Transcript K3 SKLN
KELOMPOK III Nama Anggota 1. Rengku Diga D. 8111409180 2. Dewa Gede Yudha A. 8111409203 3. Zulfikar Permana 8111409152 4. Prabowo Setyo Aji 8111409187 5. Febri Enggi W. 8111409195 6. Farid Darmawan 8111409042 7. M. Nizar Maulana 8111409182 8. Winda Ardiana 8111409114 9. Bion Acintya P. 8111409023 10. Susan Widhiyastuti 8111409086 Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) : Adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara : Adalah hukum acara yang mengatur tentang bagaimana perkara SKLN di MK diselesaikan. Sebab-Sebab Terjadinya SKLN 1. Overlapping antar lembaga 2. Diabaikannya kewenangan suatu lembaga negara oleh lembaga negara lainnya. 3. Dijalankannya kewenangan suatu lembaga negara oleh lembaga negara lainnya. Dasar konstitusional Hukum Acara SKLN • UU No. 48 Tahun 2009 “ Kekuasaan Kehakiman” • UU No. 24 Tahun 2003 “ Mahkamah Konstitusi” • Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 SKEMA HUKUM ACARA SKLN SENGKETA KEWENANGAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN BERKAS (PANITERA MK) DICATAT DIBUKU BRPK (PANITRA MK) PUTUSAN SIDANG (PEMERIKSAAN) PENJADWALAN SIDANG MK MEMANGGIL TERMOHON (JURU PANGGIL) AKTA REGESTRASI (PANITRA MK) Pihak – Pihak Yang Bersengketa (pasal 2 (1) 08/PMK/2006): DPR DPD MPR Pemohon Presiden BPK Merasa kewenangan konstitusionalnya diambil, diabaikan atau dirugikan oleh Lembaga Negara yang lain. PEMDA DPR DPD MPR Termohon Presiden BPK PEMDA Dianggap telah mengambil, mengabaikan atau merugikan Pemohon Tata Cara Pengajuan Permohonan (pasal 5 PMK No. 08/PMK/2006) Identitas Pemohon Pemohon Identitas Termohon Uraian Sengketa: 1. Kewenangan yg disengketakan 2. Kepentingan Pemohon atas kewenangan 3. Hal- hal yg diminta untuk diputuskan Di ajukan ke Panitera MK dalam bentuk tertulis/ soft copy, ditandatangani oleh Presiden atau Pimpinan Lembaga Negara yang mengajukan permohonan dan dibuat rangkap 12. Pemeriksaan Administrasi Dan Registrasi Berkas Permohonan Panggilan sidang hrs sudah diterima oleh pemohon dan termohon dlm jgka wkt 3 hr kerja. Di periksa oleh petugas kepaniteraan Berkas Permohonan yg sudah di registrasi diberikan ke Panel Hakim untuk menetapkan hari sidang pertama Dicatat dlm BRPK MK menyampaikan permohonan tsb pd termohon melalui juru panggil Pemeriksaan Perkara Pertama Kedua Pemeriksaan Pendahuluan (pasal 39 UU No. 24 tahun 2003): 1. Memeriksa kelengkapan permohonan; 2. Meminta penjelasan permohonan; 3. MK memberi nasehat terkait permohonan; 4. Mendengar Ket. Pemohon; 5. Memeriksa kelengkapan alat bukti yg telah diajukan (P. 11(3) PMK No. 08/2006). Pemeriksaan Persidangan : 1. Dihadiri oleh 3 org Hakim (P. 14 (1) dan (2) PMK No. 08/2006); 2. Mendengarkan ket. Termohon; 3. Memeriksa materi permohonan; 4. Memeriksa dan mengesahkanalat bukti; 5. Mendengarkan Ket. Pihak terkait; 6. Mendengarkan Ket. Ahli dan saksi. Ketiga Pembuktian (P. 16 dan 17 PMK No. 08/ 2006): 1. Surat atau tulisan; 2. Keterangan saksi; 3. Keterangan ahli; 4. Keterangan para pihak; 5. Alat bukti lainnya berupa informasi. Rapat Permusyawaratan Hakim RPH 1. Dipimpin oleh Ketua MK; 2. Dihadiri sekurangkurangnya 7 hakim Pengambilan putusan melalui Musyawarah Mufakat. Putusan Putusan Sela ( P. 12 – 13 PMK No. 08/ 2006) : Putusan yg dijatuhkan o/ hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yg berkaitan dg objek sengketa yg hasilnya akan dipertimbangkan dlm putusan akhir. Putusan Putusan Akhir ( P. 23 PMK No. 08/ 2006) : Putusan yg diambil dlm RPH, yg didapat melalui pendapat Hakim scr tertulis. Pendapat tsb merupakan bagian dr berkas asli yg bersifat rahasia & dihimpun o/ Panitera sblm rancangan putusan. Putusan ini bersifat FINAL dan MENGIKAT ( P. 24 (3) PMK No. 08/ 2006) TERIMA KASIH