Transcript HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

HUKUM ACARA PERADILAN
KONSTITUSI
H AC PERAD KONST - B (N=106)
B+
A 1% (1)
2% (2)
E
10% (11)
B
8% (8)
C+
14% (15)
D
39% (41)
C
13% (14)
D+
13% (14)
HTN DAN HUKUM ACARA PERADILAN
KONSTITUSI
Hukum Materiil
Sistem Hukum
Dasar-dasar
Bernegara
HTN DAN
HUKUM KONSTUTISI
(Constitutional Law)
Warga Negara
Kelembagaan
Negara
Hukum Acara Peradilan
Konstitusi
5 wewenang Mahkamah
Konstitusi
1. PUU
2. SKLN
3. PHPU
4. Pembubaran Parpol
5. Pemakzulan
SYLLABUS
• PENGANTAR
– Pengertian dan Ruang Lingkup
– Syllabus
– Metode
• MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA
PERADILAN KONSTITUSI
– Pembentukan MK
– Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang MK
– Sumber Hukum Acara Peradilan Konstitusi
SYLLABUS
• PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Asas-asas Hukum Acara Peradilan Konstitusi
Susunan Hakim Konstitusi
Jenis dan Sifat Persidangan
Persidangan Jarak Jauh
Permohonan
Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang
Permohonan Online
Penggabungan Perkara
Pembuktian dan Alat Bukti
Putusan
Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan
SYLLABUS
• HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANGUNDANG
– Pengujian Undang-Undang
– Pemohon
– Permohonan
– Alat Bukti
– Pembuktian
– Putusan
– Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan
SYLLABUS
• HUKUM ACARA SKLN
– Kelembagaan Negara dan Sengketa Konstitusional
Lembaga Negara
– Pemohon
– Permohonan
– Termohon
– Pihak Terkait
– Alat Bukti
– Pembuktian
– Putusan
– Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan
SYLLABUS
• HUKUM ACARA PHPU
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Jenis-jenis Pemilu
Jenis-jenis sengketa Pemilu
Sengketa Hasil Pemilu
Pemohon
Permohonan
Termohon dan Pihak Terkait
Alat Bukti
Pembuktian
Putusan
Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan
SYLLABUS
• HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kedudukan dan Fungsi Parpol
Konstitusionalitas Partai Politik
Pemohon
Permohonan
Termohon
Alat Bukti
Pembuktian
Putusan
Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan
SYLLABUS
• HUKUM ACARA MEMUTUS PENDAPAT DPR
– Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden
– Pemohon/Pendakwa
– Permohonan
– Termohon
– Alat Bukti
– Pembuktian
– Putusan
– Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan
BAHAN BACAAN
• Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah
Konstitusi.
• Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional di
Berbagai Negara.
• ----------------------. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.
• ----------------------. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.
• ----------------------. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran
Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi.
• Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia.
• Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi
BAHAN HUKUM
• UUD 1945
• UU NO. 24 TAHUN 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi
• UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008
Tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
• UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
• UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu “Legislatif”
• UU No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden.
BAHAN HUKUM
• PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
• PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara
Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga
Negara.
• PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
• PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAHAN HUKUM
• PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden Dan Wakil Presiden.
• PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman
Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filling)
Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video
Conference).
• PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib
Persidangan.
• PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman
Beracara Dalam memutus pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
PERTANYAAN MINGGU DEPAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bagaimanakan kasus Marbury vs Madison
Apa alasan John Marshall membatalkan Judiciary Act.
Bagaimana pemikiran Yamin tentang Yudisial Review.
Apa Alasan Soepomo menolak usulan tersebut?
Bagaimana pemikiran Hans Kelsen terkait pembentukan Peradilan
Konstitusi?
Apa hubungan antara peradilan konstitusi dan prinsip Supremasi
Konstitusi.
Apa latar belakang pemikiran pembentukan MK
Apa saja wewenang yang dimiliki MK?
Berdasarkan wewenang itu, apa fungsi MK?
Bagaimana kedudukan MK dalam Ketatanegaraan Indonesia?
Apa dasar hukum pembentukan dan keberadaan MK?
Apa saja sumber hukum acara peradilan konstitusi?