Transcript SISTEM HUKUM NASIONAL & PERADILAN NASIONAL

Sistem Hukum Nasional
Dan Peradilan Nasional
SISTEM HUKUM
NASIONAL
ADALAH
Perangkat hukum negara yang
secara teratur saling berkaitan
mengatur ketertiban jalannya
suatu operasional kenegaraan,
sehingga membentuk suatu
totalitas kerja di bidang hukum
secara menyeluruh di suatu
negara.
UNSUR-UNSUR HUKUM
1. Peraturan mengenai Tingkah laku
manusia dalam PERGAULAN masyarakat
2. Peraturan itu diadakan oleh BADANBADAN RESMI yang berwajib
3. Peraturan bersifat MEMAKSA
4. Sanksi terhadap pelanggaran bersifat
TEGAS
CIRI-CIRI
HUKUM
1. Adanya perintah atau larangan
2. Perintah dan larangan harus dipatuhi
dan ditaati oleh setiap orang.
3. Pelanggarnya dapat dihukum, jadi ada
sanksi berupa hukuman
Pelanggaran sanksi-sanksi hukum tercatat dalam
KUHP atau Perdata
P
I
D
A
N
A
PIDANA MATI
PIDANA PENJARA
1. Seumur Hidup
2. Sementara ( Setinggi-tingginya
20 Tahun dan sekurangkurangnya 1 Tahun )
PIDANA KURUNGAN (Sekurang-kurangnya 1 hari dan
setinggi-tingginya satu tahun)
PIDANA DENDA
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
3. Pengumuman Keputusan Hakim
DEFINISI HUKUM
MENURUT AHLI
Leon
Duquit
Aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan
yang daya penggunanya pada saat tertentu diindahkan
oleh masyarakat sebagai jamninan dari kepentingan
bersama dan yang jika dilarang menimbulkan reaksi
bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran
itu
HUKUM adalah peraturan-peraturan (perintah dan larangan
Yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh
Karena itu harus di taati oleh masyarakat
Drs,
Utrech,
SH
TATA HUKUM
Keseluruhan norma hukum yang
Mengatur pergaulan hidup
bernegara
PROKLAMASI
.
“Kami bangsa Indonesia......menyatakan dengan
kemerdekaan Indonesia.
Pembukaan UUD 1945
“ Atas berkat rahmat Allah......maka rakyat Indonesia menyatakan”
“Kemuadian dari pada itu .....disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.......”
Pernyataan
2. Di dalam UUD tertulis
Tata hukum Indonesia
1. Indonesia sbg negara
Merdeka dan berdaulat
PROKLAMASI
Tonggak sejarah dimulainya
tata hukum dan pemerintahan
Negara RI
UUD 1945
Preambule /Pembukaan UUD 1945
HUKUM DASAR
TERTULIS
Tata Hukum Indonesia berdasarkan pada UUD 1945. hal
ini menunjukkan bahwa UUD 1945 merupakan
keseluruhan peraturan hukum yg diciptakan oleh suatu
negara dan berlaku bagi seluruh masy. Indonesia.
TUJUAN HUKUM
TUJUAN HUKUM ADALAH
PENGGOLONGAN HUKUM
Masalah yg
diatur
Tugas dan
Fungsinya
Waktunya
Wujudnya
Subjeknya
Masalah yg
diatur
HUKUM PUBLIK
Yang mengatur hubungan
Antara warga negara dan
Negara yg menyangkut
Kepentingan umum
HUKUM PRIVAT
Hukum yg mengatur
Hubungan antara orang yang
Satu dengan yang lain
(bersifat Pribadi)
Hukum Material
Adalah Hukum yang berisi Perintah dan
Larangan
Tugas dan
Fungsinya
Hukum Formal
Adalah Hukum yang berisi tata cara
melaksanakan dan mempertahankan hukum
material, contoh Hukum Acara Pidana
Hukum Tertulis : Hukum yang dapat kita temui
dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam
berbagai peraturan negara.
Wujudnya
Tidak Tertulis : HukumHukum yang masih hidup dan
tumbuh dalam keyakinan masyarakat ( Hukum
Adat) . Contoh : Pidato Kenegaraan 16 Agustus.
HUKUM LOKAL
Hukum yang hanya berlaku di daerah
tertentu, misalnya hukum adat
HUKUM NASIONAL
Hukum yang berlaku di suatu negara
tertentu
HUKUM INTERNASIONAL
Hukum yang mengatur hubungan antara
dua negara atau lebih, misal hukum
perang, hukum publik Internasional
Waktunya
1.
Hukum yg berlaku Sekarang
(hukum positif Ius
Constitutum)
2.
Hukum yang berlaku waktu
yang akan datang ( Ius
Constituendum)
3.
Hukum antar waktu, yaitu yg
mengatur suatu peristiwa yang
menyangkut hukum yang berlaku
saat ini dan hukum yg berlaku
masa lalu
Subjeknya
1.
Hukum satu golongan (
Hukum yang berlaku bagi satu
golongan tertentu)
2.
Hukum semua golongan (
yang berlaku dari semua
golongan)
3.
Hukum antargolongan (yang
mengatur dua orang atau lebih yg
masing-masing pihak tunduk pd
hukum yang berbeda)
Sumber Hukum Formal
meliputi
UNDANG
UNDANG
KEBIASAAN
(CuSTOM)
Kep. Hakim
Traktat
Pendapat
Sarjana
Hukum
Undang - Undang
Adalah Peraturan Negara yang
mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Diadakan dan dipelihara oleh
penguasa negara (legislatif).
Berlaku apabila telah
diundangkan dalam lembaran
negara dan diterbitkan melaui
berita acara.
Kebiasaan (Custom)
Perbuatan yang tetap dilakukan
secara berulang-ulang dalam hal
yang sama
Sungkeman Pada Hari Raya
MUDIK
Jika kebiasaan yang sudah diterima
dalam masyarakat itu tidak
dilaksanakan maka dianggap
sebagai pelanggaran perasaan
hukum.
Keputusan Hakim/Jurisprudensi
Keputusan hakim terdahulu yang
sering diikuti dan dijadikan dasar
keputusan oleh hakim-hakim
berikutnya mengenai masalah yang
sama.
1. Warisan adat di tanah Batak Karo Yurisprudensi No.
179/K/ST/1961
2. Yurisprudensi MA No.117 K/Sip/1976
( Di dalam putusan orang-orang yang tidak
merupakan pihak dalam perkara tdak dapat
dinyatakan sebagai ahli waris)
Traktat
Perjanjian yang diadakan oleh
dua negara atau lebih.
Traktat mengikat warga negara
dari negara-negara yang
bersangkutan
Traktat yang diadakan oleh
dua negara disebut Traktat
Bilateral
Perjanjian Indonesia Malaysia
Tentang Batas Negara
Traktat yang diadakan oleh
lebih dari dua negara
disebut Traktat Bilateral
Perjanjian Internasional
Tentang Pertahanan bersama
negara-negara
Eopa ( NATO)
Tata Urutan Perundang-Undangan menurut UU
No. 10 Tahun 2004
1. Undang- Undang Dasar 1945
2. UU/ Peraturan Pemerintah
Pengganti UU ( Perpu)
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah
B. Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan
1. Klasifikasi Lembaga Peradilan
Lembaga Peradilan di Indonesia berdasarkan pasal 10 UU No.
14 Tahun 1970 meliputi :
Pengadilan Negeri
1. Peradilan Umum
Pengadilan Tinggi
Mahkamah Agung
2. Peradilan Agama
Pengadilan Khusus
3. Peradilan Tata Usaha
Negara
4. Peradilan Militer
Tugas dan Fungsi Lembaga Peradilan
Bertugas dan
berfungsi memeriksa
tentang sah atau
tidaknya penangkapan
atau penahanan yang
diajukan tersangka,
keluarga atau kuasa
hukum kepada ketua
pengadilan.
1. Pengadilan Negeri
TUGAS DAN FUNGSI
PENGADILAN
TINGGI
1. Merupakan pimpinan bagi
pengadilan-pengadilan negeri di
wilayah hukumnya
2. Melakukan pengawasan terhadap
jalannya peradilan di daerah
hukumnya menjaga supaya
peradilan diselesaikan secara
seksama dan sewajarnya
3. Mengawasi dan meneliti perbuatan
para hakim PN di daerah hukumnya.
4. Untuk kepentingan negara PT dapat
memberi peringatan, teguran dan
petunjuk kepada PN di wil.
hukumnya
MAHKAMAH AGUNG
DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH
Ketua MA RI
TUGAS DAN WEWENANG
1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh Undang-Undang
2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden memberikan grasi dan
rehabilitasi
MAHKAMAH
KONSTITUSI
Tugas dan wewenang
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang
kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut
UUD 1945
Komisi Yudisial
Komisi Yudisial berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim
agung dan wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim.
Tugas KY :
1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim agung
3. Menetapkan calon hakim agung
4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR