Transcript 4. proses jawab menjawab – haper

PROSES JAWAB
MENJAWAB
LOGO
SISTEM KONTRADIKTOIR
- Memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk
membantah dalil-dalil gugatan penggugat begitu juga
sebaliknya.
GUGATAN
VERSTEK
JAWABAN
REPLIK
DUPLIK
PEBUKTIAN
KONKLUSI
VERZET
LOGO
SIDANG PERTAMA
Setelah Hakim membuka sidang dengan menyatakan “
sidang terbuka untuk umum” dengan mengetuk palu, hakim
memulai dengan mengajukan pertanyaan kepada
penggugat dan tergugat:
a. Identitas Penggugat/ Tergugat
b. Apakah sudah mengerti maksud didatangkannya para
pihak di muka persidangan
c. Hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian.
d. Sebagai bukti identitas para pihak menunjukkan KTP
masing-masing
LOGO
SIDANG KEDUA (JAWABAN TERGUGAT)
1. Apabila para pihak dapat berdamai maka ada 2
kemungkinan, yaitu gugatan dicabut atau mereka
mengadakan perdamaian diluar atau dimuka sidang
2. Apabila perdamaian diluar sidang maka hakim tidak
ikut campur
3. Apabila perdamaian dilakukan dimuka hakim, maka
ciri-cirinya adalah:
1.
2.
3.
Kekuatan perdamaian sama dengan putusan pengadilan
Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji, perkara tidak
dapat diajukan kembali
Apabila tidak tercapai suatu perdamaian maka sidang
dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat.
Jawaban ini dibuat rangkap tiga. Lembar pertama untuk
penggugat, lembar kedua, untuk hakim, lembar ketiga untuk
arsip tergugat sendiri.
LOGO
SIDANG KETIGA (REPLIK)
Pada sidang ini penggugat dan kuasa hukumnya
menyerahkan replik, satu untuk hakim, satu untuk
tergugat, satu untuk penggugat itu sendiri.
Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban
tergugat
LOGO
SIDANG KEEMPAT (DUPLIK)
Dalam sidang ini, tergugat menyerahkan duplik, yaitu
tanggapan tergugat terhadap
replik penggugat,
kurang lebih berisi meneguhkan sikap konsistensi
pendirian yang disampaikan dalam jawaban atas
gugatan
LOGO
SIDANG KELIMA (PEMBUKTIAN PENGGUGAT)
Penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat
dalil-dalil penggugat sendiri dengan melemahkan dalildalil tergugat.
LOGO
SIDANG KEENAM (PEMBUKTIAN TERGUGAT)
Jalan nya sidang sama dengan sidang pembuktian
dari pihak penggugat, dengan catatan bahwa yang
mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah
tergugat, sedang tanya jawabnya kebalikan dari
sidang kelima
LOGO
SIDANG KETUJUH
Penyerahan kesimpulan, hasil-hasil yang diperoleh
atau ditemukan selama proses persidangan. Isi pokok
kesimpulan
sudah
barang
tentu
dibuat
menguntungkan
masing-masing
pihak
yang
berperkara
LOGO
SIDANG KEDELAPAN
Dinamakan sidang putusan hakim. Hakim membaca
putusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak.
Setelah selesai membaca putusan maka kakim
mengetuk palu tiga kali dan para pihak diberi
kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak
puas dengan putusan hakim.
Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangka
waktu 14 hari terhitung ketika putusan dijatuhkan.
KUMULASI GUGATAN
LOGO
1.
MACAM-MACAM KOMULASI
GUGATAN
Komulasi Subyektif: penggabungan dari subyek (pasal 127
HIR,151 Rbg, 1283-1284BW dan 18 Wvk
2. Komulasi Obyektif : Penggabungan tuntutan dalam satu
perkara sekaligus. Tetapi Putusan MA No 880 K/Sip/1970
untuk menghindari
putusan yang saling bertentangan
Procesual doelmatig.
Pengecualian:
1. Gugatan tertentu yang diperlukan suatu acara khusus
(gugat cerai) sedangkan lain memerlukan acara biasa
(gugatan memenuhi perjanjian)
2. Hakim tidak berwenang secara relative u memeriksa salah
satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu
gugatan dengan tuntutan lain.
3. Tuntutan tentang Bezit tidak boleh bersama-sama dengan
tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan pasal
103 Rv
LOGO
KETENTUAN PENGGABUNGAN
1. Harus ada hubungan batin satu sama lainnya, sehingga
memudahkan proses, dapat menghindarkan kemungkinan putusan
saling bertentangan serta bermanfaat ditinjau dari segi acara atau
Procesueel doelmatig (Yurisprudensi MARI, tanggal 6 Mei 1975,
Nomor 880 K/Sip/1973
2. Haruslah dengan mengingat asas “ Cepat dan Murah”
(Yurisprudensi MARI, tanggal 3 Desember 1974, Nomor 1043 K/
Sip/ 1971 jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, asas “sederhana, cepat dan biaya ringan”
3. Mengenai ketentuan hukum acara yang mengaturnya tidak ada
perbedaan, misalnya tentang perkara HAKI (MEREK, PATEN, HAK
CIPTA, dll.) dengan perkara PMH berdasarkan 1365 BW
(Yurisprudensi MARI, Tanggal 13 Desember 1972, Nomor 677 K/
Sip/1972
PERUBAHAN DAN
PENCABUTAN GUGATAN
M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn
LOGO
1.
2.
PERUBAHAN GUGATAN
Perubahan thd gugatan yang belum dikirim kepada Tergugat
Perubahan thd gugatan yang telah dikirim kepada Tergugat
 Apabila bersifat prinsip maka gugatan harus dicabut terlebih
dahulu
 Apabila tidak prinsip, maka perubahan dapat dilakukan pada
sidang pertama, yaitu tingkat perdamaian (mediasi) atau sebelum
pihak tergugat menyampaikan gugatan untuk itu perlu ada
persetujuan dari TERGUGAT.
 (pasal 271 Rv: Penggugat mempunyai hak penuh untuk
mencabut gugatan, tanpa perlu persetujuan )
LOGO
PENTING!
1. Perubahan/ pencabutan gugatan sebelum jawaban, maka
penggugat dapat melakukan dengan cara menyampaikan kepada
Hakim, tanpa perlu persetujuan dari Tergugat (pasal 271 ayat (1)
Rv). Akan tetapi poin-poin yang diubah atau pencabutan itu harus
diberitahukan kepada pihak lawan (Tergugat)
2. Perubahan/Pecabutan Gugatan setelah ada jawaban dari
Tergugat, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
pihak lawan (pasal 271 ayat (2) Rv
3. Yurisprudensi MARI, tanggal 14 Oktober 1970, Nomor 546 K/Sip/
1970 (Perubahan dan pencabutan gugatan masih bisa dilakukan,
meskipun pada tingkat pemeriksaan, kesimpulan atau tinggal
menunggu putusan, asal mendapat persetujuan dari PIHAK
LAWAN
JAWABAN
TERGUGAT
LOGO
EKSEPSI
 Eksepsi merupakan suatu tangkisan atau bantahan dari
pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak
langsung menyentuh pokok perkara.
 Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut
syarat-syarat atau formalitas gugatan; yaitu jika gugatan
yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran
formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang
karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible).
 Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan
mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut
memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang
diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan
menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk).
18
LOGO
JENIS EKSEPSI (1)
Pasal 125 ayat (2), 132 dan 133 HIR hanya
memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut
dan
relatif.
Namun,
Pasal
136
HIR
mengindikasikan
adanya
beberapa
jenis
eksepsi.
Dilihat dari Ilmu Hukum, jenis eksepsi terbagi
atas:
1. Eksepsi Prosesuil (Processuele Exceptie)
2. Eksepsi
Prosesuil
di
Luar
Eksepsi
Kompetensi
3. Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie)
19
LOGO
JENIS EKSEPSI (2)
Add. 1. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie)
Yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan.
Eksepsi Prosesual dibagi dua bagian, yaitu:
1. Eksepsi Yang Menyangkut Kompetensi Absolut
 Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang sedang
melakukan pemeriksaan perkara tersebut dinilai tidak berwenang untuk mengadili
perkara tersebut, karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk
wewenang pengadilan negeri tersebut melainkan wewenang badan peradilan lain,
misalnya PTUN atau Pengadilan Agama.
Eksepsi ini dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung,
bahkan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya (Ps. 134 HIR).
2. Eksepsi Yang Menyangkut Kompetensi Relatif
 Eksepsi yang menyatakan bahwa suatu pengadilan negeri tertentu
tidak
berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena tempat
kedudukan
atau
obyek sengketa tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sedang
memeriksa atau mengadili perkara tersebut.
Eksepsi ini tidak diperkenankan diajukan setiap waktu, melainkan harus diajukan
pada permulaan sidang, yaitu sebelum diajukan jawab menyangkut pokok perkara.
Putusan dituangkan dalam bentuk:
- Putusan sela (interlocutoir), apabila eksepsi ditolak; atau
- Putusan akhir, apabila eksepsi dikabulkan.
20
LOGO
JENIS EKSEPSI (3)
Add. 2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi
Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi terdiri dari berbagai
bentuk atau jenis. Yang terpenting dan yang paling sering diajukan
dalam praktik, antara lain:
1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak sah
2. Eksepsi Error in Persona
Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan
mengandung
cacat error in persona.
3. Eksepsi Res Judicata atau Ne Bis In Idem
Eksepsi terhadap perkara yang sama yang telah pernah diputus
hakim
dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Eksepsi Obscuur Libel
Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat
kabur
atau
tidak terang (onduidelijk).
21
LOGO
Jenis Eksepsi (4)
Add. 3. Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie)
Jenis eksepsi materiil (Materiele Exceptie)
1. Eksepsi dilatoir (dilatoria exceptie)
Adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum
dapat dikabulkan, dengan kata lain gugatan penggugat belum dapat
diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih
prematur (terlampau dini).
2. Eksepsi peremptoir (exceptio peremptoria)
Adalah
eksepsi
yang
menghalangi
dikabulkannya
gugatan,
misalnya oleh karena gugatan telah diajukan lampau waktu
(Kadaluwarsa) atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah
dihapuskan.
Cara Pengajuannya  diajukan bersama-sama dengan jawaban mengenai
pokok perkara.
Cara Penyelesaiannya  diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok
perkara. Oleh karena itu, putusannya tidak berbentuk putusan sela, tetapi
langsung sebagai satu kesatuan dengan putusan pokok perkara dalam
22
putusan akhir.
GUGATAN
REKONVESI
LOGO
REKONVENSI
Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat
sebagai gugat balasan (gugat balik) terhadap gugatan
yang diajukan penggugat kepadanya [Pasal 132a ayat (1)
HIR].
Pada dasarnya gugatan rekonvensi harus diajukan
bersama-sama dengan jawaban tergugat (Pasal 132b
HIR jo 158 RBg).
Tujuan rekonvensi antara lain:
1. Menegakkan Asas Peradilan Sedehana
2. Menghemat biaya perkara
3. Mempercepat penyelesaian sengketa
4. mempermudah pemeriksaan
5. menghindari putusan yang saling bertentangan
24
LOGO
LANJUTAN
Komposisi para pihak dihubungkan dengan Gugatan Rekonvensi
a. Komposisi Gugatan
Gugatan Penggugat disebut gugatan konvensi (gugatan asal),
sedangkan Gugatan tergugat disebut gugatan rekonvensi
(gugatan balik)
b. Komposisi para Pihak
Penggugat asal sebagai Penggugat Konvensi pada saat yang
bersamaan
Berkedudukan menjadi Tergugat Rekonvensi.
Sedangkan Tergugat Asal sebagai Penggugat Rekonvensi pada
saat yang bersamaan
berkedudukan
sebagai
Tergugat
Konvensi.
Baik gugatan konvensi (gugat asal) maupun gugatan rekonvensi
(gugat balasan) pada umumnya diperiksa bersama-sama dan
diputus dalam satu putusan hakim. Pertimbangan hukumnya memuat
dua hal, yaitu pertimbangan hukum dalam konvensi dan
pertimbangan hukum dalam rekonvensi.
LOGO
Lanjutan
 Pada asasnya tuntutan rekonvensi dapat meliputi
segala hal ada pengecualiannya(ps132a(1) no 1,2,3
HIR,157,158 Rbg.
1. Bila penggugat dalam konvensi bertindak karena suatu
kualitas tertentu, sedang tuntutan rekonvensi akan
mengenai diri penggugat pribadi atau sebaliknya.
Misalnya bertindak sebagai pihak formil(wali), maka tuntutan
rekonvensi tidak boleh ditujukan kepada penggugat secara
pribadi. Bila penggugat bertindak
sebagai pemberes
(vereffenaar) suatu perseroan, maka tuntutan rekonvensi tidak
boleh mengenai penggugat secara pribadi
2. Bila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat
konvensi tidak wenang memeriksa gugat rekonvensi
3. Dalam
perkara
yang
berhubungan
dengan
pelaksanaan putusan
MASUKNYA PIHAK
KETIGA
LOGO
INTERVENSI
DASAR HUKUM Pasal 279-282 BRv
“Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata yang
sedang berlangsung bila dia juga mempunyai kepentingan
(interest)”
Bentuknya :
1.
Voeging (menyertai)
dengan cara menggabungkan diri kepada
salah satu pihak.
2.
Tussenkomst (menengahi) berdiri sendiri (tidak memihak salah
satu pihak.
3.
Vrijwaring (penanggungan) :
 Mirip tapi tidak sama dengan intervensi karena insiatifnya tidak
dari pihak ketiga yang bersangkutan.
 Ikutsertanya karena diminta sebagai penjamin/pembebas oleh
salah satu pihak yang berperkara.
4.
Exceptio Plurium Litis Consortium:
 Masuknya pihak ketiga karena ditarik oleh salah satu pihak yang
berperkara.
 Dilakukan karena pihak tersebut tidak lengkap.
 Contoh dalam perkara warisan.
www.themegallery.com