Transcript PMK 176 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

PMK NOMOR 176/PMK.04/2013
(PERUBAHAN PMK NOMOR 254/PMK.04/2013
TENTANG KITE PEMBEBASAN)
Direktorat Fasilitas Kepabeanan-DJBC, Desember 2013
LATAR BELAKANG
Stimulus
Fiskal
Sebagai salah satu upaya untuk mendorong ekspor, mengurangi
defisit neraca perdagangan, memperkuat daya saing perusahaan,
dan meningkatkan investasi perlu diberikan insentif fiskal berupa
fasilitas PPN tidak dipungut untuk barang impor yang hasil
produksinya diekspor
Simplifikasi
Penyederhanaan persyaratan, prosedur pelayanan, dan perizinan
dalam mendapatkan fasilitas dipandang perlu untuk meningkatkan
investasi yang berorientasi ekspor
Fairness
Untuk meningkatkan investasi yang berorientasi ekspor, maka
pemberian fasilitas didasarkan pada kemampuan perusahaan
dalam pengelolaan sistem pengendalian intern dan sistem
pencatatan persediaan bahan baku dan hasil produksinya
Harmonisasi
Dalam upaya mendukung ketersediaan bahan baku bagi
perusahaan KITE, perlu dioptimalkan fungsi dan harmonisasi
fasilitas yang lain seperti Kawasan Berikat dan Gudang Berikat
Otomasi
Penggunaan teknologi informasi diperlukan untuk mendukung
business process KITE, antara lain pemenuhan persyaratan cukup
disampaikan dengan media softcopy
Pokok-Pokok Perubahan
1. Ketentuan Umum
2. Penerbitan NIPER
3. Skep Pembebasan
4. Periode Pembebasan
5. Impor
6. Jaminan
7. Pemeriksaan Pabean
8. Pembongkaran/Penimbunan
9. Penyerahan Konversi
10.Subkontrak
11.Ekspor Tidak Langsung (Ekspor Barang Gabungan)
12.Force Majeure
13.Laporan Pertanggungjawaban
14.Monitoring dan Evaluasi
15.Pembekuan dan Pencabutan NIPER
16.Sanksi
17.Ketentuan Lain-Lain
18.Ketentuan Peralihan
KETENTUAN UMUM (1)
Hal
PMK 254
PMK 176
Insentif fiskal
Pasal 1 angka (3)
Pembebasan bea masuk atas Impor barang
dan bahan untuk diolah, dirakit, atau
dipasang pada barang lain dengan tujuan
untuk diekspor.
Pembebasan bea masuk dan/atau PPN
atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas
Impor Bahan Baku untuk diolah, dirakit,
atau dipasang pada barang lain dengan
tujuan untuk diekspor
Penegasan
lingkup kegiatan
usaha Perusahaan
Pasal 1 angka (4)
Perusahaan yang mendapatkan Pembebasan
adalah badan usaha yang mendapatkan
Pembebasan.
Perusahaan adalah badan usaha yang
melakukan
kegiatan
pengolahan,
perakitan, dan/atau pemasangan Bahan
Baku yang mendapatkan Pembebasan.
Bahan Baku yang
bisa
mendapat
Pembebasan
•
•
Pasal 1 angka (6)
Bahan Baku adalah barang dan/atau
bahan termasuk bahan penolong,
yang diimpor untuk diolah, dirakit,
atau dipasang pada barang lain untuk
menjadi barang hasil produksi yang
mempunyai nilai tambah dengan
mendapatkan Pembebasan.
•
Pasal 2 ayat (6) dihapus.
•
Pasal 1 angka (6)
Bahan Baku adalah barang dan/atau
bahan yang diimpor untuk diolah,
dirakit, atau dipasang pada barang lain
dengan mendapatkan Pembebasan.
Pasal 2 ayat (6)
Tidak diberikan Pembebasan:
 Bahan Baku yang habis terpakai
dalam proses produksi; dan/atau
 bahan penolong yang dipergunakan
dalam proses produksi yang tidak
menjadi bagian integral dari hasil
produksi.
KETENTUAN UMUM (2)
Hal
PMK 254
PMK 176
Definisi
Tidak diatur
“Bahan Baku
Yang Rusak”
Pasal 1 angka (7)
Bahan Baku Yang Rusak adalah bahan baku yang
mengalami kerusakan dan/atau penurunan mutu dan
tidak dapat diproses atau apabila diproses akan
menghasilkan Hasil Produksi yang tidak memenuhi
kualitas/standar.
Definisi
“Hasil
Produksi
Yang Rusak”
Pasal 1 angka (9)
Hasil Produksi Yang Rusak adalah hasil produksi yang
mengalami
kerusakan
dan/atau
penurunan
kualitas/standar mutu yang secara teknis tidak dapat
diperbaiki menyamai kualitas/standar Hasil Produksi.
Tidak diatur
KETENTUAN UMUM (3)
Hal
PMK 254
PMK 176
Pendefinisian
ulang kegiatan
“Diolah”
• Pasal 2 ayat (2)
Pengertian diolah adalah serangkaian kegiatan
yang terdiri lebih dari satu tahapan kegiatan
yang bertujuan untuk mengubah sifat dan fungsi
awal suatu Bahan Baku, sehingga menjadi barang
Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
• Pasal 1 angka (10)
Diolah adalah serangkaian kegiatan yang
terdiri lebih dari satu tahapan kegiatan
yang bertujuan untuk mengubah sifat
dan/atau fungsi awal suatu Bahan Baku,
sehingga menjadi barang Hasil Produksi
yang mempunyai nilai tambah.
• Pasal 2 ayat (5)
Tidak termasuk dalam pengertian diolah adalah
kegiatan yang semata-mata hanya melakukan
pemotongan,
penyortiran,
pengepakan,
dan/atau kegiatan sejenis lainnya.
Pendefinisian
ulang kegiatan
“Dirakit”
Pasal 2 ayat (3)
Pengertian dirakit adalah kegiatan berupa
merangkai beberapa komponen bahan dan/atau
barang sehingga menghasilkan Hasil Produksi
atau alat/barang yang memiliki fungsi yang
berbeda dengan Bahan Baku dan/atau barang
komponen awal.
• Pasal 2 ayat (5) dihapus.
Pasal 1 angka (11)
Dirakit adalah kegiatan berupa merangkai
dan/atau menyatukan beberapa barang
dan/atau bahan sehingga menghasilkan
Hasil Produksi atau alat/barang yang
memiliki fungsi yang berbeda dengan Bahan
Baku dan/atau barang komponen awal.
KETENTUAN UMUM (4)
Hal
PMK 254
Perlakuan perpajakan Tidak diatur
atas pengeluaran dan
pemasukan
barang
dalam
rangka
subkontrak
PMK 176
Pasal 2 ayat (1a)
Atas pengeluaran Bahan Baku dalam
rangka subkontrak oleh Perusahaan
kepada
badan
usaha
penerima
subkontrak dan pemasukan kembali hasil
pekerjaan subkontrak ke Perusahaan,
tidak dikenakan PPN atau PPN dan
PPnBM.
PENERBITAN NIPER (1)
Simplifikasi persyaratan pemberian NIPER
PMK 254
PMK 176 (Pasal 3 ayat (2))
Persyaratan
• reputasi yang sangat baik;
• tidak
pernah
menyalahgunakan
fasilitas kepabeanan dlm 1 tahun
terakhir
• tidak pernah melakukan kesalahan
jumlah dan/atau jenis barang dlm 1
tahun terakhir
• tidak ada tunggakan utang BM&PDRI
• melakukan pengolahan, perakitan,
dan/atau pemasangan yang hasil
produksinya untuk diekspor
• memiliki atau menguasai lokasi
• menyelenggarakan
pembukuan
berdasarkan PABU
• mempunyai laporan keuangan yang
diaudit oleh KAP dengan opini tidak
disclaimer atau adverse
• mendayagunakan IT Inventory untuk
pengelolaan atas pemakaian Bahan
Baku dalam proses produksi badan
usaha yang bersangkutan yang dapat
diakses untuk kepentingan pemeriksaan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
memiliki SPI yang baik
Pembuktian
•
•
laporan hasil audit oleh auditor
independen dengan opini tidak
disclaimer atau adverse; atau
paparan SPI untuk badan usaha
yang baru berdiri.
memiliki IT Inventory memiliki
keterkaitan dg dokumen kepabeanan
dan accessible
print screen & buku manual
memiliki nature of business berupa
badan usaha industri manufaktur
IUI serta perubahannya
memiliki atau menguasai lokasi
untuk kegiatan produksi, tempat
penimbunan Bahan Baku, dan
tempat penimbunan Hasil Produksi
bukti kepemilikan atau penguasaan
lokasi
memiliki NIK
memiliki rencana produksi yang jelas
adanya alur produksi, rencana
Impor, rencana Ekspor, daftar
Bahan Baku, daftar Hasil Produksi,
dan daftar badan usaha penerima
subkontrak, dalam hal terdapat
proses
produksi
yang
akan
disubkontrakkan
PENERBITAN NIPER (2)
Hal
PMK 254
PMK 176
Penyampaian
permohonan NIPER
Pembebasan
Pasal 3 ayat (3)
diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau
KPU, dengan melampirkan dokumen yang
dipersyaratkan.
• Pasal 3 ayat (3)
diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau
KPU, dengan melampirkan pembuktian kriteria
dan persyaratan dalam bentuk soft copy
berupa hasil scan dari dokumen asli dalam
MPDE.
• Pasal 3 ayat (3a)
Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah
atau KPU dapat meminta hard copy.
Permohonan NIPER
untuk badan usaha
yang
mempunyai
lebih dari 1 lokasi
pabrik
Pasal 3 ayat (4)
Dalam hal badan usaha mempunyai lebih
dari 1 lokasi pabrik, permohonan ditujukan
kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU
yang mengawasi lokasi pabrik yang
mempunyai volume kegiatan Impor
terbesar.
Dalam hal badan usaha mempunyai lebih dari 1
lokasi pabrik, permohonan ditujukan kepada
Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi
lokasi pabrik yang mempunyai volume kegiatan
Impor Bahan Baku terbesar.
Janji layanan
Pasal 3 ayat (6)
paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja
terhitung sejak permohonan diterima secara
lengkap
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak permohonan diterima secara lengkap
Kewajiban
memasang
nama
Tidak diatur.
Pasal 3 ayat (9)
Perusahaan wajib memasang papan nama yang
sekurang-kurangnya berisi data nama perusahaan
dan nomor NIPER Pembebasan pada setiap lokasi
penimbunan dan setiap lokasi pabrik.
papan
SKEP PEMBEBASAN
PMK 254
PMK 176
Pasal 6
Diatur ketentuan mengenai kewajiban
mengajukan
SKEP
Pembebasan
setelah Perusahaan mendapatkan
NIPER Pembebasan.
Permohonan SKEP Pembebasan
dihapus
dan
persyaratan
penyampaian informasi mengenai
alur produksi, rencana Impor, dan
rencana Ekspor yang sebelumnya
disampaikan pada saat pengajuan
permohonan
Pembebasan,
dipindahkan menjadi salah satu
persyaratan NIPER dan akan
dicantumkan dalam Lampiran Data
Keputusan NIPER.
PERIODE PEMBEBASAN
Hal
PMK 254
PMK 176
Jangka Waktu Pasal 7 ayat (2)
• paling lama 12 bulan sejak tanggal
Periode
• paling lama 12 bulan sejak tanggal
pendaftaran
PIB
dengan
Pembebasan
pendaftaran PIB; atau
memperhatikan masa produksi
• melebihi jangka waktu 12 bulan dalam
Perusahaan; atau
hal Perusahaan memiliki masa produksi • melebihi jangka waktu 12 bulan
lebih dari 12 bulan, setelah mendapat
dalam hal Perusahaan memiliki masa
izin dari Kepala Kantor Wilayah atau
produksi lebih dari 12 bulan.
KPU.
Perpanjangan
Periode
Pembebasan
Tidak ada ruang untuk dapat
diperpanjang, apapun kondisinya
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4)
• Periode
pembebasan
dapat
diperpanjang dg kriteria:
1. terdapat penundaan ekspor;
2. terdapat pembatalan ekspor;
3. terdapat kondisi force majeur.
• Permohonan perpanjangan hanya
dapat
diajukan
kepada
Kakanwil/KPU sebelum periode
Pembebasan berakhir.
IMPOR
PMK 254
PMK 176
Pasal 8 ayat (1)
Perusahaan dapat melakukan Impor Bahan Baku dari:
• Luar daerah pabean
•
•
•
•
•
Luar daerah pabean
Gudang Berikat
Kawasan Berikat
Kawasan Bebas, dan/atau
KEK
Pasal 9
• Perusahaan harus mengajukan PIB • Perusahaan harus mengajukan PIB
dengan mencantumkan nomor skep
dengan
mencantumkan
NIPER
Pembebasan pada kolom pemenuhan
Pembebasan pada kolom pemenuhan
persyaratan fasilitas Impor
persyaratan fasilitas Impor
• Jika tidak mencantumkan, atas Impor
barang dan/atau bahan di PIB tersebut
tidak mendapat Pembebasan
JAMINAN
Hal
Besaran
jaminan
PMK 254
Pasal 10 ayat (2)
Jaminan yang diserahkan sebesar
bea masuk atas Bahan Baku
sebagaimana diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean impor.
Penyerahan
Tidak diatur
jaminan dalam
bentuk
corporate
guarantee
PMK 176
Pasal 10 ayat (2)
Jaminan yang diserahkan sebesar
bea masuk dan PPN atau PPN dan
PPnBM atas Bahan Baku
sebagaimana diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean Impor.
Pasal 10 ayat (3a)
Perusahaan dapat menyerahkan
jaminan dalam bentuk corporate
guarantee dengan ketentuan:
a. berstatus AEO, MITA Prioritas,
MITA Non Prioritas; atau
b. berkategori
risiko
rendah
dengan kondisi keuangan yang
baik, antara lain ditunjukkan
dengan nilai perbandingan total
aset dengan total liabilitas di
atas 110%.
PEMERIKSAAN PABEAN
Hal
PMK 254
PMK 176
Penyesuaian
nilai
jaminan
(dalam hal ditemukan
adanya
ketidaksesuaian tarif
dan/atau
nilai
pabean)
Pasal 11 ayat (3)
Dilakukan sepanjang dapat
diyakini bahwa jenis barang
yang diimpor sesuai dengan
yang
tercantum
dalam
keputusan
mengenai
Pembebasan.
Dilakukan sepanjang dapat
diyakini bahwa jenis barang sesuai
dengan yang tercantum dalam
NIPER Pembebasan.
Perlakuan terhadap
Bahan Baku dalam
hal
ditemukan
adanya
ketidaksesuaian
jumlah dan/atau jenis
barang berdasarkan
hasil
Pemeriksaan
Pabean
Pasal 11 ayat (4)
Atas seluruh Impor atas PIB
yang diajukan tidak dapat
diberikan Pembebasan dan
dilakukan penelitian atau
penyelidikan lebih lanjut.
Atas kelebihan jumlah dan/atau
jenis barang Impor tidak dapat
diberikan Pembebasan dan
dilakukan penelitian atau
penyelidikan lebih lanjut.
PEMBONGKARAN/PENIMBUNAN
PMK 254
PMK 176
Pasal 12 ayat (2)
Pembongkaran dan/atau penimbunan di lokasi selain yang tercantum dalam NIPER
berdasarkan permohonan Perusahaan a. mengajukan
permohonan
dan
dengan mendapatkan persetujuan dari
mendapatkan
persetujuan
dari
Kepala Kantor Wilayah atau KPU.
Kepala Kantor Wilayah atau KPU; atau
b. Untuk Perusahaan AEO, MITA
Prioritas, dan MITA Non Prioritas,
cukup
dengan
menyampaikan
pemberitahuan sebelum kegiatan
pembongkaran
dan/atau
penimbunan
dilakukan
kepada
Kepala Kantor Wilayah atau KPU.
Pasal 12 ayat (2a)
Janji Layanan
• Tidak diatur
• Paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak permohonan diterima
secara lengkap
PENYERAHAN KONVERSI
PMK 254
PMK 176
Pasal 13 ayat (1)
Konversi diserahkan saat pengajuan SKEP
Pembebasan
Konversi diserahkan sebelum proses
produksi dimulai
Pasal 13 ayat (1a) dan (1b)
Dalam hal:
a. Perusahaan
memproduksi
Hasil
Produksi baru; dan/atau
b. Perusahaan melakukan perubahan
konversi
atas
Hasil
Produksi
sebelumnya.
harus menyerahkan konversi sebelum
mulai memproduksi
Dalam hal terdapat perubahan konversi
atas Hasil Produksi sebelumnya, harus
mengajukan perubahan Konversi kepada
Kepala Kantor Wilayah atau KPU paling
lambat sebelum melakukan ekspor
SUBKONTRAK
PMK 254
(Pasal 13 dan Pasal 14)
PMK 176
(Pasal 13 dan Pasal 14)
• dapat mensubkontrakkan sebagian dari • dapat mensubkontrakkan sebagian dari
kegiatan pengolahan, perakitan, pemasangan
kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau
Bahan Baku kepada badan usaha industri
pemasangan Bahan Baku kepada badan
yang tercantum dalam data NIPER
usaha industri yang tercantum dalam data
Pembebasan sepanjang bukan merupakan
NIPER Pembebasan.
kegiatan utama dan bukan pemeriksaan • Jika tidak tercantum, harus izin Kakanwil 
awal, penyortiran, pengepakan, dan/atau
diberikan dalam jangka waktu paling lama 10
pemeriksaan akhir
hari kerja
• Jika tidak tercantum, harus izin Kakanwil 
diberikan dalam jangka waktu paling lama 15
hari kerja
Relaksasi kebijakan subkontrak
Tidak diatur
Perusahaan dapat mensubkontrakkan seluruh
kegiatan atas kelebihan kontrak yang tidak
dapat dikerjakan karena keterbatasan
kapasitas
produksi,
dengan
ketentuan
berstatus perusahaan terbuka, AEO, MITA
Prioritas dan/atau MITA Non Prioritas.
Sanksi tidak memenuhi ketentuan subkontrak
dikenai sanksi administrasi berupa denda
dibekukan selama 3 bulan
EKSPOR TIDAK LANGSUNG
(MELALUI MEKANISME EKSPOR BARANG GABUNGAN)
PMK 254
• Tidak diatur
PMK 176
Pasal 15 ayat (2)
Hasil Produksi dapat diserahkan kepada perusahaan
lain dalam rangka ekspor barang gabungan dan
dapat dijadikan sebagai penyelesaian atas Bahan
Baku, dengan ketentuan :
• Diserahkan kepada perusahaan yang juga
mendapat fasilitas Pembebasan/Pengembalian;
• Hasil Produksi hanya untuk digabungkan dengan
Hasil Produksi Perusahaan lain serta wajib
diekspor dalam satu kesatuan unit; dan
• Pelaksanaan ekspor gabungan mengacu peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
tata laksana kepabeanan di bidang ekspor.
FORCE MAJEURE
PMK 254
• Tidak diatur
PMK 176
Pasal 16A
Perusahaan
dibebaskan
dari
kewajiban bea masuk, PPN atau PPN
dan
PPnBM
dan/atau
sanksi
administrasi atas Bahan Baku, barang
dalam proses, dan Hasil Produksi yang
belum dipertanggungjawabkan, dalam
hal terjadi keadaan force majeure,
dengan persetujuan Kepala Kantor
Wilayah atau KPU atas nama Menteri.
LAPORAN PTGG JAWABAN (1)
PMK 254
PMK 176
Kewajiban menyerahkan laporan pertanggungjawaban
Penyerahan secara berkala paling lama 6 bulan Pasal 17 ayat (1)
sekali selama dalam periode Pembebasan
Penyerahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak berakhirnya periode pembebasan
Harus dilampiri dengan:
• dokumen PIB yang telah mendapatkan
persetujuan keluar pejabat bea dan cukai;
• dokumen PEB yang telah mendapat persetujuan
Ekspor;
• salinan bukti penerimaan transaksi Ekspor
berupa buku piutang, letter of credit, rekening
koran, telegraphic transfer dan/atau dokumen
yang membuktikan adanya transaksi Ekspor;
• laporan pemeriksaan Ekspor; dan
• daftar konversi dari pemakaian Bahan Baku
yang dimintakan Pembebasan
Pasal 17 ayat (2), (3), dan (4)
Harus dilampiri dengan:
• dokumen PIB yang telah mendapatkan
persetujuan keluar pejabat bea dan cukai (tidak
berlaku jika melalui kantor pabean yang telah
PDE);
• dokumen PEB yang telah mendapat persetujuan
Ekspor (tidak berlaku jika melalui kantor
pabean yang telah PDE);
• dokumen yang membuktikan adanya transaksi
Ekspor; dan
• laporan pemeriksaan Ekspor
(ketentuan LPE tidak berlaku bagi perusahaan
terbuka, AEO, MITA Prioritas, dan MITA Non
Prioritas)
• Perusahaan yang tidak menyerahkan konversi, • Dihapus.
Bahan Baku yang digunakan oleh Perusahaan
untuk memproduksi Hasil Produksi, tidak diberi
Pembebasan
LAPORAN PTGG JAWABAN (2)
Hal
PMK 254
PMK 176
terdapat
selisih Tidak diatur
jumlah pemakaian
Bahan
Baku
berdasarkan
hasil
pengujian
kesesuaian konversi
Pasal 17 ayat (7)
Dalam hal terdapat selisih jumlah
pemakaian Bahan Baku berdasarkan hasil
pengujian kesesuaian konversi, maka atas
selisih
tersebut
tidak
diberikan
Pembebasan dan dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sesuai
ketentuan kepabeanan dan perpajakan.
Sisa proses produksi Sisa proses produksi (waste/scrap)
(waste/scrap)
dari Hasil Produksi dikenakan bea
masuk sebesar:
• 5% dikalikan harga jual, apabila
tarif MFN Bahan Bakunya 5%
atau lebih; atau
• tarif yang berlaku dikalikan
harga jual, apabila tarif MFN
Bahan Bakunya kurang dari 5%
Pasal 17 ayat (8)
Sisa proses produksi (waste/scrap) yang
dijual ke TLDDP berlaku ketentuan:
• Dikenakan Bea Masuk sebesar:
a. 5% dikalikan harga jual, apabila tarif
MFN Bahan Bakunya 5% atau lebih;
atau
b. tarif yang berlaku dikalikan harga jual,
apabila tarif MFN Bahan Bakunya
kurang dari 5%
• Dikenakan PDRI berdasarkan harga jual;
• Wajib membuat faktur pajak dan
memungut PPN atau PPN dan PPnBM
sesuai ketentuan perpajakan
LAPORAN PTGG JAWABAN (3)
PMK 254
PMK 176
Terhadap Hasil Produksi, termasuk Hasil
Produksi rusak atau reject, yang tidak
diekspor atau tidak dilaporkan sampai
dengan periode Pembebasan selesai, dan
terhadap Bahan Baku , termasuk Bahan
Baku rusak atau reject, yang sampai
periode Pembebasan selesai tidak diolah,
tidak dirakit, tidak dipasang, tidak
diekspor, atau tidak dilaporkan dalam
laporan pertanggungjawaban berlaku
ketentuan :
• jaminan dicairkan sebesar bea masuk
atas Bahan Baku yang terkandung
dalam Hasil Produksi dimaksud;
• Perusahaan dikenai sanksi administrasi
berupa denda
Pasal 17 ayat (9)
Atas Bahan Baku dan Hasil Produksi yang
tidak dilaporkan sampai dengan periode
Pembebasan selesai, tidak diberikan
Pembebasan dan dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sesuai
peraturan
perundang-undangan
di
bidang kepabeanan dan perpajakan.
LAPORAN PTGG JAWABAN (4)
PMK 254
PMK 176
Perlakuan terhadap Hasil Produksi dan Bahan Baku rusak atau reject
Tidak diatur secara detail
Pasal 17 ayat (10), (11), (12), (13), (18)
• Atas Hasil Produksi rusak atau reject,
harus dimusnahkan atau dirusak dan
hasil
perusakannya
diperlakukan
sebagai waste/scrap.
• Atas Bahan Baku rusak atau reject,
yang sehingga tidak dapat diolah,
dirakit, dipasang, harus dimusnahkan
atau dirusak
(hasil perusakannya
diperlakukan sebagai waste/scrap)
atau diekspor (jaminan dikembalikan
sebesar bea masuk dan PPN atau PPN
dan PPnBM atas bahan
baku
dimaksud).
• Penyelesaian atas Hasil Produksi rusak
atau reject, dan Bahan Baku rusak atau
reject dapat digunakan sebagai
laporan pertanggungjawaban atas
Bahan Baku
LAPORAN PTGG JAWABAN (5)
PMK 254
PMK 176
Hasil Laporan Pertanggungjawaban
Dalam
hal
laporan
pertanggungjawaban
disetujui,
jaminan dikembalikan sebesar bea
masuk dari Bahan Baku yang hasil
produksinya diekspor
Pasal 17 ayat (15)
Dalam hal laporan pertanggungjawaban disetujui,
jaminan dikembalikan sebesar bea masuk dan/atau
PPN atau PPN dan PPnBM dari Bahan Baku yang hasil
produksinya diekspor
Dalam
hal
laporan • Pasal 17ayat (16)
pertanggungjawaban tidak diserahkan
Dalam hal laporan pertanggungjawaban tidak
dalam
jangka
waktu
periode
diserahkan
dalam
jangka
waktu
periode
pembebasan atau ditolak sebagian
pembebasan atau ditolak seluruhnya, tidak
atau seluruhnya, berlaku ketentuan :
diberikan Pembebasan dan dikenakan sanksi
• jaminan dicairkan sebesar bea
administrasi berupa denda sesuai ketentuan
masuk atas Bahan Baku yang belum
kepabeanan dan perpajakan.
dipertanggungjawabkan atau ditolak • Pasal 17 ayat (17)
pertanggungjawabannya, dan
Dalam hal laporan pertanggungjawaban ditolak
• Perusahaan
dikenai
sanksi
sebagian, atas Bahan Baku yang ditolak tersebut
administrasi berupa denda
tidak diberikan Pembebasan dan dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sesuai ketentuan
kepabeanan dan perpajakan
MONITORING DAN EVALUASI
PMK 254
PMK 176
Pelaksanaan Monev
Pasal 18 ayat (1), ayat (2a)
Tidak diatur
• monitoring dan evaluasi dilakukan secara
periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu)
tahun sejak tanggal surat keputusan penerbitan
NIPER Pembebasan
• Jangka waktu dan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi terhadap perusahaan terbuka, AEO,
MITA Prioritas, dan MITA non Prioritas
dilakukan
secara
selektif
berdasarkan
manajemen risiko.
Hasil Monev
Pasal 18 ayat (2b)
Tidak diatur
Dapat disampaikan kepada unit audit dan unit
pengawasan sebagai bahan informasi awal.
PEMBEKUAN NIPER
PMK 254
PMK 176
Pasal 20 ayat (1)
NIPER
Pembebasan
dibekukan
dalam hal Perusahaan:
• tidak mengajukan permohonan
perubahan
data
NIPER
Pembebasan;
• tidak melunasi utang bea masuk,
PDRI, dan/atau sanksi administrasi
berupa denda sampai dengan
jatuh tempo;
• tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban;
• tidak menyerahkan dokumen yang
diperlukan dalam pelaksanaan
monitoring dan evaluasi;
• diduga melakukan tindak pidana
di bidang kepabeanan dan cukai
dengan bukti permulaan yang
cukup
NIPER Pembebasan dibekukan dalam hal Perusahaan:
• tidak mengajukan permohonan perubahan data NIPER
Pembebasan;
• tidak melunasi utang bea masuk, PDRI, dan/atau sanksi
administrasi berupa denda sampai dengan jatuh tempo;
• tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
• tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
• diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan
dan cukai dengan bukti permulaan yang cukup;
• tidak memasang papan nama berisi data nama
perusahaan dan nomor NIPER Pembebasan pada lokasi
penimbunan dan lokasi pabrik;
• tidak memenuhi ketentuan subkontrak (berlaku selama
3 bulan);
• tidak melakukan Impor atau Ekspor dengan fasilitas
Pembebasan secara berturut-turut
dalam jangka
waktu periode pembebasan
PEMBERLAKUAN KEMBALI NIPER
PMK 254
PMK 176
Pasal 21
NIPER
Pembebasan
yang
dibekukan dapat diberlakukan
kembali,
dalam
hal
Perusahaan:
• telah melakukan perubahan
pada
data
NIPER
Pembebasan
• telah melunasi seluruh utang
bea masuk, PDRI, dan/atau
denda
• telah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban;
• telah menyerahkan dokumen
yang
diperlukan
dalam
pelaksanaan monitoring dan
evaluasi
• tidak terbukti melakukan
tindak pidana kepabeanan
dan cukai
NIPER Pembebasan yang dibekukan dapat
diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan:
• telah mengajukan permohonan perubahan pada
data NIPER Pembebasan
• telah melunasi seluruh utang bea masuk, PDRI,
dan/atau denda
• telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban
• telah menyerahkan dokumen yang diperlukan
dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi
• tidak terbukti melakukan tindak pidana
kepabeanan dan cukai
• telah memasang papan nama berisi data nama
perusahaan dan nomor NIPER Pembebasan pada
lokasi penimbunan dan lokasi pabrik.
• telah berakhir masa pembekuan subkontrak;
• telah melakukan Impor atau Ekspor dengan
fasilitas Pembebasan dalam jangka waktu
periode pembebasan
PENCABUTAN NIPER (1)
PMK 254
PMK 176
NIPER Pembebasan dicabut dalam hal
Perusahaan:
• tidak mengajukan permohonan perubahan
data NIPER Pembebasan dalam jangka waktu
30 hari sejak tanggal pembekuan NIPER
Pembebasan;
• tidak melunasi seluruh utang bea masuk,
PDRI, dan/atau denda sampai dengan
diterbitkannya surat paksa;
• tidak melakukan Impor atau Ekspor dengan
fasilitas Pembebasan secara berturut-turut
dalam jangka waktu 1 tahun;
• melakukan
pembongkaran
dan/atau
penimbunan Bahan Baku di luar lokasi yang
tercantum dalam NIPER Pembebasan dan
tidak diberikan persetujuan oleh Kakanwil;
• tidak
melakukan
sendiri
kegiatan
pengolahan,
perakitan,
dan/atau
pemasangan;
• melakukan subkontrak tanpa memenuhi
kriteria dan persyaratan;
NIPER Pembebasan dicabut dalam hal
Perusahaan:
• tidak mengajukan permohonan perubahan
data NIPER Pembebasan dalam jangka waktu
30 hari sejak tanggal pembekuan NIPER
Pembebasan;
• tidak melunasi seluruh utang bea masuk,
PDRI, dan/atau denda sampai dengan
diterbitkannya surat paksa;
• melakukan
pembongkaran
dan/atau
penimbunan Bahan Baku di luar lokasi yang
tercantum dalam NIPER Pembebasan atau
melakukan
pembongkaran
dan/atau
penimbunan Bahan Baku di lokasi yang
tidak diberikan persetujuan oleh Kepala
Kantor Wilayah atau KPU atau tidak
diberitahukan kepada Kepala Kantor
Wilayah atau KPU;
• terbukti telah melakukan tindak pidana di
bidang kepabeanan berdasarkan putusan
pengadilan
PENCABUTAN NIPER (2)
PMK 254
PMK 176
• bertindak tidak jujur dalam usahanya, • berubah status menjadi Pengusaha
antara lain membuat konversi yang
Kawasan Berikat atau Pengusaha di
tidak benar dan mengakibatkan
Kawasan Berikat;
kerugian negara.
• dinyatakan pailit berdasarkan putusan
• terbukti telah melakukan tindak pidana
pengadilan;
di bidang kepabeanan berdasarkan • tidak menyimpan dan memelihara
putusan pengadilan;
dengan baik pada tempat usahanya
• berubah status menjadi Kawasan
laporan keuangan, buku, catatan dan
Berikat
dokumen yang menjadi bukti dasar
• dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pembukuan, surat yang berkaitan
pengadilan;
dengan kegiatan usaha termasuk data
• tidak menyelenggarakan pembukuan
elektronik, serta surat yang berkaitan
berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi
dengan kegiatan di bidang kepabeanan
yang berlaku umum di Indonesia;
selama 10 (sepuluh) tahun;
• mempunyai laporan keuangan yang
dinyatakan oleh KAP dengan opini
disclaimer atau adverse;
PENCABUTAN NIPER (3)
PMK 254
PMK 176
• tidak menyimpan dan memelihara • tidak menyerahkan laporan keuangan,
dengan baik buku dan catatan serta
buku, catatan dan dokumen yang
dokumen yang berkaitan dengan
menjadi bukti dasar pembukuan, surat
kegiatan usahanya selama 10 tahun;
yang berkaitan dengan kegiatan usaha
• tidak menyerahkan buku, catatan,
termasuk data elektronik, serta surat
dan/atau dokumen yang berkaitan
yang berkaitan dengan kegiatan di
dengan kegiatan usahanya berdasarkan
bidang
kepabeanan
berdasarkan
Laporan Hasil Audit Kepabeanan
Laporan Hasil Audit Kepabeanan
dan/atau Cukai;
dan/atau Cukai;
• tidak
memenuhi
persyaratan • tidak lagi memenuhi persyaratan untuk
mempunyai reputasi yang sangat baik;
memperoleh
NIPER
Pembebasan
• tidak memenuhi persyaratan untuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
memperoleh
NIPER
Pembebasan
ayat (2);
berdasarkan hasil evaluasi dan • mengajukan
permohonan
untuk
monitoring
atau
hasil
audit
dilakukan
pencabutan
NIPER
kepabeanan dan/atau cukai; dan/atau
Pembebasan
• mengajukan
permohonan
untuk
dilakukan
pencabutan
NIPER
Pembebasan
PENCABUTAN NIPER (4)
PMK 254
PMK 176
Akibat Pencabutan
Pasal 22 ayat (2)
wajib melunasi seluruh tagihan yang wajib melunasi seluruh tagihan yang
terutang sesuai peraturan perundang- terutang sesuai peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan
undangan di bidang kepabeanan dan
perpajakan.
Pencabutan karena berubah status menjadi KB
Pasal 22 ayat (3)
Bahan Baku yang belum diselesaikan
kewajiban kepabeanannya, sepanjang
masih dalam periode Pembebasan, dapat
dijadikan saldo awal KB dan diperlakukan
sebagai barang Impor dengan mendapat
penangguhan Bea Masuk
Bahan Baku yang belum diselesaikan
kewajiban kepabeanannya, sepanjang
masih dalam periode Pembebasan, dapat
dijadikan saldo awal Kawasan Berikat dan
diperlakukan sebagai barang Impor
dengan mendapat penangguhan Bea
Masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN
dan PPnBM.
SANKSI
PMK 254
PMK 176
Perusahaan dikenai denda sebesar paling sedikit
100% dan paling banyak 500% dari bea masuk yang
seharusnya dibayar, dalam hal Perusahaan:
• tidak membongkar dan/atau menimbun Bahan
Baku di lokasi yang tercantum dalam NIPER
Pembebasan atau di lokasi lain yang telah
mendapat persetujuan Kakanwil
• tidak melakukan sendiri seluruh pengolahan,
perakitan, dan/atau pemasangan
• tidak mengekspor Hasil Produksi dan/atau tidak
melaporkan pertanggungjawaban Ekspor sampai
dengan
periode
pembebasan
termasuk
perpanjangan;
• tidak mengolah Bahan Baku dengan mendapatkan
Pembebasan sesuai ketentuan;
• sampai dengan batas periode Pembebasan, laporan
pertanggungjawaban Ekspor tidak disampaikan
atau ditolak
• tidak memenuhi ketentuan subkontrak
• ditemukan selisih fisik Bahan Baku melebihi laporan
Bahan Baku yang sudah dipertanggungjawabkan
berdasarkan hasil audit
Dihapus.
Ketentuan terkait sanksi langsung
tercantum di masing-masing Pasal yaitu:
•Pasal 17 ayat (7)
•Pasal 17 ayat (9)
•Pasal 17 ayat (16)
•Pasal 17 ayat (17)
KETENTUAN LAIN-LAIN
Hal
PMK 254
PMK 176
Koordinasi antara DJBC
dengan DJP terkait akses
terhadap IT Inventory yang
dimiliki oleh Perusahaan
Tidak diatur
Pasal 25A
IT Inventory dapat diakses
bagi
kepentingan
pemeriksaan oleh DJP
dengan terlebih dahulu
berkoordinasi dengan DJBC
Pemanfaatan
fasilitas
kepabeanan
berupa
fasilitas Pembebasan dan
Kawasan Berikat oleh 1
(satu) entitas.
Pasal
26
ayat
(1)
Perusahaan yang telah
menerima
fasilitas
Pembebasan, tidak dapat
memanfaatkan
fasilitas
kawasan berikat.
Perusahaan yang telah
menerima
fasilitas
Pembebasan,
dapat
memanfaatkan
fasilitas
kawasan
berikat,
sepanjang
lokasinya
berbeda.
KETENTUAN PERALIHAN
• Perusahaan yang telah memiliki NIPER Pembebasan berdasarkan PMK 254,
harus melakukan perubahan data NIPER Pembebasan paling lambat 12
bulan sejak berlakunya PMK 176. Apabila belum mengajukan dalam jangka
waktu tersebut, NIPER Pembebasan dibekukan.
• Terhadap impor yang dilakukan berdasarkan PMK 254 dan belum
diselesaikan
laporan
pertanggungjawabannya,
maka
laporan
pertanggungjawaban diselesaikan berdasarkan PMK 254.
• Terhadap ekspor Hasil Produksi yang berasal dari Bahan Baku berdasarkan
PMK 254, dan dari Bahan Baku berdasarkan PMK 176, laporan
pertanggungjawaban diselesaikan berdasarkan PMK 176.
• Terhadap laporan pertanggungjawaban yang masih dalam proses
pemeriksaan pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, diselesaikan
PMK 254.
• Terhadap SKEP Pembebasan yang masih berlaku pada saat Peraturan
Menteri ini diberlakukan, dinyatakan tetap berlaku dan atas PPN atau PPN
dan PPnBM terutang tidak dipungut.
• Pasal 17 ayat (2) PMK 147 tentang KB dan Pasal 13 ayat (3) PMK 143
tentang GB dinyatakan tidak berlaku.
PEMBERLAKUAN
PMK 176 mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak tanggal diundangkan.
Hasil Pengukuran Kinerja oleh ITJEN pada 3 KANWIL (Desember 2013)
No.
Kegiatan
Bobot
Skor Kanwil DJBC
A
B
C
Skor
ratarata
1.
Fasilitas Pembebasan BM
a.
NIPER Pembebasan
30%
30%
21%
25%
25%
b.
Permohonan Pembebasan
20%
17%
7%
16%
13%
c.
Jaminan
10%
10%
10%
10%
10%
d.
Laporan Pertanggungjawaban
20%
17%
19%
18%
18%
e.
Monitoring dan Evaluasi
10%
5%
0%
4%
3%
f.
Sanksi
10%
6%
10%
10%
9%
100%
85%
67%
83%
78%
Pembebasan BM
2.
Fasilitas Pengembalian BM
a.
NIPER Pengembalian
30%
30%
25%
27%
27%
b.
Konversi
20%
20%
NA
20%
20%
c.
Permohonan Pengembalian
30%
30%
NA
27%
29%
d.
Monitoring dan Evaluasi
10%
2%
NA
1%
1%
e.
Sanksi
10%
NA
NA
NA
0%
100%
91%
82%
83%
85%
Pengembalian BM
Hal-Hal yang Perlu Didiskusikan
Sehubungan dengan Hasil Audit Kinerja oleh ITJEN:
1. Penyusunan pedoman mengenai langkah/prosedur yang harus dilakukan pada saat
pelaksanaan monitoring dan evaluasi
2. Penyusunan pedoman mengenai penilaian SPI
3. Penyusunan pedoman mengenai IT Inventory
4. Penyusunan SOP layanan dan pengawasan fasilitas Pembebasan dan fasilitas
Pengembalian
5. Penyempurnaan sistem komputer pelayanan fasilitas Pembebasan dan fasilitas
Pengembalian
6. Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (BCL.KT01) Pembebasan Bea Masuk
yang masih dalam proses pada Kanwil DJBC Jakarta dan Kanwil DJBC Banten
7. Penyelesaian Permohonan Pengembalian Bea Masuk (BCL.KT 02) yang belum
diselesaikan pada Kanwil DJBC Jakarta dan Kanwil DJBC Banten
8. Usulan adanya IKU untuk setiap Kanwil, yang dapat memastikan bahwa petugas
yang menangani layanan fasilitas Pembebasan/Pengembalian telah bekerja sesuai
dengan target yang ditetapkan
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
PENDING MATTERS
Permasalahan
Kanwil DJBC Jakarta
Kanwil DJBC Banten
Laporan Pertanggungjawaban
(BCL.KT01) Pembebasan Bea
Masuk yang masih dalam
proses
Dari periode 01 Januari 2004
sampai dengan 31 Juli 2013,
terdapat
667
register
BCL.KT01
dengan
nilai
Rp.751.190.588.866,- belum
selesai diproses oleh Kanwil
DJBC Jakarta, meskipun telah
mendapat nomor register
selama 90 s.d. 3.465 hari
Dari periode tahunan 01
Januari 2004 sampai dengan
31 Juli 2013, terdapat 353
register BCL.KT01 dengan nilai
Rp.670.729.735.603,-belum
selesai diproses oleh Kanwil
DJBC Banten meskipun telah
mendapat register selama 70
s.d. 3.184 hari
Permohonan
Pengembalian Dari periode tahunan 01
Bea Masuk (BCL.KT 02) yang Januari 2004 sampai dengan
belum diselesaikan
Juli 2013, terdapat 373
register BCL.KT02 dengan nilai
Rp107.767.495.542,- belum
selesai diproses oleh Kanwil
DJBC Jakarta meskipun telah
mendapat register selama 90
s.d 3.459 hari
sampai dengan Juni 2013,
terdapat 89 register BCL.KT-02
dengan
nilai
Rp13.455.625.029,belum
selesai diproses oleh Kanwil
DJBC Banten meskipun telah
mendapat register selama 97
s.d 3.235 hari
TERIMA KASIH
Contact us:
[email protected]
Direktorat Fasilitas Kepabeanan-DJBC, Desember
2013