Transcript PUTUSAN PENGADILAN

PUTUSAN PENGADILAN
Arti Putusan Pengadilan
 Pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara diberi
wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan
bertujuan untuk tujuan mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara
pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang
disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang
dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian
oleh hakim di persidangan (Sudikno Mertokusumo)
 Kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim
yang diberi wewenang untuk itu dalam
menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa
antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum (Abdul Manan)
Asas Putusan
 1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci
 2. Wajib mengadili seluruh Bagian Gugatan
 3. Tidak boleh Mengabulkan Melebihi
Tuntutan
 4. Diucapkan di muka umum
 a. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat
imperatif
b. Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas
Keterbukaan
Pelanggaran atas prinsip tersebut mengakibatkan
putusan yang dijatuhkan :
-tidak sah
-tidak mempunyai kekuatan hukum
c. Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, Putusan
tetap diucapkan dalam sidang terbuka
d. Diucapkan di dalam Sidang Pengadilan
e.Radio dan Televisi Dapat
Pemeriksaan dari ruang sidang
Menyiarkan
Langsung
 Pembatasannya berupa :
 a. Pemasangan kamera TV tidak boleh mengganggu




proses pemeriksaan persidangan
b.Harus lebih mengutamakan reportase akurat daripada
sisi entertainment
c.tidak diperkenankan menayangkan saksi yang harus
dilindungi
d.tidak diperkenankan memberi reportase (komentar
baik pribadi maupun konfidensial)
e.Tidak diperkenankan adanya komentar berkaitan
teknis dan administrasi peradilan
Formulasi Putusan
 1. Memuat secara ringkas dan jelas Pokok Perkara,






Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan
a. Dalil Gugatan
b. Mencantumkan jawaban Tergugat
c. Uraian singkat Ringkasan dan Lingkup
Pembuktian
d.Pertimbangan Hukum
e. Ketentuan Perundang-undangan
f. Amar Putusan
Amar Putusan
Amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya,
dengan acuan sebagai berikut:
1. Gugatan mengandung Cacat Formil
a. Jika cacat formil karena surat kuasa, error in persona,
obscuur libel, prematur kadaluwarsa, ne bis in idem,
amar putusannya :
Gugatan tidak dapat diterima
b. Jika cacat formil mengenai kompetensi, amar
putusannya :
(1) Menyatakan tidak berwenang mengadili
(2) Gugatan Tidak Dapat Diterima
Gugatan Tidak Terbukti
Apabila penggugat tidak mampu mengajukan alat
bukti yang cukup memenuhi batas minimal
pembuktian atau tergugat mampu menunjukkan
bukti yang melumpuhkan bukti penggugat maka
penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan
dalil gugatnya. Akibatnya, gugatan mesti ditolak
seluruhnya. Dengan demikian, amar putusannya :
 Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
Gugat Konvensi Tidak Terbukti, Eksepsi Tidak
Berdasar
dan
Rekonvensi
Tidak
Terbukti
Apabila tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi maka
terdapat tiga pokok perkara yang harus diselesaikan
yakni konvensi, eksepsi dan rekonvensi.
Apabila gugat konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak
berdasar dan rekonvensi tidak terbuti, maka :
(1) Dalam Konvensi
(a) Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi atau Eksespsi tidak dapat diterima
(b) Dalam Pokok Perkara
Menolak Gugatan Seluruhnya
(2) Dalam Rekonvensi
Menolak Gugatan Rekonvensi Seluruhnya
Konvensi Tidak
Berdasarkan,
Terbukti, Eksepsi Tidak
Rekonvensi
Terbukti
Dalam kasus yang demikian, amar putusan harus
berbunyi :
(1) Dalam konvensi
(a) Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi
(b) Dalam Pokok Perkara
- Menolak Gugatan Seluruhnya
(2) Dalam Rekonvensi
- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Seluruhnya
atau Sebagian
5. Konvensi Terbukti, Eksepsi Tidak Berdasar,
Rekonvensi Tidak Terbukti
Menghadapi kasus seperti ini, amar putusan yang
mesti dijatuhkan :
(1) Dalam Konvensi
(a). Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi
(b). Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan Gugatan Sebagian atau Seluruhnya
(2) Dalam Rekonvensi
- Menolak Gugatan Rekonvensi
6. Dalam Perkara Perlawanan (Verzet) terhadap
Putusan Verstek
(1) Verzet ditolak
- Menyatakan Pelawan, Pelawan yang tidak benar
Menolak perlawanan Pelawan
Menguatkan putusan Verstek tanggal ......No ......
(2) Pengajuan verzet lewat waktu (Verzet harus diajukan dalam
waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan atau 8 hari
setelah aanmaning eksekusi)
Menyatakan pelawan, pelawan yang tidak benar
Menyatakan Perlawanan tidak dapat diterima
(3) Perlawanan dikabulkan
Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang benar
Membatalkan putusan Verstek tanggal ..... No ....
Menolak Gugatan Penggugat/ Terlawan Seluruhnya
Dalam Perkara terdapat Rangkaian Konvensi,
Eksepsi, Rekonvensi dan Intervensi
 Menghadapi perkara yang demikian, terdapat
beberapa kemungkinan yang terjadi
(1) Eksepsi Dikabulkan ----Maka yang lainnya Tidak
dapat diterima
(2) Konvensi Dikabulkan, Eksepsi Ditolak, Rekonvensi
Ditolak, Intervensi Tidak dapat Diterima
(3) Konvensi Dikabulkan, Eksepsi Ditolak, Rekonvensi
Ditolak. Intervensi Secara Formil diterima tapi
Gugatan Ditolak
(4) Konvensi Ditolak, Eksepsi Ditolak, Rekonvensi
Ditolak, Intervensi Dikabulkan
Proses Pengambilan Putusan
Musyawarah Majelis Hakim
Musyawarah Majelis Hakim merupakan
perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil
keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan
kepadanya dan sedang diproses dalam
persidangan Pengadilan Agama yang berwenang.
MMH dilaksanakan secara rahasia, apa yang
dihasilkan dalam rapat Majelis Hakim hanya
diketahui oleh anggota Majelis sampai putusan
diucapkan di depan sidang Pengadilan
1.
Hak Majelis Hakim dalam MMH :
Mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan para
pihak dengan melihat, mengakui atau membenarkan
telah terjadinya peristiwa
2. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan para
pihak.
Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap
benar-benar terjadi tersebut termasuk dalam
hubungan hukum yang bagaimana dan apa hukumnya
3. Mengkonstituir yaitu menetapkan hukumnya atau
memberikan keadilan kepada para pihak yang
berperkara
1.
Jika dua orang hakim anggota Majelis berpendapat
sama terhadap hal tersebut diatas, maka hakim yang
kalah suara (termasuk Ketua Majelis) harus
menerima pendapat yang telah sama tersebut.
Hakim yang kalah suara menuliskan pendapatnya
dalam buku catatan hakim yang memuat :
(1) Nama hakim, (2) kedudukan dalam Majelis (3)
nomor perkara (4) tanggal putusan perkara tersebut
(5) pendapat hakim serta alasannya, (6) paraf hakim
Jika masing-masing anggota Majelis Hakim
berbeda pendapat satu sama lain terhadap
perkara yang sedang diperiksa maka
permasalahan tersebut dapat diselesaikan
dengan alternatif yaitu :
1. Ketua Pengadilan Agama mengadakan rapat
pleno hakim yang dilaksanakan secara tertutup
dan rahasia
2. Ketua Majelis Hakim karena jabatannya dapat
mempergunakan hak vetonya dalam
menyelesaikan perkara tersebut. Hakim yang
tidak sependapat dengan putusan hakim dapat
mencatatnya dalam buku catatan hakim.
2. Metode Penemuan Hukum
Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara
yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim
merupakan hal yang paling sulit dilaksanakan. Para
hakim
dianggap
tahu
hukum
(ius
curia
novit)sehingga hakim harus mengadili dengan benar
semua perkara yang diajukan kepadanya.
Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan
belum ada hukumnya atau belum jelas hukumnya.
Sebagai penegak hukum, ia wajib menggali, mengikuti
dan memahami nilai hukum yang hidup di
masyarakat.
Usaha untuk menemukan hukum dapat
dilakukan melalui :
Kitab perundang-undangan sebagai hukum yang
tertulis
2. Kepala Adat dan penasihat agama bagi hukum yang
tidak tertulis
3. Sumber yurisprudensi, dengan catatan hakim tidak
terikat dengan putusan terdahulu dan dapat
menyimpang jika putusan terdahulu diketahui
menyimpang atau tidak lagi sesuai dengan hukum
kontemporer.
4. Tulisan ilmiah para pakar hukum dan buku-buku ilmu
pengetahuan lain yang terkait dengan perkara yang
diperiksa.
1.
Jika tidak diketemukan sumber-sumber tersebut,
maka hakim harus mempergunakan metode
interpretasi dan konstruksi.
Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks
undang-undang dan masih berpegang pada bunyi
teks itu.
Metode konstruksi adalah hakim mempergunakan
penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih
lanjut teks undang-undang. Hakim tidak terikat pada
bunyi teks tapi tidak mengabaikan hukum sebagai
suatu sistem (Ahmad Ali)
Teknik Pengambilan Putusan
Dari segi metodologi, para hakim di lingkungan
Peradilan Agama dalam mengambil keputusan
terhadap perkara-perkara yang diperiksa dan diadili
hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai
berikut :
a. Perumusan masalah atau pokok sengketa
b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian
c. Analisa data untuk menemukan fakta
d. Penemuan hukum dan penerapannya
e. Pengambilan keputusan
Penemuan hukum dan penerapannya
Pengambilan keputusan
FxR=C
F = Fact atau peristiwa/kejadian
C = Conclusion
R = Rule atau peraturan
X = Operasional atau penalaran hukum
F
R
C
T
T
T
F
T
F
T
F
F
F
F
F