Transcript Hukum Acara Perdata

HUKUM ACARA PERDATA
RAHADI WASI BINTORO
BABAKAN KALIMANAH PURBALINGGA
081542902305
Email : [email protected]
Hukum
berdasar kepentingan yang
diatur :
•
Hukum Publik
Ketentuan hukum yang mengatur
kepentingan umum
•
Hukum Privat
Ketentuan hukum yang mengatur
kepentingan yang bersifat keperdataan.
PENGERTIAN
•Hukum Perdata Materiil menurut Salim HS, SH,MS
adalah keseluruhan kaidah hukum (baik tertulis
maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan
antara subyek hukum yang satu dengan subyek
hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan
dan di dalam pergaulan masyarakat.. Hukum
Perdata (materiil) mengatur hak dan kewajiban
antar perseorangan yang satu dengan yang lain.
Hukum Acara Perdata menurut Sudikno
mertokusumo adalah peraturan hukum yang
mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya
hukum perdata materiil dengan perantara hakim.
Hukum acara perdata (Formil) ialah hukum yang
mengatur caranya mengajukan tuntutan hak,
memeriksa, memutus dan melaksanakan putusan
itu.
Essensi hukum acara Perdata
•
•
•
mengatur cara bagaimana orang yang
kepentingan privatnya dilanggar oleh
orang lain itu dapat diselesaikan, atau
cara bagaimana seseorang dipulihkan
haknya apabila dilanggar orang lain, atau
cara bagaimana yang berwenang atau
pengadilan menyelesaikan atau
memulihkan sengketa perdata.
Pendapat tentang “eigenrichting”
•
Tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan.
Alasannya : karena hukum acara telah menyediakan
upaya-upaya untuk memperoleh perlindungan hukum
bagi para pihak melalui pengadilan. Maka tindakantindakan di luar upaya tersebut dianggap sebagai
tindakan menghakimi sendiri. (Van Boneval Faure)
•
Tindakan main hakim sendiri pada asasnya dibolehkan,
dengan pengertian bahwa yang melakukannya
dianggap melakukan PMH (Cleveringa)
•
TMS pada asasnya tidak dibenarkan, akan tetapi
apabila peraturan yang ada tidak cukup memberi
perlindungan, maka tindakan menghakimi sendiri
secara tidak tertulis dibenarkan (Rutten)
Pembedaan Contentiosa dan Voluntaria
CONTENTIOSA
• Peradilan yang
sesungguhnya (mengadili
sengketa hukum)
• Memeriksa tuntutan hak
yang mengandung
sengketa
• Diajukan dengan surat
gugat
• Ada 2 pihak/lebih
• Tunduk pada formaliitas
peraturan pembuktian
(Buku IV BW)
• Diakhiri dengan putusan
hakim/vonis (deklaratur,
condemnatur, Konstitutif)
VOLUNTARIA
• Peradilan tidak
seseungguhnya (tidak
ada sengketa, lebih
bersifat administrative)
• Memeriksa tuntutan hak
yang tidak mengandung
sengketa
• Diajukan dengan surat
permohonan
• Hanya ada 1 pihak
(pemohon)
• Hakim lebih bebas dalam
pemeriksaan dan putusan
• Diakhiri dengan
beschikking (penetapan)
SUMBER HUKUM ACARA PERDATA
•
•
•
•
•
HIR/ reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB)
S 1848 No. 16, S 1941 No. 44 adalah Hukum
Acara yang berlaku di Jawa dan Madura
Rbg/ reglement daerah seberang, S 1927 No.
227 adalah Hukum acara yang berlaku diluar
daerah Jawa dan Madura.
RV (Reglement Op de Burgerlijke
Rechtsvordering), S 1847 No. 52, S 1849 No.
63 adalah Hukum acara yang berlaku bagi
golongan eropa
BW (Burgerlijke wetboek) Buku IV
WvK (Wetboek van Koophandel)/ KUHD
•
•
•
•
•
•
•
UU No. 20 Tahun 1947 tentang Banding
UU No. 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (mencabut UU no. 13 Tahun
1965 tentang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan MA,
sepanjang mengenai MA. Jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo UU No. 3
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung
UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. UU No. 8 Tahun 2004
tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. UU
No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama
UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 (mengatur pemberian izin kawin,
pencegahan perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan)
• Yurisprudensi
• Hukum Kebiasaan
• Perjanjian Internasional
• Doktrin
• SEMA
Doktrin dan SEMA bukanlah hukum,
melainkan sumber hukum dengan pengertian
bahwa Doktrin dan SEMA bukan tempat kita
menemukan hukum, melainkan tempat kita
dapat menggali hukum.
ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hakim bersifat menunggu
Hakim Pasif
Sifat terbukanya persidangan
Mendengar kedua Belah Pihak (Audi Et
Alteram Partem)
Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan
Beracara Dikenakan Biaya
Tidak ada Keharusan mewakilkan
Asas Imparsialitas
A. Hakim bersifat menunggu
1. inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan
sepenuhnya kepada yang berkepentingan, » Hakim
bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang
diajukan kepadanya (Asas Iudex Ne Prosedat Ex
Officio, Ps 118 HIR, 142 Rbg)
2. sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak
boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili,
sekalipun dengan dalih bahwa Hukum tidak/ Kurang
Jelas.» Hakim dianggap tahu hukum (Asas Ius
Curia Novit)
3. kalau sekiranya tidak dapat menemukan hukum
tertulis, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat
B. Hakim Pasif
1.
Ruang lingkup/ luas pokok sengketa yang diajukan
kepada hakim untuk dip[eriksa, pada asasnya ditentukan
oleh para pihak yang berperkara.
2.
Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para
pihak (Secundum Allegata Iudicare)
3.
Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang
telah diajukan ke muka pengadilan
4.
Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang
menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut/
mengabulkan lebih dari yang dituntut (Ps 178 ayat (2) dan
(3) HIR, 189 ayat (2) dan (3) Rbg)
5.
Hanya peristiwa yang disengketakan saja yang harus
dibuktikan dan para pihaklah yang diwajibkan untuk
membuktikan (Verhandlungsmaxime)
C. Sifat terbukanya persidangan
1. sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya
adalah terbuka untuk umum » setiap orang boleh
hadir dan mendengarkan pemeriksaan di
persidangan. » tujuannya :
– memberi perlindungan HAM dalam bidang
peradilan
– menjamin obyektivitas peradilan dengan
mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair,
tidak memihak serta putusan yang adil pada
masyarakat.
SOSIAL CONTROL
2. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang
tidak dinyatakan terbuka untuk umum maka
Putusan Batal Demi Hukum
3. Penyimpangan terhadap asas ini
dimungkinkan apabila UU menentukan lain, ex:
Ps. 33 PP No. 9 Tahun 1975 : pemeriksaan
gugatan perceraian dilakukan dalam sidak
tertutup.
4. “Semua Putusan pengadilan hanya sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”
D.
•
•
•
•
Mendengar kedua Belah Pihak
(Audi Et Alteram Partem)
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan
tidak membedakan orang
Dalam Hukum Acara Perdata yang berperkara
harus sama-sama diperhatikan, berhak atas
perlakuan yang sama dan adil serta masingmasing harus diberi kesempatan untuk memberi
pendapatnya
Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah
satu pihak sebagai suatu hal yang benar
Pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka
sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Ps.
132 a, 121 ayat (2) HIR, Ps. 145 ayat (2), 157
Rbg, Ps. 47 Rv)
E. Putusan Harus Disertai
Alasan-Alasan
•
•
•
Semua putusan pengadilan harus memuat alas analasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Ps. 25
ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, Ps. 184 ayat (1), 319
HIR, Ps 195,618 Rbg)
Alasan-alasan/argumentasi dimaksudkan sebagai
pertanggungjawaban hakim atas putusannya kepada
para pihak, masyarakat, pemngadilan yang lebih
tinggi dan ilmu hukum.
Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan
putusan, hakim sering mencari dukungan dalam
yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.
• Tidak berarti hakim terikat/ harus mengikuti putusan
mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan
oleh PT, MA,
• Hanya janggal kiranya kalau putusan hakim bertentangan
putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan yang
lebih tinggi mengenai perkara yang sejenis →
menunjukkan adanya ketidakpastian hukum
Tidak menganut asas
The Binding Force of Precedent
• Hakim harus berani apabila suatu ketika harus
meninggalkan yurisprudensi yang ada, kalau sekiranya
sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan
jaman dan masyarakat
• Hakim harus mengukuti dan memahami nilai-nilai hukum
F. Beracara Dikenakan Biaya
• Pengadilan membantu pencari keadilan dan
berusaha mengatasi segala hambatan dan
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya ringan.
• Biaya perkara antara lain meliputi : kepaniteraan,
pemanggilan, pemberitahuan para pihak.
• Puts Pengadilan Negeri Baturaja tgl 6 Juni 1971
No. 6/1971/Pdt menggugurkan gugatan penggugat,
karena penggugat tidak menambah perskot biaya
perkara, sehingga penggugat dianggap tidak lagi
meneruskan gugatannya.
Bagaiamana dengan yang tidak
mampu ???
Dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma
(PRO DEO)
Syaratnya : mengajukan surat keterangan tidak
mampu yang dibuat oleh kep[ala polisi (Ps. 237 HIR,
273 Rbg)
Dalam praktek suket tidak mampu cukup dibuat oleh
camat
G. Tidak ada Keharusan
mewakilkan
•
•
•
HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan
kepada orang lain, sehingga pemeriksaan persidangan
terjadi secara langsung.
Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili
kuasanya jika dikehendaki (Ps. 123 HIR, Ps. 147 Rbg)
Manfaat Pemeriksaan secara langsung :
– Hakim dapat mengetahui lebih jelas tentang duduk
perkaranya. Dalam hal ada pemberian kuasa, tidak
jarang si penerima kuasa kurang mendalami peristiwa
yang menjadi sengketa secara terperinci, sehingga
kadang hanya siap dengan surat jawabannya saja dan
selain itu masih harus berkonsultasi dengan kliennya.
– Biaya lebih ringan, karena tidak perlu mengeluarkan
honorarium untuk si penerima kuasa (advokat)
Manfaat Dalam Hal Hemberian Kuasa
• memperlancar jalannya persidangan.
• Seorang kuasa, terutama yang tahu akan hukum dan
mempunyai itikad baik hanya akan mengemukakan
peristiwa yang relevan saja bagi hukum.
• Kuasa yang tahu akan hukum dan mempunyai itikad baik,
merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim, karena
dapat memberi sumbangan pikiran dalam memecahkan
persoalan-persoalan hukum.
• Bagi para pihak yang buta hukum dapat ,menjadi sasaran
yang empuk untuk terjadinya penipuan atau perlakuan
yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, kehadiran
kuasa hukum dapat mencegah perlakuan yang tidak fair
tersebut.
Bentuk Kuasa di Pengadilan (Ps.
123 ayat (1) HIR)
1.
Kuasa Secara Lisan (Ps 123 ayat (1), 120 HIR, Ps
147 ayat (1) Rbg)
Dinyatakan secara lisan oleh penggugat dihadapan
ketua Pengadilan Negeri Ps. 120 HIR → memberi
hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan
secara lisan, bersamaan dengan ini penggugat
dapat menyapaikan pernyataan lisan :
Pemberian atau penunjukkan kuasa kepada
seseorang/ beberapa orang tertentu
Pernyataan ini disebutkan dalam catatan gugatan
yang dibuat oleh ketua PN
Kuasa yang ditunjuk secara lisan di persidangan
Penunjukkan kuasa secara lisan di sidang pengadilan
diperbolehkan dengan syarat :
dilakukan dengan kata-kata tegas (expresiss verbis)
mejelis memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam
berita acara sidang
2.
Kuasa Yang Ditunjuk dalam Surat
Gugatan
Ps 118 ayat (1) HIR, Ps 142 ayat (1) Rbg :
Gugatan dapat diajukan secara tertulis dalam bentuk surat
gugatan yang ditandatangani oleh penggugat
Dalam hal ini Ps. 123 ayat (1) HIR memberikesempatan pada
penggugat untuk dapat langsung mencantumkan dan
menunjuk kuasa yang dikehendakinya untuk mewakili dalam
proses persidangan
Dalam Praktek : Pencantuman didasarkan atas surat kuasa
khusus
3.
Surat Kuasa Khusus
Ps. 123 ayat (1) HIR merumuskan, bahwa selain
secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat
gugatan, pemberian kuasa dapat diwakili oleh
pemberi kuasa dengan surat kuasa khusus
(bijzondere Scriftelijke Machtiging)
wewenang untuk mengajukan gugatan secara lisan
tidak berlaku bagi Kuasa Hukum
H. Asas Imparsialitas
• Tidak memihak (impartial)
• Bersikap jujur, adil (fair and just)
• Tidak bersikap diskriminatif, tetapi
menempatkan dan mendudukkan
para pihak yang berperkara dalam
keadaan yang setara di depan
hukum (Equal Before The Law)
Perwujudan asas ini :
Adanya hak ingkar
Ps. 35 Rv :
• Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan
apabila terikat hubungan keluarga sedarah/semenda
sampai derajat ketiga atau hubungan suami isteri
meskipun telah bercerai
• Mempunyai kepentingan terhadap perkara yang
sedang diperiksa
apabila dilanggar :
Putusan Tidak Sah
Proses pengingkaran :
•
•
•
•
Diajukan kepada Pengadilan Negeri disertai alas an,
palimng lambat sebelum tahap replik duplik habis,
kecuali alas an pengingkaran baru timbul kemudian.
Akta pengingkaran atau penolakkan duitandatangani
para pihak yang bersangkutan atau kuasanya
kemudian diserahkan kepada panitera untuk
disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri
Majelis yang memeriksa pengingkaran menyelidiki
alas an-alasan pengingkaran
Putusan mengenai pengingkaran tidak dapat di
banding (ps. 44 Rv)
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Dasar Hukum :
• UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
• UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan
Umum jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
•
UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (mencabut
UU no. 13 Tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum dan MA, sepanjang mengenai MA) Jo. UU No.
5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo UU No. 3 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung
A.
Kekuasaan Kehakiman Bebas Dari
Campur Tangan Pihak-pihak di Luar
Kekuasaan Kehakiman
•
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum
RI
•
Kebebasan kekuasaan kehakiman →
penyelenggaraannya diserahkan kepada badanbadan peradilan → ciri khas negara hukum
Kebebasan dalam melaksanakan wewenang
yudiciil tidak mutlak sifatnya → tugas hakim
adalah menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan
hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas
yang menjadi landasannya melalui perkara yang
dihadapkan kepada hakim.
B. Badan Peradilan Negara
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah MA dan badan
peradilan dibawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan TUN dan oleh
sebuah MK.
C. Asas Obyektivitas
Hakim harus obyektif / tidak memihak
Hak Ingkar
Asas : “Nemo Judex Idoneus in Propria Causa”
(tidak ada seorangpun dapat menjadi hakim
yang baik dalam perkaranya sendiri)
D. Lingkungan Peradilan
Badan Peradilan di Bawah
MA :
a. Peradilan Umum
Ps. 50 & 51 UU No. 2 Tahun ’86
Berwenang mengadili :
i. Perkara Pidana (Pidana Umum & Khusus)
ii. Perkara Perdata (Pdt Umum & Niaga)
b. Peradilan Agama
Berwenang Mengadili perkara antara orang yang
beragama Islam di bidang
i. perkawinan
ii. kewarisan meliputi wasiat, hibah yang dilakukan
berdasar hk. Islam
iii. waqaf & shadaqah
c. Peradilan TUN
Mengadili sengketa TUN (Ps. 47 UU No. 5 Tahun.
’86)
d. Peradilan Militer
Mengadili perkara pid (terdakwa : Prajurit TNI dgn
Pangkat tertentu
Kewenangan Absolut
Extra Judicial Berdasar Yurisdiksi
Khusus oleh UU
 Arbitrase
UU No. 30 Tahun ’99 tentang Arbitrase &
Alternatif Penyelesaian Sengketa
 Pengadilan Hubungan Industrial
UU No. 2 Tahun ’04 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hub Industrial
(Memeriksa, mengadili,& memberi putusan
thd Perselisihan Hub Industrial)
Pengadilan Pajak
UU No. 14 Tahun ’02 tentang Pengadilan Pajak
Kewenangan : Memeriksa & Memutus Sengketa
Pajak
 Mahkamah Pelayaran
Ordonansi Majelis Pelayaran St. 1934-215 jo. St.
1938-2
Kewenangan Memeriksa dan Memutus :
a. perkara yg timbul dari Ps. 25 ayat 4,7,8 & 11
Ordonansi Kapal 1935 (St. 1939-66)
b. peristiwa yg disebut Ps. 373 a KUHD
c. semua hal yg oleh Peraturan Perundangundangan dibebankan kpd Mahkamah Pelayaran
E. MA Puncak Peradilan
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh
sebuah MA & Badan Peradilan di bawahnya
& oleh sebuah MK
F. Pemeriksaan Dalam Dua Tingkat
Tingkat I (PN)
Tingkat II (PT)
Peristiwa
Hukum
G. Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan
Yang Maha Esa
Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
H. Susunan Persidangan Majelis
Semua pengadilan memeriksa, mengadili dan
memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang hakim, kecuali UU menentukan lain
I. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat
dan biaya ringan
• Cepat
Acara Jelas, mudah dipahami
dan tidak berbelit-belit
• sederhana
Jalannya persidangan tdk
terlalu byk formalitas
• Biaya ringan
Dapat dipikul oleh rakyat
J. Hak Menguji
MA
• Mengadili pada tk kasasi thd
puts yg diberikan pd tk
terakhir oleh pengadilan di
semua linkg perad di bwh MA
• Menguju perat per-uu di bwh
uu thd uu
• Kewenangan lainnya yg
diberikan uu
MK
• Menguji uu thd UUD 1945
• Memutus sengketa kewenangan
lembaga neg yang kewenangannya
diberikan UUD 1945
• Memutus Pembubaran parpol
• Memberikan puts atas pendapat
DPR bahwa pres&/wapres diduga
tlh melakukan pelanggaran hk
berupa pengkhianatan thd neg,
korupsi penyuapan, TP berat
lainnya / perb tercela &/ tdk lg
memenuhi syarat sbg pres&/wapres
KOMPETENSI PENGADILAN
Wewenang mutlak Pengadilan Tinggi :
1. memeriksa ulang semua perkara perdata
dan pidana dalam tingkat banding
2. memutus dalam tk I dan terakhir sengketa
wewenang mengadili antara PN di wilnya
3. prorograsi perkara pdt
Wewenang mutlak MA
1. memeriksa dan memutuskan :
a. permohonan kasasi
b. sengketa ttg kewenangan mengadili :
a) antara pengadilan di lingk peradilan yg 1 dengan
pengadilan dlm lingk peradilan lain;
b) antara 2 pengadilan yg ada dlm daerah hk pengadilan tk
banding yang berlainan dlm lingk peradilan yang sama
c) antara 2 pengadilan tk banding di lingk perad yg sama
atau antara lingk perad yg berlainan
c. permohonan peninjauan kembali puts pengadilan yg
telah memperoleh kekuatan hk tetap
2. uji materiil thd perat per Undang-undang di bwh Undangundang
kewenangan Relatif
menjawab pertanyaan kepada PN manakan gugatan/ tuntutan hak
harus diajukan
diatur dlm Ps. 118 HIR (Ps. 142 Rbg)
asas : Yg berwenang adl PN tempat tinggal Tergugat
”actor Sequitor Forum Rei”
Tempat tinggal X Tempat Kediaman ?????
Ps. 17 BW
Tempat tinggal seseorang adl tempat
dimana seseorang menempatkan pusat
kediamannya
tempat tinggal adl tempat dimana seseorang berdiam dan
tercatat sebagai penduduk >>> lihat KTP
Pengecualian :
gugat diajukan pd PN tempat kediaman terg, apabila tempat tinggal
tdk diket
apabila terg terdiri dari 2 / lebih, gugat
diajukan pd tempat tgl salah seorang
dari para terg
terserah
pilihan pengg
apabila terg ada 2 orang, yi yang berhutang dan penjamin,
maka gugatan ditujukan pd PN phk yang berhutang
Apabila tempat tgl dan kediaman terg tdk diket, mk gugatan
diajukan kpd PN tempat tgl pengg/ salah seorang pengg
apabila gugatan berkaitan dg barang tetap, mk gugatan diajukan
kpd ketua PN dimana barang tetap itu berada
apabila ditentukan dalam suatu akta, maka gugat diajukan pada PN
yang dipilih dalam akta tersebut
Pengecualian lain diluar HIR :
Dalam hal terg tdk cakap utk menghadap di muka
pengadilan, mk gugatan diajukan kpd ketua PN tempat tgl
ortu/ wali atau pengampunya
dlm hal pegawai negeri, yg berwenang adl PN di daerah ia bekerja
buruh menginap
di tempat majikan
Kepailitan
Penjaminan (Vrijwaring)
PN tempat tgl majikan
PN yang menyatakan
terg pailit
dimana pemeriksaan I
dilakukan
Pembatalan
perkawinan
PN daerah hk
dimana
perkawinan tsb
dilangsungkan,
tempat tgl
suami isteri,
suami atau
isteri
Gugatan
Perceraian
Dlm hal terg ada di LN, gugatan
diajukan ke tempat kediaman
pengg dan ketua PN
menyampaikan gugatan tsb
kepada terg melalui perwakilan
RI
(Ps. 25
Juncties Ps.
63 (1)
Undangundang No. 1
Th. 74, Ps. 38
(1) dan (2) PP
No. 9’75)
PN tempat kediaman pengg
(Ps. 48, 63 (1)
Undang-undang
No1’74)
TUNTUTAN HAK
Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan
untuk memperoleh perlindungan hukum yang
dibenarkan untuk mencegah eigenrichting
orang yang mengajukan tuntutan hak harus
berkepentingan akan perlindungan hukum
tidak setiap kepentingan dapat diterima
sebagai dasar pengajuan tuntutan hak
Hanya kepentingan yang cukup dan layak
serta mempunyai dasar hukum saja yang
dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak
(Point d’ Interest, Point d’ Action)
Tidak semua tuntutan hak yang
ada kepentingan hukumnya pasti
dikabulkan oleh pengadilan
Pembuktian
PIHAK-PIHAK DALAM
BERPERKARA
Pihak Materiil
Pihak Formil
Sudikno M
orang yang langsung
berkepentingan terhafdap
perkara yang diajukan ke
pengadilan
Orang atau pihak yang
beracara di pengadilan
Pengampu, Wali dan
Kuasa
PENGGUGAT
PENGGUGAT ADALAH ORANG ATAU PIHAKYANG
“MERASA” HAKNYA DILANGGAR
LSM ??
•Ps. 37 UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Lingkungan Hidup
•Ps. 71 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan
•Ps. 46 UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
Masyarakat ?????
Class action
gugatan perdata yang diajukan
sejumlah orang tertentu (1 atau
beberapa orang) untuk dan atas nama
sekelompok orang
class representative
Syarat class
action
class members
• Jumlah penggugat
banyak
• Ada kesamaan hukum
• Tuntutan sejenis
• Kelayakan perwakilan
CLASS ACTION
PERMA No. 1 Tahun 2002
Suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana
1 orang atau lebih yang mewakili kelompok
mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri
& sekaligus mewakili sekelompok orang
yang jumlahnya banyak, yang memiliki
kesamaan fakta atau keasamaan dasar
hukum antara wakil kelompok dan anggota
kelompoknya.
Unsur-unsur Class Action
A. Gugatan Secara Perdata
B. Wakil Kelompok (Class Representatif)
Satu org atau lebih yang menderita kerugian, yang
mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang
yang lebih banyak jumlahnya.
C. Anggota Kelompok (Class Member)
Sekelompok orang dalam jumlah banyak yang
menderita kerugian, yang kepentingannya diwakili oleh
wakil kelompok di pengadilan
D. Adanya Kerugian yang Nyata-nyata diderita
D. Adanya Kerugian yang Nyata-nyata diderita
E. Kesamaan Peristiwa/ Fakta dan Dasar hukum
(Commonality)
F. Tuntutan sejenis (typicallity)
G. Kelayakan Wakil Kelompok
Surat Gugatan Class Action Harus Memuat :
1. Identitas lengkap & jelas wakil kelompok
2. Definisi kelompok secara rinci & spesifik
3. Posita dari seluruh kelompok diuraikan dengan jelas &
rinci
4. Tuntutan/ petitum dikemukakan secara jelas dan rinci,
serta memuat mekanisme pendistribusian ganti kerugian
kepada keseluruhan anggota kelompok
Tahap Class Action
Pengajuan Gugatan
Class Action tdk
sah
Class Action Sah
Penetapan pengadilan
Gugatan tdk dpt
diterima
Penggugat mengajukan usulan
model pemberitahuan
Pemanggilan
Proses pemeriksaan CA
Pembacaan
Gugatan
Putusan
Jawaban
replik
Kesimpulan
Duplik
Pembuktian
1. Jumlah Ganti Rugi
Ditolak
Dikabulkan
2. Mekanisme pendistribusian
ganti rugi & langkah2 yang
wajib ditempuh oleh wakil
kelompok dalam
pendistribusian
Gugatan Perdata Biasa VS Class Action
KRITERIA
GUGATAN PERDATA
BIASA
GUGATAN CA
PENGGUGAT
Orang Pribadi/ BH
Sekelompok orang yg memiliki
kesamaan
SENGKETA
Kepentingan
pribadi
Memiliki kesamaan :
1. Masalah
2. Fakta Hukum
3. Tuntutan
JUMLAH ORANG
Satu / lebih
Ratusan/ ribuan (jml byk)
yang diwakili oleh sekelompok
org yg menderita kerugian
PERWAKILAN
Diwakili kuasa
hukum
Diwakili oleh sekelompok
orang (class representatif)
KUASA HUKUM
Surat kuasa khusus CR tdk perlu surat kuasa
khusus
Tergugat
No.
Tergugat
1.
2.
Orang Perorangan
Badan Hukum Publik
3.
Badan Hukum
Keperdataan
4.
5.
6.
FIRMA
CV
BUMN
a. Persero
b. Perum
c. Perjan
BUMD
7.
Gugatan Ditujukan Kepada
Orang perorangan itu sendiri
Badan Hukum Publik itu diwakili
pimpinannya (Ps. 6 no. 3 Rv)
>Badan hukum itu diwakili pengurusnya
>Bila telah dibubarkan, gugatan ditujukan
kepada salah seorang pemberesnya.
Seluruh Persero (Ps. 6 no. 5 Rv)
CV itu, diwakili persero-pengurus
Pemerintah RI cq Departemen yang
membawahi BUMN cq BUMN itu diwakili
pimpinannya
Pemerintah RI cq Departemen yang
membawahinya
cq
Pemda
yang
membawahinya cq BUMD itu sendiri
diwakili pimpinannya
GUGATAN
Gugatan adalah suatu permohonan
yang disampaikan kepada ketua
Pengadilan Negeri yang berwenang
mengenai suatu tuntutan terhadap
pihak lain dan harus diperiksa menurut
tata cara tertentu, kemudian diambil
putusan terhadap gugatan tersebut
Syarat Gugatan
Identitas para pihak
•
•
•
•
nama lengkap,
umur/ ttl
pekerjaan
alamat/ domisili
Posita/ Fundamentum Petendi
dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan
hukum yang merupakan dasar serta alas analasan dari tuntutan (middelen van den eis).
FP
Bagian yang menguraikan tentang kejadiankejadian/ peristiwa hukum
Bagian yang menguraikan hukumnya →
uraian tentang adanya hak atau hubungan
hukum yang menjadi dasar yuridis dari
tuntutan
Sejauh manakah perincian tentang
peristiwa
Subtantierings
Theorie
Individualiserings
Theorie
♣Sejarah terjadinya hak/
hubungan hukum harus
disebutkan semuanya
Kejadian-kejadian yang
disebutkan dalam gugatan
cukup yang menunjukkan
adanya hubungan hukum
yang menjadi dasar tuntutan,
tanpa disebutkan dasar atau
sejarah tuntutannya
Petitum
bagian dari surat gugatan yang berisi hal-hal
yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim
Terdiri dari 2 bagian
A. Petitum pokok/ Primer
Berisi hal-hal/ tuntutan pokok yang dimohonkan
untuk dikabulkan oleh pengadilan
Ex :
1. Menuntut putunya perjanjian dengan ditambah
ganti rugi
2. menuntut pelaksanaan perjanjian dengan
uang paksa
B. Petitum Subsidair
Isinya : memberi kebebasan pada hakim untuk
mengabulkan lain dari petitum primair
Fungsi : Menggantikan petitum primair, sekiranya
ditolak oleh pengadilan
“Agar hakim mengadili menurut keadilan yang
benar” atau “Mohon putusan yang seadiladilnya” (Ex Aquo et Bono)
Tuntutan tambahan/ pelengkap
A. Agar tergugat dihukum membayar biaya perkara
B. Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan
lebih dulu meskipun masih ada upaya hukum
(Uitvoerbaar Bij Vooraad)
Apakah Hakim secara ex officio dapat memerintahkan uit
voerbaar bij vooraad???
180 ayat (1) HIR, Ps. 191 ayat (1) Rbg :
Ada surat otentik/ tulisan tangan (handscrift) yang menurut
UU mempunyai kekuatan bukti
Ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(in kracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan
pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang
bersangkutan
Ada gugatan provisional yang dikabulkan
Dalam sengketa mengenai bezitsrecht
SEMA 06/1975 tanggal 1 Desember 1975 yang
ditegaskan lagi dengan SEMA 03/ 1978
1. Putusan itu diberikan apabila ada penyitaan conservatoir
dimana harga barang-barang yang disita tidak akan
mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat
2. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak
pemohon eksekusi yang seimbang, dengan catatan :
 Benda-benda jaminan hendaknya yang mudah
disimpan dan mudah digunakan untuk mengganti
pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak
dibenarkan nanti oleh hakim banding/ kasasi
 Tidak boleh menerima penanggung atau penjamin
(borg) untuk menghindarkan masuknya pihak ketiga
dalam proses
 Penentuan benda, serta jumlahnya terserah kepada
ketua Pengadilan Negeri
 Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri.
C. Bunga Moratoir
suatu keuntungan yang dapat diharapkan diperoleh
apabila perjanjian dipenuhi tepat waktu
D. Dwangsom
uang paksa yang ditetapkan sebagai denda yang
harus dibayar karena tidak dipenuhinya suatu
perjanjian
PENGGABUNGAN TUNTUTAN
Komulasi subyektif
 Harus ada keterkaitan mengenai masalah hukum
yang dihadapi
 UU tidak melarang penggugat mengajukan gugatan
terhadap beberapa tergugat (Ps. 4, 81, 107 Rv ; 127
HIR ; 151 Rbg ; 1283, 1284 BW, 18 WvK)
 Tergugat dapat mengajukan keberatan, bahwa
tergugat tidak menghendaki komulasi subyektif/
tidak menghendaki dirinya digabungkan dengan
tergugat-tergugat lainnya, ataupin
 Tergugat menghendaki komulasi subyektif, yaitu
bahwa masih ada orang lain yang harus
diikutsertakan dalam sengketa sebagai pihak yang
berkepentingan (Exeptio plurium litis consortium)
Komulasi Obyektif
penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu
perkara sekaligus
 Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu
diperlukan suatu acara khusus.
Misal : gugat cerai, sedangkan gugatan yang harus
diperiksa menurut acara biasa adalah gugatan untuk
memenuhi perjanjian, maka kedua tuntutan (gugatan)
tersebut tidak boleh digabungkan dalam satu surat
gugat.
 Apabila hakim tidak wenang (Kompetensi Relatif)
untuk memeriksa salah satu gugatan dengan gugatan
lainnya, maka kedua gugatan tidak boleh diajukan
bersama-sama dalam satu gugatan
 Tuntutan terhadap bezit tidak boleh diajukan
bersama-sama dengan tuntutran tentang eigendom
(Ps. 103 Rv)
Komulasi
Obyektif
Apabila permohonan diajukan oleh
penggugat, maka harus diajukan dalam
surat gugat yang kedua/ gugat
berikutnya
Apabila diajukan oleh tergugat, maka hal
itu harus diajukan bersama-sama dengan
jawaban pertama
Dijatuhkan dalam putusan sela
(Putusan insidentil)
Komulasi X Konkursus
Konkursus merupakan kebersamaan adanaya
beberapa tuntutan hak, yang terjadi bila penggugat
mengajukan gugatan yang mengandung beberapa
tuntutan yang kesemuannya menuju pada satu akibat
hukum yang sama.
 A mengadakan perjanjian pinjam pakai dengan B.
Pada saat jatuh tempo, A berhak menuntut kembali
barangnya karena A adalah pemiliknya, maupun
karena perjanjian pinjam pakai telah berakhir.
PENGIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA DALAM
PROSES
Vrijwaring (Ps. 70-76 Rv)
Terjadi manakala salah satu pihak yang sedang
bersengketa di muka pengadilan menarik pihak ketiga
didalam sengketa
Tujuan : agar pihak ketiga yang ditarik di dalam
sengketa yang sedang berlangsung akan
membebaskan pihak yang memanggilnya dari
kemungkinan akibat putusan tentang pokok perkara
Vrijwaring Formil (garantie formelle, Ps.
72 Rv)
seseorang diwajibkan untuk menjmin orang
lain menikmati suatu hak/ benda terhadap
tuntutan yang bersifat kebendaan
Penjual wajib menjamin pembeli terhadap
gangguan pihak ketiga (Ps. 1492BW) → disini si
penanggung dapat menggantikan kedudukan si
tertanggung dalam perkara (Ps. 72 Rv)
Vrijwaring sederhana (garantie
simple, Ps. 74 Rv)
Terjadi apabila sekiranya tergugat dikalahkan
dalam sengketa yang sedang berlangsung
Pihak ketiga → penanggung (borg) → dengan
melunasi hutang debitur kepada kreditur,
mempunyai hak untuk menagih kepada debitur
(Ps. 1839, 1840 BW)
Tidak terjadi penggantian kedudukan dalam
sengketa apabila tuntutan dalam sengketa
pokok didasarkan atas tuntutan yang bersifat
pribadi (Ps 74 Rv)
Waktu mengajukan vrijwaring :
• Tergugat dapat mengajukan
permohoan vrijwaring sebelum memberi
jawaban
• Sedangkan bagi penggugat,
permohonan harus diajukan kepada
hakim sebelum memberikan replik.
Perkara dengan
vrijwaring,
dijatuhkan dalam
satu putusan
(Ps. 75 Rv)
jika dalam sengketa pokok
pihak tertanggung
dikalahkan, maka sekaligus
dijatuhkan hukuman bagi
penanggung untuk
kepentingan tertanggung.
Interventie
(Ps. 279-282 Rv)
Tussenkomst (Penengah)
C (interventient) mencampuri sengketa
antara A (penggugat) lawan B (tergugat)
mengenai hak milik suatu kebendaan, denan
menyatakan bahwa C-lah yang lebih berhak
atas benda tersebut.
A menggugat B, karena dalam perkjanjian jual
beli rumah dan tanah, ternyata B tidak mau
menyerahkan rumah dan tanahnya. C yang juga
merasa telah membeli rumah dan tanah
tersebut dari B dating ke persidangan untuk
mencampuri perkara tersebut
Voeging (menyertai)
A menggugat B
atas pembayaran
suatu hutang
C mendengar hal itu
menjadi terperanjat
karena mengetahui
hutang tersebut bukan
pinjaman, melainkan
modal kerja antara A, B
dan C
C mencampuri,
dengan memihak
kepada B
Upaya-upaya menjamin Hak
Utk kepentingan pengg agar terjamin
haknya pd saat gugatan dikabulkan
nanti
Thd brg 2 yang sudah
disita tdk dpt
dialihkan,
diperjualbelikan atau
dipindahtangankan
kpd org lain
(conservatoir beslag)
tindakan
mengalihk
an mrpk
TP
(Ps. 231,
232 KUHP)
Dilakukan oleh
panitera PN
2 org saksi
(Ps. 197 (2, 5, 6) HIR ; 209 (1,4),
210 Rbg)
berita acara
memberitahukan
isinya kpd tersita
Jika permohonan sita jaminan dikabulkan, mk dinyatakan
sah dan berharga (van waarde verklaard) dlm puts
sita jaminan memp titel eksekutorial
Tuntutan pengg dpt dilaks
Macam sita jaminan :
1. Sita jaminan thd brg miliknya sendiri
Untuk menjamin suatu hak kebendaan dr pemohon/
kreditur dg cara menyerahkan brg yg disita
a. Sita Revindicatoir
(Ps. 222 HIR; 260 Rbg)
Terjadi bilamana pemilik brg bergerak yg brgnya ada ditangan
org lain memohon kpd ketua PN di tempat orang yang
memegang brg tsn tinggal, agar brg tsb disita
Pemilik brg bergerak yg
barangnya dikuasai oleh org
lain (Ps. 1977 (2), 1751 BW)
Sita
revindikatoir
diajukan oleh
Penjual brg bergerak yg minta
kembali brgnya apabila harga
tdk dibayar (Ps. 1145 BW, 232
WvK)
Yg dpt disita hanya benda bergerak
Syarat :
hrs berupa barang bergerak;
brg bergerak tsb mrpk brg milik pengg yg berada di tangan terg
permintaan diajukan scr lisan/ tertulis
brg tsb hrs diterangkan dg seksama/ terperinci
b. Sita Maritaal (Ps. 823a-823 j Rv)
Dimohonkan oleh phk isteri thd brg2 suami baik bergerak
maupun tetap, sebagai jaminan utk memperoleh bagiannya
sehub dg gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung
brg2 tsb tdk dipindahtangankan oleh suami.
Sita maritaal
sifatnya
menyimpan.
tdk perlu dinyatakan sah
dan berharga
Sita maritaal utk melindungi isteri atas brg2 yg mrpk harta
persatuan agar tdk dialihkan oleh suami (Ps. 190 BW, 823 Rv)
Di Bld sekarang isteri
cakap
oki diajukan baik oleh
suami maupun isteri
1. Sita Jaminan thd brg milik deb Sita Conservatoir (ps. 227 HIR)
Hal2 yg perlu diperhatikan dari ketentuan Ps. 227 HIR
harus ada sangka beralasan, bhw terg sebelum puts
dijatuhkan/ dilaksanakan, mencari akal untuk menggelapkan
brg2 nya;
brg yg disita mrpk brg kepunyaan si tersita
permohonan diajukan kpd ketua PN yg memeriksa perkara ybs
permohonan hrs diajukan dg surat tertulis
SJ dilaks thd brg bergerak maupun tetap
Dlm praktek SJ diajukan bersama2 dg gugatan
Jika baru kemudian, setelah pemeriksaan perkara dimulai,
spt setelah 2 atau 3 X sidang, mk permohonan tsb diajukan
dg surat kpd ketua PN yg sdg memeriksa perkara tsb,
kemudian ketua PN akan melanjutkan kpd majelis hakim
yang memriksa perkara tsb
Jika perkara sudah dalam taraf banding, mk permohonan SJ
diajukan dg surat kpd ketua PN dan kemudian diteruskan kpd
hakim yang memeriksa perkara tsb. Apabila dikabulkan PT
memerintahkan kepada PN ybs utk melaks sita
Setiap saat debitur/ tersita dpt mengajukan permohonan kpd
hakim yg memeriksa pokok perkara, agar sita jaminan di
cabut
Permohonan dapat dikabulkan dalam hal :
a. debitur menyediakan tanggungan yang mencukupi (Ps. 227 (5) HIR
b. Sita Jaminan tdk ada manfaatnya
Yang dpt disita scr conservatoir
a. Sita Conservatoir atas brg bergerak milik deb (Ps. 227 jo. 197 HIR,
261 jo. 208 HIR)
Ps. 202 HIR/ Ps. 220 Rbg
Penyitaan yg telah dilakukan sebelum penjualan barang
yang disita itu, digunakan utk memenuhi jg bbrp
permohonan pelaks putusan lainnya yg kemudian menyusul
thd deb yg sama
b. SC atas brg tetap milik Deb
Ps. 227, 197, 198, 199
HIR; Ps. 261, 208, 214 Rbg)
agar jgn sampai brg tetap ini dijual, mk penyitaan hrs
diumumkan dg memberi perintah kpd kepala desa supaya
penyitaan diumumkan di tempat, agar diket oleh umum
terhitung mulai hari BA penyitaan brg tetap itu
dimaklumkan pd umum, mk phk tersita dilarang
memindahtangankan, membebani, menyewakan
c. SC atas brg bergerak milik Deb yg ada di tangan phk
III (derden beslag
d. SC thd Kreditur (Ps. 75 a Rv)
d. SC thd Kreditur (Ps. 75 a Rv)
 ada hub utang piutang timbal balik , dimana tuntutan
piutang sudah matang utk ditagih, ttp piutang deb belum
matang utk ditagih;
 kred memp tagihan dlm bentuk uang, sdgkan deb
tagihan berupa brg
e. Sita Gadai atau Pandbeslag
Sita jaminan yg dimohonkan oleh org yg menyewakan
rmh agar diletakkan suatu sita thd perabot RT phk
penyewa/ Tergugat guna menjamin pembayaran uang
sewa yg harus dibayar
f. SC atas brg2 Deb yg tdk memp tempat tgl yg dikenal
di Ind (Ps. 757 Rv)
g. SC atas Pesawat terbang (Ps. 763 h – 763 k Rv)
PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN
Pencabutan & Perubahan Gugatan
Pencabutan gugatan dapat dilakukan :
A. sebelum gugatan diperiksa di persidangan.
Tergugat belum
terserang
kepentingannya
tidak perlu persetujuan dari
tergugat
Penggugat dapat
mengajukan
gugatannya lagi
B. setelah tergugat memberi jawaban
 tergugat terserang
kepentingannya
 tergugat telah mengeluarkan
biaya
Harus dengan
persetujuan
pihak tergugat
 nama baiknya tersinggung
Pencabutan gugatan berarti penggugat telah
melepas haknya sehingga tidak boleh
mengajukan gugatan lagi
Perubahan Gugatan
Perubahan gugatan dibolehkan sepanjang
pemeriksaan perkara asal tidak mengubah /
menambah ”anderwerp ban den eis” termasuk juga
dasar tuntutan
tuntutan agar perj. Dipenuhi
tuntutan agar uang yang telah
dibayarkan dikembalikan, &
dikembalikannya barang yang
telah dibeli karena ada cacat
yang tersembunyi
perj. Diputuskan
agar sebagian uang yang
dibayarkan dikembalikan &
agar barang tetap padanya.
Penambahan gugat dibolehkan dalam hal :
Semula semua ahli waris
tidak diikut sertakan
sebagai tergugat
mohon agar mereka yang
belum diikut sertakan ditarik
pula sebagai tergugat
lupa dimohonkan petitum untuk menyatakan sah &
berharga suatu sita jaminan
ditambah uivoerbaar bij vooraad dapat dikabulkan
Pengurangan gugatan
menyerahkan
4 bidang
sawah
bukan 4 tapi 2
Putusan Gugur
Terjadi bila penggugat tidak hadir meskipun
sudah dipanggil dengan patut
penggugat dihukum untuk
membayar biaya perkara (Ps. 124
HIR, 148 Rbg)
Penggugat diberi kesempatan untuk
mengajukan lagi dengan membayar biaya
perkara
Putusan Verstek
Terjadi manakala pihak tergugat tidak datang & tdak
pula mengirimkan wakilnya menghadap
dipersidangan, sekalipun sudah dipanggil dang patut
125 (1) HIR
1. tergugat / para tergugat kesemuaannya tdk dtg pd hari
sidang yg telah ditentukan
2. tergugat / para tergugat tdk mengirim wakil / kuasanya yg sah
utk menghadap
3. tergugat / para tergugat kesemuaannya telah dipanggil dg patut
4. petitum tdk melawan hak
5. petitum beralasan
a, b, c dipenuhi akan
tetapi petitum melawan
hak, petitum tdk
beralasan
a,b, c terpenuhi, akan
tetapi ada kesalahan
formil dalam gugatan
Ps. 126 HIR
gugat ditolak
gugatan
dinyatakan tidak
dapat diterima
hakim dapat
mengundur sidang
Verstek
Tergugat
Perlawanan
Pemeriksaaan pokok perkara Pembuktian Pengg
Terg tdk hadir
Verstek
Peng tdk Hadir
Kontadiktoir
Verstek
dikabulkan sebagian
Putusan
Peng
Banding
Gugatan dicabut
Inkracht van Gewijsde
Tergugat??
JAWABAN TERGUGAT
Pengakuan
Membernarkan
isi gugatan
Pengg baik
sebag/
seluruhnya
Referte
Menyerahkan
segalanya pd
kebijaksanaan
hakim
Bantahan
Diluar
pokok
perkara
tdk membantah/
membenarkan
gugatan
Tergugat bersikap menunggu puts
Mengenai
pokok
perkara
Eksepsi
EKSEPSI
??????
suatu sanggahan/ bantahan dr terg
yg tdk langsung mengenai pokok
perkara, yang berisi tuntutan
batalnya gugatan
Tujuan eksepsi
 Agar pengadilan menjatuhkan puts negatif,
(menyatakan gugatan tdk dpt diterima (NO))
 Pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung
pokok perkara
Macam eksepsi menurut Faure
1. Eksepsi Prosesuil
upaya yg menuju kpd suatu tuntutan tdk diterimanya
gugatan yg berdasarkan pd alasan2 diluar pokok
perkara
Declinatoir Exceptie
pengadilan tdk wenang
memeriksa perkara
Exceptie van litis
pendensi
perkara yg sama msh dlm
proses peradilan
Disqualifikatoir
Exceptie
peng tdk berhak mengajukan
gugatan
Exceptie Obscuri
Libelli
gugatan peng kabur
Exceptie Plurium
Litis Consortium
Terg tdk lengkap
2. Eksepsi Materiil
Bantahan yg didasarkan pd ketentuan hk materiil
Dilatoir Exceptie
gugatan peng blm dpt
dikabulkan
 Hutang blm jatuh tempo
Peremtoir Exceptie
eksepsi yg menghalangi
dikabulkannya gugatan
 Gugatan lampau waktu
Cara Mengajukan Eksepsi
A. Kewenangan Absolut (exceptio Declinatoir)/ Ps. 134
HIR & Ps. 132 Rv
 Tergugat dpt mengajukan setiap saat, selama proses
pemeriksaan berlangsung
 Hakim scr ex officio wajib menyatakan dirinya tdk wenang
mengadili
 Dpt disajuksan pd tk banding dan kasasi
B. Kewenangan relative (relative Competentie)/ Ps. 125
(2), Ps. 133 HIR
Bentu pengajuan :
1. Lisan (Ps. 133 HIR)
2. Tertulis (Ps. 125 (2) jo. Ps. 121 HIR)
Saat pengajuan
 Pada sidang I
 Bersamaan pd saat mengajukan jawaban I thd pokok perkara
C. Eksepsi Diluar Kompetensi/ Ps. 136 HIR, Ps. 114
Rv
”Perlawanan yg sekiranya hendak dikemukakan oleh Terg
(exceptie), kecuali ttg hal hakim tdk berkuasa, tdk akan
dikemukakan dan ditimbang masing2 tetapi hrs dibicarakan
& diputuskan bersama2 dg pokok perkara”
Saat pengajuan
disampaikan bersama2 pd jawaban I
thd pokok perkara
Bentuk
pengajuan
Lisan / Tertulis
PROSES PENYELESAIAN EKSEPSI
A. Eksepsi Kompetensi / Ps. 136 HIR
♫ memeriksa dan memutus terlebih dahulu ttg
eksepsi
♫ pemeriksaan dan pemutusan diajatuhkan
sebelum pemeriksaan pokok perkara
Penolakan atas
kompetensi
eksepsi
Pengabulan
kompetensi
eksepsi
Dituangkan dlm puts sela
(interlocutoir)
eksepsi Terg ditolak
Amar Puts :
1. menyatakan PN berwenang
mengadili,
2. memerintahkan keduabelah pihak
melanjutkan pemeriksaan pokok
perkara
eksepsi Terg ditolak
AMAR :
1. Mengabulakn eksepsi Terg
2. Menyatakan PN tdk wenang
mengadili perkara ybs
Pemeriksaan perkara dianggap
selesai pd tk I
Phk yg tdk puas dpt mengajukan banding (Ps. 9 (1) Undang-undang
No. 20 th 1947)
No. Penolakkan Eksepsi
Kompetensi
Pengabulan Eksepsi
Kompetensi
1.
Berbentuk puts sela, bhw PN
berwenang memeriksa perkara
Berbentuk puts akhir (Ps. 9 (1)
Undang-undang No. 20 ’ 47
Amar : tdk wenang memeriksa
perkara
2.
Sifat :
Tidak mengakhiri proses
pemeriksaan
Sifat :
Mengakhiri proses pemeriksaan
3.
Tertutup upaya banding secara
tersendiri >>> hrs bersama2 dg
pokok perkara
Terbuka upaya hk biasa
Penyelesaian Eksepsi Diluar Kompetensi
Ps. 136 HIR
Diperiksa & diputus bersama2 dg
pokok perkara
Pertimbangan & amar puts mengenai eksepsi
dan pokok perkara dituangkan scr keseluruhan
dlm puts akhir
Eksepsi Dikabulkan
Puts bersifat negatif
AMAR :
 Mengabulkan eksepsi
Terg
 Menyatakan gugatan
Pengg tdk dpt diterima
(NO)
Eksepsi Ditolak
Puts bersifat positif
 Puts yg dijatuhkan bertitik tolak
dari materi pokok perkara
 Puts yg dijatuhkan menyelesaikan
persengketaan scr tuntas antara P
&T
Bentuk Puts :
• menolak gugatan pengg
• mengabulkan gugatan
Ps. 9 (1) Undang-undang No. 20 Th. 1947
Puts PN yg dpt disbanding adl puts akhir (eind vonnis, final
judgement
GUGATAN BALIK (REKONVENSI)
Ps. 132 a & b HIR; 157 , 158 Rbg
gugatan yg diajukan oleh tergugat thd penggugat
dlm sengketa yg sdg berjalan antara mereka
Kedudukan Para Pihak
PENGGGUGAT
TERGUGAT
DLM KONVENSI
DLM REKONVENSI
Penggugat
Tergugat
Tergugat
Penggugat
Tujuan Rekonvensi :
 Menghemat biaya
 Mempermudah prosedur
 Menghindarkan putusan-putusan yg bertentangan satu sama
lain
Gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama persidangan sblm Ac.
Pembuktian, baik lisan / tertulis (Ps. 132 b (1) HIR, 158 (2) Rbg)
Dlm tk. I tdk diajukan gugatan rekonvensi, mk dlm tk banding tdk
boleh diajukan rekonvensi (Ps. 132 a (2) HIR; 157 (2) Rbg)