Transcript PMK 177 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

PMK NOMOR 177/PMK.04/2013
(PERUBAHAN PMK NOMOR 253/PMK.04/2013
TENTANG KITE PENGEMBALIAN)
Direktorat Fasilitas Kepabeanan-DJBC, Desember 2013
LATAR BELAKANG
Stimulus
Fiskal
Sebagai salah satu upaya untuk mendorong ekspor, mengurangi
defisit neraca perdagangan, memperkuat daya saing perusahaan,
dan meningkatkan investasi perlu diberikan insentif fiskal berupa
pengembalian Bea Masuk termasuk bea masuk anti dumping, bea
masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, bea masuk
imbalan
Simplifikasi
Penyederhanaan persyaratan, prosedur pelayanan, dan perizinan
dalam mendapatkan fasilitas dipandang perlu untuk meningkatkan
investasi yang berorientasi ekspor
Fairness
Untuk meningkatkan investasi yang berorientasi ekspor, maka
pemberian fasilitas didasarkan pada kemampuan perusahaan
dalam pengelolaan sistem pengendalian intern dan sistem
pencatatan persediaan bahan baku dan hasil produksinya
Harmonisasi
Dalam upaya mendukung ketersediaan bahan baku bagi
perusahaan KITE, perlu dioptimalkan fungsi dan harmonisasi
fasilitas yang lain seperti Kawasan Berikat dan Gudang Berikat
Otomasi
Penggunaan teknologi informasi diperlukan untuk mendukung
business process KITE, antara lain pemenuhan persyaratan cukup
disampaikan dengan media softcopy
Pokok-Pokok Perubahan
1. Ketentuan Umum
2. Penerbitan NIPER
3. Impor
4. Pembongkaran/Penimbunan
5. Subkontrak
6. Ekspor Tidak Langsung (Ekspor Barang Gabungan)
7. Penyerahan Konversi
8. Permohonan Pengembalian
9. Monitoring dan Evaluasi
10.Pembekuan dan Pencabutan NIPER
11.Ketentuan Lain-Lain
12.Ketentuan Peralihan
KETENTUAN UMUM (1)
Hal
PMK 254
PMK 177
Penegasan
lingkup kegiatan
usaha
Perusahaan
Pasal 1 angka (5)
Perusahaan
yang
mendapatkan
Pengembalian adalah badan usaha
yang mendapatkan Pengembalian.
Perusahaan adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pengolahan,
perakitan, dan/atau pemasangan
Bahan Baku yang mendapatkan
Pengembalian.
Bahan
Baku • Pasal 1 angka (6)
• Pasal 1 angka (6)
yang
bisa
Bahan Baku adalah barang dan/atau
Bahan Baku adalah barang
mendapat
bahan yang diimpor untuk diolah,
dan/atau bahan termasuk bahan
Pengembalian
dirakit, atau dipasang pada barang
penolong, yang diimpor untuk
lain
dengan
mendapatkan
diolah, dirakit, atau dipasang pada
Pengembalian.
barang lain untuk menjadi barang
• Pasal 13 ayat (4)
hasil produksi yang mempunyai
Tidak diberikan Pengembalian:
nilai
tambah
dengan
 Bahan Baku yang habis terpakai
mendapatkan Pengembalian.
dalam proses produksi; dan/atau
 bahan
penolong
yang • Pasal 13 ayat (4) dihapus.
dipergunakan dalam proses
produksi yang tidak menjadi
bagian integral dari hasil
produksi.
KETENTUAN UMUM (2)
Hal
PMK 254
PMK 177
Pendefinisian
ulang kegiatan
“Diolah”
• Pasal 2 ayat (2)
Pengertian diolah adalah serangkaian kegiatan
yang terdiri lebih dari satu tahapan kegiatan
yang bertujuan untuk mengubah sifat dan fungsi
awal suatu Bahan Baku, sehingga menjadi barang
Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
• Pasal 1 angka (10)
Diolah adalah serangkaian kegiatan yang
terdiri lebih dari satu tahapan kegiatan
yang bertujuan untuk mengubah sifat
dan/atau fungsi awal suatu Bahan Baku,
sehingga menjadi barang Hasil Produksi
yang mempunyai nilai tambah.
• Pasal 2 ayat (5)
Tidak termasuk dalam pengertian diolah adalah
kegiatan yang semata-mata hanya melakukan
pemotongan,
penyortiran,
pengepakan,
dan/atau kegiatan sejenis lainnya.
Pendefinisian
ulang kegiatan
“Dirakit”
Pasal 2 ayat (3)
Pengertian dirakit adalah kegiatan berupa
merangkai beberapa komponen bahan dan/atau
barang sehingga menghasilkan Hasil Produksi
atau alat/barang yang memiliki fungsi yang
berbeda dengan Bahan Baku dan/atau barang
komponen awal.
• Pasal 2 ayat (5) dihapus.
Pasal 1 angka (11)
Dirakit adalah kegiatan berupa merangkai
dan/atau menyatukan beberapa barang
dan/atau bahan sehingga menghasilkan
Hasil Produksi atau alat/barang yang
memiliki fungsi yang berbeda dengan Bahan
Baku dan/atau barang komponen awal.
PENERBITAN NIPER (1)
Simplifikasi persyaratan pemberian NIPER
PMK 254
PMK 177 (Pasal 3 ayat (2))
Persyaratan
• reputasi yang sangat baik;
• tidak ada tunggakan utang BM&PDRI
• melakukan pengolahan, perakitan,
dan/atau pemasangan yang hasil
produksinya untuk diekspor
• memiliki atau menguasai lokasi
• menyelenggarakan
pembukuan
berdasarkan PABU
• mempunyai laporan keuangan yang
diaudit oleh KAP dengan opini tidak
disclaimer atau adverse
• mendayagunakan IT Inventory untuk
pengelolaan atas pemakaian Bahan
Baku dalam proses produksi badan
usaha yang bersangkutan yang dapat
diakses untuk kepentingan pemeriksaan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
memiliki SPI yang baik
Pembuktian
•
•
laporan hasil audit oleh auditor
independen dengan opini tidak
disclaimer atau adverse; atau
paparan SPI untuk badan usaha
yang baru berdiri.
memiliki IT Inventory memiliki
keterkaitan dg dokumen kepabeanan
dan accessible
print screen & buku manual
memiliki nature of business berupa
badan usaha industri manufaktur
IUI serta perubahannya
memiliki atau menguasai lokasi
untuk kegiatan produksi, tempat
penimbunan Bahan Baku, dan
tempat penimbunan Hasil Produksi
bukti kepemilikan atau penguasaan
lokasi
memiliki NIK
memiliki rencana Hasil Produksi dan
Bahan Baku serta daftar badan
usaha penerima subkontrak berikut
keterangan tempat penimbunan dan
tempat melakukan proses produksi,
dalam hal terdapat proses produksi
yang akan disubkontrakkan
PENERBITAN NIPER (2)
Hal
PMK 254
PMK 177
Penyampaian
permohonan NIPER
Pengembalian
Pasal 3 ayat (3)
diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau
KPU, dengan melampirkan dokumen yang
dipersyaratkan.
• Pasal 3 ayat (3)
diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau
KPU, dengan melampirkan pembuktian kriteria
dan persyaratan dalam bentuk soft copy
berupa hasil scan dari dokumen asli dalam
MPDE.
• Pasal 3 ayat (3a)
Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah
atau KPU dapat meminta hard copy.
Permohonan NIPER
untuk badan usaha
yang
mempunyai
lebih dari 1 lokasi
pabrik
Pasal 3 ayat (4)
Dalam hal badan usaha mempunyai lebih
dari 1 lokasi pabrik, permohonan ditujukan
kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU
yang mengawasi lokasi pabrik yang
mempunyai volume kegiatan Impor
terbesar.
Dalam hal badan usaha mempunyai lebih dari 1
lokasi pabrik, permohonan ditujukan kepada
Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi
lokasi pabrik yang mempunyai volume kegiatan
Impor Bahan Baku terbesar.
Janji layanan
Pasal 3 ayat (6)
paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja
terhitung sejak permohonan diterima secara
lengkap
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak permohonan diterima secara lengkap
Kewajiban
memasang
nama
Tidak diatur.
Pasal 3 ayat (9)
Perusahaan wajib memasang papan nama yang
sekurang-kurangnya berisi data nama perusahaan
dan nomor NIPER Pembebasan pada setiap lokasi
penimbunan dan setiap lokasi pabrik.
papan
IMPOR
PMK 254
PMK 177
Pasal 6 ayat (1)
Perusahaan dapat melakukan Impor Bahan Baku dari:
• Luar daerah pabean
•
•
•
•
•
Luar daerah pabean
Gudang Berikat
Kawasan Berikat
Kawasan Bebas, dan/atau
KEK
Pasal 7
• Perusahaan harus mengajukan PIB • Perusahaan harus mengajukan PIB
dengan mencantumkan mencantumkan
dengan
mencantumkan
NIPER
NIPER Pengembalian pada kolom
Pembebasan pada kolom pemenuhan
pemenuhan persyaratan fasilitas Impor
persyaratan fasilitas Impor
• Jika tidak mencantumkan, atas Impor
barang dan/atau bahan di PIB tersebut
tidak mendapat Pengembalian
PEMBONGKARAN/PENIMBUNAN
PMK 254
PMK 177
Pasal 8 ayat (2)
Pembongkaran dan/atau penimbunan di lokasi selain yang tercantum dalam NIPER
berdasarkan permohonan Perusahaan a. mengajukan
permohonan
dan
dengan mendapatkan persetujuan dari
mendapatkan
persetujuan
dari
Kepala Kantor Wilayah atau KPU.
Kepala Kantor Wilayah atau KPU; atau
b. Untuk Perusahaan AEO, MITA
Prioritas, dan MITA Non Prioritas,
cukup
dengan
menyampaikan
pemberitahuan sebelum kegiatan
pembongkaran
dan/atau
penimbunan
dilakukan
kepada
Kepala Kantor Wilayah atau KPU.
Pasal 12 ayat (2a)
Janji Layanan
• Tidak diatur
• Paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak permohonan diterima
secara lengkap
SUBKONTRAK
PMK 254
(Pasal 9 dan Pasal 10)
PMK 177
(Pasal 9 dan Pasal 10)
• dapat mensubkontrakkan sebagian dari • dapat mensubkontrakkan sebagian dari
kegiatan pengolahan, perakitan, pemasangan
kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau
Bahan Baku kepada badan usaha industri
pemasangan Bahan Baku kepada badan
yang tercantum dalam data NIPER
usaha industri yang tercantum dalam data
Pengembalian sepanjang bukan merupakan
NIPER Pengembalian.
kegiatan utama dan bukan pemeriksaan • Jika tidak tercantum, harus izin Kakanwil 
awal, penyortiran, pengepakan, dan/atau
diberikan dalam jangka waktu paling lama 10
pemeriksaan akhir
hari kerja
• Jika tidak tercantum, harus izin Kakanwil 
diberikan dalam jangka waktu paling lama 15
hari kerja
Relaksasi kebijakan subkontrak
Tidak diatur
Perusahaan dapat mensubkontrakkan seluruh
kegiatan atas kelebihan kontrak yang tidak
dapat dikerjakan karena keterbatasan
kapasitas
produksi,
dengan
ketentuan
berstatus perusahaan terbuka, AEO, MITA
Prioritas dan/atau MITA Non Prioritas.
EKSPOR TIDAK LANGSUNG
(MELALUI MEKANISME EKSPOR BARANG GABUNGAN)
PMK 254
• Tidak diatur
PMK 177
Pasal 11 ayat (3)
Hasil Produksi dapat diserahkan kepada perusahaan
lain dalam rangka ekspor barang gabungan dan
dapat dijadikan sebagai penyelesaian atas Bahan
Baku, dengan ketentuan :
• Diserahkan kepada perusahaan yang juga
mendapat fasilitas Pembebasan/Pengembalian;
• Hasil Produksi hanya untuk digabungkan dengan
Hasil Produksi Perusahaan lain serta wajib
diekspor dalam satu kesatuan unit; dan
• Pelaksanaan ekspor gabungan mengacu peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
tata laksana kepabeanan di bidang ekspor.
PENYERAHAN KONVERSI
PMK 254
Pasal 12 ayat (1)
Perusahaan wajib menyerahkan laporan
pemakaian Bahan Baku yang diimpor
dengan dokumen pemberitahuan impor
dan konversi untuk setiap satuan Hasil
Produksi, setiap perusahaan akan
memproduksi satuan Hasil Produksi yang
akan dimintakan Pengembalian.
PMK 177
Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
• Dalam hal Perusahaan akan memulai
produksi,
Perusahaan
harus
menyerahkan Konversi kepada Kepala
Kantor Wilayah atau KPU sebelum
proses produksi dimulai.
• Dalam hal terdapat perubahan
konversi
atas
Hasil
Produksi
sebelumnya,
harus
mengajukan
perubahan Konversi kepada Kepala
Kantor Wilayah atau KPU paling
lambat sebelum melakukan ekspor
PERMOHONAN PENGEMBALIAN (1)
Hal
PMK 254
PMK 177
Insentif
fiskal
Pasal 13 ayat (1)
Pengembalian
dapat
diberikan
terhadap
seluruh atau sebagian bea
masuk yang telah dibayar
atas Impor Bahan Baku
yang hasil produksinya
telah diekspor.
Pasal 13 ayat (2)
Pengembalian
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) diberikan
sebesar bea masuk dari
Bahan
Baku
yang
terkandung dalam Hasil
Produksi
yang
telah
diekspor.
Pasal 13 ayat (1)
Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau
sebagian bea masuk, termasuk bea masuk antidumping,
bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan,
dan/atau bea masuk pembalasan yang telah dibayar atas
Impor Bahan Baku yang hasil produksinya telah diekspor.
Pasal 13 ayat (2)
Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sebesar bea masuk dan/atau bea masuk
antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan
pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan dari
Bahan Baku yang terkandung dalam Hasil Produksi yang
telah diekspor.
Pasal 13 ayat (2a)
Pengembalian bea masuk antidumping, bea masuk
imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea
masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan sebesar bea masuk antidumping, bea masuk
imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau
bea masuk pembalasan yang terkandung dalam Hasil
Produksi yang diekspor yang dihitung secara proporsional.
PERMOHONAN PENGEMBALIAN (2)
Hal
PMK 254
PMK 177
Persyaratan
Pengembalian
Pasal 13 ayat (3)
Pengembalian dapat diberikan sepanjang memenuhi
kriteria:
• Hasil Produksi yang menggunakan Bahan Baku yang
dimohonkan Pengembalian nyata-nyata telah diekspor
dengan diajukan PEB;
• Ekspor dilakukan dalam jangka waktu:
 paling lama 12 bulan sejak tanggal pendaftaran PIB;
atau
 melebihi jangka waktu 12 bulan dalam hal
Perusahaan memiliki masa produksi lebih dari 12
bulan atas Bahan Baku yang diimpor setelah
mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah atau
KPU.
• bea masuk atas Impor Bahan Baku dari Hasil Produksi
yang diekspor telah dilunasi dengan bukti pembayaran
menggunakan Akun Pendapatan Bea Masuk dalam
rangka Fasilitas Pengembalian;
• telah menyerahkan laporan pemakaian Bahan Baku
dan konversi setiap satuan Hasil Produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12;
• permohonan pengembalian bea masuk diajukan dalam
jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal LPE;
• tanggal pemberitahuan pabean impor tidak dalam
periode pembekuan NIPER Pengembalian; dan
• tidak mempunyai tunggakan utang bea masuk.
Pasal 13 ayat (3)
Pengembalian dapat diberikan sepanjang memenuhi
kriteria:
• Hasil Produksi yang menggunakan Bahan Baku yang
dimohonkan Pengembalian nyata-nyata telah diekspor
dengan diajukan PEB;
• Ekspor dilakukan dengan ketentuan:
 dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal
pendaftaran PIB, dengan memperhatikan masa
produksi Perusahaan; atau
 melebihi jangka waktu 12 bulan dalam hal Perusahaan
memiliki masa produksi lebih dari 12 bulan;
 dapat diberikan perpanjangan jangka waktu ekspor
dengan jangka waktu tertentu berdasarkan
persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau KPU, dalam
hal:
 terdapat penundaan ekspor dari pembeli di luar
negeri;
 terdapat pembatalan ekspor atau penggantian
pembeli di luar negeri; dan/atau
 terdapat kondisi force majeure,
• bea masuk termasuk bea masuk antidumping, bea
masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan,
dan/atau bea masuk pembalasan atas Impor Bahan
Baku dari Hasil Produksi yang diekspor sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilunasi dengan bukti
pembayaran menggunakan Akun Pendapatan Bea Masuk
dalam rangka Fasilitas Pengembalian;
• telah menyerahkan konversi; dan
• permohonan pengembalian bea masuk diajukan dalam
jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal LPE atau
tanggal dokumen pemberitahuan pabean ekspor dalam
hal Perusahaan tidak wajib menyerahkan LPE.
PERMOHONAN PENGEMBALIAN (3)
Hal
PMK 254
Pengajuan
permohonan
Pengembalian
Pasal 14 ayat (1), ayat (2)
Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor
Wilayah atau KPU dengan melampirkan:
• Daftar Laporan Pemakaian Bahan Baku;
• dokumen Impor berupa:
 PIB yang telah mendapat persetujuan keluar
BC; dan
 bukti pembayaran bea masuk yang
menggunakan Akun Pendapatan Bea Masuk
dalam rangka Fasilitas Pengembalian;
(tidak berlaku jika melalui kantor pabean yang
telah PDE)
• dokumen Ekspor berupa:
 PEB;
 persetujuan Ekspor dari Pejabat BC
 LPE dari Kantor Pabean tempat pemuatan
barang Ekspor;
(tidak berlaku jika melalui kantor pabean yang
telah PDE)
• salinan bukti penerimaan transaksi Ekspor
berupa buku piutang, letter of credit, rekening
koran, telegraphic transfer, dan/atau dokumen
yang membuktikan adanya transaksi Ekspor;
dan
• daftar konversi dari pemakaian Bahan Baku.
PMK 177
Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor
Wilayah atau KPU dengan melampirkan:
• dokumen Impor yang telah mendapat
persetujuan keluar oleh Pejabat Bea dan Cukai
dan bukti pembayaran bea masuk yang
menggunakan Akun Pendapatan Bea Masuk
dalam rangka Fasilitas Pengembalian (tidak
berlaku jika melalui kantor pabean yang telah
PDE); berupa dokumen pemberitahuan
• dokumen Ekspor pabean ekspor dan
persetujuan Ekspor (tidak berlaku jika melalui
kantor pabean yang telah PDE);
• dokumen yang membuktikan adanya transaksi
Ekspor; dan
• laporan pemeriksaan Ekspor.
(ketentuan LPE tidak berlaku bagi perusahaan
terbuka, AEO, MITA Prioritas, dan MITA Non
Prioritas)
MONITORING DAN EVALUASI
PMK 254
PMK 177
Pelaksanaan Monev
Pasal 20 ayat (1), ayat (2a)
Tidak diatur
• monitoring dan evaluasi dilakukan secara
periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu)
tahun sejak tanggal surat keputusan penerbitan
NIPER Pengembalian
• Jangka waktu dan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi terhadap perusahaan terbuka, AEO,
MITA Prioritas, dan MITA non Prioritas
dilakukan
secara
selektif
berdasarkan
manajemen risiko.
Hasil Monev
Pasal 20 ayat (2b)
Tidak diatur
Dapat disampaikan kepada unit audit dan unit
pengawasan sebagai bahan informasi awal.
PEMBEKUAN NIPER
PMK 254
PMK 177
Pasal 22 ayat (1)
NIPER
Pengembalian
dibekukan
dalam hal Perusahaan:
• tidak mengajukan permohonan
perubahan
data
NIPER
Pengembalian;
• tidak melunasi utang bea masuk,
PDRI, dan/atau sanksi administrasi
berupa denda sampai dengan jatuh
tempo;
• tidak mengembalikan kelebihan
pembayaran Pengembalian sampai
dengan tanggal jatuh tempo;
• tidak
menyerahkan
laporan
pemakaian Bahan Baku:
• tidak menyerahkan dokumen yang
diperlukan dalam pelaksanaan
monitoring dan evaluasi;
• diduga melakukan tindak pidana di
bidang kepabeanan dan cukai
dengan bukti permulaan yang
cukup.
NIPER Pengembalian dibekukan dalam hal Perusahaan:
• tidak mengajukan permohonan perubahan data NIPER
Pengembalian;
• tidak melunasi utang bea masuk, PDRI, dan/atau sanksi
administrasi berupa denda sampai dengan jatuh tempo;
• tidak
mengembalikan
kelebihan
pembayaran
Pengembalian sampai dengan tanggal jatuh tempo;
• tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
• diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan
dan cukai dengan bukti permulaan yang cukup;
• tidak memenuhi ketentuan subkontrak (berlaku selama 3
bulan);
• tidak memasang papan nama berisi data nama
perusahaan dan nomor NIPER Pengembalian pada lokasi
penimbunan dan lokasi pabrik.
PEMBERLAKUAN KEMBALI NIPER
PMK 254
PMK 177
Pasal 23
NIPER
Pengembalian
yang
dibekukan
dapat
diberlakukan
kembali, dalam hal Perusahaan:
• telah mendapatkan persetujuan
perubahan
data
NIPER
Pengembalian
• telah melunasi seluruh utang bea
masuk, PDRI, dan/atau denda
• telah mengembalikan kelebihan
Pembayaran Pengembalian;
• telah
menyerahkan
laporan
pemakaian Bahan Baku
• telah menyerahkan dokumen yang
diperlukan dalam pelaksanaan
monitoring dan evaluasi
• tidak terbukti melakukan tindak
pidana kepabeanan.
NIPER Pengembalian yang dibekukan dapat
diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan:
• telah mengajukan permohonan perubahan
pada data NIPER Pengembalian
• telah melunasi seluruh utang bea masuk,
PDRI, dan/atau denda
• telah mengembalikan kelebihan Pembayaran
Pengembalian
• telah menyerahkan dokumen yang diperlukan
dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi
• tidak terbukti melakukan tindak pidana
kepabeanan dan cukai
• telah berakhir masa pembekuan subkontrak;
• telah memasang papan nama berisi data
nama perusahaan dan nomor NIPER
Pengembalian pada lokasi penimbunan dan
lokasi pabrik.
PENCABUTAN NIPER (1)
PMK 254
PMK 177
NIPER Pengembalian dicabut dalam hal
Perusahaan:
• tidak mengajukan permohonan perubahan data
NIPER Pengembalian dalam jangka waktu 30 hari
sejak tanggal pembekuan NIPER Pengembalian;
• tidak melunasi seluruh utang bea masuk, PDRI,
dan/atau denda sampai dengan diterbitkannya
surat paksa;
• tidak mengembalikan kelebihan pembayaran
Pengembalian sampai dengan diterbitkannya
surat paksa;
• tidak mengajukan permohonan Pengembalian
dalam
jangka
waktu
permohonan
pengembalian secara berturut-turut;
• terbukti telah melakukan tindak pidana di
bidang kepabeanan berdasarkan putusan
pengadilan;
• melakukan
pembongkaran
dan/atau
penimbunan Bahan Baku di luar lokasi yang
tercantum dalam NIPER Pengembalian dan tidak
diberikan persetujuan oleh Kakanwil;
NIPER Pengembalian dicabut dalam hal
Perusahaan:
• tidak mengajukan permohonan perubahan data
NIPER Pengembalian dalam jangka waktu 30 hari
sejak tanggal pembekuan NIPER Pengembalian;
• tidak melunasi seluruh utang bea masuk, PDRI,
dan/atau denda sampai dengan diterbitkannya
surat paksa;
• tidak mengembalikan kelebihan pembayaran
Pengembalian sampai dengan diterbitkannya
surat paksa;
• terbukti telah melakukan tindak pidana di
bidang kepabeanan berdasarkan putusan
pengadilan
• melakukan
pembongkaran
dan/atau
penimbunan Bahan Baku di luar lokasi yang
tercantum dalam NIPER Pengembalian atau
melakukan
pembongkaran
dan/atau
penimbunan Bahan Baku di lokasi yang tidak
diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor
Wilayah atau KPU atau tidak diberitahukan
kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU;
PENCABUTAN NIPER (2)
PMK 254
PMK 177
• tidak melakukan sendiri kegiatan • berubah status menjadi Pengusaha
pengolahan,
perakitan,
dan/atau
Kawasan Berikat atau Pengusaha di
pemasangan;
Kawasan Berikat;
• melakukan subkontrak tanpa memenuhi • dinyatakan pailit berdasarkan putusan
kriteria dan persyaratan;
pengadilan;
• bertindak tidak jujur dalam usahanya, • tidak menyimpan dan memelihara dengan
antara lain membuat konversi yang tidak
baik pada tempat usahanya laporan
benar dan mengakibatkan kerugian
keuangan, buku, catatan dan dokumen
negara.
yang menjadi bukti dasar pembukuan,
• berubah status menjadi Kawasan Berikat
surat yang berkaitan dengan kegiatan
• dinyatakan pailit berdasarkan putusan
usaha termasuk data elektronik, serta
pengadilan;
surat yang berkaitan dengan kegiatan di
• tidak menyelenggarakan pembukuan
bidang kepabeanan selama 10 (sepuluh)
berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi
tahun;
yang berlaku umum di Indonesia;
• mempunyai laporan keuangan yang
dinyatakan oleh KAP dengan opini
disclaimer atau adverse;
PENCABUTAN NIPER (3)
PMK 254
PMK 177
• tidak menyimpan dan memelihara • tidak menyerahkan laporan keuangan,
dengan baik buku dan catatan serta
buku, catatan dan dokumen yang
dokumen yang berkaitan dengan
menjadi bukti dasar pembukuan, surat
kegiatan usahanya selama 10 tahun;
yang berkaitan dengan kegiatan usaha
• tidak menyerahkan buku, catatan,
termasuk data elektronik, serta surat
dan/atau dokumen yang berkaitan
yang berkaitan dengan kegiatan di
dengan kegiatan usahanya berdasarkan
bidang
kepabeanan
berdasarkan
Laporan Hasil Audit Kepabeanan
Laporan Hasil Audit Kepabeanan
dan/atau Cukai;
dan/atau Cukai;
• tidak
memenuhi
persyaratan • tidak lagi memenuhi persyaratan untuk
mempunyai reputasi yang sangat baik;
memperoleh NIPER Pengembalian
• tidak memenuhi persyaratan untuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
memperoleh NIPER Pengembalian
ayat (2);
berdasarkan hasil evaluasi dan • mengajukan
permohonan
untuk
monitoring
atau
hasil
audit
dilakukan
pencabutan
NIPER
kepabeanan dan/atau cukai; dan/atau
Pengembalian
• mengajukan
permohonan
untuk
dilakukan
pencabutan
NIPER
Pengembalian
PENCABUTAN NIPER (4)
PMK 254
PMK 177
Akibat Pencabutan
Pasal 24 ayat (2)
wajib melunasi seluruh tagihan yang wajib melunasi seluruh tagihan yang
terutang sesuai peraturan perundang- terutang sesuai peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan
undangan di bidang kepabeanan dan
perpajakan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
Hal
Koordinasi antara DJBC
dengan DJP terkait akses
terhadap IT Inventory yang
dimiliki oleh Perusahaan
PMK 254
PMK 177
Tidak diatur
Pasal 25A
IT Inventory dapat diakses
bagi
kepentingan
pemeriksaan oleh DJP
dengan terlebih dahulu
berkoordinasi dengan DJBC
Pemanfaatan
fasilitas Tidak diatur
kepabeanan
berupa
fasilitas Pengembalian dan
Kawasan Berikat oleh 1
(satu) entitas.
Perusahaan yang telah
menerima
fasilitas
Pengembalian,
dapat
memanfaatkan
fasilitas
kawasan
berikat,
sepanjang
lokasinya
berbeda.
KETENTUAN PERALIHAN
• Perusahaan yang telah memiliki NIPER Pengembalian berdasarkan PMK
253, harus melakukan perubahan data NIPER Pengembalian paling lambat
12 bulan sejak berlakunya PMK 177. Apabila belum mengajukan dalam
jangka waktu tersebut, NIPER Pengembalian dibekukan.
• Pasal 17 ayat (2) PMK 147 tentang KB dan Pasal 13 ayat (3) PMK 143
tentang GB dinyatakan tidak berlaku.
PEMBERLAKUAN
PMK 177 mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak tanggal diundangkan.
TERIMA KASIH
Contact us:
[email protected]
Direktorat Fasilitas Kepabeanan-DJBC, Desember
2013