Transcript BERACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK

BERACARA
DI
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
zen zanibar m.z.
DOMAIN MK
Pasal 24C
Ayat (1)
• mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yg
putusannya bersifat final
• menguji UU terhadap UUD,
• memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD,
• memutus pembubaran parpol, dan
• memutus perselisihan tentang hasil pemilu
Ayat (2)
• wajib memberikan putusan atas pendapat DPR
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.
• Hak uji materil: menguji
substansi UU
• Hak uji formil: menguji
prosedur pembentukan dan
bentuk formal
• Pengujian oleh MK (court of
law) dan pengujian oleh MA
(court of justice)
•
Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara
Sengketa kewenangan
yg pertama diperiksa oleh MK
adalah sengketa kewenangan yg diajukan oleh DPD
berkaitan dgn pengangkatan anggota BPK oleh
Presiden.
• Sengketa kedua diajukan oleh Gubernur Lampung
berkaitan dgn Keputusan DPRD Prov lampung utk
tidak lagi berkerjasama dgn Gub Lampung
(Prmohonan ini kemudian dicabut sebelum
diperiksa).
• Kasus ketiga diajukan oleh Badrul Kamal dan
Pasangannya dlm Pilkada Depok th 2005. Pokok
persoalan adalah pengajuan PK oleh KPUD atas
Putusan PT Jabar, yg memutus sengketa hasil
Pilkada Depok.
• Kasus keempat diajukan oleh Saleh Manaf
PEMBUBARAN PARPOL
• Parpol dilindungi komnstitusi
• kewajiban konstitusional pemerintah memberi
ruang hidup bagi Parpol.
• kalau pemerintah memiliki kemauan
membubarkan Parpol hanya dimungkinkan bila
pemerintah menempuh jalur peradilan dgn cara
mengajukan permohonan kepada MK.
• haruslah jelas alasannya.
• menguraikan dengan jelas dalam permohonan
tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan
kegiatan parpol ybs, yg dianggap bertentangan
dgn UUD 1945.
• Sebuah Parpol dapat saja membubarkan diri
karena alasan internal Parpol.
• Dalam praktek parpol dapat pecah atau
mekar menjadi dua atau lebih parpol. Parpol
asal mungkin saja tetap bertahan akan tetapi
dapt saja bubar karena syarat tidak dipenuhi
lagi (bubar dgn sendirinya)
• Parpol juga dapat membubarkan diri jika
dalam Pemilu tidak memenuhi threshold atau
tidak berhasil memperoleh dukungan minimal
yg disyaratkan
Sengketa hasil Pemilu
• Perselisihan hasil Pemilu adalah
keberatan pemohon terhadap penetapan
hasil Pemilu oleh KPU.
• Keberatan dapat diajukan jika pemohon
memiliki alasan bahwa penghitungan hasil
perolehan suara yg ditetapkan oleh KPU
berbeda dgn penghitungan hasil
perolehan suara menurut pemohon
Pemohon sengketa hasil
Pemilu
• perorangan warga negara Indonesia calon
anggota DPD peserta pemilihan umum;
• pasangan Capres dan Cawapres peserta
pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden;
• Parpol peserta Pemilu.
• permohonan hanya dapat diajukan
terhadap penetapan hasil Pemilu yg
dilakukan secara nasional oleh KPU yg
mempengaruhi:
• terpilihnya calon anggota DPD;
• penentuan pasangan calon yg masuk pada
putaran kedua pilpres serta terpilihnya
pasangan capres dan cawapres;
• perolehan kursi Parpol peserta Pemilu di
suatu daerah pemilihan.
• Permohonan hanya dapat diajukan
dalam jangka waktu paling lambat 3 X
24 (tiga kali dua puluh empat) jam
sejak KPU mengumumkan penetapan
hasil Pemilu secara nasional
Syarat penting dari permohonan
uraian yg jelas tentang:
• kesalahan hasil penghitungan suara yg
diumumkan oleh KPU dan hasil
penghitungan yg benar menurut
pemohon.
• permintaan untuk membatalkan hasil
penghitungan suara yg diumumkan oleh
KPU dan menetapkan hasil penghitungan
suara yg benar menurut pemohon.
• Putusan MK thd permohonan atas
perselisihan hasil Pilpres wajib diputus
paling lambat 14 hari kerja sejak
permohonan diregister dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi;
• paling lambat 30 hari kerja sejak
permohonan atas hasil Pemilu legislatif
diregister dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi.
Isi putusan MK dalam
perkara hasil Pemilu
• Dalam hal MK berpendapat bahwa
pemohon dan/atau permohonannya
tidak memenuhi syarat, maka amar
putusan menyatakan permohonan
tidak dapat diterima,
• dalam hal MK berpendapat bahwa
permohonan beralasan, maka amar
putusan menyatakan permohonan
dikabulkan.
• Dalam hal permohonan dikabulkan MK
menyatakan membatalkan hasil
penghitungan suara yg diumumkan
oleh KPU dan menetapkan hasil
penghitungan suara yang benar.
• Jika permohonan menurut MK tidak
beralasan, maka amar putusan
menyatakan permohonan ditolak.
PROSEDUR BERPERKARA DALAM
SENGKETA HASIL PEMILUKADA
PMK No. 15/2008
 PEMILUKADA =pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah
 KPU Provinsi =penyelenggara
Pemilukada provinsi
 KIP Provinsi = Komisi Independen
Pemilihan Provinsi Aceh
 KPU Kabupaten/Kota = penyelenggara
pemilukada Kabupaten/Kota
 KIP Kabupaten/Kota = Komisi Independen
Pemilukada Kabupaten/Kota di Prov Aceh
 Pasangan Calon = pasangan calon peserta
Pemilukada
 Permohonan = pengajuan keberatan thd
penetapan hasil perhituangan suara
Pemilukada
 Pemohon = pasangan calon Pemilukada
 Termohon = KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP
Kab/Kota sebagai penyelenggara
Pemilukada
 Panitera = Panitera MK
PRINSIP PERADILAN
PEMILUKADA
Pasal 2
Peradilan perselisihan hasil
Pemilukada bersifat cepat dan
sederhana, sebagai peradilan
tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final dan
mengikat.
PARA PIHAK
• Pasangan calon sbg Pemohon
• KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP
Kab/Kota
• Pasangan Calon selain Pemohon dapat
menjadi Pihak Terkait
• Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
dapat diwakili dan/atau didampingi oleh
kuasa hukumnya masing2 yg
mendapatkan surat kuasa khusus
dan/atau surat keterangan untuk itu.
OBYEK PERSELISIHAN
Pasal 4
Objek perselisihan Pemilukada = hasil
penghitungan suara yg ditetapkan oleh
Termohon yg mempengaruhi:
a. penentuan Pasangan Calon yang dapat
mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
b. terpilihnya Pasangan Calon sBG kepala
daerah dan wakil kepala daerah.
TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN
Pasal 5
(1) Permohonan pembatalan penetapan hasil
penghitungan suara Pemilukada diajukan ke
Mahkamah paling lambat 3 hari kerja setelah
Termohon menetapkan hasil penghitungan
suara Pemilukada di daerah yBS;
(2) Permohonan yg diajukan setelah melewati
tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat diregistrasi.
Pasal 6
(1) Permohonan diajukan secara tertulis dlm bahasa
Indonesia sebanyak 12 rangkap yg ditandatangani
oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yg
mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon;
(2) Permohonan sekurang2nya memuat:
a. identitas lengkap Pemohon yg dilampiri fotokopi
KTP dan bukti sbg peserta Pemilukada;
b. uraian yg jelas mengenai:
1. kesalahan hasil penghitungan suara yg
ditetapkan oleh Termohon;
2. permintaan/petitum utk membatalkan hasil
penghitungan suara yg ditetapkan oleh Termohon;
3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil
penghitungan suara yg benar menurut Pemohon.
(3) Permohonan yg diajukan disertai alat bukti.
REGISTRASI PERKARA DAN
PENJADWALAN SIDANG
Pasal 7
(1) Panitera memeriksa persyaratan dan
kelengkapan permohonan;
(2) Panitera mencatat permohonan yang
sudah memenuhi syarat dan lengkap
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
(BRPK);
Pasal 7
(3) Dalam hal permohonan belum
memenuhi syarat dan belum
lengkap, Pemohon dapat
melakukan perbaikan
sepanjang masih dalam tenggat
mengajukan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) peraturan ini;
Pasal 7 (lanjutan)
(4) Panitera mengirim salinan
permohonan yg sudah diregistrasi
kpd Termohon, disertai
pemberitahuan hari sidang pertama
dan permintaan keterangan tertulis yg
dilengkapi bukti2 hasil penghitungan
suara yg diperse-lisihkan;
(5) Penentuan hari sidang pertama dan
pemberitahuan kepada pihak2
dilakukan paling lambat 3 hari kerja
sejak registrasi.
PERSIDANGAN
Pasal 8
(1) Sidang untuk memeriksa permohonan dpt
dilakukan oleh Panel Hakim dgn sekurang2nya
terdiri atas 3 org hakim konstitusi atau Pleno
Hakim dgn sekurang2nya 7 org hakim konstitusi;
(2) Proses pemeriksaan persidangan dilakukan dgn
tahapan sbb:
a. penjelasan permohonan dan perbaikan apabila
dipandang perlu;
b. jawaban Termohon;
c. keterangan Pihak Terkait apabila ada;
d. pembuktian oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait; dan
e. kesimpulan.
(3) Untuk kepentingan pembuktian,
Mahkamah dapat melakukan
pemeriksaan melalui persidangan jarak
jauh (video conference);
(4) Untuk kepentingan pemeriksaan,
Mahkamah dapat menetapkan putusan
sela yg terkait dengan penghitungan
suara ulang.
Pemakzulan
• Dalam sistem presidensial murni perkara
impeachment yg mengajukan permohonan
adalah DPR.
• DPR wajib menguraikan dg jelas dalam
permohonannya ttg dugaan: a. Pres dan/atau
Wapres telah melakukan pelanggaran hukum
berupa: pengkhianatan thp negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela; dan/atau b. Pres dan/atau
Wapres tidak lagi memenuhi syarat sbg Pres
dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.
PUTUSAN MK TERHADAP
PENDAPAT DPR
• Jika MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum
seperti didakwakan DPR misalnya: pengkhianatan thp
negara, atau korupsi, atau penyuapan (menyuap atau
disuap), atau tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sbg
Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan
menyatakan membenarkan pendapat DPR.
• Sebaliknya jika menurut MK tidak terbukti, maka MK
menyatakan permohonan ditolak
PENGAJUAN PERMOHONANPENGAJUAN
PERMOHONAN
Pasal 29
• Permohonan diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia oleh pemohon
atau kuasanya kepada MK.
• Ditandatangani oleh pemohon atau
kuasanya dalam 12 (dua belas)
rangkap.
SUBSTANSI PERMOHONAN
Pasal 31
• Permohonan sekurang2nya harus memuat:
• nama dan alamat pemohon;
• uraian mengenai prihal yg menjadi dasar
permohonan
• hal-hal lain yg diminta untuk diputus.
• Permohonan harus disertai dgn alat bukti yg
mendukung permohonan tersebut.
Dasar permohonan
Legal standing:
• kedudukan hukum pemohon sesuai
dengan hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dalam Pasal 51 (1),
misalnya sbg PNS, Konsumen,
Pembayar pajak, Pemilih, Parpol
peserta Pemilu, Calon DPD, Pasangan
Capres-Cawapres dll
• Posita
• Posita: alasan permohonan
• Misalnya Pengujian UUkerugian
konstitusional baik yg sdh
ada/dialami maupun kerugian
konstitusional potensial (yg akan
muncul)
Alasan pengujian UU
• pemohon menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya UU.
• pemohon adalah: perorangan WNI; atau
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI
yg diatur dalam undang-undang; atau badan
hukum publik atau privat; atau lembaga
negara.
PERMOHONAN
PASAL 30
 Permohonan wajib dibuat dengan uraian
yang jelas mengenai, misalnya:
• Pengujian UU terhadap UUDNegara RI Tahun
1945;
• Sengketa kewenangan lembaga Negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD Negara
RI Tahun 1945;
Sengketa hasil Pemilu, pilpres atau Pilkada
• Format Permohonan:
Pasal 31 ayat (1)
• Permohonan sekurang2nya harus memuat:
nama dan alamat pemohon;
uraian mengenai prihal yang menjadi dasar
permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30; dan
hal-hal lain yang diminta untuk diputus.
• Pengajuan permohonan sebaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disertai
dengan alat bukti yang mendukung
permohonan tersebut
Dasar permohonan
• Legal standing:
kedudukan hukum pemohon sesuai
dengan hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dalam Pasal 51 (1),
misalnya sebagai PNS, Konsumen,
Pembayar pajak, Pemilih, Parpol
peserta Pemilu, Calon DPD, Pasangan
Capres-Cawapres dll
•
•
•
•
•
Syarat kerugian konstitusional (Putusan MK
006/PUU-III/2005)
Adanya hak konstitusional yg diberikan UUD
1945
Hak konstitusional pemohon tsb dianggap
telah dirugikan olh UU yg diuji
Kerugian konstitusoional bersifat spesifik dan
katual dan setidaknya bersifat potensial yg
menurut penalaran yg wajar dpt dipastikan
akan terjadi;
Ada causal verband antara kerugian dengan
berlakunya UU yg diuji;
Ada kemungkinan bahwa dengan
dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional yg didalilkan tdk akan atau tidak
lagi terjadi.
Alasan Permohonan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30
• Contoh: pengujian UU terhadap UUD
Negara RI Tahun 1945
Misalnya hak sdr dilanggar oleh suatu
UU (dalam pasal terentu) padahal
dalam UUD Negara RI Tahun 1945 hak
sdr tersebut dilindungi (Pasal 28A s.d.
28I)
HAL YANG DIMINTA
• Hal yang diminta atau potitum:
mengacu kepada Pasal 56 ayat (2), (3) dan
Pasal 57 ayat (1) maka potitum permohonan
seyogyanya dirumuskan:
Menyatakan permohonan pemohon
dikabulkan;
Menyatakan bahwa Pasal….ayat …. UU
No…..tahun …… bertentangan dengan UUD
Negara RI tahun 1945
Menyatakan bahwa Pasal….ayat….. UU
No….tahun…. tidak mempunyai kekuatan
mengikat.
HAL YANG DIMINTA (Potitum)
• Mengacu kepada Pasal 56 ayat
(4), maka potitum permohonan
dirumuskan :
Menyatakan bahwa permohonan
dikabulkan.
ALAT BUKTI
• Alat Bukti:
Pasal 36
• surat atau tulisan; misalnya Akte Yayasan, AD/ART
Yayasan, Organisasi Profesi (Notaris, Advokat dll),
UU, PP, Perda, BAP, Surat Panggilan, Surat
Perintah Penahanan, Putusan Pengadilan dll.
•
Keterangan saksi; [menerangkan apa yang dialami,
dilihat, didengar] Contoh: dalam PUU KADIN, Adi
Sasono, mantan Menkop UKM dihadirkan oleh
Pemohon sebagai saksi karena pengalamannya
sebagai anggota organisasi KADIN.
• Keterangan ahli; [keterangan berdasarkan
keahlian (pengalaman kerja/profesi atau ahli
dalam bidang tertentu karena memiliki
dasar-dasar keilmuan)]
• Keterangan para pihak; [termasuk pihak
terkait (dalam perkara Pilkada diajukan oleh
KPU prov/Kab/Kota, atas pasal-pasal dalam
UU No.32/2004 KPU dipanggil oleh MK untuk
memberi keterangan sebagai pihak terkait;
dalam perkara PUU Kepailitan pihak KADIN
merasa perlu hadir sebagai pihak terkait,
keterangan yg disampaikan dalam
persidangan lisan atau tertulis]
Petunjuk;
• Informasi yang diucapkan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan secara elektronik
dengan alat optic atau yang serupa dengan
itu (ayat 1).
• Alat-alat bukti yg diajukan harus dapat
dipertanggungjawabkan perolehannya
secara hukum, Jika sebaliknya, maka alat
bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat
bukti.
Sah atau tidaknya suatu alat bukti ditentukan
dalam persidangan MK
Alasan Permohonan
• Alasan permohonan
Contoh; Untuk menemukan rumusan hak
dan/atau kewenangan konstitusional
pemohon perlu menyusun secara runtut
alasan. Untuk sekedar contoh soal dapat
dikemukakan sebagai berikut:
• Bahwa kami pemohon adalah WNI
bertempat tinggal di desa…. adalah
kesatuan masyarakat hukum adat dalam
wilayah Provinsi/ Kabupaten…….;
• Bahwa pemohon memiliki hak ulayat seluas
kurang lebih….hektar;
Alasan permohonan:
• Bahwa sebagian hak ulayat pemohon
tersebut sebagian (….hektar) diserahkan
kepada PN …. Untuk dimanfaatkan bagi
usaha produktif untuk kepentingan dan
kemakmuran rakyat;
• Bahwa PN…. Pada tahun 1994 telah diubah
statusnya menjadi PTPN… berdasarkan
UU….;
Bahwa berdasarkan UU No. X/2004 PTPN….
diubah statusnya menjadi perusahaan
swasta;
• Bahwa setiap UU menurut sistem hukum
positif Indonesia berlaku, berdasar dan
bersumber pada UUD 1945;
• Bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah dasar
pembentukan UU No.X/2004;
• Bahwa obyek yang diatur dalam UU
No.X/2004 adalah kebutuhan semua warga
negara yang diolah dari sumber daya alam;
• Bahwa oleh karena obyek yang diatur dalam
UU.X/2004 tersebut diolah dari sumber daya
alam termasuk ke dalam cabang produksi
yang penting bagi Negara yang menguasai
hajat hidup orang banyak, maka obyek yang
diatur dalam UU No. X/2004 tsb harus
dikuasai oleh Negara;
• Bahwa penguasaan oleh Negara
dimaksudkan agar cabang-cabang produksi
tersebut tidak dikuasai orang perorangan
untuk menarik keuntungan bagi segelintir
orang;
• Bahwa ketentuan Pasal…UU No. X/2004
yang menyatakan ”PN diubah bentuknya
menjadi PT (Pesero) dst…..” bertentangan
dengan UUD 1945 khususnya Pasal 33 UUD
1945 dengan alasan-alasan:
• Bahwa ketentuan Pasal…UU No.X/2004 yang
menyatakan “Sebagian wilayah kerja
PN…diserahkan kepada PT…” bertentangan
dengan Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945
dengan alasan-alasan:
• Bahwa ketentuan Pasal …..ayat….
menyebabkan obyek yang diatur dalam UU.
No.X/2004 yang berada dalam wilayah hak
ulayat pemohon beralih kepada dan untuk
keuntungan sebesar-besar bagi swasta;
• Bahwa beralihnya obyek yang diatur dalam
Pasal… UU No.X/2004 merugikan pemohon
karena dengan diberlakukan Pasal ….
tersebut hak ulayat pemohon dimanfaatkan
oleh swasta dan menguntungkan bagi
segelintir orang;
Pasal 58
• Uu yang diuji oleh MK tetap berlaku, sebelum
ada putusan yang menyatakan bahwa UU
tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
• Pasal 59Putusan MK mengenai pengujian UU
terhadap UUD1945 disampaikan kepada DPR,
DPR, Presiden, dan MA.
Pasal 60
• Terhadap materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali.
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA
NEGARA
Pasal 61
• Pemohon adalah lembaga negara yg
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yg
mempunyai kepentingan langsung terhadap
kewenangan yg dipersengketakan.
• Pemohon wajib menguraikan dengan jelas
dalam permohonannya tentang kepentingan
langsung pemohon dan menguraikan
kewenangan yg dipersengketakan serta
menyebutkan dengan jelas lembaga negara
yg menjadi termohon.
Pasal 62
MK menyampaikan permohonan yg sudah
dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi kepada termohon dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
permohonan dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi.
Pasal 63
MK dapat mengeluarkan penetapan yg
memerintahkan pada pemohon dan/atau
termohon untuk menghentikan sementara
pelaksanaan kewenangan yang
dipersengketakan sampai ada putusan MK.
Pasal 64
 Dalam hal MK berpdt bahwa pemohon dan/atau
permohonannya tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, amar
putusan menyatakan permohonan tidak dapat
diterima.
 Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan
beralasan, amar putusan menyatakan permohonan
dikabulkan.
 Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), MK menyatakan dgn tegas
bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan
untuk melaksanakan kewenangan yg
dipersengketakan.
 Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar
putusan menyatakan permohonan ditolak.
Pasal 65
MK tidak dapat menjadi pihak dalam SKLN negara yg
kewenangannya diberikan oleh UUD1945 pada MK.
Pasal 66
• Putusan MK yg amar putusannya menyatakan bahwa
termohon tidak mempunyai kewenangan
untuk melaksanakan kewenangan yg dipersengketa
kan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak putusan diterima. Jika putusan tersebut tidak
dilaksana-kan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan
termohon batal demi hukum. Dalam hal permohonan
tidak beralasan, amar putusan menyatakan
permohonan ditolak.
Pasal 67
• Putusan MK mengenai sengketa
kewenangan disampaikan kepada
DPR, DPD, dan Presiden.
PEMBUBARAN PARPOL
Pasal 68
• Pemohon adalah Pemerintah.
• Pemohon wajib menguraikan dengan
jelas dalam permohonannya tentang
ideologi, asas, tujuan, program, dan
kegiatan partai politik yang
bersangkutan, yang dianggap
bertentangan dengan UUD 1945.
Pasal 69
• MK menyampaikan permohonan yang sudah dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada
partai politik yang bersangkutan dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi.
Pasal 70
• Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan
tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68, amar putusan menyatakan
permohonan tidak dapat diterima.
• Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan
beralasan, amar putusan menyatakan permohonan
dikabulkan.
• Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan
tidak beralasan, amar putusan menyatakan
permohonan ditolak.
• Pasal 71
Putusan MK mengenai permohonan atas
pembubaran parpol wajib diputus dalam
jangka waktu paling lambat 60 (enam
puluh) hari kerja sejak permohonan
dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi.
• Pasal 72
Putusan MK mengenai pembubaran
partai politik disampaikan kepada partai
politik yang bersangkutan.
Pasal 73
• Pelaksanaan putusan pembubaran
parpol sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71, dilakukan dengan
membatalkan pendaftaran pada
Pemerintah.
• Putusan MK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diumumkan oleh
Pemerintah dalam Berita Negara
Republik Indonesia dalam jangka
waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak putusan diterima.
ALAT BUKTI
Pasal 9
Alat bukti dalam perselisihan hasil
Pemilukada dapat berupa:
a. keterangan para pihak;
b. surat atau tulisan;
c. keterangan saksi;
d. keterangan ahli;
e. petunjuk; dan
f. alat bukti lain berupa informasi
dan/atau komunikasi elektronik.
Pasal 10
(1) Alat bukti surat atau tulisan terdiri
atas:
a. berita acara dan salinan pengumuman
hasil pemungutan suara dari TPS;
b. berita acara dan salinan sertifikat hasil
penghitungan suara dari PPS;
c. berita acara dan salinan rekapitulasi
jumlah suara dari PPK;
d. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil
penghitungan suara dari KPU/KIP
provinsi atau kabupaten/kota;
e. berita acara dan salinan penetapan
hasil penghitungan suara pasangan
calon kepala dan wakil kepala daerah
provinsi atau kabupaten/kota;
f. berita acara dan salinan rekapitulasi
hasil penghitungan suara dari KPU/KIP
provinsi;
g. penetapan calon terpilih dari KPU/KIP
provinsi atau kabupaten/kota; dan/atau
h. dokumen tertulis lainnya.
(2) Alat bukti sbgmn dimaksud pada
ayat (1) adalah alat bukti yg terkait
langsung dgn objek perselisihan
hasil Pemilukada yg dimohonkan
ke Mahkamah.
(3) Alat bukti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibubuhi
materai secukupnya sesuai
dengan peraturan perundang2an
yg berlaku.
RAPAT PERMUSYAWARATAN
HAKIM
• Pasal 12
• (1) Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan
untuk mengambil putusan
• setelah pemeriksaan persidangan dipandang
cukup;
• (2) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan
secara tertutup oleh sekurangkurangnya
• 7 (tujuh) orang hakim konstitusi;
• (3) Pengambilan putusan dalam Rapat
Permusyawaratan Hakim dilakukan secara
• musyawarah untuk mufakat;
(4) Dalam hal musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai
mufakat bulat, pengambilan putusan
diambil dengan suara terbanyak;
(5) Dalam hal pengambilan putusan
dengan suara terbanyak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai,
suara terakhir Ketua Rapat
Permusyawaratan Hakim menentukan.
PUTUSAN
Pasal 13
(1) Putusan mengenai perselisihan hasil
Pilkada diucapkan paling lama 14 hari
kerja sejak permohonan dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi;
(2) Putusan yang telah diambil dalam
Rapat
Permusyawaratan
Hakim
diucapkan dlm Sidang Pleno terbuka
utk
umum
yg
dihadiri
oleh
sekurangkurangnya 7 org hakim
konstitusi;
(3) Amar Putusan dapat menyatakan:
a. permohonan tidak dapat diterima apabila
Pemohon dan/atau permohonan tidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6
peraturan ini;
b. permohonan dikabulkan apabila permohonan
terbukti beralasan dan selanjutnya
Mahkamah menyatakan membatalkan hasil
penghitungan suara yg ditetapkan oleh
KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP
kabupaten/kota, serta menetapkan hasil
penghitungan suara yg benar menurut
Mahkamah;
c. Permohonan ditolak apabila permohonan
tidak beralasan.
(4) Putusan Mahkamah bersifat final dan
mengikat;
(5) Putusan Mahkamah disampaikan kepada
Pemohon, Termohon, DPRD setempat,
Pemerintah, dan Pihak Terkait;
(6) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP
kabupaten/kota, DPRD setempat, dan
Pemerintah wajib menindaklanjuti Putusan
Mahkamah sebagaimana mestinya;