Transcript PENGANTAR_HUKUM_INDONESIA.ppt

PENGANTAR HUKUM INDONESIA
2 SKS
================
DADANG SUNDAWA
DJAENUDIN HARUN
PENGERTIAN
• Tata Hukum adalah semua peraturanperaturan hukum yang diadakan /diatur
oleh negara atau bagian-bagiannya dan
berlaku pada waktu itu di seluruh
masyarakat dalam negara atau disebut
juga ius constitutum.
• Tujuan dibentuknya tata hukum adalah
untuk mempertahankan, memelihara dan
melaksanakan tata tertib di kalangan
anggota- anggota masyarakat dalam
negara itu dengan peraturan-peraturan
yang diadakan oleh negara atau bagianbagiannya.
TUJUAN
• Tujuan mempelajari Tata Hukum
Indonesia : agar mengetahui
perbuatan atau tindakan manakah
yang menurut hukum dan yang
manakah bertentangan dengan
hukum, bagaimanakah kedudukan
seseorang dalam masyarakat,
apakah kewajiban-kewajiban dan
wewenang-wewenangnya yang
kesemuanya itu menurut hukum
Indonesia.
•
•
•
PERATURAN POKOK PADA
JAMAN HINDIA BELANDA
Algeimene Bepaling van Wetgeving voor
Indonesia, disingkat AB (Ketentuan-ketentuan
Umum tentang Peraturan Perundang-undangan
untuk Indonesia.) yang dikeluarkan pada
tanggal 30 April 1847
Regerings Reglemens (R.R) yang dikeluarkan
pada tanggal 2 September 1854.
Indische Staatsregeling (IS) atau Peraturan
Ketatanegaraan Indonesia. Pada tanggal 23
Juni 1925 RR iubah menjadi IS yang termuat
dalam Stb. 1925/415 yang mulai berlaku 1
Januari 1926. RR dan IS ini dapat dikatakan
peraturan pokok yang merupakan : UUD Hindia
Belanda” dan merupakan sumber peraturanperaturan organic pada masa itu.
Peraturan Organik Pada
Jaman Hindia Belanda
• Ordonantie
• Regerings Verordening
• Locale Verordening
PERATURAN POKOK
PADA JAMAN JEPANG
• Hanya ada satu yaitu Undangundang nomor 1 tahun 1942
yang menyatakan berlakunya
kembali semua perarturan
perundangan Hindia Belanda
yang tidak bertentangan dengan
kekuasaan Militer Jepang.
•
•
•
DASAR HUKUM BERLAKUNYA
KEANEKARAGAMAN HUKUM DI
INDONESIA
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi : Segala
Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku
selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”
Pasal 142 Ketentuan Peralihan UUDS 1950 : “ Peraturan
Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha negara
yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku
dengan tidak burubah sebagai peraturan-peraturan RI sendiri,
selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuanketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh
Undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa UUD ini”
Pasal 192 Ketentuan Peralihan Konstitusi RIS : “ Peraturanperaturan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada
pada saat Konstitusi ini mulai berlaku tetap berlaku dengan
tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuanketentuan Republik Indonesia sendiri selama dan sekedar
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut,
ditambah atau diubah oleh Undang-undang dan ketentuanketentuan tata usaha atas kuasa Konstitusi ini”
Catatan
•
•
•
:
Semua peraturan-peraturan perundangan Hindia
Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Militer
Jepang ditambah dengan peraturan-peraturan yang
dibuat Pemerintah Jepang sendiri, berlaku pada zaman
penjajahan Jepang di Indonesia.
Semua peraturan-peraturan perundangan yang berlaku
pada masa penjajahan jepang yang diambil alih oleh
UUD 1945 (Pasal II Aturan Peralihan) ditambah dengan
peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan UUD
1945 tersebut berlaku pada masa UUD 1945 (yang
pertama )
Semua peraturan-peraturan perundangan yang berlaku
pada masa UUD 1945 yang diambil alih oleh Konstitusi
RIS 1949 ( Pasal 192 Aturan Peralihan) ditambah
dengan peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan
Konstitusi RIS tersebut, berlaku selama masa
Konstitusi RIS.
•
•
Semua peraturan-peraturan perundangan yang
berlaku pada masa Konstitusi RIS yang diambil alih
oleh UUDS 1950 ( Pasal 142 Ketentuan Peralihan),
ditambah dengan peraturan-peraturan yang dibuat
berdasarkan UUDS 1950 tersebut berlaku selama
masa UUDS 1950.
Akhirnya semua peraturan-peraturan perundangan
yang berlaku selama masa berlakunya UUDS 1950
yang diambil alih oleh UUD 1945 (kedua) ditambah
dengan Peraturan-peraturan perundangan yang
dibuat berdasarkan UUD 1945 (kedua) ditambah
lagi dengan peraturan-peraturan yang dibuat
berdasarkan Dekrit Presiden tersebut sepanjang
belum dicabut berlaku pada masa sekarang ini.
Alhasil dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa
berdasarkan :
• Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (setelah
Dekrit Presiden juncto (berhubungan dengan )
• Pasal 142 ketentuan Peralihan UUDS RI 1945
juncto
• Pasal 192 ketentuan Peralihan Konstitusi RS
juncto
•
•
•
•
•
•
•
Di Indonesia peraturan perundangan yang sekarang
berlaku adalah segala peraturan perundangan yang
diadakan di jaman Hindia Belanda, Jepang dan Republik
Indonesia hingga sekarang berlaku seluruhnya sepanjang
tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang sekarang
berlaku.
Kodifikasi adalah peraturan-peraturan hukum yang tertulis
secara sistematis dalam suatu buku. Dasar hukum dari
Kodifikasi adalah pasal 75 (1) RR yang kemudian diganti
menjadi pasal 131 (1) yang berbunyi : “
Hukum Perdata dan dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta
Hukum Acara Perdata dan Pidana ) harus diletakkan dalam
kitab-kitab undang-undang yang dikodifisir ( asas kodifikasi )
Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundangundangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordasi )
Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur asing
(tionghoa,Arab dsb ) jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan
mereka menghendakinya, dapat menggunakan peraturan yang
berlaku bagi golongan Eropa.
Orang Indonesia asli dan Timur Asing sepanjang mereka belum
ditundukkan di bawah peraturan bersama dengan bangsa
Eropa, diperbolehkan menundukkan diri (onderwepen).
Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam
undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum
yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.