Transcript Upaya Hukum 2013

Upaya
Hukum
Hukum Acara Perdata
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Definisi
Upaya hukum adalah upaya atau alat
untuk mencegah atau memperbaiki
kekeliruan dalam suatu putusan
(Prof. Sudikno Mertokusumo)
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Upaya Hukum
Terdiri dari:
Upaya
Hukum Biasa
Upaya Hukum Luar Biasa
Apa Bedanya?
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Upaya Hukum
 Bahwa
pada asasnya upaya hukum biasa
menangguhkan eksekusi
(kecuali terhadap putusan serta merta)
 Sedangkan upaya hukum luar biasa tidak
menangguhkan eksekusi
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Upaya Hukum
 Upaya
hukum biasa, terdiri dari:
perlawanan (verzet), banding dan
kasasi.
 Upaya
hukum luar biasa (istimewa),
terdiri dari: Peninjauan Kembali/
PK (request civil) dan perlawanan
pihak ketiga (derden verzet).
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
VERZET
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Verzet
Disebut juga Perlawanan
Dasar Hukum: 129 HIR
Verzet merupakan upaya hukum terhadap
putusan di luar hadirnya tergugat (verstek).
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
BANDING
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Banding


Dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas
terhadap putusan pengadilan tingkat
pertama.
Diatur dalam UU 20/ 1947 tentang Peradilan
Ulangan; UU No 4/ 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman; UU 48 / 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Banding
Putusan pengadilan tingkat pertama dapat
dimintakan banding kepada pengadilan tinggi
oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali
undang-undang menentukan lain
(Pasal 26 (1) UU 48 / 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman; Pasal 21 UU No 4/ 2004 dan pasal 9
UU No 20/ 1947).
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Banding
 Jangka
waktu mengajukan permohonan
banding adalah 14 hari sejak para pihak
mengetahui putusan PN.
(Pasal 11 (1) UU 20/ 1947 )
 Permohonan banding harus diajukan kepada
Panitera PN yg menjatuhkan putusan
(Pasal 7 (1) UU 20/ 1947)
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Banding
Pihak yg mengajukan banding (pembanding)
boleh mengajukan alasan-alasan permohonan
banding dan bukti-bukti baru dalam memori
banding,
sedangkan terbanding boleh menjawab memori
banding ini dengan mengajukan kontra memori
banding
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
 Yang
dpt dibanding adl hny putusan
akhir.
 Putusan sela hanya dpt dibanding
apabila bersama-sama dgn putusan
akhir.
 Apakah penetapan dpt dibanding ?
 Apakah semua putusan pengadilan dpt
dibanding ?


Ps. 130 HIR : putusan peramaian tdk bisa
dibanding, kenapa ?
Perkara yg nilainya kurang dr 100 rupiah
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Putusan banding dpt berupa :
1.
2.
3.
Menguatkan putusan PN  apa yg telah
diperiksa dan diputus hakim PN dianggap
benar dan tepat
Memperbaiki putusan PN  apa yg telah
diperiksa dan diputus hakim PN dianggap
kurang tepat menurut rasa keadilan oleh krn
itu perlu diperbaiki
Membatalkan putusan PN  apa yg telah
diperiksa dan diputus hakim PN dianggap
tdk benar dan tdk adil krnnya harus
dibatalkan. Dalam hal ini PT memberikan
putusan sendiri.
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
KASASI
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
ISTILAH DAN PENGERTIAN
 Dalam
bahasa Belanda “Cassatie” dalam
bahasa Inggris “Cassation’ dan dalam bahasa
Perancis “Caesei” yang artinya “pembatalan
putusan pengadilan bawahan (yang telah
dijatuhkan), oleh Mahkamah Agung dengan
dasar :
a. Transgression; melampaui batas wewenang
b. Misjudge; salah mengetrapkan atau
melanggar peraturan hukum yang berlaku
c. Negligent; adanya kelalaian dalam
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan
oleh suatu ketentuan undang-undang yang
mengancam kelalaian itu dan
Kasasi
Putusan pengadilan dalam tingkat banding
dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah
Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan,
kecuali undang-undang menentukan lain.
(Pasal 22 UU No 4/ 2004 jo. Pasal 23 UU UU
No 48/2009 dan Pasal 43 UU No 14/ 1985 jo
UU No 5/ 2004 jo. UU No.3/2009)
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Landasan Hukum Kewenangan MA
untuk mengadili di tingkat Kasasi :
1.
Ps. 24A (1) UUD 1945

2.
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan perundangundangan di
bawah undangundang terhadap undangundang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undangundang.
Ps. 11(2) huruf a UU 4/2004 jo. Ps. 20 (2) UU
48/2009 ttg Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili
pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan
pada tingkat terakhir oleh semua pengadilan di semua
lingkungan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah agung;
Lanjutan …
Landasan Hukum Kewenangan Kasasi :
3.
4.
Ps. 28 (1) huruf a UU 14/1985 ttg. MA
 Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa
dan memutus permohonan kasasi.
Ps. 30 UU UU 14/1985 ttg. MA
 Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan
putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari
semua Lingkungan Peradilan karena :
a.
tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b.
salah menerapkan atau melanggar hukum yang
berlaku;
c.
lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundangundangan yang mengancam
kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan
Lanjutan …
Landasan Hukum Kewenangan Kasasi :
5.
Ps. 29 jo. 55 (1) UU


14/1985 ttg. MA
Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau
Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan.
Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau
yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut
ketentuan Undang-undang ini.
Ps. 43 (1) UU 14/1985 ttg. MA


Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika
pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan
upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh
Undang-Undang. (?????)
Contoh :
1.
2.
3.
4.
Putusan a/ permohonan pembatalan putusan arbitrase :
UU 30/1999 ttg. Arbitrase – Ps. 70 jo. 72 (4)
Putusan pengadilan niaga dalam sengketa paten : UU
14/2001 ttg. Paten – Ps. 117 jo. 122
Putusan a/ gugatan pembatalan pendaftaran merk : UU
15/2001 ttg. Merk – Ps. 80 jo. 82
UU 37/2004 ttg. Kepailitan & Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang – Ps. 6 jo.11
Yang Berhak Mengajukan
Kasasi :
Ps. 44 (1) & 45 (1) UU MA :
1. Pihak yg berperkara
2. Wakil pihak yg berperkara berdasarkan surat
kuasa khusus
3. Jaksa Agung



Bentuk permohonan, kasasi demi kepentingan
hukum
Permohonannya hanya dapat diajukan 1x saja
Putusannya tidak boleh merugikan pihak yg
berperkara, dalam artian tdk boleh menunda
pelaksanaan putusan atau eksekusi, tdk boleh
mengubah putusan pengadilan yg telah inkracht
KDKH


KDKH adalah upaya hukum yang diberikan oleh UU kepada
Jaksa Agung untuk meluruskan putusan Pengadilan Tingkat
Pertama maupun Banding yang telah berkekuatan hukum
tetap (inkracht) yang mengandung kesalahan penerapan
hukum atau pertanyaan hukum (question of law) yang
penting bagi perkembangan hukum, yang apabila diputus
oleh MA dapat menjadi suatu yurisprudensi (putusanputusan Hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum
tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan
lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama) baru.
Berbeda dengan kasasi biasa, KDKH pada dasarnya hanya
untuk kepentingan hukum semata, bukan untuk
kepentingan dari para pihak yang bersengketa, sehingga
tidak mengikat bagi para pihak yang bersengketa.
PERMOHONAN KASASI - Ps. 46 (1) UU MA
 Bentuk


Permohonan Kasasi
Tertulis
Lisan
 Penyampaian

Permohonan Kasasi
melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang
telah memutus perkaranya
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN
PERMOHONAN KASASI
 Ps.
46 s.d. 48 UU MA
Pemohon wajib menyampaikan Memori
Kasasi



Dasar hukum : Ps. 47 (1) UU MA
Istilah : Memori Kasasi; Risalah Kasasi
Pengertian : pernyataan yg dibuat o/ pemohon kasasi yg berisi
atau memuat alasan-alasan permohonan kasasi  Ps. 30 (1) UU
MA, yi :
a.
salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundangundangan yang mengancam kelalaian itu
dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Dalam memori kasasi dicantumkan keberatan2 mengenai
penerapan hukum baik oleh PN atau PT dalam putusannya.
Pengajuan memori kasasi dalam permohonan kasasi mrpk syarat
formal yg MUTLAK a/ keabsahan permohonan kasasi. Apabila tdk
dipenuhi, mk permohonan kasasi TIDAK DAPAT DITERIMA.
Mengapa ?
Tenggang waktu : 14 hr stl permohonan kasasi dicatat dlm buku
register.
Kotra memori kasasi mrpk hak.
b.
c.




tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
ALASAN2 MENGAJUKAN KASASI




Diatur dalam pasal 30 UU No. 14/1985 jo pasal 30 UU No.5 Tahun
2005 Tentang MA jo ps. 30 UU No.4/2004 antara lain :
1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan
kompetensi
relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa
terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang
diminta dalam surat gugatan.
2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum
baik
hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar
hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex
facti
salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku
atau dapat juga diinterprestasikan penerapan hukum
tersebut
tidak tepat dilakukan oleh judex facti.
3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pertauran
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu
PENINJAUAN KEMBALI
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Peninjauan Kembali
Dasar Hukum:
Pasal 66 s.d 77 UU No. 14/ 1985
jo UU No 5/ 2004.
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Peninjauan Kembali
Apabila terdapat hal-hal atau keadaankeadaan yg ditentukan dengan UU, terhadap
putusan pengadilan yg telah berkekuatan
hukum tetap dapat dimintakan PK kepada
MA dalam perkara perdata dan pidana oleh
pihak-pihak yg berkepentingan.
(Ps 23 ayat (1) UU No 4/ 2004 )
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Peninjauan Kembali
Terhadap putusan Peninjauan Kembali
tidak dapat
dilakukan Peninjauan Kembali
(Pasal 23 ayat (2) UU 4/ 2004)
Permohonan Peninjauan Kembali dapat
diajukan hanya 1 (satu) kali.
(Pasal 66 ayat (1) UU 14/ 1985 jo UU 5/
2004)
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Peninjauan Kembali
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Dalam ps 67 UU No 14/ 1985 jo UU No 5/ 2004 alasan-alasan PK
adalah sbb:
Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
muslihat pihak lawan yg diketahui setelah perkaranya diputus atau
didasarkan pada bukti-bukti yg kemudian oleh hakim pidana
dinyatakan palsu;
Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yg
bersifat menentukan yg pada waktu perkara diperiksa tidak dapat
ditemukan;
Apabila telah dikabulkan suatu hal yg tidak diituntut atau lebih
daripada yg dituntut;
Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya;
Apabila antara pihak-pihak yg sama oleh pengadilan yg sama atau
sama tingkatannya telah diberikan putusan yg bertentangan satu
dengan yg lain;
Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau
suatu kekeliruan yang nyata.
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Peninjauan Kembali
Tenggang Waktu
PK yaitu harus diajukan dalam waktu 180 hari untuk :
Yg disebut dalam huruf a sejak diketahui kebohongan
atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana
memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah
diberitahukan kepada para pihak yg berperkara;
 Yg disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat
bukti, yang hari serta tanggal diketemukannya harus
dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat
yg berwenang;
 Yg disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan
memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah
diberitahukan kepada para pihak yg berperkara.
Pasal 69 UU No.14/ 1985 jo UU No 5/ 2004

Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Peninjauan Kembali
 Permohonan
PK diajukan oleh pemohon
kepada MA melalui KPN yg memutus perkara
dalam tk pertama dengan membayar biaya
perkara yg diperlukan;
 MA memutus permohonan PK pada tingkat
pertama dan terakhir
Pasal 70 UU No.14/ 1985 jo UU No 5/ 2004
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn
Derden Verzet
Disebut juga perlawanan pihak ketiga
Dasar hukum: pasal 378 RV
Terjadi apabila dalam suatu putusan
pengadilan merugikan kepentingan dari
pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut
dapat mengajukan perlawanan terhadap
putusan tersebut
Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, MKn