Transcript Listrik (PMK 154 Tahun 2008) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PEMBEBASAN BEA MASUK
INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Homepage http://www.beacukai.go.id
DASAR HUKUM
Pasal 26 ayat (1)
huruf b
UU No. 10/1995 Jo.
17/2006
Peraturan Menteri
Keuangan
No. 154/PMK.011/2008
Jo.
Peraturan Menteri Keuangan
No. 128/PMK.011/2009
Jo.
Peraturan Menteri Keuangan
No. 154/PMK.011/2012
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
No. PER-22/BC/2013
PENERIMA FASILITAS BERDASARKAN
PMK 154/PMK.011/2008
 BADAN USAHA YANG MEMILIKI IZIN USAHA UNTUK
KEPENTINGAN UMUM (IUKU)* YANG MEMPUNYAI
PERJANJIAN JUAL BELI LISTRIK (POWER PURCHASE
AGREEMENT (PPA)) ATAU PERJANJIAN SEWA GUNA
USAHA (FINANCE LENSE AGREEMENT (FLA)) DENGAN
PT PLN (PERSERO)
 * IZIN USAHA UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUKU)
DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
PENERIMA FASILITAS BERDASARKAN
PMK 128/PMK.011/2009 Jo. PMK 154/PMK.011/2008
 PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO);
 PEMEGANG IUKU YANG MEMILIKI DAERAH USAHA;
 PEMEGANG IUKU YANG MEMPUNYAI PERJANJIAN
(PPA ATAU FLA) DENGAN PT PLN (PERSERO); ATAU
 PEMEGANG IUKU YANG MEMPUNYAI PERJANJIAN
(PPA) DENGAN PEMEGANG IUKU YANG MEMILIKI
DAERAH USAHA
PERUBAHAN PADA PMK 154/PMK.011/2008 Jo. PMK 128/PMK.011/2009 YANG
DITUANGKAN DALAM
PMK 154/PMK.011/2012
IUKU
• diberikan oleh Kementerian ESDM, pemerintah provinsi,
atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan
RIB (RENCANA IMPOR
BARANG) atau RIBP
(RENCANA IMPOR BARANG
PERUBAHAN)
• rinci per pelabuhan tempat pemasukan
Pindah Tangan
• stlh 2 tahun, sblm 5 tahun
• setelah 5 tahun
PPA dgn PLN
• dihapus
• mengakomodir perjanjian jual beli selain PPA
PERSYARATAN
BARANG MODAL
 BELUM DAPAT DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI;
 SUDAH DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI NAMUN
BELUM MEMENUHI SPESIFIKASI YANG DIBUTUHKAN;
ATAU
 SUDAH DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI NAMUN
JUMLAHNYA BELUM MENCUKUPI KEBUTUHAN
INDUSTRI
PROSES PENERBITAN SKMK
RIB
PERMOHONAN
+ RIB +
DOKUMEN LAIN
NOTE:
A.
PERMOHONAN SESUAI FORMAT DALAM
LAMPIRAN I PMK 154/2012;
B.
RIB SESUAI FORMAT DALAM LAMPIRAN II PMK
154/2012.
SKMK
PIB &
SSPCP
REALISASI
IMPOR MAX 24
BLN
PERSYARATAN DOKUMEN
PENERBITAN SKMK
 RIB;
PT PLN (PERSERO)
BADAN USAHA
 AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA; &
 NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN (NIK)
 RIB;
 PERJANJIAN DENGAN PT PLN
(PERSERO) ATAU DGN PEMEGANG
IUKU YANG MEMILIKI DAERAH USAHA;
 IUKU;
 AKTE PENDIRIAN BADAN USAHA;
 NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN(NIK)
 SURAT PERNYATAAN BERMATERAI YANG
MENYATAKAN LISTRIK YANG DIHASILKAN
AKAN DIJUAL KEPADA PT PLN ATAU IUKU
YANG MEMILIKI DAERAH USAHA
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERSYARATAN DOKUMEN
PROSES PENERBITAN PERPANJANGAN SKMK
MAX 14 HARI SEBELUM
MASA BERLAKU SKMK
BERAKHIR
PERMOHONAN
+ LAPORAN
REALISASI IMPOR +
DOKUMEN LAIN
NOTE:
A.
PERMOHONAN SESUAI FORMAT DALAM
LAMPIRAN III PMK 154/2012
B.
REALISASI IMPOR DAPAT DIPERPANJANG
PALING LAMA 12 BLN SEJAK JANGKA WAKTU
REALISASI IMPOR BERAKHIR
SKMK
PIB &
SSPCP
PERSYARATAN DOKUMEN
PENERBITAN PERPANJANGAN SKMK
 FOTO
PT PLN (PERSERO)
BADAN USAHA
KOPI NIK;
 FOTO KOPI NPWP;
 FOTO KOPI ANGKA
PENGENAL IMPORTIR;
 FOTO KOPI SK MENTERI
KEUANGAN; DAN
 LAPORAN REALISASI IMPOR.
PROSES PENERBITAN PERUBAHAN SKMK
RIB
PERMOHONAN
+ RIBP +
DOKUMEN LAIN
NOTE:
A.
PERMOHONAN SESUAI FORMAT DALAM
LAMPIRAN IV PMK 154/2012
B.
RIBP SESUAI FORMAT DALAM LAMPIRAN V PMK
154/2012.
SKMK
PIB &
SSPCP
PENGAJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN
SKMK
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PER22/BC/2013 meliputi :
 Jumlah, jenis, spesifikasi teknis dan
negara asal barang modal; dan/ atau
 Pelabuhan tempat pemasukan

PERUBAHAN ATAS SKMK



Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) PER-22/BC/2013
dalam hal :
Pemberitahuan impor barang atas Barang Modal
belum diajukan atau pemberitahuan impor barang
atas Barang Modal telah diajukan namun belum
mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor
Pabean tempat pemasukan; dan
Masih dalam jangka waktu pembebasan.
PERSYARATAN DOKUMEN
PENERBITAN PERUBAHAN SKMK
PT PLN (PERSERO)
BADAN USAHA
FOTO KOPI NIK;
 FOTO KOPI NPWP;
 FOTO KOPI ANGKA
PENGENAL IMPORTIR;
 FOTO KOPI SK MENTERI
KEUANGAN; DAN
 RIB PERUBAHAN.
KETENTUAN PEMINDAHTANGAN BARANG MODAL
Izin Pindahtangan
BARANG MODAL
Dengan Izin
DJBC
(Bebas BM)
NOTE:
A.
PERMOHONAN SESUAI
FORMAT DALAM
LAMPIRAN VI PER22/BC/2013
B.
DAFTAR BARANG
MODAL YANG AKAN
DIPINDAHTANGANKAN
SESUAI FORMAT DALAM
LAMPIRAN VII PER22/BC/2013.
> 5 Thn,
< 5 thn kepada
Penerima fas.
Lainya
Force Majeur
Di ekspor
Tanpa Izin DJBC
Bayar BM
+
Denda
< 5Thn (selain karena
kepada penerima fas,
dieskpor, force majeur ,
jika dengan izin DJBC
Bayar BM
ALUR PROSES PEMBERIAN SKMK
PERMOHONAN dilampiri:
 RIB (ditandasahkan
Ditjen Ketenagalistrikan)
 DOKUMEN LAIN
DJBC
(Dit. Fasilitas Kepabeaan)
Penelitian
Dokumen
Tidak
Lengkap
LENGKAP
?
Surat Pengembalian
disertai keterangan
kekurangan data
Ya
(max 14 hari)
Tidak memenuhi
persyaratan
SURAT PENOLAKAN
Memenuhi persyaratan
SKMK PEMBEBASAN
KEWAJIBAN PENERIMA FASILITAS
 MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN;
 MENYIMPAN DAN MEMELIHARA PEMBUKUAN,
DOKUMEN DAN CATATAN LAINNYA 10 TAHUN SEJAK
REALISASI IMPOR;
 MENYAMPAIKAN LAPORAN SEMESTER REALISASI
IMPOR.
(Sesuai format dalam Lampiran VIII PER-22/BC/2013)
TERIMAKASIH
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN
SUB DIREKTORAT PEMBEBASAN
Telp. 021-4890308 ext 326
Faks. 021-4701736
http://www.beacukai.go.id