Transcript Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara

UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
PERBANDINGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DI BEBERAPA NEGARA
MOH. SALEH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2013
Sumber : Nomensen Sinamo, Perbandingan Hukum Tata Negara, Jala Permata Aksara, 2010
MAHKAMAH KONSTITUSI
AMERIKA SERIKAT
AMERIKA SERIKAT
 Federal Supreme Court memegang kekuasaan
yudisial serta sebagai Interpreter of the
constitution
 Senat berwenang meng-impeach Presiden dan
Wakil Presiden serta semua pejabat sipil
 Ketua dan hakim agung diangkat oleh Presiden
SEJARAH
JUDICIAL REVIEW DI USA
4
Dengan hakim Marshall menyatakan bahwa
“tindakan legislatif yang bertentangan
dengan Konstitusi bukanlah Hukum”, dan
lebih lanjut menambahkan bahwa ”adalah
wewenang dan tugas dan wewenang dari
lembaga peradilan untuk menyatakan
apakah hukum itu
MAHKAMAH KONSTITUSI
AUSTRIA
ORGANISASI MK AUSTRIA
 Semua hakim disahkan dengan Keputusan
Presiden yang berasal dari calon yang diajukan
oleh Pemerintah Federal (Ketua, Waka, 6
anggota dan 3 anggota pengganti), Nationalrat
(3 anggota, 2 pengganti) dan bundesrat (3
anggota, 2 pengganti).
 Para hakim diperbolehkan merangkan hakim di
pengadilan biasa, kejaksaan, atau di Perguruan
Tinggi, hanya yang bekerja di administrasi
pemerintahan yang harus berhenti.
KEWENANGAN MK AUSTRIA
a. Menguji konstitusionalitas undang-undang dan konstitusi negara bagian.
Bahkan juga hukum konstitusi.
b. Pengujian Legalitas Peraturan di bawah undang-undang
c. Pengujian perjanjian internasional (dengan Konstitusi Uni Eropa menjati
tidak bisa lagi)
d. Perselisihan Pemilihan Umum terkait hasi penghitungan suara atau
bentuk penyimpangan yang mempengaruhi perolehan hasil suara.
e. Peradilan Impeachment terhadap pejabat tinggi negara.
f. Constitutional complaint
g. Sengketa Keuangan antar negara bagian dan antara negara bagian
dengan federral.
h. Sengketa kewenangan antar lembaga negara
i. Memberikan penafsiran atas konstitusi.
MAHKAMAH KONSTITUSI
JERMAN
ORGANISASI MK JERMAN
 Terdiri dari 16 Hakim
 Terdiri 2 Senat (Twin Court) : 8 Hakim Panel
pertama dan 8 Hakim Panel kedua
 Hakim Panel pertama berwenang terkait basic
rights (masalah hukum) dan Panel kedua terkait
constitutional review (masalah politik)
 Pleno untuk memberikan putusan harus dihadiri
oleh 16 hakim
 Putusannya Final dan mengikat
ORGANISASI MK JERMAN
 3 hakim dari kedua senat harus berasal dari
Pengadilan Tinggi federal dan sisanya
ditentukan oleh Parlemen, yang dapat berasal
dari hakim federal dan masyarakat.
 Masa jabatan hanya 1 periode selama 12 tahun.
KEWENANGAN MK JERMAN
a. Constitutional Review digunakan untuk SKLN;
b. Judicial Review untuk :
 Concrete norm control (ex ante review) baru dapat
dilakukan jika ada penyerahan (referral) dari pengadilan
umum (ordinary judge) terkait berlakunya statute dan
vonnis (writ of certiorari).
 Abstract norm control (RUU) paling lama 30 hari setelah
sudah disetujui parlemen;
c. Constitutional Complaint atas putusan MA sebagai upaya
luar biasa (extra ordinary legal remedy of last resort); dan
d. Sengketa Hasil Pemilihan Umum.
DEWAN KONSTITUSI
PERANCIS
KONSTITUSI PERANCIS
KE-5 1958
 Mengganti konstitusi 1946, untuk memperkuat
eksekutif dari berlakunya supremasi parlemen.
 Lembaga politik, bukan yudisial.
 Memberikan perlindungan kepada masyarakat
dari elelctive dictatorship (kediktatoran yang lahir
dari sistem pemilihan).
 Legal Standing adalah Presiden dan Perdana
Menteri (Konstitusi 1958) serta Parlemen (sejak
konstitusi 1974)
ORGANISASI
DEWAN KONSTITUSI PERANCIS
 3 orang diangkat Presiden, 3 orang diangkat
Ketua Majelis Nasional (National Assembly), dan
3 orang diangkat Ketua Senat.
 Masa jabatan hanya satu periode selama 9
tahun, dengan 3 orang berhenti setiap 3 tahun,
kecuali mantan presiden masa jabatannya
seumur hidup.
 Syaratnya hanya berumur paling rendah 18
tahun dan tidak ada prosedur khusus
(pengangkatan).
KEWENANGAN
DEWAN KONSTITUSI PERANCIS
a. Constitutional preview terhadap RUU (a priori
abstract review)
b. Peraturan Tata Tertib National Assembly dan
Senate.
c. Meratifikasi perjanjian Internasional (sejak
Konstitusi 1974)
Putusan bersifat final dan mengikat secara erga
omnes
MAHKAMAH KONSTITUSI
FEDERASI RUSIA
PEMBENTUKAN MK RUSIA
 Diawali dengan pembentukan Committee on
Constitutional Supervision 1978 selama masa
transisional.
 MK terbentuk pada tahun 1991 berdasarkan
konstitusi 1977 (Brezhnev Constitution).
 Putusan bersifat final dan erga omnes, bahkan MK
dapat memberikan sanksi sampai pemberhentian
mestipun terhadap Presiden yang tidak mematuhi
putusan MK.
ORGANISASI MK RUSIA
 MK beranggotakan 15 orang (Konstitusi 1977) dan
berubah menjadi 19 orang dengan Konstitusi 1993.
 Terdiri dari 2 kamar yang masing2 diisi 9 dan 10 Hakim.
 Pengisian masing-masing kamar melalui pengundian
 19 hakim diangkat oleh Dewan Federasi atas usul
Presiden.
 Masa jabatan 12 tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
 MK bersifat independen, kolegial, terbuka untuk umum
dan adversarial dalam proses persidangan (ciri common
law system – ide individualisme dan desentralisasi)
KEWENANGAN MK RUSIA
1. Constitutional Review
2. Menyelesaikan sengketa kewenangan
3. Koreksi atas Ketidaktelitian Putusan MK melalui
Putusan Sela (interlocutory decision) yang tidak
menyangkut materi gugatan.
4. Gugatan Perorangan (constitutional complaint)
5. Permohonan atas Interpretasi Konstitusi
CONSTITUTIONAL REVIEW
a. UU dan RUU yang diajukan oleh Presiden, Dewan
Federasi, Dewan Duma, dan Pemerintah Federasi.
b. Konstitusi, perjanjian, peraturan perundangan, dan RUU
yang diusulkan oleh komponen Federasi Rusia,
sehubungan dengan kewenangan lembaga-lembaga
negara, dan/atau kewenangan yang dilaksanakan secara
bersama-sama oleh komponen Federasi Rusia.
c. Perjanjian di antara lembaga-lembaga pemerintahan negara
Federasi Rusia.
d. Perjanjian internasional yang belum diberlakukan oleh
Pemerintahan Federasi Rusia.
MENYELESAIKAN SENGKETA
KEWENANGAN
a. Di antara lembaga-lembaga negara federal pemerintahan
Negara.
b. Antara lembaga-lembaga pemerintahan negara Federasi
Rusia dan Lembaga Pemerintah Negara dan komponen
Federasi Rusia.
c. Di antara lembaga-lembaga tinggi negara yang terdapat
dalam komponen Federasi Rusia;
d. Menerima keluhan atas pelanggaran hak-hak konstitusional
dan kebebasan masyarakat dan atas permintaan
pengadilan.
MENYELESAIKAN SENGKETA
KEWENANGAN
e. Memberikan penafsiran atas konstitusi Federasi Rusia.
f. Memberikan pertimbangan hukum atas dakwaan kepada
Presiden Federasi Rusia mengenai dugaan kejahatan
terhadap negara atau pelanggaran berat lainnya.
g. Menjalankan kekuasaan lain yang ditentukan dalam
Konstitusi atau undang-undang.
MAHKAMAH KONSTITUSI
KOREA SELATAN
ORGANISASI MK
KOREA SELATAN
 Terdiri 9 Hakim yang masing-masing 3 hakim berasal
dari Presiden, Majelis Nasional dan Ketua MA.
 Masa jabatan hanya satu periode saja yaitu 9 tahun
 Presiden MK diangkat oleh Presiden Korea Selatan
setelah memperoleh konfirmasi dari Majelis Nasional.
 MK berjalan setelah ditetapkan UU MK tahun 1988.
KEWENANGAN MK
KOREA SELATAN
1. Mengadili konstitusionalitas suatau UU atas
permintaan pengadilan (concrete norm control).
2. Pemakzulan terhadap Presiden, perdana menteri,
menteri, hakim konstitusi, hakim, pejabat audit,
anggota komisi pemilu, dan pejabat publik lain;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Menyelesaikan sengketa kewenangan antarr lembaga
negara
5. Memutus pengadulan konstitusional.
THANKS