Transcript SEJ_DAN_DEV_PHI.pptx




Tidak semua orang mengetahui, memahami,
menyikap dan melaksanakan aturan-aturan yang
ada dan berkembang dalam norma-norma
tersebut.
Masih banyak kepentingan-kepentingan manusia
yang tidak dijamin oleh norma-norma tersebut,
misalnya dalam pelaksanaan aturan lalu lintas
yang mengharuskan setiap orang dan atau
kendaraan berjalan di sebelah kiri
Ada sebagian kepentingan-kepentingan yang
bertentangan dengan norma tersebut padahal
masih memerlukan perlindungan hukum.
 Mengapa
norma hukum diperlukan?
 Cara bangsa eropa mempelajari ilmu hukum
1. Secara teoritis
2. Secara praktis
3. Secara ilmiah
4. Secara tata hukum

mempelajari hukum Romawi sebagai Ilmu
Pengetahuan, dalam arti setelah mahasiswa
dari negara yang bersangkutan mempelajari
dan memperdalam hukum Romawi kemudian
di bawa kenegaranya untuk dikembangkan
lebih lanjut, baik dalam kedudukan dia
sebagai pegawai di pengadilan ataupun
badan-badan pemerintah lainnya.

menganggap hukum Romawi ini lebih tinggi
tingkatnya dari hukum manapun di dunia,
bangsa-bangsa Eropa Barat mempelajarinya
dan
melaksanakan
atau
menggunakan
Hukum Romawi ini dalam kehidupannya
sehari-hari dalam negaranya.

Hukum Romawi yang telah dipejari oleh para
mahasiswa hukum dikembangkan lebih lanjut
di negara asalnya melalui perkuliahanperkuliahan di perguruan tinggi. Hal ini
karena tidak sedikit mahasiswa yang telah
mempelajari hukum tersebut setelah kembali
ke negaranya bekerja sebagai dosen.


di mana setelah Perguruan-Perguruan Tinggi
di Jerman dan Perancis, dan negara-negara
tersebut dalam membuat dan melaksanakan
Undang-undang selalu mengambil dasar dari
hukum Romawi dijadikan Hukum Positif
dalam negaranya masing-masing, wa;au
demikian tentu saja penerimaan hukum ini
disesuaikan dengan situasi dan kondisi
negara-negara tersebut.
Pengertian tata hukum
Pengertian tata hukum Indonesia

Pengertian : Tata Hukum adalah semua
peraturan-peraturan hukum yang diadakan
/diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan
berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat
dalam negara atau disebut juga ius constitutum.
Tujuan dibentuknya tata hukum adalah untuk
mempertahankan, memelihara dan melaksanakan
tata tertib di kalangan
anggota- anggota
masyarakat dalam negara itu dengan peraturanperaturan yang diadakan oleh negara atau
bagian-bagiannya.


Tata hukum adalah susunan hukum yang berasal mula dari
istilah recht orde (bahasa Belanda). Susunan hukum terdiri
atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa
sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika
membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum
yang terjadi dalam masyarakat. Aturan yang ditata
sedemikian rupa menjadi “tata-hukum” tersebut antara
yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan
saling menentukan.
Tata hukum berlaku dalam masyarakat karena disahkan
oleh pemerintah masyarakat itu. Jika masyarakat itu
masarakat negara, yang mensyahkan tata hukumnya
adadalah penguasa negara itu. Tata hukum yang sah dan
berlaku pada waktu tertentu dan masyarakat tertentu
dinamakan hukum positif (Ius Constitutum).


Tata hukum yang diharapkan berlaku pada masa
yang akan datang dinamakan Ius Constituendum.
Ius
Constituendum
dapat
menajdi
Ius
Constitutum dan Ius Constitutum dapat diganti
Ius Contituendum baru yang disesuaikan dengan
kebutuhan
masyarakat
yang
senantiasa
berkembang (Daliyo, dkk, 1992:4).
Tata hukum, suatu negara adalah tata hukum
yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah
negara. Jadi tata hukum Indonesia adalah tata
hukum yang ditetapkan dan disahkan oleh
pemerintah negara Republik Indonesia.

Di Indonesia dewasa ini, mana yang disebut
Ius Consitutum, mana yang disebut Ius
Consituendum, mana yang disebut Ius
Naturale. Untuk menjelaskan atau menjawab
pertanyaan tersebut, Anda perlu mengetahui
dahulu pembagian hukum dalam beberapa
golongan
seperti
yang
diuaraikan
sebelumnya.

Tujuan mempelajari tata hukum Indonesia :
agar
mengetahui
perbuatan
atau
tindakan manakah yang menurut
hukum
dan
yang
manakah
bertentangan
dengan
hukum,
bagaimanakah kedudukan seseorang
dalam masyarakat, apakah kewajibankewajiban
dan
wewenangwewenangnya yang kesemuanya itu
menurut hukum Indonesia.




Algeimene Bepaling van Wetgeving voor Indonesia,
disingkat AB (Ketentuan-ketentuan Umum tentang
Peraturan Perundang-undangan untuk Indonesia.)
yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847
Regerings Reglemens (R.R) yang dikeluarkan pada
tanggal 2 September 1854.
Indische
Staatsregeling
(IS)
atau
Peraturan
Ketatanegaraan Indonesia. Pada tanggal 23 Juni 1925
RR iubah menjadi IS yang termuat dalam Stb.
1925/415 yang mulai berlaku 1 Januari 1926. RR dan
IS ini dapat dikatakan peraturan pokok yang
merupakan : UUD Hindia Belanda” dan merupakan
sumber peraturan-peraturan organic pada masa itu.



Ordonantie
Regerings Verordening
Locale Verordening

UU No. 1 tahun 1942 yang
menyatakan berlakunya kembali
semua peraturan perundangundangan Hindia-Belanda yang tidak
bertentangan dengan kekuasaan
militer Jepang



Pasal II aturan peralihan UUD 1945
Pasal 142 ketentuan peralihan UUDS
1950
Pasal 192 ketentuan peralihan
konstitusi RIS

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang
berbunyi : Segala Badan Negara dan Peraturan
yang ada masih langsung berlaku selama
belum diadakan yang baru menurut UUD ini”

Pasal 142 Ketentuan Peralihan UUDS 1950 : “
Peraturan Undang-undang dan ketentuanketentuan tata usaha negara yang sudah ada
pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku
dengan tidak burubah sebagai peraturanperaturan RI sendiri, selama dan sekedar
peraturan-peraturan
dan
ketentuanketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau
diubah oleh Undang-undang dan ketentuan
tata usaha atas kuasa UUD ini”

Pasal 192 Ketentuan Peralihan Konstitusi RIS : “
Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan
tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi
ini mulai berlaku tetap berlaku dengan tidak
berubah sebagai peraturan-peraturan dan
ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri
selama dan sekedar peraturan-peraturan dan
ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah
atau
diubah
oleh
Undang-undang
dan
ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa
Konstitusi ini”
1.
2.
3.
4.
Jelaskan apa yang dimaksud tata hukum? Apa
tujuan kita mempelajari hukum?
Manfaat apa yang kita peroleh dengan
mempelajari tata hukum?
Jelaskan istilah-istilah dibawah ini secara
singkat, jelas dan tepat! Alghemeine Bepaling
van Wetgeving voor Indonesia (Ab); Regelings
Reglemens (R.R); Indische Staatregeling (IS); Lex
specialis, lex generalis
Jelaskan hungan pasal II antara aturan peralihan
UUD 1945, pasal 142 ketentuan peralihan UUDS
1950 dan pasal 192 ketentuan peralihan
konstitusi RIS.