Transcript bab iv. dasar negara dan konstitusi

BAB IV
HUBUNGAN DASAR NEGARA
DENGAN
KONSTITUSI
Dasar Negara
Philosophische grounslag (Belanda)
Weltanschaung (Jerman)
Ideology (Inggris)
Ideologi (Indonesia)
Ideologi
 Konsensus mayoritas warganegara tentang nilai-nilai dasar
yang ingin diwujudkan dengan mengadakan negara mereka itu.
•
Adolf Houken (1988)
Ideologi selalu berupa gagasan-gagasan
yang memiliki sifat
 1.
 2.
 3.
Sistematis : tersusun scr terpadu, unsurnya tdk
bertentangan satu sama lain.
Berfungsi sbg pedoman dlm kehidupan bernegara (bagi
penganutnya atau yg mempercayai)
Masih berupa gagasan dasar sehingga merlukan
penjabaran operasional.
Contoh Ideologi
 Liberalisme di negara Amerika dan negara-negara
Barat
 Sosialisme/ Komunisme di RRC, Korea Utara, dan
negara-negara Eropa Timur sampai tahun 1990.
 Pancasila di Indonesia
Substansi dasar Negara
 Dipengaruhi oleh cara pandang terhadap hakekat
manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial
 Ada pemikir dasar negara yang mengutamakan
salah satu sisi dari kedua dimensi itu.
 Ada yang melihat keduanya sebagai suatu yang
padu yang tidak bisa dipisahkan
Perbedaan Liberalisme, Sosialisme, dan Pancasila
Ideologi
Aspek
Moralitas
Liberal
Pancasila
Sosialis
Manusia adalah
makhluk individu
Manusia adl
Manusia adalah
makhluk monodualis makhluk sosial
Politik
Demokrasi Liberal dan
pengakuan HAM
Dan multi partai
Demokrasi Pancasila Demokrasi sosialis
dg sistem perwakilan dengan partai
tunggal
Ekonomi
Kesejahteraan dpt
dicapai oleh masingmasing ind yg bebas
mengejar
kepentingannya tanpa
campur tangan negara
Kesejahteraan dp
dicapai via usaha
bersama, negara
menguasai cabang
prod yg merupakan
hajat hidup orang
banyak
Kesejahteraan dpt
diperoleh melalui
kerjasama dan
pengambilalihan
alat produksi oleh
negara
Fungsi Dasar Negara
 1. Dasar berdiri dan tegaknya negara
 2. Dasar kegiatan penyelenggara negara
 3. Dasar partisipasi warga negara
 4. Dasar pergaulan antarwarga negara
 5. Dasar dan sumber hukum nasional
Pancasila sebagai dasar Negara
 Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan




sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam
negara, serta sebagai sumber dari segala sumber
hukum.
Tap MPRS No.XX/MPRS/1966, jo
Tap MPR No. V/ 1973, jo
Tap MPR. No. IX/MPR/ 1978, jo
Tap MPR No. XVIII/MPR/1998)
KONSTITUSI
 Arti Luas : Hukum Dasar, keseluruhan aturan dasar , baik
yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur
bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam
suatu negara
 Arti Sempit : Undang-Undang Dasar, yang memuat
ketentuan-ketentuan yang bersifat dasar dari
ketatanegaraan suatu negara
Kedudukan Konstitusi
 Sebagai Hukum dasar:
karena berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar
dalam kehidupan suatu negara; memuat ttg lembaga negara dan
sekaligus kewenangannya juga peraturan perundang-undangan
besrta isinya.
 Sebagai Hukum tertinggi:
Aturan yg terdapat dlm konstitusi secara hirarki mempunyai
kedudukan lebih tinggi terhadap aturan lainnya, shg aturan lain
harus sesuai dg konstitusi
Sifat Konstitusi
 Kaku (rigid), jika hanya dapat diubah melalui prosedur yang
berbeda dengan prosedur pembuatan Undang-Undang
biasa.
 Fleksibel (supel), jika dapat diubah dengan prosedur yang
sama dengan prosedur pembuatan Undang-undang.
 CF. Strong; kaku atau supelnya konstitusi ditentukan oleh
prosedur mmbuat UU di negara ybs.
Bagaimana sifat UUD’1945 ?
 Rigit atau Fleksibel ?
 Berikan alasannya !
Fungsi (khusus)Konstitusi
Menentukan dan membatasi kekuasaan negara.
 2. Menjamin Hak-hak asasi warga negara
 1.
 Sehingga terwujud prinsip “Goverment by laws,
not by men” atau “Rule of law”
Substansi Konstitusi
Pernyataan tentang gagasan politik, moral,
dan keagamaan.
 2. Ketentuan tentang struktur organisasi
negara.
 3. Ketentuan tentang perlindungan HAM
 4. Ketentuan tentang prosedur mengubah
UUD.
 5. Ketentuan Larangan mengubah sifat tertentu
dari UUD
 1.
Aktivitas Belajar
 a). Gagasan politik, moral, dan keagamaan,(pernyataan
pengakuan adanya Tuhan, pernyataan bahwa keadilan,.. akan dijamin dalam
UUD) terdapat di ……
 b). Struktur organisasi negara
 1. MPR, psl….
8. Kementrian Negara :
 2. Presiden, psl….. 9. Pemerintah Daerah :
 3. DPR, psl …..
10. Wilayah Negara :
 4. BPK, psl …..
11. DPD
:
 5. MA, psl …..
 6. KY, psl ….
 7. MK, psl …..
 c). Perlindungan HAM: pasal:…
 d). Prosedur mengubah UUD: pasal…
 e). Larangan mengubah sifat tertentu dari UUD
 1.
 2.
3. ....
4. ....
Nilai Konstitusi
 Nilai Normatif:
 Konstitusi berlaku secara hukum (legal) dan merupakan suatu kenyataan ( reality),
semua diperlukan dan efektif, konstitusi dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
 Nilai Nominal

Konstitusi menurut hukum memang berlaku tetapi tidak sempurna.
 Nilai Semantik

Konstitusi secara hukum berlaku tetapi hanya sekedar untukmelaksanakan
kekuasaan politik
Tujuan, materi, dan kegiatan hari ini ...
 Tujuan (KD) : Mendiskripsikan hubungan dasar negara




dan konstitusi.
Materi :
- Cara pembentukan dan mengubah konsitusi.
- Hubungan dasar negara dan konstitusi
Kegiatan : Kerja kelompok dan presentasi hasil analisa
hubungan Dasar Negara dan Konstitusi.
CARA PEMBENTUKAN KONSTITUSI
 1. Pemberian

:
Raja memberi kepada warganya UUD dan berjanji akan
mempergunakan kekuasaan berdasarkan asas-asas tertentu.
 2. Sengaja dibentuk :

Pembuatan UUD dilakukan setelah negara itu didirikan.
 3. Cara Revolusi :
Pemerintahan hasil revolusi membuat UUD yang kemudian
mendapat persetujuan rakyatnya.
4. Cara Evolusi :
Perubahan secara berangsur-angsur dapat menimbulkan suatu
UUD sehingga UUD yang lama tidak berlaku lagi

CARA MENGUBAH UUD
 1. Diserahkan kepada badan pembuat undang-undang
(Badan Legislatif).
 2. Diserahkan langsung kepada rakyat melalui
Referandum.
 3. Diserahkan kepada Badan Khusus yang dibentuk untuk
mengubah UUD.
 4. Khusus di negara federasi, perubahan diserahkan
kepada negara-negara bagian dengan persetujuan
sebagian besar negara bagian.
Hubungan dasar Negara dan Konstitusi
 Hubungan dasar negara Pancasila dg Konstitusi
dapat dilihat dari hubungan sila-sila Pancasila dlm
pembukaan dengan pasal-pasal UUD 1945.
 Dasar negara tercermin dalam pokok-pokok pikiran
Pembukaan...
 Pokok-pokok pikiran tsb terjabar atau tertuang
dalam pasal-pasal konstitusi….
 Jadi jika negara itu melaksankan konstitusi berarti
melaksanakan aturan yg sesuai dg Dasar Negara
Aktifitas Belajar
 Bentuk kelompok max.2 orang.
 1.Jelaskan hubungan Pancasila dengan
Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD 1945.
 2.Mencari pasal-pasal dalam UUD 45 yg belum
dilaksanakan secara menyeluruh !(pasal 27 s.d.
34)
No
Pasal/Ayat
Contoh Bukti
Lembar Kerja
Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi
No
Sila
1.
Ketuhanan Yang
Mahaesa
2.
Kemanusiaan yang
adil dan beradab
3.
Persatuan Indonesia
4.
Kerakyatan yang di
pimpin ....
5.
Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat
Indonesia
Pasal dalam UUD’1945
Lembar Kerja
Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi
No Sila
Pasal dalam UUD’1945
1.
Ketuhanan Yang
Mahaesa
Pasal: 28 E (1) dan 29.
2.
Kemanusiaan yang
adil dan beradab
Pasal :27 (1-2), 28,29,,31,32,33,
dan 34.
3.
Persatuan
Indonesia
4.
Kerakyatan yang di
pimpin ....
Pasal: 1 (1), 18, 18a, 18b,
30,35,36, 36a, dan 36b.
Pasal 1 (2), pasal 2 sd 24
5.
Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat
Indonesia
Pasal : 33 dan 34
Kegiatan Hari Ini
 Tujuan :
Mendiskripsikan Hubungan Dasar Negara
dan Konstitusi di Ind, Neg. Liberal, dan
Komunis/Uni Soviet.
 Kegiatan :
Menelaah UUD’45, Konstitusi AS, dan Uni
Soviet.
Ingatkah ?
 Apa fungsi pokok konstitusi ?
 Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-
wenang !
 Bagaimana caranya ?
Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi di Negara Liberal (AS)
 “Kami rakyat Amerika Serikat dalam
rangka membentuk persatuan yang
lebih sempurna, menegakkan
keadilan, menjamin keamanan dalam
negeri, menyediakan pertahanan
umum, dan mengamankan Anugerah
kemerdekaan bagi diri kita sendiri dan
keturunan kita, menetapkan dan
mengesahkan konstitusi ini untuk
Amerika Serikat”
 Bagian Awal Konstitsi AS 1787
Piagam Kemerdekaan AS 1776
 “We hold these truths to be self-evident, that all
men are created equal, that they are endowed by
their Creator with certain unalienable Right, that
among these are Life, Liberty, and the persuit of
Happines. That to secure these rights
Governments are instituted Men, deriving their
just powers from the consen of the governed”
Isi Pokok Pembukaan UUD AS
 Menegakkan keadilan
 Menjamin keamanan dalam negeri
 Menyediakan pertahanan umum
 Memajukan kesejahteraann umum
 Mengamankan kemerdekaan rakyat Amerika
yang dianggap anugerah dari Sang Pencipta
Hal pokok yang diatur dalam sistem pemerintahan
demokrasi yang melindungi kebebasan manusia
 1. Pembagian Kekuasaan
 2. Sistem Check and balance
Pembagian Kekuasaan Negara dalam Konstitusi AS
LEGESLATIF
EKSEKUTIF
YUDIKATIF
SENAT
KONGGRES
DPR(HR)
PRESIDEN
DAN
WAKIL PRESIDEN
SUPREME COURT
(MA)
Sistem Check and Balance dalam Konstitusi AS
LEGESLATIF
-Konggres dapat membatalkan
veto Presiden
-Konggres dapat “mengadili” dan
memecat Presiden
-Senat dapat menolak perjanjian
internasional
-Senat dapat nmenolak pejabat
yang ditunjuk Presiden
-Konggres dapat mengajukan
amandement konstitusi untuk
melawan MA, membentuk badan
peradilan di bawah MA dan
menentukan gaji hakim
-menolak hasil pemilihan para
hakim
-”mengadili” dan memecat hakim.
EKSEKUTIF
-Presiden dapat memveto RUU
yang telah disetujui Senat dan
DPR
-Presiden dapat minta sidang
istimewa konggres
-Presiden dapat memilih dan
mengangkat hakim agung
-Presiden berhak memberi
pengampunan hukum
-Presiden dapat mengajukan
rekomendasi hukum
YUDIKATIF
-Mahkamah Agung dapat
menyatakan tindakan eksekutif
tidak konstitusional
-Mahkamah Agung berhak
menyatakan aturan buatan
Konggres tak konstitusional
Tantangan hari ini
 1. Cermati bagan sistem check and balances
menurut Konstitusi AS di atas !
 2.Pelajari pasal-pasal yang mengatur hubungan
antar lembaga negara dalam UUD 1945.
 3. Buatlah bagan check and balances menurut UUD
1945
 4. Selamat dan sukses !!!!
Lembar Kerja
Tulislah Sistem Check and Balance dalam UUD 1945
LEGESLATIF:MPR(DPR+DPD)
Dapat memberhentikan
Presiden.
Setiap RUU dibahas oleh DPR
dan Presiden
EKSEKUTIF (PRES)
YUDIKATIF (MA,MK,KY)
Mengajukan RUU kpd DPR
Dpt diberhentikan MPR atas
usul DPR
Presiden
tidak
bisa
membekukan DPR
MK memeriksa,
memutuskan seadil-adilnya
atas pendapat DPR
mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden
Dalam hal kegentingan yang
memaksa Presiden berhak
menetapkan Perpu
Memberi grasi dan rehabilitasi
dg pertimbangan MA
Memberi amnesti dan abolisi
dengan pertimbangan DPR
Calon Hakim Agung
diusulkan KY kepada DPR
dan ditetapkan oleh
Presiden.
Konstitusi pada negara Komunis
(RRC- Mao Tse Tung)
 Komunisme bukan hanya mrp sistem politik tetapi
juga gaya hidup yg berdasarkan nilai-nilai tertentu:
 1. Gagasan monoisme
 2. Kekerasan sbg alat yang sah guna mencapai
komunisme
 3. Negara merupakan alat untuk mencapai
komunisme
Mekanisme konstitusional demokrasi rakyat
(ala komunis)
 Pembuat keputusan tertinggi adalah PKC yang
menentukan semua kebijakan.
 Tidak ada proses legeslasi secara terbuka.
Lembaga-lembaga kenegaraan
 1. Ketua dan Sekjen PKC (eksekutif)
 2. Konggres Rakyat Cina (legeslatif)
 3. Mahkamah rakyat tertinggi dan kejaksaan rakyat
tertinggi (yudikatif)
Kompetensi Dasar
 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945
 Kegiatan :
 1. Menjelaskan makna yang terkandun gdalam
masing-masing alinea pembukaan UUD 1945
 2. Menjelaskan kedudukan pembukaan UUD 1945
Kedudukan Pembukaan UUD 1945
sbg Staatsfundamentalnorm
(Pokok kaidah Negara yang fundamental), karena


a.
b.
c.
d.
1. Dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk
negara.
2. Dari segi isi, memuat dasar-dasar pokok negara
tujuan negara,
ketentuan diadakannya UUD,
bentuk negara,
dasar filsafat negara.
Pokok-pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
.
Negara melindungi segenap bangsa dan selurh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia
 3. Negara yang berkedaulatan rakyat brdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan /perwakilan
 4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Mahaesa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab
 1
Tugas
 1. Tulislah makna masing-masing alenia Pembukaan
UUD 1945:
 2.Carilah pasal-pasal dalam UUD 1945 yang belum
dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah, berikan
buktinya……(pasal 27-pasal 34)
Makna yang terkandung dalam Pembukaan
UUD’45
 Alinea 1
 a) Makna Objektif (universal)
Kemerdekaan ialah hak segala bangsa
 b) Makna Subjektif (tekad yang tumbuh dari
bangsa Indonesia)
 Menghapuskan penjajahan
karena tidak sesuai
dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan
Alinea 2
 Perjuangan bangsa Ind.sudah sampai pada saat yang
tepat untuk memproklamasikan.
 Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan
 Perlu usaha untuk mengisi kemerdekaan untuk
mewujudkan masy adil makmur
Alinea ke-3
 Ketaqwaan bangsa Ind thd Tuhan YME
 Kemerdekaan dimotivasi oleh keinginan luhur untuk
menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan
Alinea 4
 Terdapat rumusan tentang tujuan negara
 Pentingnya mengatur kehidupan negara dalam UUD
 Bentuk pemerintah republik
 Dasar negara Indonesia Pancasila
I. 1945-1949
•



Masa Berlaku
Belum dpt dilakukan dng baik
Pancaroba, pertahankan kemerdekaan & konflik ideologi
Aturan Peralihan Pasal IV (diaktifkan)
KNIP : diserahi kekuasaan legislatif
Presidensil jadi Parlementer (14/11/45) :
- Perdana Menteri
- PM & Menteri bertanggung jawab kepada KNIP
- Tdk stabil (pol, ek, pemerintahan & kam)
II. 1949 –1959
A. 1949 – 1950 (Konstitusi RIS):
• 29 Oktober 1949 : Di Scheveningen : BFO (Bijeenkorstvon
Federal Overleg) & RI meneyepakati Konstitusi RIS
• 14 Desember 1949 : Di Jakarta, Eksekutif RI , KNIP & DPR
BFO menyetujui Konstitusi RIS
• 27 Desember 1949 : Di Denhaag (KMB) Konstitusi RIS disahkan
• Konsttitusi RIS berlaku pd 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus
1950
Masa Berlaku
II. 1949 –1959
B. 1950 – 1959 (UUDS) :
• Konstitusi RIS pasal 43 & pasal 44, Pembubaran & Penggabungan
negara Bagian RIS bisa dilakukan
• April 1950 Daerah-daerah yg tdk puas dng RIS sebagian besar
tlh begabung dng RI, tinggal Indonesia Timur & Sumatra Timur
• KeberadaanTNI sbg inti APRIS di Negara-negara bagian RIS
berperan besar mendorong negara bagian utk menyetujui
perubahan dr RIS menjadi NKRI
• 19 Mei 1950 : Persetujuan RIS mnjadi RI itu ditandatangani
pihak RIS & RI
• 15 Agustus 1950 : Dlm rpt gabungan Senat & DPR-RIS ranc
UUDS disetujui RIS & NRI Yogyakarta, mulai berlaku 17 Agustus
1950
• UUDS berlaku 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
PEMBENTUKAN KONSTITUANTE
 Sistem Parlementer memberikan hasil :
-. Instabilitas (Pol, Ek, Pemerintahan dan Keamanan ).
-. Sering penggantian kabinet (7x).
 1955 PEMILU :
-. DPR.
-. Anggota Konstitusi.
 Tugas Konstitusi membuat rancangan UUD yang tetap
sebagai pengganti UUDS 1950.
KEGAGALAN KONSTITUANTE
22 April 1959 : Karena Sidang Konstituante belum juga
menghasilkan rancangan UUD maka Bung Karno
berpidato didepan sidang Konstituante menyarankan
kembali kepada UUD 1945.
Konstituante tidak dapat hasilkan UUD
Konstituante reses, lebih separuh anggota nyatakan
tidak akan hadir lagi dlm persidangan
Konstituante “gagal” , akhirnya “ DEKRIT
PRESIDEN”
DEKRIT PRESIDEN
(Petikan)
Kami Presiden Republik Indonesia
Panglima Tertinggi Angkatan Perang
Menetapkan pembubaran Konstituante
Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap Bangsa Indonrsia dan seluruh tumpah
darah Indonesia terhitung mulai dari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak
berlakukanya lagi UUD Sementara..
Pembentukan MPRS yang terdiri atas Anggota-anggota DPR ditambah dengan utusanutusan dari daerah-daerah dan golongan serta pembentukan DPAS, akan diselenggarakan
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Ditetapkan di JKT
Pada tgl 5 Juli 1959
Atas Nama Rakyat Indonesia : Presiden Republik
Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan Perang
Soekarno
 15 Desember 1955
 10 Novermber 1956
 Februari 1959
 22 April 1959
 2 Juni 1959
 5 Juli 1959
 Pemilu dlm rangka Pengisian Konstituante.
 Konstituante Dilantik.
 Butir-butir Konstitusi belum tersusun mjd
Materi UUD Negara.
 “Respublica sekali lagi Respublica”.
 Sdng trhir-reses-lbih sprh takmau lagi.sdng
 Dekrit :
* Konstituante Bubar.
* UUD 1945 berlaku lagi.
* Bentuk MPRS.
 UUD 1945 berlaku lagi di seluruh wilayah Indonesia s.d. sekarang.
Amandemen UUD 1945
 Tujuan Amandemen : Untuk menyempurnakan aturan tentang :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tatanan negara
Kedaulatn rakyat
HAM
Pembagian kekuasaan
Kesejahteraan rakyat
Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
Sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa
5 Kesepakatan Dasar MPR tentang
Perubahan UUD 1945
 1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
 2. Tetap mempertahankan NKRI.
 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
 4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan
 5. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara
Adendum.
Amandemen UUD 1945
 Amandemen UUD 1945 telah dilaksnakan
empat kali, yaitu:
1. Tgl 19 Oktober 1999
2. Tgl 18 Agustus 2000
3. Tgl 10 November 2001
4. Tgl 10 Agustus 2002
Hasil Amandemen UUD 1945
No
Bagian
Sebelum
1
Pembukaan
4 alenia
2
Pasal-Pasal
(Batang Tubuh)
XVI Bab
37 Pasal
3
Penjelasan
Ada
Sesudah
4 alinea
XXI Bab
73 pasal
170 ayat
3 pasal aturan peralihan 3 pasal aturan peralihan
2 ayat aturan tambahan 2 ayat aturan tambahan
Tidak Ada
Sikap Positif terhadap UUD
 Menyadari bahwa dlm kehidupan kenegaraan




memang diperlukan konstitusi
Tidak menjadikan alasan pribadi /golongan sbg dasar
untuk mengusulkan perubahan konstitusi
Memahami bahwa perubahan konstitusi harus
dilakukan secara prosedural
Berusaha mematuhi ketentuan dalam konstitusi
Memahami bahwa kesepakatn dalam konstitusi
dapat diubah demi kelangusngan hidup berbangsa
dan bernegara yang dinamis.
Selesai