Transcript persyaratan pengajuan fasilitas bm dan ppn

FASILITAS IMPOR KEGIATAN
PANAS BUMI
SUBDIT FASILITAS PERTAMBANGAN
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN
KANTOR PUSAT DJBC
Februari 2013
DASAR HUKUM FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG PANAS BUMI
PMK No. 78/PMK.010/2005 tanggal 6 September 2005
tentang Pembebasan BM atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan
Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya UU No.27/2003 Tentang
Panas Bumi
PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007
tentang Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu
Migas serta Panas Bumi
PMK No. 27/PMK.03/2012 tanggal 7 Maret 2012
tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001
tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea
Masuk
FASILITAS IMPOR OLEH KKOB
Materi
Keterangan
Dasar Hukum
PMK No. 78/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005 Pembebasan Bea
Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan
Panas Bumi
Bentuk
Fasilitas
BM Bebas
Subyek
Kontraktor yang manandatangani kontrak dengan
berdasarkan UU No 27/2003 tentang Panas Bumi
Jangka Waktu
Fasilitas
Diberikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak
Jangka Waktu
SK
1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang
pemerintah
FASILITAS IMPOR OLEH KKOB
Materi
Keterangan
Dasar Hukum
Fasilitas BM
PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembebasan
BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Panas Bumi
Bentuk Fasilitas
BM Bebas
Subyek
Kontraktor yang manandatangani kontrak dengan pemerintah berdasarkan UU
No 27/2003 tentang Panas Bumi
Jangka Waktu
Fasilitas
Diberikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak
Jangka Waktu
SK
1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang
FASILITAS IMPOR OLEH KKKS
Materi
Keterangan
Dasar Hukum PMK No. 70 /PMK.011/2013 tanggal 2 April 2013 tentang
Fasilitas PPN Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor
231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang
Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
Bentuk
Fasilitas
Tidak dipungut PPN dan PPnBM
Subyek
barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi
hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi
Tata laksana
Diberikan bersama dengan fasilitas PMK PMK No.
177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 dari DJBC
MEKANISME FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG PANAS BUMI
PANAS BUMI
Indikator
Dasar hukum
Sebelum UU No 27/2003
Setelah UU No 27/2003
PMK No. 78/PMK.010/2005
PMK No. 177/PMK.011/2007
PMK No. 70 /PMK.011/2013
Jenis fasilitas
Bebas BM
Bebas BM*)
atau
Bebas BM dan tidak dipungut PPN & PPnBM
#)
Jenis kegiatan
kontraktor
Eksplorasi dan Eksploitasi
Eksploitasi *)
atau
Eksplorasi #)
Keterangan: *) & #) = SDA
PENGAJUAN FASILITAS FISKAL
Pengusaha ajukan
RKBI+Doklap
untuk keperluan
verifikasi dan
pendasahan RIB
3
DJBC u.p. Dir Fas Kepabeanan
- Terbitkan SK pembebasan
BM dan/atau Pajak
- Menyampaikan pada
2
pengusaha
1a
Pengusaha ajukan RIB+Doklap
untuk pembebasan BM dan/atau
Pajak
Direktorat Fasilitas
DJBC u.p. Dir Fas Kepabeanan
Kepabeanan
- Menyampaikan SK pembebasan
pada KPUBC/KPPBC
- monitoring penggunaan fasilitas
oleh perusahaan
5
4
Realisasi Impor
(PIB+SK Fas+
doklap Pabean)
KPU BC /
KPPBC
•
Surat Permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up
Direktur Fasilitas Kepabeanan.
•
Dilampiri RIB yang memuat data-data sekurang-kurangnya sebagaimana dimaksud
pasal 4 ayat (3) PMK No 177/PMK.011/2007.
•
Melampirkan spesimen tanda tangan dan stempel perusahaan (untuk permohonan
pertama kali *)
•
Fotokopi NPWP *
•
Fotokopi Nomor Induk Kepabeanan (NIK) *
•
Fotokopi Izin Usaha Penugasan Survey *
Contoh : Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/94A/III.07/HK/2010 tanggal
14 Mei 2010 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi kepada
PT Supreme Energy Rajabasa atas wilaya kerja pertambangan panas bumi gunung
Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan
Terima Kasih
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
Jakarta - 13230