Transcript KONSTITUSI - WordPress.com

Asal kata
Constituer (Perancis)
Constitution (Inggris)
Konstitusi
Keseluruhan peraturan-peraturan
baik yang tertulis maupun tidak
tertulis yang mengatur secara
mengikat cara-cara bagaimana
sesuatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu
masyarakat
K.C. Wheare
Konstitusi adalah keseluruhan sistem
ketatanegaraan suatu negara yang
berupa kumpulan peraturan yang
membentuk, mengatur, atau
memerintah dalam pemerintahan suatu
negara
Herman Heller
Konstitusi mempunyai arti luas
daripada Undang-undang Dasar.
Konstitusi tidak hanya bersifat
yuridis, tetapi juga sosiologis dan
politis
Lasalle
Konstitusi adalah hubungan antara
kekuasaan yang terdapat di dalam
masyarakat seperti golongan yang
mempunyai kedudukan nyata di
dalam masyarakat, misalnya kepala
negara, Angkatan perang, partai
politik dsb
Van Apeldorn
Konstitusi memuat baik
peraturan tertulis maupun
peraturan tidak tertulis
Koernimanto Soetopawiro
Konstitusi berarti menetapkan
secara bersama
Carl Schmitt
Konstitusi dalam arti absolut
Konstitusi dalam arti relatif
Konstitusi dalam arti positif
Konstitusi dalam arti ideal
Konstitusi dlm arti absolut :
 Konstitusi sbg kesatuan organis yang
mencakup
hukum
dan
semua
organisasi yang ada di dalam negara
 Konstitusi sebagai bentuk negara
 Konstitusi sebagai faktor integrasi
 Konstitusi sebagai sistem tertutup dari
norma hukum yang tertinggi di dalam
negara
Konstitusi dlm arti relatif :
 Konstitusi sbg tuntutan dari golongan
borjuis agar haknya dapat dijamin oleh
penguasa
 Konstitusi sebagai sebuah konstitusi
dalam arti formil (konstitusi dpt
berupa bentuk yang tertulis) dan
konstitusi
dalam
arti
materiil
(konstitusi yang dilihat dari segi isinya)
Konstitusi dalam arti positif :
Konstitusi sebagai sebuah
keputusan politik yang tertinggi
sehingga mampu mengubah
tatanan kehidupan kenegaraan
Konstitusi dalam arti ideal :
Konstitusi yang memuat adanya
jaminan atas hak asasi serta
perlindungannya
C.F. Strong
Konstitusi adalah kumpulan asas-asas
yang menyelenggarakan :
 Kekuasaan pemerintahan (dalam arti
luas)
 Hak-hak dari yang diperintah
 Hubungan antara pemerintah dan yang
diperintah (menyangkut di dalamnya
masalah hak asasi manusia)
Macam konstitusi mnrt C.F. Strong
 Konstitusi tertulis
Aturan-aturan
pokok
dasar
negara,
bangunan negara dan tata negara, demikian
juga aturan dasar lainnya yang mengatur
perikehidupan suatu bangsa di dalam
persekutuan hukum negara
 Konstitusi tidak tertulis (konvensi)
Berupa kebiasaan ketatanegaraan yang
sering timbul
Syarat-syarat konvensi
 Diakui dan dipergunakan berulang-
ulang dalam praktek penyelenggaraan
negara
 Tidak bertentangan dengan UUD 1945
 Memperhatikan pelaksanaan UUD
1945
Soetandyo Wignyosubroto
Konstitusi adalah sejumlah ketentuan
hukum yang disusun secara sistematis
untuk menata dan mengatur pada
pokok-pokoknya struktur dan fungsi
lembaga-lembaga pemerintahan,
termasuk dalam ihwal kewenangan dan
batas kewenangan lembaga-lembaga itu.
Kesimpulan
Konstitusi
meliputi konstitusi
tertulis dan tidak tertulis
Undang-undang dasar merupakan
konstitusi yang tertulis
Batasan konstitusi mnrt Ni’matul
Huda :
 Suatu kumpulan kaidah yang memberikan
pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada
para penguasa
 Suatu dokumen tentang pembagian tugas
dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem
politik
 Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga
negara
 Suatu deskripsi yang menyangkut masalah
hak-hak asasi manusia
Materi konstitusi menurut Sri
Sumantri
 Jaminan terhadap HAM dan warga
negara
 Susunan ketatanegaraan yang bersifat
fundamental
 Pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan
Materi konstitusi menurut
Koerniatmanto Soetopawiro
 Pernyataan ideologis
 Pembagian kekuasaan negara
 Jaminan HAM
 Perubahan konstitusi
 Larangan perubahan konstitusi
Materi konstitusi mnrt Miriam
Budiarjo
Organisasi negara HAM
Prosedur penyelesaian masalah
pelanggaran hukum
Cara perubahan konstitusi
Tujuan konstitusi
 Membatasi kekuasaan penguasa agar
tidak bertindak sewenang-wenang
Tanpa
membatasi
kekuasaan
penguasa, konstitusi tidak akan
berjalan dengan baik dan bisa saja
kekuasaan penguasa akan merajalela
dan merugikan rakyat banyak
 Melindungi HAM
 Pedoman penyelenggaraan negara