Transcript lembaga ketahanan nasional republik indonesia

GEOPOLITIK INDONESIA
Pert. 12
Pert. 12.
Dr. H. Syahrial / Pkn
1
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Menurut ilmu Geopolitik, terdapat tiga faktor yang harus
diketahui dan dipahami:
 Sejarah lahirnya suatu negara,
 Bangsa dan tanah air sendiri
 Cita-cita dan ideologi yang diyakini sebagai suatu kebenaran
dalam hidup, kelangsungan hidup negara dan bangsa.
GEOPOLITIK INDONESIA  WAWASAN NUSANTARA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
M. Yamin: Sriwijaya Indonesia I (Abad VII – XV)
•
•
•
•
M. Yamin: Majapahit Indonesia II (Abad XIV)
KERTANEGARA
 EKSPEDISI PAMALAYU
BALA PUTRA DEWA  MENGUASAI SLT. MALAKA
TRIBHUWANATUNGGADEWI
GADJAH MADA
HAYAM WURUK
TAN AMUKTI PALAPA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
GEOPOLITIK INDONESIA
•Ciri Khas Indonesia : diapit 2 samudera (India &
Pasifik) dan 2 benua (Asia & Australia), dibawah
orbit Geostationary Satelite Orbit
•Negara Nusantara (kepulauan)  nusa diantara
air
•Benua Maritim Indonesia
•Geopolitik Indonesia = Wawasan Nusantara
Dr. Syahrial / Pkn
4
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
- POSISI STRATEGIS
- SILANG DUNIA (RUTE TRADISIONAL)
 DUA SAMUDRA
 DUA BENUA
- SLOCS DAN SLOT (JALUR PERDAGANGAN DUNIA DAN JALUR MINYAK DUNIA)
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
 ERA PRA KOLONIAL (PRA SEJARAH – ABAD XVII)
 KERAJAAN HINDHU (TARUMANEGARA; KUTAI; MAJAPAHIT).
 KERAJAAN BUDHA (SRIWIJAYA).
 KERAJAAN ISLAM (KESULTANAN BANTEN, TIDORE & TERNATE; SAMUDERA PASAI;
MATARAM).
 ERA KOLONIAL (ABAD XV – XX).
 SPANYOL (1521 – 1646).
 PORTUGIS (1509 – 1595).
 VOC & BELANDA (1602 – 1945).
 KEBANGKITAN NASIONALISME (1908 – 1928).
 PENDUDUKAN JEPANG (1942 – 1945).
 ERA KEMERDEKAAN (1945-sekarang)
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
1908 : Lahirnya
Oetomo
(Kebangkitan
Nasional)
Budi
 Nasionalisme & Wawasan
Kebangsaan.
1928 : Sumpah Pemuda
1945 : Proklamasi,
UUD NRI
1945,
Pancasila.
 Bangkitnya Patriotisme,
 3 Pilar Tonggak Sejarah
Bangsa.
 4 Pilar Wawasan
Kebangsaan.
Tahun
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RERUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
 JARINGAN PERDAGANGAN MASA LAMPAU.
 PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA TAHUN 1928.
 IMPERIUM HINDIA – BELANDA (PASKA PAX
NEERLANDICA).
 PENGALAMAN HIDUP BERSAMA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Alinea 4
Pembukaan
UUD 1945
Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.
CITA2
NAS
TUJUAN
NAS
KEPENT.
NAS
KEAMANAN
NASIONAL
 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia;
 Memajukan kesejahteraan umum;
 Mencerdaskan kehidupan bangsa;
 Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
KESEJAHTERAAN
NASIONAL
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
•
•
Asas negara kepulauan diperjuangkan oleh Bangsa
Indonesia sejak tahun 1957  Deklarasi Pemerintah
RI tanggal (di-kenal sebagai Deklarasi Juanda)
tanggal dan disetujui bangsa lain tahun 1982 di
Jamaica (UNCLOS)
Ciri Khas Indonesia : diapit 2 samudera dan 2
benua, dibawah orbit GSO
Dr. Syahrial / Pkn
10
Deklarasi Juanda
Perubahan atas Ordonantie no. 442/1939 tentang
TZMKO 1939
Point to point theory  tidak lagi low water line
(contour line)  garis lurus dari titik terluar pulau
terluar
Laut teritorial 12 mil laut dan laut antara 2 pulau
Memaknai tanah-air (nusantara)  Benua Maritim
Indonesia
Dr. Syahrial / Pkn
11
Definisi: Wawasan nusantara merupakan cara pandang dan
sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya
dengan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap
menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan
nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Dr. Syahrial / Pkn
12
Fungsi: Pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu
dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan,
tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di
tingkat pusat dan daerah dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Dr. Syahrial / Pkn
13
Tujuan: Mewujudkan nasionalisme di segala aspek
kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan
kepentingan nasional daripada kepentingan individu,
kelompok, golongan, suku bangsa ataupun daerah demi
tercapainya tujuan nasional
Dr. Syahrial / Pkn
14
Asas:
• kepentingan yang bersama,
•tujuan yang sama,
• keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan
terhadap ikrar atau
•persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan
Dr. Syahrial / Pkn
15
Implementasi: Wawasan Nusantara menjadi pola
yang mendasari cara berpikir, bersikap,dan
bertindak dalam rangka NKRI
Dr. Syahrial / Pkn
16
Tantangan Wannus:
• nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk dalam proses
panjang sejarah perjuangan bangsa,
• apakah terpaan nilai global akan menantang
wawasan persatuan bangsa?
• Tantangan bagaimana pemberdayaan rakyat yang
optimal, dunia tanpa batas, era baru kapitalime dan
kesadaran warga negara.
Dr. Syahrial / Pkn
17
Wilayah Lautan
 Wilayah lautan berupa : samudra, laut, selat, danau &
sungai dalam batas wilayah negara.
 Berpedoman pd Hasil Konferensi Hukum Laut Internasional III 1982 di Montigo By oleh PBB, yaitu UNCLOS
(United Nations conference on The Law of The Sea).
 Ditandatangani tgl 10 Des 1982 oleh 119 negara peserta
(117 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia).
 Sejak 16 Nov 1993 telah diratifikasi oleh 60 negara &
menjadi hukum positif sejak 16 Nov 1994.
Negara yg tidak memiliki lautan (land locked).
Negara yang memiliki wilayah lautan dengan
pulau-pulau di dalamnya (archipelago state).
Lanjutan ……………….
Negara Republik Indonesia memiliki luas wilayah
laut 65% dan panjang pantai 81.000 Km.
Perjuangan Wilayah Laut Indonesia :
 Sejak Proklamasi, 3 mil laut yaitu Territoriale Zee En
Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO 1939).
 Deklarasi Djuanda 13 Des 1957 (12 mil laut). UU No. 4/Prp
Tahun 1960.
 Konferensi PBB tentang hukum laut tahun 1958. Ta-hun
1982, dicantumkan asas negara kepulauan da-lam
UNCLOS 82 (United Nations Conference on The Law of
The Sea) Indonesia meratifikasi melalui UU No. 17 Tahun
1985 – 31 Des 1985.
PERAIRAN
KEPULAUAN
PERAIRAN
PEDALAMAN
LAUT
TERITORIAL
ZONA
TAMBAHAN
12 MIL
DARATAN
24 MIL
ZEE
LAUT
BEBAS
LANDAS
KONTINEN
200 S/D 350 MIL
Dr. Syahrial / Pkn
20
Wasantara & Hukum Kewilayahan
Alur Laut Kepulauan Indonesia
Dr. Syahrial / Pkn
21
Landasan
Konstitusional
NEGARA (Bab IXA)
35
WILAYAH
BATAS
WILAYA BATA
H
S ZEE
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang
(Pasal 25A) **
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 2
3. TAP MPR No. V/MPR/1999
TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN:
Tentang:
Penentuan Pendapat di
Timor Timur
Ketetapan ini tetap berlaku sampai
terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan
Pasal 6 Ketetapan MPR RI
Nomor V/MPR/1999.
(Karena masih adanya masalah-masalah
kewarganegaraan, pengungsian, pengembalian
asset negara, dan hak perdata perseorangan)
Wilayah Udara
 Pasal 1 Konvensi Paris 1919 menyatakan bahwa
negara-negara merdeka dan berdaulat berhak
mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya.
 Konvensi Chicago 1944 (Pasal 1) ” Bahwa setiap
negara mempunyai kedaulatan yg utuh dan
ekslusif di ruang udara di atas wilayahnya”.
 Berdasarkan UU Negara Indonesia No. 20 Tahun
1982, batas wilayah kedaulatan dirgantara termasuk orbit geo-stationer setinggi 35.671 km.
Lanjutan ……………….
Dua Teori Tentang Konsepsi Wilayah Udara, yaitu :
1. Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory)
a. Kebebasan ruang udara tanpa batas (wilayah
udara dapat digunakan oleh siapa pun).
b. Kebebasan udara terbatas (setiap negara berhak
mengambil tindakan tertentu untuk keamanan
dan keselamatannya.
Pada negara kolong hanya mempunyai hak atas
wilayah/ zona teritorial.
Lanjutan ……………….
2. Teori Negara Berdaulat di Udara (The Air
Sovereagnty)
a. Teori Keamanan (suatu negara mempunyai
kedaulatan yg diperlukan untuk menjaga
keamanannya.
b. Teori Pengawasan Cooper (Cooper’s Control
Theory), bahwa kedaulatan negara ditentukan
oleh kemampuan negara ybs untuk mengawasi
wilayah diatasnya secara fisik dan ilmiah.
c. Teori Udara (Schacter), bahwa wilayah udara itu
haruslah smp suatu ketinggian di mana udara
masih cukup mampu mengangkat /mengapungkan balon dan pesawat udara.
Wilayah Ekstrateritorial
Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu
negara yang berada di luar wilayah negara itu.
Dasar Konggres Wina (1815) dan Kongres Aachen
(1818).
Daerah ekstrateritorial mencakup :
 Daerah perwakilan diplomatik di suatu
negara.
 Kapal yang berlayar di bawah bendera
suatu negara.
Wil. Udara Nasional
Ruang Udara Bebas
(KEDAULATAN)
Laut Teritorial
12 MIL
(YURISDIKSI)
Zona
Tambahan
24 Mil
ZEE
200 Mil
Landas
Kontinen
350
Teritorial
Darat
Dr. Syahrial / Pkn
28
RUANG ANTARIKSA
( WILAYAH KEPENTINGAN )
RUANG UDARA
WILAYAH KEDAULATAN
RUANG
LAUT
UDARA
BEBAS TERITORIAL
LAUT
TERITORIAL
RUANG
UDARA
BEBAS
DARATAN
DARATAN
Dr. Syahrial / Pkn
29
Geopolitik & Hukum
Kewilayahan
(Hukum Udara)
12,82%
DEKLARASI BOGOTA 1976
33.979,07KM
GSO Indonesia
+ 35.871KM
AA
Ket:
A = Ruang Udara Nasional Indonesia
B = Ruang Udara Bebas/ Negara lain
5.140KM
E
Y
D
C B
BUMI
Y
A,B,C, = Atmosfir Bumi
D, E = Ruang Angkasa (Bebas untuk kemanusiaan
dan milik bersama)
Y = Orbit Geostarioner (GSO)
Dr. Syahrial / Pkn
Y
30
12 PULAU TERLUAR
RAWAN DI KUASAI NEGARA TETANGGA
NO
NAMA PULAU
SPESIFIKASI
NEGARA TETANGGA
RAWAN
7
P. MARAMPIT
Kab. Talaud
Sulawesi Utara
Penduduk + 1436 jiwa
Luas : + 12 km²
Filipina
Belum ada sarana
Illegal Fishing
Effective Occupation
8
P. FANI
Kab. Raja Ampat
Papua
Ada penduduk
Luas : + 9km²
Palau
220 km² dari Sorong
35 jam pelayaran
Illegal Fishing
Effective Occupation
9
P. FANILDO
Kab. Biak Numfar
Papua
Tak ada penduduk
Luas : + 9 km²
Palau
280 km dari Kabupaten
Illegal Fishing
Effective Occupation
10
P. BRAS
Kab. Biak Numfor
Papua
Penduduk + 50 jiwa
Luas : + 3.375 km
Republik Palau
Jarak dari Kab 280 km
dari P. Supriori 240 km
Illegal Fishing
Effective Occupation
11
P. DANA
Kab. Kupang
Nusa Tenggara Timur
Tak Ada Penduduk
Dari P. Rote 4 km
Dari Kupang 120 km
Australia
Pintu masuk ALKI III
Illegal Fishing
Effective Occupation
12
P. BATEK
Kab. Kupang
Nusa Tenggara Timur
Tak ada Penduduk
Luas : + 25 ha
Tempat Penyu bertelur
Migrasi Lumba-lumba
Timor Leste
Sebelah Utara ALKI III
Illegal Fishing
Effective Occupation
Dr. Syahrial / Pkn
31
Pendalaman Materi
1. Bagaimanakah tantangan geopolitik
Indonesia di era globalisasi?
2. Apakah kekuatan dan kelemahan
geopolitik Indonesia?
3. Carilah kasus yang berkaitan dengan
geopolitik Indonesia dan beri tanggapan
anda?
Dr. Syahrial / Pkn
32
h
Terima Kasih
Dr. Syahrial / Pkn
33