Transcript 7. upaya hukum – haper - M. HAMIDI MASYKUR, SH, M.Kn

UPAYA HUKUM
MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR
UPAYA HUKUM BIASA
1. BANDING
Dasar Hukum:
1. Pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura).
2. Pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam
3. Pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (UU-Darurat No. 1/1951),
pasal188 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti
dengan UU Bo. 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di
Jawa
[1]
dan
Madura.1]
Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Umum,cet. 1, (Jakarta :Sinar Grafika,1994), hal. 94,
www.themegallery.com
Syarat Mengajukan Banding
 Pasal 6 UU No 20 Tahun 1947 “perkara yang
dapat dimintakan banding adalah apabila besar
nilai gugatan yang diputus itu lebih dari 100,
(seratus rupiah)
PROSEDUR MENGAJUKAN BANDING
1. Diajukan kepada Pengadilan setempat, bisa secara lisan maupun
2.
3.
tertulis dalam tenggang waktu 14 hari. Dan 30 hari apabila
pemohon banding berdiam di luar daerah Hukum pengadilan
negeri yang bersidang
Untuk pengadilan Luar jawa Madura tenggang waktunya adalah 6
bulan.
Permohonan banding disertai dengan Pembayaran biaya banding
yang di taksir oleh penitera pengadilan berdasar jumlah pihak
dan jauh dekatnya jarak
tempat tinggal para pihak yang
bersengketa
Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak
putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan
apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat
(1) dan (2) UU No. 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam praktek dasar
hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.
PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING
1. Diajukan
di Panitera PN dimana putusan
tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu
membayar lunas biaya permohonan banding.
2. Permohonan banding dapat diajukan tertulis
atau lisan (pasal 7 UU No. 20/1947) oleh ybs
maupun kuasanya.
3. Panitera PN akan membuat akte banding yang
memuat hari dan tanggal diterimanya
permohonan banding dan ditandatangani oleh
panitera dan pembanding. Permohonan
banding tersebut dicatat dalam Register Induk
Perkara Perdata dan Register Banding
Perkara Perdata.
Lanjutan ..
4. Permohonan
5.
6.
7.
banding tersebut oleh panitera
diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14
hari setelah permohonan banding diterima.
Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat
serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam
waktu 14 hari.
Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak
mengajukan memori banding sedangkan pihak
Terbanding berhak mengajukan kontra memori
banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka
waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut
belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI
No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).
Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam
undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh
Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding
masih diperbolehkan.
www.themegallery.com
Bagaimanakah Proses Pemerikasaan dalam
tingkat Banding
 Pemeriksaan
Ulang
terhadap
Pengadilan negeri (Judex facti)
 Putusan Pengadilan Tinggi berupa:
 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
 Memperbaiki
 Membatalkan
putusan
2.KASASI
 ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN KASASI
 Diatur dalam pasal 30 UU No. 14/1985 jo pasal 30 UU
No.5 Tahun 2005 Tentang MA jo ps. 30 UU No.4/2004
antara lain :
1. Tidak berwenang
atau
melampaui
batas
Wewenang.
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang
berlaku.
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan
TENGGANG WAKTU KASASI
PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI
1. Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak
yang berhak baik secara tertulis atau lisan
kepada Panitera Pengadilan Negeri yang
memutus perkara tersebut dengan melunasi
biaya kasasi.
2. Pengadilan
Negeri
akan
mencatat
permohonan kasasi dalam buku daftar, dan
hari itu juga membuat akta permohonan kasasi
yang dilampirkan pada berkas (pasal 46 ayat
(3) UU No. 14/1985)
3. Paling lambat 7 hari setelah permohonan
kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri
memberitahukan secara tertulis kepada pihak
lawan (pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985)
Lanjutan..
4. Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan
5.
6.
7.
kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi
wajib membuat memori kasasi yang berisi alasanalasan permohonan kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No.
14/1985)
Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan
memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari
(pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985).
Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi
dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal
diterimanya salinan memori kasai (pasal 47 ayat (3)
UU No. 14/1985)
Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi
dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan
Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada
Mahkamah Agung (pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985)
www.themegallery.com
Bentuk Putusan Kasasi
 Permohonan Kasasi tidak dapat diterima
 Permohonan Kasasi Di tolak
 Permohonan Kasasi di Kabulkan/ditolak
3. VERZET
PENGERTIAN
 Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang
dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak
yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan
Negeri yang diputus Verstek.
PROSEDUR MENGAJUKAN VERZET ,pasal 129 HIR/153
Rbg
 Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu
diberitahukan kepada tergugat sendiri;
 Bila memungkinkan di periksa oleh Majelis Hakim yang
sama.
 Pembuktian berdasakan SEMA No.9/1964, walaupun
sebagai Pelawan bukan sbg Penggugat tapi tetap
Terlawan sehingga yang membuktikan dulu adalah
Terlawan/Penggugat asal.

[1] Supomo, Prof. Dr. , S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,
(Jakarta, Pradnjaparamita, 1967) hal 39.
UPAYA HUKUM LUAR BIASA
1. PENINJAUN KEMBALI
 Upaya hukum peninjauan kembali (request civil) merupakan suatu
upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah
berkekuatan hukum tetap (inracht van gewijsde).
 Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau
menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).
 Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., merupakan upaya
hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan
di luar hadir tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbuka
kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. [1]

[1] R. Soeroso,Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan, cet. 1,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994),hal.92.
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
( pasal 67 UU No. 14/1985, jo Per MA No. 1/1982).
1. Apabila putusan didasarkan pada suatu
kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan
yang diketahui setelah perkaranya diputus,
atau didasarkan pada bukti-bukti yang
kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan
surat-surat bukti yang bersifat menentukan
yang pada waktu perkara diperiksa tidak
ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak
dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
Lanjutan …
4. Apabila
antara pihak-pihak yang sama
mengenai suatu soal yang sama atas dasar
yang sama, oleh pengadilan yang sama atau
sama tingkatannya, telah diberikan putusan
yang bertentangan satu dengan yang lain.
5. Apabila mengenai sesuatu bagian dari
tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan
sebab-sebabnya.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang
nyata.
TENGGANG WAKTU PK
Tenggang Waktu (Pemohon PK) : 180 hr-ps.69
 Ad.1: semenjak putusan Perdata diberitahukan.
 Ad.2: dihitung sejak ditemukannya surat bukti baru tsb
dimana hari dan tgl. Dinyatakan dibawah sumpah dan
disahkan oleh pihak yang berwenang.
 Ad.3,4,5 dan 6 sejak Putusan mempunyai kekuatan
hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak.
Tenggang Waktu Termohon PK (ps.72 UU No.14/1985)
 30 hari setelah ada pemberitahuan.
PROSEDUR PENGAJUAN PK
1. Permohonan kembali diajukan oleh pihak yang
berhak kepada Mahkamah Agung melalui
Ketua Pengadilan Negeri yang memutus
perkara dalam tingkat pertama.
2. Membayar biaya perkara.
3. Permohonan Pengajuan Kembali dapat
diajukan secara lisan maupun tertulis.
4. Bila permohonan diajukan secara tertluis maka
harus disebutkan dengan jelas alasan yang
menjadi
dasar
permohonannnya
dan
dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri
yang memutus perkara dalam tingkat pertama
(Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)
5. Bila diajukan secara lisan maka ia dapat
menguraikan permohonannya secara lisan
dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang
bersangkutan atau dihadapan hakim yang
ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut,
yang akan membuat catatan tentang
permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU
No. 14/1985)
6. Hendaknya surat permohonan peninjauan
kembali disusun secara lengkap dan jelas,
karena permohonan ini hanya dapat diajukan
sekali.
Lanjutan...
7.
Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan
peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk
memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut
kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan
tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan (pasal 72
ayat (1) UU No. 14/1985)
8. Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima
salinan permohonan untuk membuat Kontra Memori PK bila
lewat maka jawaban tidak akam dipertimbangkan (pasal 72 ayat
(2) UU No. 14/1985).
9. Kontra Memori PK diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang
oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk
selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk
diketahui (pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985).
10. Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara
beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling
lambat 30 hari (pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985).
11. Pencabutan permohona PK dapat dilakukan sebelum putusan
diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat
diajukan satu kali (pasal 66 UU No. 14/1985)
3.Derden Verzet
(Perlawanan Pihak Ketiga)
 Mnrt ps. 1917 KUHPerdata : pts hakim hanya mengikat




para pihak yg berperkara.
Ps. 378 Rv: Pihak ke-3 yg merasa dirugikan oleh pts
aquo dapat mengajukan perlawanan.
Ps.382 Rv bila perlawanan dikabulkan maka pts tsb.
Direvisi sepanjang kerugian pihak ke-3 tsb.
Perlawanan thd CB, RB dan Sita Eksekusi hrs diajukan
Pemilik ke Pengadilan Negri yang secara nyata menyita
(ps. 195 (6) HIR, ps.206 (6) Rbg).
Perlawanan tidak menunda Eksekusi, namun bila ada
alasan yang essensil maka KPN harus menunda.
Click to edit subtitle style