Transcript MK-Pertemuan 04 - Praktek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

PRAKTEK HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA MK (KHUSUS)
PERTEMUAN Ke-4
MATA KULIAH PRAKTEK HUKUM ACARA MK
FAKULTAS HUKUM-UNIV. INDONUSA ESA UNGGUL
SEMESTER GANJIL-TA. 2014-2015
Hukum Acara MK (Khusus)
Mengapa???
Perselisihan yang dibawa ke MK sesungguhnya memiliki
karakteristik tersendiri dan berbeda dgn perselisihan yang
dihadapi sehari-hari oleh peradilan biasa.
2
1. PUU
 Pasal 50 s.d Pasal 60 UU MK
 PUU di dalam UU MK meliputi :
1.
2.
3.
4.
UU yang dapat dimohonkan pengujiannya
Pihak yang bertindak dalam permohonan PUU
Bentuk pengujian UU
Kewajiban MK menyampaikan salinan permohonan kepada
para pihak.
5. Hak MK meminta keterangan terhadap lembaga negara
terkait dgn permohonan
6. Materi putusan
3
1. PUU...lanjutan


Pasal 86 UU MK, kewenangan mengatur, dan
membentuk PMK
PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perkara PUU.
4
2. SKLN
 Sengketa tentang kewenangan yang terjadi antara LN
yang kewenangannya tsb diberikan oleh UUD 1945.
 Putusan MK No 04/SKLN-III/2006 menyatakan
Bahwa meskipun suatu LN tsb telah ditetapkan oleh
UUD 1945, namun apabila kewenangan yang
disengketakan tsb tidak merupakan kewenangan yang
diberikan oleh UUD 1945, maka sengketa yang
demikian tidak termasuk kewenangan MK untuk
memeriksa, mengadili dan memutuskannya.
 Pasal 61 s.d Pasal 66 UU MK
 PMK No 08/PMK/2006 tentang Pedoman beracara
5
Dalam SKLN
2. SKLN
 Dalam SKLN yang dapat bertindak sbg pemohon
harus LN yang mempunyai kepentingan langsung.
 Permohonan pemohon wajib menguraikan:
a. Kepentingannya
b. Kewenangan yang dipersengketakan
c. Lembaga Negara yang menjadi Termohon
 MA tidak dapat menjadi pihak pemohon & termohon
 Putusan NO (niet ontvankelijke verklaard) [vide Pasal
61 UU MK)
 Putusan kabul  dilaksanakan paling lambat 7 sejak
6
putusan diterima.
3. Pembubaran Partai Politik
 Pasal 68 s.d Pasal 73 UU MK
 PMK NO 12/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara
Dalam Pembubaran Parpol
 Pasal 68 ayat (1) UU MK menetapkan pemerintah
(pusat) sebagai pemohon.
 MK wajib memeriksa, mengadili & memutuskan
perkara pembubaran parpol dalam jangka waktu
paling lambat 60 hari sejak dicatat dalam BRPK.
 Pemerintah mengumumkan dalan Berita Negara dalm
jangka waktu 14 hari sejak putusan.
7
4. PHPU
 Pasal 74 s.d Pasal 79 UU MK
 Semula Sengketa pemilukada kewenangan MA,
namun sejak ditegaskannya UU No 22/2007 bahwa
Pemilukada merupakan rezim pemilu maka
penyelesaian sengketa pemilukada diberikan ke MK
[vide Pasal 236C UU Pemda]
 Pasal 74 ayat (1) UU MK, Pemohon:
a. Perseorangan WNI calon anggota DPD peserta Pemilu
b. Pasangan calon Pres & WaPres peserta Pemilu
c. Parpol peserta Pemilu
8
4. PHPU
 PILEG MK sudah 5x melakukan perubahan MK:
1. PMK No. 04/PMK/2004
2. PMK No. 14/PMK/2008
3. PMK No. 16/PMK/2009
4. PMK No. 03 Tahun 2013
5. PMK No. 01 Tahun 2014
6. PMK No. 03 Tahun 2014
9
4. PHPU
 Sedangkan PILPRES:
1. PMK No. 05/PMK/2004
2. PMK No. 17/PMK/2009
3. PMK No. 4 Tahun 2014
10
5. IMPECHMENT
 Pasal 80 s.d Pasal 85 UU MK
 PMK No. 21/PMK/2009
 Salah satu fungsi DPR berdasarkan UUD 1945 
pengawasan.
 Pasal 80 ayat (1) dan (2) UU MK, materi permohonan.
 Pengajuan permohonan ke MK dalam perkara tsb
harus disertai:
a.
b.
c.
d.
Keputusan DPR ttg hal itu.
Proses pengambilan keputusannya.
Risalah dan/atau Beria Acara rapat DPR.
Bukti-bukti.
11
5. IMPECHMENT
 Proses pengambilan keputusan dalam
pendapat [Pasal 7B ayat (3)]
 Tenggang waktu 90 hari.
12
SEKIAN
TERIMA KASIH
13