi, potensi
daerah, sosial
budaya, sosial
politik, jumlah
penduduk, luas
daerah dan
pertimbangan lain
yang
memungkinkan
terselenggaranya
otonomi daerah.
Dr. Syahrial / Pkn
Daerah yang tidak
mampu
menyelenggarakan
otonomi daerah
dapat dihapus dan
atau digabung
dengan daerah lain.
20
Pendidikan politik
Meningkatkan kepekaan
elite terhadap kebutuhan
masyarakat
Latihan kepemimpina
politik
Demokrasi
Lokal
Memperkuat
akuntabilitas publik
Memelihara stabilitas
Mencegah konsentarasi
kekuasaan dari pusat
Dr. Syahrial / Pkn
21
menghidupkan demokrasi lokal (making local
democracy work).
mengelola pemerintahan daerah (local democracy
gevernance).
Tujuan Pilkada
Pilkada langsung mendorong bekerjanya
institusi-institusi politik lokal.
tuntutan aspirasi rakyat
merupakan perwujudan konstitusi atau UUD
1945
Dr. Syahrial / Pkn
22
Pemerintah
pusat
Pemerintah
daerah
(birokrasi)
Premanpreman lokal
komponen
kekuatan
politik
dalam
Pilkada
Kapitalis
lokal, dan
Komisi
Pemilihan
Umum
Daerah
(KPUD)
Partai politik
Dr. Syahrial / Pkn
23
Rekrukmen Calon Kep-Da
• Proses rekrutmen kepala daerah mempunyai
dua pintu, yaitu:
– partai politik atau gabungan partai politik dan
– calon perseorangan (independen).
• Rekrutmen melalui partai politik menurut
UU No. 32 tahun 2004
• Rekrutmen calon perseorangan
(independen) memenuhi persyaratan sesuai
Peraturan KPU No. 15 tahun 2008,
Dr. Syahrial / Pkn
24
GOOD
GOVERNANCE
Dr. Syahrial / Pkn
25
PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE
1. Good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik.
2. Good Governance dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan,
mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik. Ranah Good
Governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan,
tetapi juga pada ranah masyarakat sipil org non pemerintah & swasta.
3. Pemerintahan yang baik adalah: baik dalam proses maupun hasilnya.
Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak
saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan lepas dari
gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat pembangunan.
Latar Belakang GG
1. Tuntutan eksternal: Globalisasi memaksa kita untuk
menerapkan GG
2. Tuntutan Internal:terjadinya abuse of power yang terwujud
KKN
Prinsip GG
1. Akuntabilitas; (setiap kegiatan ada
pertanggungjawaban)
2. Transparansi; (setiap pengeluaran
dipertanggungjawabkan dan dilaporkan untuk
semua pihak)
3. Responsif; (memberikan kesempatan kepada anggota
untuk peran serta dan memberikan saran)
4. Aturan Hukum; (kegiatan berdasarkan hukum yang
berlaku)
Good governance
• Kinerja suatu lembaga yang mengarahkan,
mengendalikan masalah public.
• Pemerintahanh yang baik adalah baik dalam proses
maupun hasilnya.
• Pemerintahan bergerak secara sinergis, memperoleh
dukungan dari rakyat utk proses pembangunan.
Dr. H. Syahrial / Pkn
28
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 4
2. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
Substansi:
Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara
negara, menghindarkan praktek KKN serta upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara
tegas terhadap siapapun juga.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:
Terlaksananya seluruh ketentuan yang terdapat di dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998.
Hasil Kajian:
Karena amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 belum dilaksanakan dan/atau
dituangkan ke dalam undang-undang maka ketetapan ini tetap berlaku
(memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).
Konsepsi GG:
1. Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara
yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan
menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domaindomain negara, sektor swasta dan masyarakat.
2. ”Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsipprinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,
demikrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima
oleh seluruh masyarakat”.
3. Unsur GG: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
Dr. Syahrial / Pkn
30
Good Governance di Indonesia :
• Faktor eksternal, adalah pengaruh globalisasi
• Tuntutan internal, yaitu krisis
multidimensional (KKN), keadaan ini telah
merusak tatanan
Dr. H. Syahrial / Pkn
31
UNDP (1997) karakteristik praktek kepemerintahan :
•partisipatif
•Aturan Hukum ditaati (prinsip rule of law)
•Tranparansi
•Memiliki Daya Tanggap
•Kebijakan yang berorientasi kepada Konsensus
•Berkeadilan
•Efektif dan efesien
•Akuntabelitas
•Visi strategis.
Dr. H. Syahrial / Pkn
32
GG Pada sektor Swasta (Good Corporate Governance)
1. Transparasi
2. Kemandirian
3. Akuntabilitas
4. Pertanggungjawaban
5. Kewajaran
(fairness)
Sebelum
GG
Sesudah GG
Struktur bersifat
1.Birokratik
2.Multilevel
3.Disorganisasi dengan manajemen
4.Kebijakan, program dan prosedur ruwet
Struktur bersifat:
1.non birokratik, sedikit aturan
2.lebih sedikit level
3.manajemen berfungsi baik
4.Kebijakan, program dan prosedur sederhana, tidak
menimbulkan ketergantungan
Sistem:
1.Tergantung pada beberapa sistem informasi
kinerja
2.distribusi informasi terbatas pada eksekutif
3.pelatihan manajemen hanya pada karyawan
senior
Sistem:
1.tergantung pada sistem informasi kinerja
2.distribusi informasi luas
3.memberikan pelatihan kepada karyawan yang
membutuhkan
Budaya organisasi:
1.orientasi kedalam
2.tersentralisasi
3.lambat dlm pengambilan keputusan
4.realistis-idiologi
5.kurang berani mengambil keputusan.
Budaya Organisasi:
1.orientasi keluar
2.memberdayakan sumberdaya
3.pengambilan keputusan cepat
4.terbuka dan berintegrita
5.berani mengambil resiko
h
Terima Kasih
Dr. Syahrial / Pkn
34