Transcript Hukum Acara Peradilan Agama Pertemuan 8

Pertemuan 9
Proses Administrasi Dan Litigasi Perkara Di
Pengadilan Agama
1. Proses Administrasi Perkara
a. Penggugat / kuasa datang ke bagian pendaftaran
perkara
di
PA
untuk
mengajukan
gugatan/permohonan dengan surat/ lisan/kuasa ke
Ketua PA dengan membawa surat bukti identitas.
b. Penggugat wajib membayar uang muka (voorschot)
biaya/ongkos perkara. (Ps. 121 ayat 4 HIR).
c. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan
ke bagian perkara, sehingga gugatan secara resmi
dapat diterima dan didaftar dalam Buku Register
Perkara.
d. Setelah didaftar, gugatan diteruskan ke Ketua PA,
diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara&
ditentukan hari sidang.
e.
Ketua PA menentukan majelis Hakim yang akan
mengadili dan menentukan hari sidang.
f.
Hakim ketua/anggota majelis hakim (yang akan
memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat
gugatan.
g.
Panitera memanggil penggugat & tergugat dengan
membawa Surat Panggilan Sidang secara patut.
h. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam BAP.
2. Proses Litigasi/Acara Berperkara
a. Pengertian
 Surat permohonan ialah suatu permohonan yang
didalamnya berisi tuntutan hak Perdata oleh pihak
orang yang berkepentingan terhadap suatu hal
yang tidak mengandung sengketa, dihadapan
badan peradilan yang berwenang.
 Surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh
penggugat kepada Ketua Pengadilan yang
berwenang, yang memuat tuntutan hak yang
didalamnya mengandung suatu sengketa dan
sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan
perkara.
 Permohonan atau gugatan pada prinsipnya harus dibuat
tertulis oleh pemohon/penggugat/kuasanya.
 Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 jo disebutkan Pasal
66 dan Pasal 73 UU No. 1 Tahun 1989 Perkawinan putus
karena:
a. Kematian;
b. Perceraian;
c. Atas putusan pengadilan.
• Mengenai pemeriksaan perkara Perceraian dalam Pasal
54 UU No. 7 Tahun 1989 diatur secara khusus, yaitu:
a. Cerai Talak Pasal 66-Pasal 72;
b. Cerai Gugat Pasal 73-Pasal 86;
c. Cerai dengan alasan zina Pasal 87-Pasal 88.
b.Perkara Permohonan Talak
• Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 113 KHI
disebutkan bahwa perkawinan putus karena kematian,
perceraian atau atas keputusan pengadilan.
• Perkara perceraian dalam UU No. 7 Tahun 1989 diatur
secara khusus yaitu cerai talak (Pasal 66-Pasal 72),
cerai gugat (Pasal 73-Pasal 86), cerai dengan alasan
zina (Pasal 87-Pasal 88).
Permohonan Talak (Ps 66-72)
1. Bentuk & Isi Permohonan Talak:
• Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum perkara cerai
talak diajukan ke PA:
a. Mendaftarkan/mengajukan
permohonan
secara
tertulis/lisan kepada bagian pendaftaran perkara,
yaitu Sub Kepaniteraan Permohonan.
b. Membayar persekot (voorschot) biaya perkara.
 Formulasi/isi permohonan, dari ketentuan Ps. 66 Ayat
(1) dan (2) jo Ayat (5) jo, Ps 57 UUPA, yang perlu
diperhatikan adalah:
a. Identitas Pemohon dan Termohon
b. Posita (kasus posisi/waqi’ah)
c.Petitum/petita: isi tuntutan yang diminta oleh
pemohon agar dikabulkan oleh Hakim
2. Tahapan Persidangan Permohonan Talak
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Sidang I : perdamaian/pembacaan SP
Sidang II : Jawaban
Sidang III : Replik
Sidang IV : Duplik
Sidang V : Pembuktian
Sidang VI : Kesimpulan
Sidang VII : Penetapan Hakim
Sidang VIII : Penyaksian Ikrar Talak
3. Akibat Hukum Perceraian Karena Talak
a. Hubungan antara suami-istri putus;
b. Istri mempunyai hak iddah selama 3 bulan;
c. Dapat dilaksanakan pembagian harta bersama;
d. Adanya hak pemeliharaan anak /hadanah (Pasal
149-157, jo. 105 KHI).
Perkara Gugatan Cerai
1. Proses Administrasi Perkara Gugatan
• Proses
administrasi perkara gugatan = proses
administrasi permohonan talak
• Proses administrasi perkara gugatan sbb:
a. Gugatan
diajukan/ditujukan kepada Ketua
Pengadilan
b. Mengenai cara mengajukan gugatan diatur dalam
Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3)
c. Penggugat wajib membayar ongkos perkara (Pasal
121 (4). HIR, agar gugatan resmi dapat diterima dan
didaftar dalam buku register perkara (Pasal 90 UU
No. 7 Tahun 1989).
2.Bentuk Dan Isi Gugatan
Unsur-unsur Esensial sebuah gugatan:
 Identitas para pihak
 Pernyataan Posita (kasus posisi/waqi’ah)
yang
dikehendaki
 Pernyataan Petitum/petita yang dikehendaki
3. Proses Litigasi (Tahapan
Perkara Gugatan
Persidangan)
a. Tahapan sidang sama dengan permohonan Talak
b. Ketentuan Pasal 76 UUPA:
- Cerai dengan alasan Syiqaq=> hakam
(para pihak hrs datang sendiri)
c. Ketentuan Pasal 86 (1) dan (2):
- Gugatan Penguasaan Anak & Nafkah & Harta
Bersama (diajukan bersama atau sesudah
putusan tetap)
- Jika ada tuntutan pihak ketiga => harta benda
ditunda!
Proses Gugatan Cerai Dengan Alasan Zina
1. Pengertian dan Dasar Hukum:
a. Pengertian
• Zina: (4 unsur)
- hubungan seksual laki-laki & perempuan;
- secara sadar;
- disertai nafsu seksual;
- tidak/belum ada ikatan perkawinan sah.
• Gugatan cerai dengan alasan zina: gugatan
dengan maksud menghendaki putusnya
hubungan perkawinan karena suami menuduh
istri melakukan zina dan istri menolak
tuduhan tersebut
Dasar Hukum
-
QS. 24 Ayat (4); (6) & (7) => qadhaf; (8) & (9)
Pasal 87 – 88 UUPA => “karena jabatannya”
Pasal 127 KHI => kesatuan sumpah suami-istri
Pasal 128 => li’an hanya sah bila dilakukan di hadapan
sidang Pengadilan Agama
Cerai dengan Alasan Zina yang diajukan oleh
Suami
 Bila hakim berpendapat telah ada bukti permulaan, untuk
melengkapi bukti, hakim dapat memerintahkan suami
untuk bersumpah li’an. Contoh: suami hanya dapat
mengemukakan 2 orang saksi atau kurang.
 Terhadap sumpah suami, isteri diberi hak untuk menolak
tuduhan suami, yaitu dengan mengucapkan “tuduhan zina
tidak benar” sebanyak 4 kali yang diikuti dengan sumpah
kelima “murka Allah atas dirinya bila tuduhan tersebut
benar”
 Dengan saling bersahutan sumpah maka terwujudlah
penyelesaian perkara secara li’an yang akibat hukumnya:
 Perkawinan putus untuk selama-lamanya
 Anak yang dikandung dinasabkan kepada istri atau ibu
 Suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah
Cerai yang diajukan oleh Istri
• ada Pengecualian Pd Ps 88 (2):
“ apabila sumpah sebagai yang dimaksud Pasal 87 (1)
dilakukan oleh Isteri maka penyelesaiannya
dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku”
• Isteri dapat memilih :
1. Alasan zina
2. Alasan Penjara > 5 th (Ps 74 UUPA)