Transcript KONSEP DASAR - MK PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN - $AGUNG.ppt

Fakultas Hukum
Mata Kuliah
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN
1
Pengertian Konstitusi



Konstitusi berasal dari bahasa inggris “Constitution”,
bahasa belanda “constitue”, bahasa latin
(contitutio,constituere), bahasa prancis yaitu
“constiture”, bahasa jerman “vertassung”.
Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan
sama dengan Undang – Undang Dasar. Konstitusi /
UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang
memuat ketentuan – ketentuan pokok dan menjadi
satu sumber perundang- undangan
Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur
secara mengikat cara suatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara
07/08/2016
2
Konstitusi menurut Sri Sumantri Martosoewignyo,
biasanya berisi tiga :
pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia dan warga negara;
kedua,
ditetapkannya susunan ketatanegaraan
suatu negara yang bersifat fundamental; dan
ketiga,
adanya pembagian dan pembatasan
tugas ketatanegaraan yang juga bersifat
fundamental.
3
MATERI MUATAN
KONSTITUSI
ANTARA LAIN:
 KONSTITUSI SEBAGAI HUKUM
 MENGATUR




KEWENANGAN
HAK
HUBUNGAN HUKUM
SUBJEK HUKUM:






07/08/2016
PERORANGAN
WARGA NEGARA
PENDUDUK
MASYARAKAT HUKUM ADAT
BADAN HUKUM
LEMBAGA NEGARA
4
UUD 1945 telah mengalami empat kali
perubahan, yakni :
1. Perubahan Pertama pada tahun 1999
2. Perubahan Kedua pada tahun 2000
3. Perubahan Ketiga pada tahun 2001 dan
4. Perubahan Keempat pada tahun 2002.
5
RANGKAIAN PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Dasar Pemikiran
Perubahan
Tuntutan Reformasi
Sebelum Perubahan
• Amandemen UUD 1945
• Penghapusan doktrin Dwi
Jumlah:
• 16 bab
• 37 pasal
• 49 ayat
• 4 pasal A.P
• 2 ayat A.T
• Penjelasan
• Kekuasaan tertinggi di tangan
Hasil Perubahan
Sidang MPR
Kesepakatan Dasar
Dasar Yuridis
Jumlah:
• 21 bab
• 73 pasal
• 170 ayat
• 3 pasal A.P.
• 2 Pasal A.T.
• Tanpa Penjelasan
• Sidang Umum MPR 1999
• Tidak mengubah Pembukaan
• Pasal 3 UUD 1945
• Pasal 37 UUD 1945
Fungsi ABRI
• Penegakan hukum, HAM, dan
pemberantasan KKN
• Otonomi Daerah
• Kebebasan Pers
• Mewujudkan kehidupan
demokrasi
Tgl.14-21 Okt 1999
• Sidang Tahunan MPR 2000
Tgl.7-18 Agt 2000
• Sidang Tahunan MPR 2001
Tgl.1-9 Nov 2001
• Sidang Tahunan MPR 2002
Tgl.1-11 Agt 2002
MPR
• Kekuasaan yang sangat besar
pada Presiden
• Pasal-pasal multitafsir
• Pengaturan lembaga negara
oleh Presiden melalui
pengajuan UU
• Praktek ketatanegaraan tidak
sesuai dengan jiwa Pembukaan
UUD 1945
UUD 1945
• Tetap mempertahankan NKRI
• Mempertegas sistem
presidensiil
• Penjelasan UUD 1945 yang
memuat hal-hal normatif akan
dimasukan ke dalam pasalpasal (Batang Tubuh)
• Perubahan dilakukan dengan
cara “adendum”
Tujuan Perubahan
Menyempurnakan aturan dasar:
• Tatanan negara
• Kedaulatan Rakyat
• HAM
• Pembagian kekuasaan
• Kesejahteraan Sosial
• Eksistensi negara demokrasi
dan negara hukum
• Sesuai dengan aspirasi dan
kebutuhan bangsa
• TAP MPR No.IX/MPR/1999
• TAP MPR No.IX/MPR/2000
• TAP MPR No.XI/MPR/2001
DASAR PEMIKIRAN
YANG MELATARBELAKANGI PERUBAHAN UUD 1945
1. UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan
tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal
ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-institusi
ketatanegaraan
2. UUD 1945 memberikan kekuatan yang sangat besar kepada pemegang
kekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yang dianut oleh UUD 1945 adalah
executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden
dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif
(antara lain memberi grasi amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan
legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-undang.
3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat
menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945
(sebelum diubah).
4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden
untuk megatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang
kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai
kehendaknya dalam undang-undang.
5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup
didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang
demokratis, supremasi hukum, pemerdayaan rakyat, penghormatan hak asasi
manusia, (HAM), dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi
berkembangnya praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, antara lain sbb:
a. Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan
terpusat pada Presiden
b. Infrastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi
masyarakat
c. Pemilihan Umum (pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan
demokrasi formal karena seluruh proses dan tahapan pelaksanaannya
dikuasai oleh pemerintah
d. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai justru
yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli
Perubahan UUD 1945
 Perubahan UUD 1945 yang berlangsung selama empat tahun (1999-2002)
 Naskah UUD yang semula hanya memuat 71 butir ketentuan, sekarang
berubah menjadi sebuah naskah UUD yang berisi 199 butir ketentuan.
 Dari jumlah 199 butir ketentuan itu, hanya 25 butir (12,5 persen) yang
berasal dari ketentuan lama, sedangkan 174 butir lainnya (87,5 persen)
sama sekali merupakan ketentuan baru dalam konstitusi Indonesia dewasa
ini.
 Meskipun masih menggunakan nama aslinya UUD 1945, naskah konstitusi
yang dipakai sekarang ini dapat disebut sebagai UUD baru karena telah
mengubah secara fundamental materi Undang-Undang Dasar yang asli
yang merupakan warisan tahun proklamasi kemerdekaan Republik
Indonesia pada tahun 1945.
KESEPAKATAN PANITIA ADHOC
TENTANG PERUBAHAN UUD 1945
1. TIDAK MENGUBAH PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
2. TETAP MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
3. MEMPERTEGAS SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
4. PENJELASAN UUD 1945 DITIADAKAN SERTA HAL-HAL NORMATIF DALAM
PENJELASAN DIMASUKKAN KE DALAM PASAL-PASAL
5. PERUBAHAN DILAKUKAN DENGAN CARA “ADENDUM”
Hal-hal yang perlu dicermati sehubungan
dengan perubahan tersebut, antara lain
Undang-Undang Dasar 1945 sebelum
perubahan terdiri dari Pembukaan, batang
tubuh (pasal-pasal), serta Penjelasan. Setelah
perubahan, hanya tinggal Pembukaan, yang
tidak ada perubahan, batang tubuh yang
banyak berubah.
Penjelasan sudah ditiadakan
11
Republik, Demokrasi, Nomokrasi
Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 :
(1) Negara Indonesia adalah Negara
Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar (Demokrasi).
(3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum
(Nomokrasi).
12
Kata “Republik” yang terdapat pada Pasal 1 ayat
(1) di atas berasal dari kata, “Res” dan “Publicae”.
Res
 kepentingan
Publicae
 umum, publik
13
Negara Indonesia itu adalah negara
kesejahteraan
(welfare state), yang
menurut Moh. Hatta disebut sebagai
negara pengurus.
Hal tersebut sejalan dengan kalimat, “Untuk
memajukan kesejahteraan umum”… dst.
(Pembukaan UUD 1945)
14
Dalam Penjelasan (sebelum perubahan) disebutkan
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum
(Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (machtstaat), dijadikan Pasal 1 ayat (3) UUD
1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah
Negara Hukum”.
15
Negara hukum :
1. the Rule of Law, Anglo Saxon ,
common law system dan
2. Rechtsstaat, Eropa Kontinental, civil
law system .
16
The Rule of Law, seperti dikemukakan oleh
A.V. Dicey, terdiri dari :
1. Supremasi hukum
2. Kesederajatan di muka hukum, dan
3. Perlindungan hak asasi manusia dalam
konstitusi dan putusan-putusan pengadilan.
17
Rechtsstaat, menurut Frederich Julius Stahl :
1.Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan;
3. Asas legalitas;
4. Peradilan Administrasi yang berdiri
sendiri.
18
Negara Hukum Menurut
International Commission of Jurists,
Bangkok l965 :
1. Negara harus tunduk pada hukum
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan
3. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak.
19
Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945,
kedaulatan yang semula berdasarkan ketentuan
Pasal 1 ayat (2) adalah di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR, diubah menjadi Pasal 1 ayat
(2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan
rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”.
20
Kedaulatan (kekuasaan tertinggi) di tangan
rakyat (demos). Artinya negara Indonesia
adalah negara demokrasi (demos = rakyat,
koratein, kratos = berkuasa).
Negara hukum, artinya segala aspek kehidupan
diatur dengan hukum.
Secara ringkas berdasarkan ketentuan Pasal 1
UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara
hukum demokratis yang mengutamakan
kepentingan Umum
21
Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
mengubah posisi MPR yang semula sebagai
lembaga tertinggi negara, menjadi hanya
sebagai lembaga negara yang sederajat
dengan lembaga negara lainnya, dengan
fungsi masing-masing yang berbeda menurut
wewenang yang diberikan oleh UUD 1945.
22
Konsekuensi selanjutnya dari perubahan
Pasal 1 ayat (2) adalah menjadikan UUD 1945
sebagai supreme law of the land.
23
IMPLIKASI DAN
PERBANDINGAN
PERUBAHAN
 SUPREMASI HUKUM
 KONSTITUSI SEBAGAI HUKUM TERTINGGI

SUPREMASI KONSTITUSI
KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA (TINGGI)
SEDERAJAT
SEBELUM PERUBAHAN
 MPR PELAKU KEDAULATAN RAKYAT
 MPR LEMBAGA NEGARA TERTINGGI
 SUPREMASI KELEMBAGAAN

07/08/2016
24
KONSEKUENSI HUKUM
KONSTITUSI SEBAGAI HUKUM, MENGATUR
 HAK UNTUK




KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN UNTUK
DILAKSANAKAN
HUBUNGAN




DITEGAKKAN
DIPUTUS (DISELESAIKAN)
PENEGAK DAN PEMUTUS

07/08/2016
SALING KOMPLEMENTASI
WUJUDKAN HARMONI
PELANGGARAN DAN SENGKETA, HARUS


DIHORMATI
DIPENUHI
KEKUASAAN KEHAKIMAN
25
Untuk menjamin tegaknya konstitusi
sebagai hukum dasar yang
berkedudukan tertinggi (the supreme
law of the land), dibentuk sebuah
Mahkamah Konstitusi yang berfungsi
sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus
‘the ultimate interpreter of the
constitution’
07/08/2016
26
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN
MAHKAMAH KONSTITUSI



KEKUASAAN YANG MERDEKA UNTUK
MENJALANKAN PERADILAN
GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN
PELAKU:



MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI
BAWAHNYA
MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MENJALANKAN PERADILAN TERKAIT
DENGAN FUNGSI BADAN-BADAN LAIN
(Pasal 24 UUD 1945)
07/08/2016
27
Dalam Bab IX UUD 1945 yang berjudul
Kekuasaan Kehakiman, yakni yang tertera
pada Pasal 24, Pasal 24 A, Pasal 24 B, dan
Pasal 24 C, ada tiga lembaga negara yang
disebutkan di dalamnya yaitu :
1. Mahkamah Agung
2. Komisi Yudisial, dan
3. Mahkamah Konstitusi.
28
29
II
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Mahkamah Agung
Hakim agung harus
memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak
tercela, adil,
profesional, dan
berpengalaman di
bidang hukum
[Pasal 24A (2)***]
MA
Pasal 24A ***
Umum
Agama
Militer
TUN
Calon hakim agung
diusulkan oleh Komisi
Yudisial kepada DPR
untuk mendapat persetujuan dan ditetap-kan
sebagai hakim agung
oleh Presiden [Pasal 24A
(3)***]
Kewajiban dan Wewenang
1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang [Pasal 24A (1)***];
2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];
3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].
III
II
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Mahkamah Konstitusi
Hakim konstitusi harus memiliki
integritas dan kepribadian yang
tidak tercela, adil, negarawan
yang menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan, serta tidak
merangkap sebagai pejabat
negara
[Pasal 24C (5)***]
MK
Pasal 24C ***
mempunyai sembilan orang
anggota hakim konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden, yang
diajukan masing-masing tiga
orang oleh MA, tiga orang oleh
DPR dan tiga orang oleh
Presiden
[Pasal 24C (3)***]
Kewajiban dan Wewenang
1. berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];
2. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].
III
II
KEKUASAAN KEHAKIMAN
KomisiYudisial
Anggota Komisi Yudisial harus
mempunyai pengetahuan dan
pengalaman di bidang hukum
serta memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela
[Pasal 24B (2)***]
KY
Pasal 24B ***
Anggota Komisi Yudisial
diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden dengan
persetujuan DPR
[Pasal 24B (3)***]
Wewenang
1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***];
2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].
(Bukan teknis, bukan pelaku kekuasaan kehakiman, hanya administrasi dan pengawasan hakim)
III
Dengan Perubahan UUD 1945 juga adanya
lembaga negara yang ditiadakan yakni Dewan
Pertimbangan Agung (DPA), yang semula
tertera di dalam Pasal 16 UUD 1945, pada
Perubahan Keempat (tahun 2002) dihapus.
33
Lembaga Negara Menurut UUD 1945
Sebelum Amandemen (Vertikal - Hirarkis)
UUD 1945
MPR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MA
BPK
MPR :
PRESIDEN
DPR
:
DPA
:
BPK
:
:
34MA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ( Pasal 1 ayat (2) UUD 1945)
PRESIDEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAHKAMAH AGUNG
DPR
DPA
Dalam perubahan UUD 1945, selain ada
lembaga negara yang dihapus, ada juga
lembaga negara yang dibentuk baru yakni :
- Dewan Perwakilan Daerah,
- Komisi Yudisial dan
- Mahkamah Konstitusi.
35
Lembaga-lembaga negara yang ada setelah
perubahan UUD 1945 adalah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Majelis Permusayawaratan Rakyat
Presiden
Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial dan
Mahkamah Konstitusi
36
Lembaga Negara Menurut UUD 1945
Setelah Amandemen (Horizontal – Fungsional)
UUD 1945
MK
Psl 24C (1)
MA
Psl.24. (2)
KY
BPK
Psl. 23E
PRESIDEN
Psl. 4
DPR
Psl.l 19
DPD
Psl. 22c
Psl. 24B
1.
MPR:
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT -Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
2.
PRESIDEN
3.
DPR :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4.
DPD :
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
5.
BPK :
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
6.
MA
:
MAHKAMAH AGUNG
7.
MK
:
MAHKAMAH KONSTITUSI
8.37 KY
:
KOMISI JUDISIAL
MPR
Psl. 2
LEMBAGA-LEMBAGA YANG MEMEGANG KEKUASAAN MENURUT UUD 1945
Pasal 20 (1)*
memegang kekuasaan
membentuk UU
PRESIDEN
Pasal 4 (1)
memegang kekuasaan
pemerintahan
MK
MA
Pasal 24 (1)***
memegang kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan
I
DPR
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH
39