Transcript PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI (Perki No 2

Disampaikan
Siti Roswati Handayani, SH., MPA.
Yogyakarta, 17 Juni 2013
SISTEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA DAN
PERUBAHANNYA
Perki No. 2 Th. 2010
Perki No. 1 Th 2013
Ada IX BAB 66 pasal, terdiri dari :
Ada VIII BAB dan 65 pasal, terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kewenangan KIP dlm Penyelesaian SIP
Bab III Pengajuan Permohonan PSIP
Bab IV Registrasi
Bab V Pemeriksaan Pendahuluan
Bab VI Penetapan Mediator dan
Majelis Komisioner, serta pemberitahuan
para pihak
7. Bab VII Prosedur Mediasi
8. Bab VIII Prosedur Ajudikasi
9. Bab IX Ketentuan Peralihan
10 . Bab X Ketentuan Penutup
Ditetapkan tanggal 20 Agustus 2010
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Azas dan Tujuan
Bab III Permohonan
Bab IV Registrasi
Bab V Penetapan &
Pemanggilan Para Pihak
Bab VI Proses ajudikasi
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Penutup
Ditetapkan tanggal 28 Maret 2013
Diundangkan dalam Berita Negara
RI Th. 2013 No. 649
2
PENGERTIAN
A. A
Informasi
Publik
Informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim dan/atau diterima
oleh suatu Badan Publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan /atau
penyelenggara dan penyelenggaraan
Badan Publik lainnya yang sesuai
dengan UU tentang Keterbukaan
Informasi Publik serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan
publik (Ketentuan Umum Pasal 1 (1)
Sengketa informasi
Publik
sengketa yang terjadi antara
Badan Publik dgn Pemohon
Informasi Publik dan atau
Pengguna Informasi Publik
yang berkaitan dgn hak
memperoleh dan atau
menggunakan Informasi
Publik berdasarkan
peraturan PerUU-an
(Ketentuan Umum Pasal 1 (3)
Pihak-pihak dalam sengketa
Informasi
[PEMOHON] adalah Pemohon atau Pengguna Informasi
Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi
Informasi Pasal 1 (7)
[TERMOHON] adalah Badan Publik yang diwakili oleh
Pimpinan Badan Publik, ATASAN PPID, atau Pejabat yang
ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil
Keputusan daalam PSI di Komisi Informasi
Pasal 1 (8)
Azas-Azas Penyelesaian Sengketa
Informasi (Pasal 2 & Pasal 3)
 Cepat
 Tepat
 Biaya ringan
 Sederhanan dan
 Pemenuhan hak atas Informasi Publik
Penyelesaian sengketa diajukan
apabila :
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas
keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas
keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
keberatan diterima oleh atasan PPID (pasal 5)
Putusan yang dimohonkan kepada
KI (Pasal 10 (1 c)
 Informasi yang dimohonkan bersifat terbuka
 Tidak menyediakan informasi secara berkala
 Tidak menanggapi permohonan informasi
 Telah salah dalam memberikan informasi
 Telah salah karena tidak memenuhi permohonan
 Telah salah karena membebani biaya yang tidak wajar
Dokumen kelengkapan
permohonan PSI (Pasal 11)
 Indentitas Pemohon
 Surat Permohonan Informasi kepada BP
 Surat Keberatan kepada BP
Surat Kuasa (bila diwakilkan)
Pemohon PSI yang dimohonkan karena tidak
disediakan Informasi yang wajib disediakan &
diumumkan secara berkala tidak diperlukan
semua persyaratan di atas.
Uji konsekuensi & Uji Kepentingan Publik
(Pasal 34)
 Penolakan Permohonan IP karena alasan pengecualian
informasi, Majelis komisioner melakukan penilaian
atas penetapan informasi yang dikecualikan;
 Sidang ajudikasi melakukan uji kepentingan publik
apakah ada kepentingan publik
yang lebih besar ????
Tata Cara Pengajuan Permohonan PSI (psl 9)
 diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi
Informasi yang berwenang
 Pemohon lisan dapat diajukan dengan datang langsung
ke Kantor Komisi Informasi bagi mereka yang
berkebutuhan khusus, dibantu oleh Petugas
Alamat KIP DIY Gedung Plaza Informasi Lt 2 Jl. Brigjend
Katamso Yogyakarta
Telp : 0274. 374289
email : [email protected]
Registrasi
 3 (tiga) Hari Kerja (HK) sejak diterima permohonan
Panitera memberikan informasi ttg kelengkapan
berkas kpd Pemohon
 7 (tujuh)HK sejak diterima surat pemberitahuan
(berkas tdk lengkap), Pemohon melengkapi berkas
atau surat pemberitahuan kepada Komisi Informasi
bila tidak dilayani BP
 Panitera menerbitkan akta permohonan tidak
diregistrasi atau
 Pemberitahuan registrasi kepada Pemohon selambatlambatnya 3 (tiga) HK sejak diregistrasi (Pasal 17 & 18)
Mediasi & Jangka waktu
 Mediasi : proses penyelesaian Sengketa Informasi
Publik antara para pihak di dalam persidangan yang
diputus oleh Komisi Informasi (Pasal 1 (10)
 Jangka waktu mediasi 14 HK sejak mediasi pertama
 Berdasarkan kesepakatan dapat diperpanjang 7 HK
Mediasi bersifat tertutup
sidang Ajudikasi
Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Paling lambat 14 hk tanggapan tertulis
atau berakhirnya 30 hk pemberian
tanggapan (Ps 13)
Pemohon/Kuasa
3 Hk Psl
18 (3)
Mengisi Form Lamp. I dilampiri:
- Copy Identitas
- Bukti tlh mengajukan permohonan Inf.
- Bukti tlh mengajukan keberatan
Panitera
Menerima Pmhonan
Nomor register
Berkas
Lengkap?
tidak
Pemohon
Lengkapi dokumen
Psl 11
ya
7 hk Lengkap?
Registrasi
Psl 19
Ketua KIP
tidak
Ya
Ada pernyataan
tdk dilayani BP (
Ps 18)
Panitera
Tdk meregister
penyelesaian sengketa informasi publik (lanjutan)
Ketua KIP
Psl 20
Psl 23
Psl 24
Pntpan Majelis
Komisioner , Mediator,
Panitera Pengganti
Pntpn metode, tempat,
agenda, jwl Ajudikasi
Panitera
Panggilan Sidang
Plaks. Sidang Ajudikasi
Pemohon/Kuasa
Termohon/Kuasa
15
SIDANG AJUDIKASI
MEDIASI
Sidang tertutup
Inf. dikecualikan
Pnilai Uji
Konsekuensi
Sidang Terbuka
• priksa Indentitas
• Kewenangan & keddk
para pihak
• Jangka waktu
pengajuan
• Jwbn Termohon (Ps
36)
PUTUSAN SELA
uji kepenting publik
YA/TDK
Pemrksn lanjutan :
• mendengarkan
Ket. Para pihak
• Pembuktian
• pemeriksaan
setempat
• Kesimpulan
• Putusan
Status Putusan KI dan Eksekusi
 Putusan KI (hasil mediasi) dapat dimintakan
penetapan eksekusi ke Pengadilan
 Putusan KI inkracht (ajudikasi) jika tidak diajukan
keberatan ke Pengadilan dalam waktu 14 hari sejak
salinan putusan diterima
 Putusan KI yang inkracht dapat dimintakan
penetapan eksekusi ke Pengadilan
Alasan dan waktu keberatan
 Alasan keberatan (tdk menerima Putusan KI)
 Waktu Pengajuan 14 hari setelah Putusan KI diterima
Sifat Proses Keberatan (Perma No 2 tahun 2011)
 Semacam proses Banding
 Yang diperiksa adalah Putusan KI, pihak yang bersengketa
adalah pihak-2 yang bersengketa
Kewenangan Absolut
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tata Usaha
Negara
Pemohon Informasi
Pemohon Informasi
VS
Badan Publik Non Pemerintah
(Organisasi Non Pemerintah,
BUMN/D, Partai)
VS
Badan Publik Negara
(Eksekutif, Legislatif , Yudikatif,
lembaga/komisi negara,
Pemda dll)
Proses Pemeriksaan dan Putusan
(PN & PTUN)
 Tidak ada mediasi
 KI dipanggil apabila dibutuhkan
 Dlm hal ada informasi rahasia, majelis dpt melihat
informasi (bila diperlukan) dan wajib menjaga rahasia
Putusan :
 Membatalkan atau menguatkan Putusan
 Perintah tertentu dan Penetapan biaya
TERIMA KASIH
Komisi Informasi Provinsi DIY
Gedung Plaza Informasi Lt II, Jl Brigjen Katamso
Yogyakarta