Transcript NIPER

Pembebasan
Bea Masuk
dan
PPN/PPn BM
tidak
dipungut
Bea masuk,
termasuk
bea masuk
antidumping
, imbalan,
safeguards,
pembalasan
FASILITAS FISKAL
PERSYARATAN
NIPER
• Izin Usaha
Industri
manufaktur
• NIK
ENTITAS
• Bukti kepemilikan
pabrik, paling singkat
3 tahun
• Bukti kepemilikan
tempat penimbunan,
paling singkat 6 bulan
EKSISTENSI
• Bagan alur dan masa
produksi
• Rencana impor ekspor,
daftar BB&HP
• Izin usaha, denah, surat
perjanjian subkontrak
RENCANA
PRODUKSI
• Laporan
Hasil
Audit:1. terbit 2
tahun terakhir dari
tanggal permohonan
NIPER; 2. opini tidak
disclaimer/adverse
• Paparan SPI: badan
usaha baru berdiri
atau belum memiliki
LHA
SPI
• Keterkaitan
dengan
dokumen pabean
• Dapat
mengetahui
mutasi BB dan HP
secara kontinu dan
realtime
• Penggunaan kode yang
berbeda
• Menghasilkan
laporan
yang dapat diakses
DJBC
dan
dasar
pembuatan BCL.KT
IT
INVENTORY
PENELITIAN PERMOHONAN NIPER
Menerima
dan
memeriksa
kelengkapan
berkas
Setuju:
ST
Pemlap
Tidak
setuju:
tolak
Pemeriksaan
Lapangan
Output:
Tanda
Terima/Surat
Penolakan
Analisa
SPI dan
IT
Inventory
Membuat
Berita Acara
Pemeriksaan
Penelitian
Administrasi
Setuju:
Lanjut.
Tidak
setuju:
tolak
Loading
data isian
NIPER ke
SKP
Penerbitan Keputusan NIPER
Pembebasan atau Surat
Penolakan
Hari Kerja
Sejak permohonan diterima lengkap
PERUBAHAN
DATA NIPER
Menerima
berkas,
KANWIL/KPU meneliti
kelngkapan
&ksesuaian,
melakukan
pemlap jika
perlu
Mengajukan
Prmohonan PERUSAHAAN
+ dokumen
perubahan
data
Tidak sesuai:
Surat
Penolakan.
Sesuai: Update
Data Lampiran
NIPER, Terbit
SKEP
Perubahan Data
NIPER
7 Hari
Kerja
• Penyerahan
saat
pengajuan PIB
• Jangka waktu:
Periode
Pembebasan +
3 Bulan;
• Nilai: Sebesar
BM dan PPN
•
•
•
Pejabat BC:
• Meneliti jumlah &
jangka waktu;
• Meneliti jenis
barang sesuai data
NIPER
• konfirmasi pada
penjamin atau
surety
Hasil
penelitian
tidak
sesuai:
Surat
Penolakan
Jaminan
JAMINAN:
Jaminan Bank
Customs Bond
Corporate Guarantee
Hasil
Penelitian
sesuai:
STTJ
PEMERIKSAAN FISIK
PIB
Jaminan
Jumlah
Jenis
Klasifikasi
Lartas
PIB
10
10
11
A
AB
HS I
Tanpa
Lartas
KEDAPATAN
11
11
10
AB
A
HS II
lartas, tidak
memenuhi
B Notul,
penyelidikan
bila B di luar
NIPER
Restitusi
Tambah
jaminan
reekspor
TINDAK
LANJUT
Ubah
Jaminan
Notul Restitusi
PENELITIAN DOKUMEN
PIB
Tarif
Nilai Pabean
PIB
5%
10
10
KEDAPATAN
6%
11 (NIPER)
11 (di luar
NIPER)
TINDAK LANJUT
Penyesuaian
nilai jaminan
Tidak tambah Tambah bayar,
bayar tapi
denda,
dikoreksi dengan penyelidikan
penyesuaian
jaminan serta
denda atas
lebihnya
PEMBONGKARAN/PENIMBUNAN
HARUS DILAKUKAN DI LOKASI YANG TERCANTUM DALAM NIPER.
JIKA TIDAK TERCANTUM:
Perusahaan:
Mengajukan
Permohonan
5
HARI KERJA
Cukup dengan pemberitahuan
Perusahaan:
a. AEO,
b. MITA Prioritas, dan
c. MITA Non Prioritas,
Kanwil/KPU:
•Setuju: membuat surat
persetujuan dan mengirimkan
salinan surat persetujuan ke
Kantor Pabean yang
mengawasi pabrik
•Tidak setuju: surat
pemberitahuan penolakan
disertai alasan
kepada
Ka
Kanwil/KPU
untuk
KEGIATAN SUBKONTRAK
1.Harus ke badan usaha tercantum di NIPER;
2.Sebagian Kegiatan, termasuk pemeriksaan
awal, penyortiran, pengepakan,
pemeriksaan akhir.
3.Pengiriman BB langsung ke badan usaha
subkontrak dan Ekspor HP langsung dari
badan usaha subkontrak.
4.Seluruh rangkaian kegiatan produksi.
5.Subkontrak ke badan usaha yang tidak
tercantum dalam NIPER
SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN PRODUKSI
Order
Perusahaan:
• Termasuk kategori Tbk (memiliki
profil fasilitas low/medium), AEO,
atau MITA
• Mengajukan permohonan ke
Kanwil/KPU + perjanjian kontrak
Ekspor/dokumen sejenis
Kapasitas
Produksi
Over
Capacity
Kanwil/KPU:
• Menerima surat permohonan +
lampiran
• Setuju: Surat Persetujuan
• Tidak setuju: Surat Penolakan
SUBKONTRAK KE BADAN USAHA YANG TIDAK
TERCANTUM DALAM NIPER
Mengajukan
permohonan + izin
usaha dan surat
perjanjian badan
usaha penerima
subkontrak
•PERUSAHAAN
1. Menerima surat permohonan;
2. Meneliti kesesuaian kegiatan
badan usaha penerima subkontrak
dengan kegiatan produksi
Perusahaan;
3. meneliti kesesuaian surat
perjanjian/kontrak kerja dengan
kegiatan produksi Perusahaan
• Kanwil
/KPU
Setuju:
JANJI
LAYANAN:
10 HARI
1. Menerbitkan surat persetujuan + SKEP
Perubahan Data;
2. melakukan pemutakhiran data
Lampiran NIPER Pembebasan;
3. menyerahkan surat persetujuan dan
hasil cetak Data Lampiran NIPER
Pembebasan kepada Perusahaan
Tidak Setuju: Surat Penolakan + Alasan
KERJA
• HASIL
EKSPOR HASIL PRODUKSI
• Ekspor langsung (sendiri) atas hasil produksi
• Ekspor tidak langsung (melalui perusahaan lain dalam rangka
ekspor barang gabungan), syarat:
a. Antar Perusahaan fasilitas Pembebasan/ Pengembalian;
b. digabungkan dengan Hasil Produksi Perusahaan lain dan
wajib diekspor dalam satu kesatuan unit; dan
c. Mengikuti ketentuan tata laksana ekspor.
d. Penyerahan&ekspor
dilakukan
sebelum
periode
pembebasan/jangka waktu ekspor berakhir
Hasil
Produksi
Perusahaan
digabungkan
menjadi
satu
kesatuan yang utuh dengan hasil
produksi perusahaan lain namun
masing-masing barang masih
dapat
dipisahkan
seperti
akumulator yang dipasangkan
pada kendaraan bermotor
PERTANGGUNGJAWABAN
Laporan Pertanggungjawaban BB (BCL.KT 01) terkait
kegiatan:
a. Ekspor HP;
b. Pemusnahan/Perusakan HP Rusak atau reject ;
c. Pemusnahan/Perusakan WIP rusak atau reject;
d. Pemusnahan, Perusakan atau reekspor BB Rusak atau
reject; atau
e. penyelesaian sisa proses produksi (waste/scrap),
Diserahkan dlm bentuk softcopy, 30 hari sejak periode
pembebasan berakhir.
PERTANGGUNGJAWABAN
Lampiran laporan pertanggungjawaban:
a. PIB;
b. PEB; Tidak berlaku jika sudah PDE
c. dokumen bukti adanya transaksi ekspor atau Devisa
Hasil Ekspor;
d. SSTB, dalam hal ekspor gabungan);
e. LPE >> tidak berlaku utk Perusahaan Tbk, AEO, MITA;
f. BC 2.4 dan BA Pemusnahan (utk pemusnahan HP
rusak/reject);
g. BC 2.4 dan faktur pajak (utk penjualan hasil
perusakan)
MONITORING DAN EVALUASI
Secara periodik paling
kurang 1 x 1 tahun sejak
tanggal keputusan NIPER
Pelaksanaan monev
terhadap perusahaan Tbk,
AEO, dan MITA dilakukan
secara selektif berdasarkan
manajemen risiko paling
kurang 1x3 tahun
Dilakukan sewaktu-waktu, dgn memperhatikan:
1. Perbandingan nilai Ekspor dengan nilai Impor;
2. Keterkaitan jenis BB dengan jenis HP;
3. Negara asal BB dan negara tujuan Ekspor HP;
4. Frekuensi perubahan Konversi yang tidak wajar;
5. Pengguna fasilitas merupakan Perusahaan yang baru
berdiri;
6. Perusahaan melakukan subkontrak untuk kegiatan awal
produksi
dan/atau kegiatan akhir produksi;
7. terdapat peningkatan kegiatan Pemusnahan,
Perusakan dan/atau waste/scrap secara signifikan, dll
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
Pemeriksaan
fisik (Stock
opname)
Pengujian
Eksistensi
Uji
Banding
Analisis
laporan
dari IT
Inventory
Pengujian
terhadap
SPI dan IT
Inventory
Review
kriteria
pnggunaan
corporate
guarantee
Hasil:
1. dasar evaluasi fasilitas
yang telah diberikan;
dan
2. pertanggungjawaban
penyelesaian BB.
Jika ada selisih fisik BB dari
saldo yang belum dilaporkan
sesuai IT Inventory, yang
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan,
Perusahaan wajib membayar
BM, PPN, dan sanksi sebesar
selisih tersebut
Tidak
mengajukan
permohonan
perubahan data
NIPER;
Mengajukan
permohonan
pembekuan dalam
rangka Perusahaan
akan beralih menjadi
Pengusaha KB
tidak
mengembalikan
kelebihan
pembayaran
Pengembalian
tidak melunasi
utang BM, PDRI,
sanksi denda
sampai jatuh
tempo
tidak
menyampaik
an laporan
pertanggungj
awaban
PEMBEKUAN
NIPER
tidak melakukan
Impor/Ekspor dengan
fasilitas Pembebasan
secara berturut-turut
dalam jangka waktu
periode pembebasan
(berlaku 12 bulan)
tidak
memenuhi
ketentuan
subkontrak
(berlaku selama
3 bulan)
tidak
menyerahkan
dokumen yang
diperlukan dalam
pelaksanaan
monev
diduga
melakukan
tindak pidana di
bidang
kepabeanan
dan cukai
tidak
memasang
papan nama
KETENTUAN PEMBEKUAN NIPER PENGEMBALIAN
1.PIB selama periode pembekuan
tidak
dapat
diberikan
Pengembalian;
2.Selama periode pembekuan,
tidak
dapat
mengajukan
permohonan
Pengembalian,
kecuali jika dibekukan dalam
rangka beralih ke KB.
KETENTUAN PENCABUTAN NIPER PENGEMBALIAN
1.permohonan Pengembalian yang
telah
diajukan
sebelum
pencabutan, tetap diselesaikan
sesuai ketentuan;
2.permohonan Pengembalian yang
diajukan setelah pencabutan,
tidak
dapat
diberikan
Pengembalian.
Telah
mengajukan
permohonan
perubahan
data NIPER;
Telah
mengembalikan
kelebihan
pembayaran
Pengembalian
Telah melunasi utang
bea masuk, PDRI,
dan/atau sanksi
administrasi berupa
denda sampai
dengan jatuh tempo
Telah
menyampaikan
laporan
pertanggungjaw
aban
PEMBERLAKUAN
KEMBALI NIPER
Tidak terbukti
melakukan
tindak pidana
di bidang
kepabeanan
dan cukai
Telah mengajukan
permohonan Impor
atau Ekspor dengan
fasilitas Pembebasan
dalam masa
pembekuan 12 bulan
Telah memenuhi
ketentuan
subkontrak
(berlaku selama 3
bulan)
Telah
menyerahkan
dokumen yang
diperlukan dalam
pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi
Telah
memasang
papan nama
KETENTUAN LAIN-LAIN
Hal
Perdirjen 04 dan 05
Koordinasi antara DJBC IT Inventory dapat diakses bagi kepentingan pemeriksaan
dengan DJP terkait akses oleh DJP dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan
terhadap IT Inventory yang DJBC
dimiliki oleh Perusahaan
Pemanfaatan
fasilitas
kepabeanan
berupa
fasilitas Pembebasan dan
Kawasan Berikat oleh 1
(satu) entitas.
Perusahaan yang telah menerima fasilitas Pembebasan/
Pengembalian, dapat memanfaatkan fasilitas kawasan
berikat, sepanjang lokasinya berbeda (sekurangkurangnya dipisahkan oleh batas permanen).
Pelayanan manual
Dalam hal SKP mengalami gangguan atau tidak berfungsi,
seluruh pelayanan tetap dilaksanakan secara manual
Penyampaian
elektronik
secara Penolakan, persetujuan, atau permintaan dokumen
tambahan dapat disampaikan melalui surat elektronik
yang dikirimkan ke alamat email sebagaimana tercantum
dalam data lampiran NIPER
KEWAJIBAN PERUSAHAAN YANG TELAH
MENDAPATKAN NIPER
Menyerahkan laporan keuangan
audited dalam jangka waktu
paling lama 2 tahun sejak tanggal
penerbitan NIPER, untuk badan
usaha yang baru berdiri atau
belum memiliki laporan
keuangan audited
Menyerahkan laporan keuangan
audited periode tahun
sebelumnya paling lambat 1
bulan setelah diterbitkannya
laporan keuangan audited, bagi
Perusahaan yang menggunakan
jaminan dalam bentuk CG
Memasang papan nama
yang paling sedikit berisi
data nama perusahaan
dan nomor NIPER pada
setiap lokasi penimbunan
dan pabrik
Mengajukan permohonan
NIPER baru dalam hal
terjadi perubahan pada 9
digit pertama NPWP
sebagai akibat perubahan
entitas
BB dan HP
yang tidak
dilaporkan
BCL.KT 01
ditolak
sebagian
BCL.KT 01
tidak
diserahkan
atau
ditolak
seluruhnya
1. jaminan dicairkan;
2. diterbitkan SPP, dalam hal Perusahaan
menggunakan CG;
3. PPN dan PPnBM yang terutang dipungut
berdasarkan nilai pada saat Impor;
4. dikenai sanksi denda kepabeanan dan
perpajakan.
Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan, Fasilitas
Pengembalian, dan KB
Contoh:
PT A dapat memiliki izin menggunakan fasilitas Pembebasan dan fasilitas
Pengembalian di lokasi 1 dan memiliki izin KB di lokasi 2
PT A
Lokasi I:
NIPER PEMBEBASAN
&
NIPER PENGEMBALIAN
PT A
Lokasi I:
NIPER PEMBEBASAN
&
NIPER PENGEMBALIAN
PT A
Lokasi II:
KAWASAN
BERIKAT
PT A
Lokasi II:
KAWASAN BERIKAT
dipisahkan
oleh batas yg
permanen
Perusahaan yang berlokasi sebagai berikut di bawah ini, dapat memilih
untuk dilayani di Kanwil DJBC Jakarta:
BEKASI
CIKARANG
BOGOR
KARAWANG
DEPOK
PURWAKARTA
SUKABUMI
PENCABUTAN NIPER
NIPER dicabut:
tidak mengajukan
perubahan NIPER
setelah lewat 30 hari
masa pembekuan,
dalam hal dibekukan
karena tidak update
NIPER
tidak melunasi seluruh
utang Bea Masuk, PDRI,
dan/atau denda
membongkar dan/atau
menimbun Bahan Baku
di luar lokasi yang
tercantum dalam NIPER
atau di lokasi yang tidak
diberikan persetujuan
terbukti telah
melakukan tindak
pidana di bidang
kepabeanan dan/atau
cukai
berubah status menjadi
Pengusaha KB atau
PDKB pada lokasi yang
sama
dinyatakan pailit
berdasarkan putusan
pengadilan
tidak menyimpan dan
memelihara dengan
baik pencatatan,
pembukuan dan/atau
surat yang berkaitan
dengan kepabeanan
selama 10 tahun
tidak menyerahkan
pencatatan, pembukuan
dan/atau surat yang
berkaitan dengan
kepabeanan
berdasarkan hasil audit
kepabeanan
tidak lagi memenuhi
persyaratan untuk
memperoleh NIPER
mengajukan
permohonan untuk
dilakukan pencabutan
NIPER
tidak melakukan Impor
atau Ekspor selama 12
bulan (masa
pembekuan), dalam hal
dibekukan karena tidak
ada Impor atau Ekspor
(KHUSUS NIPER
PEMBEBASAN)
tidak mengembalikan
kelebihan pembayaran
Pengembalian sampai
dengan diterbitkannya
surat paksa
(KHUSUS NIPER
PENGEMBALIAN)
KETENTUAN PERALIHAN (1)
Hal/Kondisi
Ketentuan
telah memiliki NIPER
Wajib:
• merubah data NIPER; dan
• memenuhi kriteria IT Inventory,
paling lambat s.d. 3 Februari 2015
Jika tidak memenuhi, NIPER dibekukan
telah memiliki NIPER, belum
merubah data NIPER,
memiliki SK Pembebasan
yang masih berlaku
• SK Pembebasan masih berlaku dengan mendapat
fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut
• dapat Impor barang yang tercantum dalam SK
Pembebasan sampai dengan SK tsb jatuh tempo
• Pemotongan kuota tidak berlaku
• Jika akan impor barang yang tidak tercantum dalam
SK Pembebasan, harus terlebih dahulu melakukan
perubahan data NIPER
telah memiliki NIPER, belum
merubah data NIPER, SK
Pembebasan telah habis
masa berlakunya
Jika akan impor barang harus terlebih dahulu
melakukan perubahan data NIPER
KETENTUAN PERALIHAN (2)
Hal/Kondisi
Ketentuan
Hasil produksi dihasilkan dari
bahan baku yang diimpor
berdasarkan PMK 254
Laporan pertanggungjawaban diselesaikan
berdasarkan PMK 254 dan Perdirjen 16
Hasil produksi dihasilkan dari:
• bahan baku yang diimpor
berdasarkan PMK 254; dan
• bahan baku yang diimpor
berdasarkan PMK 176
Laporan pertanggungjawaban diselesaikan
berdasarkan PMK 176 dan Perdirjen 04
Laporan pertanggungjawaban yang diselesaikan berdasarkan PMK 254 dan Perdirjen
masih dalam proses penelitian
16
pada saat PMK 176 diberlakukan
(per tanggal 4 Februari 2014)
KETENTUAN PERALIHAN (3)
Hal/Kondisi
Ketentuan
Impor Bahan Baku dari Gudang
Berikat dan Kawasan Berikat
dapat dilakukan setelah SKP Pemberitahuan
Impor Barang dari TPB telah diterapkan
Impor Bahan Baku dari Kawasan
Bebas dan kawasan ekonomi
lainnya
dapat dilakukan setelah SKP Pemberitahuan
Pabean terkait diterapkan
telah menggunakan jaminan
dalam bentuk CG sebelum
berlakunya PMK 176
tetap berlaku sampai dengan 3 April 2014, untuk
selanjutnya jika ingin menggunakan CG harus
memenuhi ketentuan Perdirjen 04
belum memenuhi tatacara
pencantuman NIPER Pembebasan
atau NIPER Pengembalian pada
kolom pemenuhan
persyaratan/fasilitas Impor
tetap dapat diberikan fasilitas Pembebasan atau
fasilitas Pengembalian sampai dengan 3 April
2014