Transcript CIPUTRA KEPABEANAN

KEPABEANAN
Surabaya, 6-7 Desember 2012
Outline Pembahasan
I. Kepabeanan dan Cukai
II. Tatalaksana Impor
III. Tatalaksana Ekspor
IV. Pengawasan
V. Wewenang kepabeanan
KEPABEANAN DAN CUKAI
KEPABEANAN: segala sesuatu yang
berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas
barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean
dan pemungutan Bea Masuk (dan Bea Keluar)
BEA KELUAR
Kelapa sawit,cpo an
produk turunannya
Kakao/biji coklat
BEA KELUAR
Kulit
kayu
mineral mentah
BEA KELUAR
Bea Keluar ditetapkan dengan tujuan untuk:
a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
b. melindungi kelestarian sumber daya alam;
c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari
komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam
negeri.
CUKAI
pungutan negara yang dikenakan terhadap barangbarang tertentu yang mempunyai sifat atau
karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang
SIFAT DAN KARAKTERISTIK
BARANG KENA CUKAI
1. KONSUMSINYA PERLU DIKENDALIKAN
2. PEREDARANNYA PERLU DIAWASI
3. PEMAKAIANNYA DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIF
BAGI MASYARAKAT ATAU LINGKUNGAN HIDUP
4. PEMAKAIANNYA PERLU PEMBEBANAN PUNGUTAN NEGARA
DEMI KEADILAN DAN KESEIMBANGAN
Trade
Facilitator
u
 Pengembangan Sistem Otomasi Kepabeanan
 Aplikasi Sistem Pelayanan Impor
 Aplikasi Sistem Pelayanan Ekspor
 Aplikasi Sistem Pelayanan Manifes
EDI Kepabeanan
Modul-Importir
Customs
Declaration
Importir
Jaringan
EDI
Online Payment
System
Customs
Respons
Kantor Pelayanan
Bea dan Cukai
EDI - Manifes
Modul-Eksportir
Bank
Agen Pelayaran
Eksportir
Customs-Clearance via Portal INSW
(Flow of Process: Import)
2
SSPCP
Importir / PPJK
Modul PIB
PDE
Kepabeanan
3
Credit Advice
Bank Devisa Persepsi
Modul Bank/ MPN
PIB
Aplikasi Ijin
Portal
INSW
1
SPPB
Perijinan Impor
Inhouse-System GA
SKP Impor
Gate in/out
GA Perijinan Impor
Keterangan :
- PIB = Pemberitahuan Impor Barang
- MPN = Modul Penerimaan Negara
- SSPCP = Surat Setoran Pabean, Cukai & Pajak
- SPPB = Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
- Urutan Proses :
1
2
Rekonsiliasi
Pembayaran
3
Ina/Air-PortNet
Sea/Air-Port Authority
KPU BC / KPPBC
IMPORT CARGO CLEARANCE FLOW
(Goods & Documents)
Docking Area
Container Yard
CUSTOMS
Terminal Operator
Gate Lini I
Warehouse (Out of Lini I)
Gate-Out System
Warehouse/ Bonded/
CFS/ Factory Storage
Flow of Goods :
Arrival at Port Limit
• Shipping Line
• Port Authority
• CIQ+S
• Forwader/ Agent
• Terminal Operator
Docking- Unloading Berthing-Stacking in CY
• Terminal Operator
• Shipping Line
• Loading/UnLoad.Co
• Forwader
• Ship.Agent/Partner
Customs Clearance
Container Handling
 Handover
• Terminal Operator
• Shipping Line
• Loading/UnLoad.Co
• Forwader
• Importer/ Exporter (Info)
• Customs
• Importer/ Exporter
• Customs Broker
• Terminal Operator
• Bank + PGA
• Terminal Operator
• Importer/ Exporter
• Customs Broker
• Customs
• Trucking/Transp.Co
• Importer/Exp/PPJK
• Customs
• Terminal Operator
• Trucking/Transp.Co
• Security/ Others
• Customs (if Bonded)
• Bonded WareHouseCo.
• Importer/ Exporter
• Customs Broker
• Trucking/ Transp.Co
•Inward Manifest approval
(by Customs)
• Discharge List
• Stowage Plan
• B/L  Consignee/ Imp.
• Import License Requir.
• Import Decl.to Customs
• Debit/Credit Adv.(Bank)
• Supporting Doc Inv,
Packing List, Bill of Lad.
•Customs Approval for
release of goods
• Delivery Order
• Payment for stacking
• Doc of handover Cont
• Customs Approval
for release of goods
• Delivery Order
• Paym. for stacking
• Document of
handover Container
• Customs Approval for
release of goods
• Delivery Order
• Receipt Slip (WareHo)
Flow of Documents :
• Clearance-In fr.Port Auth
• Notice Arrival for Cust.
• Schedule of Arr.(Estim.)
• Preparation for lodging
Inward Manifest
• Clear-In Approval fr
Port Authority
• Approv.for Ships &
Goods Serv.from T/O
• Submission of Inward
Manifest to Customs
Gov.Agencies
• Kem. Perdagangan
• Kem. Perindustrian
• Kem. Pertanian
Keterangan: Sistem NSW
• Kem. Kesehatan
• Kem. Kominfo
• Kem. Kehutanan
Sistem TPS
• Badan POM
• Bdn Karant.Pertanian
• Bdn Karant. Ikan
• Kem. Lingk. Hidup
• Kem. ESDM
• Bapeten
• Kem. Pertahanan
• Kepolisian RI
• Kem. Perhubungan
TATALAKSANA IMPOR
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NO.P- 42/BC/2008 TGL.31 DES 2008
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELUARAN BARANG
IMPOR UNTUK DIPAKAI
DAERAH PABEAN
BARANG YANG DIMASUKKAN
KE DALAM DAERAH PABEAN
DIPERLAKUKAN SEBAGAI
IMPOR DAN TERUTANG
BEA MASUK
KETENTUAN
UMUM
FUNGSI DJBC :
REVENUE COLLECTOR
TRADE FACILITATION
INDUSTRIAL ASSISTANCE
COMMUNITY PROTECTION
KEPABEANAN ADALAH SEGALA SESUATU YANG
BERHUBUNGAN DENGAN PENGAWASAN ATAS LALU
LINTAS BARANG YANG MASUK ATAU KELUAR
DAERAH PABEAN SERTA PEMUNGUTAN BEA MASUK
DAN BEA KELUAR
13
Istilah-Istilah Dalam Tatalaksana Impor
• Daerah Pabean adalah wilayah Republik
Indonesia yang meliputi wilayah darat,
perairan dan ruang udara di atasnya, serta
tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
Eksklusif dan landas kontinen yang di
dalamnya
berlaku
undang-undang
Kepabeanan.
Daerah Pabean
 Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke
dalam Daerah Pabean.
 Barang Impor adalah barang yang dimasukkan
ke dalam Daerah Pabean.
 Importir adalah orang perseorangan atau badan
hukum yang melakukan Impor.
 Kawasan Pabean adalah kawasan dengan
batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar
udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu
lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah
pengawasan DJBC
PENGELUARAN BARANG
IMPOR
1.
2.
3.
4.
Diimpor untuk dipakai
Diimpor sementara
Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat
Diangkut ke Tempat Penimbunan
Sementara di Kawasan Pabean lainnya
5. Diangkut Terus
6. Diangkut Lanjut
7. Diekspor Kembali
(Pasal 13 Keputusan Dirjen BC no. KEP-07/BC/2003)
Bagaimana Cara Mengimpor
Barang
• Langkah 1 : mendirikan perusahaan (harus
memiliki NPWP, SIUP, TDP, dll)
• Langkah 2 : mengurus API ke Depdag;
• Langkah 3 : mengurus NIK ke Bea dan Cukai
• Setelah perizinan lengkap, barulah dapat
menjalankan kegiatan impor barang sesuai
prosedur kepabeanan (self assesment : membuat PIB, membayar
BM/PDRI ke bank, memenuhi ketentuan lartas dsb)
Biaya Impor
PENERIMAAN
NEGARA
BUKAN PAJAK
(PNBP)
Rp. 100 ribu per PIB
BANK DEVISA
POS PERSEPSI
KPPBC
Bea Masuk dan PDRI
PENGAJUAN PIB
Wajib
PIB
BARANG IMPOR
UNTUK DIPAKAI
KECUALI :
a. barang pindahan ;
b. barang impor
sementara yang
dibawa oleh
penumpang ;
c. barang impor
melalui jasa
titipan ;
d. barang penumpang
dan awak sarana
pengangkut ;
e. barang kiriman
melalui PT.
(Persero) Pos
Indonesia ;
f. barang impor
pelintas batas.
dg
dasar
DOKUMEN
PELENGKAP
PABEAN
Pengurusan PIB
• PIB dibuat oleh Importir berdasarkan
dokumen pelengkap pabean dan dokumen
pemesanan pita cukai.
• Importir menghitung sendiri bea masuk,
cukai, dan PDRI yang seharusnya dibayar.
• Jika pengurusan PIB tidak dilakukan
sendiri, Importir menguasakannya kepada
PPJK.
Penetapan NDPBM
NDPBM
PIB dengan pembayaran bea masuk
PIB berkala
PIB penyelesaian fasilitas pembebasan
NDPBM saat
pembayaran
PIB dengan penyerahan jaminan
NDPBM saat
diserahkan
jaminan
PIB dengan pembebasan bea masuk
PIB dengan pembayaran berkala
NDPBM saat
mendapat nomor
pendaftaran PIB
Klasifikasi dan Pembebanan
Barang Impor
– Pedoman klasifikasi dan pembebanan :
Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI)
Ketentuan yang mengatur pembebanan
– Klasifikasi
dan
pembebanan
berlaku
ketentuan pada saat PIB mendapat nomor
pendaftaran
PERHITUNGAN BEA MASUK, CUKAI
& Pajak Dalam Rangka Impor
BM
Tarif advalorum :
BM = nilai pabean(CIF) X NDPBM X pembebanan
BM
Tarif spesifik :
BM = jumlah satuan barang X pembebanan BM
Cara Penghitungan PPN,
PPnBM, dan PPh
PPN
= % PPN
x (Nilai Impor)
PPnBM = % PPnBM x (Nilai Impor)
PPh
= % PPh
x (Nilai Impor)
Nilai Impor = ( Nilai Pabean x NDPBM) + BM + Cukai
CONTOH PERHITUNGAN
• Tarif Advalorum (%)
Misal:
Nilai Pabean 1.000 USD
Tarif BM 5%, PPN 10%, PPh2,5%
Kurs NDPBM 1 USD = Rp 9.000
Maka Pungutannya,
Nilai Pabean = 1.000 x 9.000 = Rp 9.000.000
BM
: 5% x 9.000.000 = Rp 450.000
PPN
: 10% x 9.450.000 = Rp 945.000
PPh
: 2,5% x 9.450.000 = Rp 236.250
CONTOH PERHITUNGAN
• Tarif Spesifik
Misal:
Nilai Pabean Rp 1.000.000.000
Jumlah barang 100 Ton
Tarif Rp 2.500/Kg,
PPN 10%, PPh 2,5%
Maka Pungutannya,
BM
: 2.500 x 100.000 = Rp 250.000.000
PPN
: 10% x 1.250.000.000 = Rp 125.000.000
PPh
: 2,5% x 1.250.000.000 = Rp 31.250.000
Pemeriksaan Pabean Secara Selektif
• Terhadap Barang Impor yang telah
diajukan PIB dilakukan pemeriksaan
pabean secara selektif berdasarkan
manajemen risiko.
• Pemeriksaan pabean meliputi penelitian
dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
Sistem Aplikasi Pelayanan Impor (EDI-Impor)
Komputer KPBC
Modul PIB
NSW
PORTAL
Mandatory
Check
PIB
Jalur
MITA
Importir
Penetapan
Jalur
Jalur Hijau
Jalur Kuning
Jalur Merah
Pemeriksaan
Hi Co Scan
Modul Bank
Pemeriksaan
Fisik
Bank
Penelitihan
Dokumen
SPPB
Kantor Pelayanan BC
MP3
Ditjen PAJAK
Kantor Pusat DJBC
Gate-Out
System
Gate-Out
Pelabuhan
PE
PERBANDINGAN JALUR PELAYANAN IMPOR
MERAH
PIB dikirimkan
NSW Portal (Perizinan
Impor)
Rekonsiliasi
Pembayaran/jaminan
Penelitian Dokumen
Pemeriksaan Fisik
SPPB
Penelitian Dokumen
KUNING
HIJAU
MITA
NON
PRIORITAS
MITA
PRIORITAS
Pemeriksaan Fisik dg Pemindai
• Pemeriksaan Fisik dg pemindai dapat dilakukan terhadap:
 Barang yg ditetapkan jalur hijau “pemindai peti kemas“
 barang “satu jenis/ satu pos tarif” yg ditetapkan jalur
merah
 barang impor dalam refrigerated container
 barang yang berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis
intelijen
 barang peka udara
 barang lainnya atas pertimbangan Ka KPPBC/Ka
KPU/Pejabat yang ditunjuk
•
Dikecualikan :
 barang impor peka cahaya
 barang impor yang mengandung zat radioaktif
 barang impor lainnya yg menjadi rusak jika dipindai
Penggunaan scanning Gamma Ray dan
X-Ray Container untuk pemeriksaan Fisik
Barang
Penelitian Tarif dan Nilai
Pabean
Penelitian tarif dan nilai pabean
diselesaikan dalam waktu paling lama
30 hari sejak tanggal pendaftaran PIB
oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa
Dokumen (PFPD).
Kekurangan BM, Cukai &
PDRI
• Jika hasil penelitian menemukan kekurangan BM,
cukai & PDRI  Surat Penetapan Tarif dan/atau
Nilai Pabean (SPTNP)
• SPTNP atas jalur merah/jalur kuning SPPB terbit
setelah:
 Dilunasi kekurangan BM, cukai, PDRI, dan/atau
SA
 Diserahkan jaminan jika diajukan keberatan
PENGELUARAN BARANG IMPOR
Pengeluaran barang impor untuk
dipakai dilakukan setelah mendapat
persetujuan dari sistem komputer
pelayanan atau Pejabat (SPPB).
Keabsahan Dokumen
• Dokumen yang dicetak secara otomatis
oleh sistem komputer tidak memerlukan
nama, tanda tangan pejabat, dan cap
dinas.
PROSEDUR EKSPOR
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI
NOMOR 40/BC/2008
TATA LAKSANA KEPABEANAN DI
BIDANG EKSPOR
E
EKSPORTIR adalah orang perseorangan atau
badan hukum yang melakukan ekspor
Tempat Penimbunan Sementara ( TPS )
bangunan dan/atau lapangan atau tempat
lain yang disamakan dengan itu di kawasan
pabean untuk menimbun barang sementara
menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
P E B adalah pemberitahuan pabean yang
digunakan untuk memberitahukan ekspor
barang
Contoh PEB
Bagaimana cara
mengekspor barang ?
• Langkah 1 : mendirikan perusahaan (harus
memiliki NPWP, SIUP, TDP, dll)
• Langkah 2 :mengurus NIK
• Setelah perizinan lengkap, barulah dapat
menjalankan kegiatan ekspor barang sesuai
prosedur kepabeanan (self assesment : membuat PEB,
membayar BE/PDRI ke bank, memenuhi ketentuan lartas dsb)
BIAYA EKSPOR
PENERIMAAN
NEGARA
BUKAN PAJAK
(PNBP)
BEA KELUAR
Ditetapkan setiap bulan sesuai
Rp. 60.000,- per PEB
BANK DEVISA
POS PERSEPSI
KPPBC
KMK
HS : 1511.90.90.20 (RBD Palm Olein dalam
kemasan bermerk ≤ 25 Kg)
PT. Minyaku akan mengekspor minyak goreng dalam
kemasan merk Bumoni ukuran 25 kg per kemasan.
Jumlah kkeseluruhan minyak yg akan diekspor adalah
100 MT. Berapa Bea Keluar (BK)yg harus dibayar ????
HPE : USD 1.181 / MT (sesuai HS)
Kurs / NDPBM : Rp. 10.000 / USD
Tarif BK : 15 % (67/PMK.011/2010 tgl 22 Maret 2010)
BK = Tarif BK X HPE X Kurs X Jumlah
= 15 % X 1.181 X 10.000 X 100
= Rp. 1.181.000.000
TATANIAGA BARANG EKSPOR
BARANG DIBATASI
EKSPOR
Barang yang ekspornya
hanya dapat dilakukan
oleh Eksportir Terdaftar
Contoh :
 Kopi
 Produk Kehutanan
BARANG DILARANG
EKSPOR
Barang yang tidak
boleh di Ekspor
Contoh :
 Kayu Bulat
 Karet Bongkah
BARANG BEBAS
EKSPOR
Semua jenis barang
yang tidak termasuk
pada kelompok yang
diatur, diawasi dan
dilarang
TAHAP – TAHAP EKSPOR
PEB
www.insw.go.id
(ATURAN2 DARI
INSTASI TERKAIT )
KPPBC
EKSPORTIR / PPJK
PPB
NPE
HIJAU
PEMASUKAN KE KAWASAN PABEAN
EKSPORTIR / PPJK
PEB+
PPB atau
NPE
TPS
 COCOKKAN PETIKEMAS
 TELITI SEGEL
 COCOKKAN NO.SEGEL/PEB + PPB
EKSPOR
 WAJIB DILAPORKAN OLEH EKSPORTIR SECARA
TERTULIS KEPADA PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN
EKSPOR PALING LAMA 3 HARI KERJA TERHITUNG
SEJAK KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
YANG TERCANTUM DALAM PEB
 TIDAK DI
TIDAK LAPOR
ATAU TERLAMBAT
PERIKSA FISIK
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
KECUALI NHI
•
JENIS BARANG
JUMLAH BARANG
NOMOR PETI KEMAS
JENIS VALUTA
NILAI FOB BARANG
SEBELUM MASUK
KAWASAN PABEAN
• BARANG EKSPOR YANG DIKENAI BEA KELUAR
 KARENA KEKHILAFAN YANG NYATA
SALAH HITUNG
SALAH PENERAPAN
ATURAN
 TIDAK DILAYANI
TEMUAN PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN
EKSPOR
TELAH MENDAPAT PENETAPAN PEJABAT
PEMERIKSA DOKUMEN EKSPOR
PENGAWASAN
 kegiatan intelijen
 Scanning Gamma Ray
 hasil kegiatan intelijen
– NHI
– penindakan di bidang
kepabeanan
– patroli
PENGAWASAN
Pemeriksaan kapal
Patroli laut
SCANNING GAMMA RAY
pengawasan dan penyegelan
pemeriksaan
pembukuan (audit)
pemeriksaan atas barang
pemeriksaan bangunan dan
tempat lainnya
pemeriksaan sarana
pengangkut
Pemeriksaan Badan
penyidikan terhadap tindak pidana
dalam ruang lingkup UUK
Untuk Informasi lebih lanjut hubungi:
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
KPPBC TMP Tanjung Perak
telp.
: (031) 3295381
email
: [email protected]
website
: www.bcperak.net
TERIMA
KASIH