Transcript Pengantar Hukum Indonesia Pertemuan 7

Dengan
mempelajari
materi
ini
mahasiswa
diharapkan
mampu
memahami
pengertian
dan
latar
belakang
serta
asas-asas
dan
ketentuan-ketentuan
dalam
Hukum
Acara Pidana maupun Hukum Acara
Perdata.






Mahasiswa diharapkan dapat :
Menjelaskan pengertian Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Perdata;
Menjelaskan sejarah dari kedua hukum acara;
Menjelaskan
peraturan
perundang-undangan
yang mengatur kedua hukum acara atau dasar
hukumnya;
Menjelaskan tentang asas-asas yang berlaku
dalam hukum acara;
Menjelaskan subjek hukum kedua hukum acara;
Menjelaskan kewenangan/kompetensi mengadili
dan putusan-putusan hakim.
A.
PENGERTIAN
Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan
hukum yang mengatur tentang cara bagaimana
mempertahankan
atau
menyelenggarakan
hukum pidana materiel, sehingga memperoleh
keputusan hakim dan cara bagaimana keputusan
itu harus dilaksanakan. Selain itu Hukum Acara
Pidana juga merupakan realisasi Hukum Pidana
yang menyangkut cara pelaksanaan penguasa
menindak warga yang didakwa bertanggung
jawab atas suatu delik (peristiwa pidana).

Sumber Hukum Acara Pidana
a. Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan
pokok Kekuasaan Kehakiman;
b. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;
c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
d. Undang-Undang tentang Mahkamah Agung;
e. Undang-Undang tentang Peradilan Umum

Hukum Acara Pidana berfungsi untuk :
◦ Mencari dan menemukan kebenaran;
◦ Pemberian keputusan oleh Hakim;
◦ Pelaksanaan keputusan oleh Hakim.
1.
Yang Berhubungan dengan peranan
a. Prakarsa proses dilakukan oleh Polisi/Jaksa. Jaksa
mengajukan tuntutan ke Pengadilan serta
melaksanakan penetapan Hakim;
b. Asas-asas Oportunitas, yaitu dimungkinkannya
perkara yang sedang dalam proses penuntutan
dideponir
atau
“dipeti-es
kan”
oleh
Jaksa/Pengadilan demi kepentingan umum;
c. Kedua pihak wajib didengar keteranganketerangannya oleh Hakim;
d. Acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan
dilakukan
dengan perdebatan lisan atau
langsung.
e.
f.
g.
Keputusan Hakim wajib dilandasi dengan alasan-alasan
yang rasional obyektif, setelah mendengar kedua pihak
termasuk saksi a charge (yang meringankan) dan saksi a
de charge (yang memberatkan).
Dalam rangka menemukan kebenaran materiil, Hakim
dalam menjelaskan tugasnya bersifat aktif, artinya Hakim
bertindak memimpin proses peradilan;
Akusator, artinya pada asas akusator ini para pihak diakui
sebagai subjek dan kedudukannya sederajat, pemeriksaan
tidaklah bersifat rahasia (terbuka untuk umum) dan
tersangka sudah dapat didampingi oleh penasehat
hukum;
h.
i.
j.
Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
Praduga
tak
bersalah
(Presumption
of
Innocent). Setiap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di
muka sidang pengadilan dianggap tidak
bersalah sampai ada putusan pengadilan yang
menyatakan kesalahannya dan memperoleh
kekuatan hukum tetap;
Semua orang diperlakukan sama di depan
Hakim.
2.
Yang Berhubungan Dengan keadaan Peradilan
a. Sidang pengadilan dilakuakan terbuka untuk
umum, kecuali untuk sidang perkara susila dan
pelaku kejahatan anak dibawah umur.
b. Peradilan bertahap
 Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri;
 Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi;
 Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung.
3.
4.
Sidang Pengadilan diselenggarakan oleh
suatu Majelis Hakim (ketua & dua orang
atau tiga orang anggota).
Dilakukan oleh Hakim karena jabatannya
yang tetap.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Tersangka/terdakwa ialah orang yang diduga
melakukan tindak pidana;
Polisi ialah petugas yang melakukan penyidikan;
Jaksa ialah petugas yang melakukan penuntutan;
Hakim ialah petugas yang bertugas mengadili;
Panitera ialah petugas yang melakukan pencatatan
pada sidang pengadilan;
Penasehat
Hukum/pengacara
ialah
yang
memberikan nasehat atau yang mendampingi
tersangka di sidang pengadilan;
Saksi-saksi;
Pegawai
Lembaga
Pemasyarakatan
yang
melaksanakan putusan Hakim.



Bila telah terjadi peristiwa pidana maka dilakukan
penyidikan oleh Polisi atau Pegawai Negeri Sipil
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang.
Setelah ditemukan tersangka dan barang bukti,
maka perkara ini dilimpahkan kepada Jaksa
(Penuntut
Umum)
yang
akan
melakukan
penuntutan di Pengadilan Negeri.
Hakim mengadili berdasarkan asas bebas, jujur
dan
tidak
memihak
untuk
menetapkan
keputusan.
Upaya Hukum dapat dibedakan menjadi :
◦ Biasa, yaitu melalui pemeriksaan tingkat banding
diajukan
ke
Pengadilan
Tinggi
oleh
terdakwa/kuasanya atau oleh Jaksa melalui
pemeriksaan untuk kasasi yang diajukan ke
Mahkamah Agung.
◦ Luar Biasa, yaitu demi kepentingan hukum
terhadap semua putusan yang telah memperoleh
kakuatan hukum tetap, dapat diajukan satu kali
pemeriksaan kasasi yang bertujuan untuk
mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh
pengadilan.
Pemeriksaan dalam Pra Peradilan ialah perkara :
◦ Mengenai sengketa tentang sah atau tidaknya
penangkapan,
penahanan,
penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan.
◦ Mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi
bagi seseorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau
penuntutan.
A.
PENGERTIAN
Hukum Acara Perdata adalah peraturanperaturan hukum yang menentukan bagaimana
cara mengajukan perkara-perkara perdata ke
muka pengadilan (termasuk juga Hukum
Dagang)
dan
cara-cara
melaksanakan
putusan-putusan Hakim atau peraturanperaturan hukum yang mengatur bagaimana
cara memelihara dan mempertahankan Hukum
Perdata Materil.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara
Perdata adalah rangkaian peraturan yang
memuat cara bagaimana orang harus
bertindak
di
Pengadilan
serta
cara
bagaimana Pengadilan harus bertindak satu
sama lain untuk melaksanakan berjalannya
peraturan-peraturan hukum perdata.

Peradilan di Indonesia telah mengalami
tiga zaman:
1. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda
2. Zaman Pendudukan Jepang
3. Zaman Kemerdekaan Republik
Indonesia

Menurut Inlandsch Reglement tahun 1948,
peradilan di Indonesia untuk bangsa
Indonesia dalam perkara ditentukan sebagai
berikut :
◦
◦
◦
◦
◦
District-gerecht;
Regentschap-gerecht;
Landraad;
Raad Van Justice (RvJ);
Hooggerechtshof (HGH)

Pada zaman Pendudukan Jepang semua badan peradilan
dari
Pemerintahan
Hindia
Belanda
dihapuskan,
kemudian diubah namanya, yaitu:
◦ Landraad menjadi Tihoo-Hooin (Pengadilan Negeri);
◦ Landgerecht
menjadi
Keizai-Hooin
(Pengadilan
Kepolisian);
◦ Regentschap-gerecht menjadi Ken-Hooin (Pengadilan
Kabupaten);
◦ District-gerecht menjadi Gun-Hooin (Pengadilan
Kewedanaan);
◦ Raad van Justice menjadi Koo-Too-Hooin (Pengadilan
Tinggi);
◦ Hooggerechtshof menjadi Saikoo-Hooin (Mahkamah
Agung).

Pada zaman kemerdekaan Republik
Indonesia, susunan peradilan di Indonesia
adalah sebagai berikut :
◦ Pengadilan Negeri;
◦ Pengadilan Tinggi;
◦ Mahkamah Agung.

Sumber Hukum Acara Perdata :
◦ Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman;
◦ Undang-undang tentang Mahkamah Agung;
◦ Undang-Undang tentang Peradilan Umum;
◦ Kitab Undang-Undang Hukum perdata.
1.
Yang Berhubungan Dengan Peranan
a. Prakarsa proses dilakukan oleh para
pihak yang bersengketa;
b. Hakim bersifat menunggu, artinya
inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak
diserahkan sepenuhnya kepada yang
berkepentingan;
c.
d.
e.
Hakim wajib mengusahakan perdamaian;
Perkara yang sudah berjalan dapat
sewaktu-waktu ditarik atas persetujuan
kedua belah pihak yang bersengketa;
Acara
pemeriksaan
dalam
sidang
pengadilan
mengutamakan
tulisantulisan;
f.
g.
h.
Putusan Hakim wajib dilandasi dengan alasanalasan yang rasional obyektif. Alasan tersebut
sebagai pertanggung jawaban Hakim atas
putusannya terhadap masyarakat;
Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup
dipertimbangkan merupakan alasan untuk
pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung;
Yurisprudensi dan doktrin seringkali dijadikan
landasan oleh Hakim untuk memperkuat
putusan yang telah ditetapkannya.
2.
Yang Berhubungan Dengan Keadaan Peradilan
a. Sidang-sidang Pengadilan dilakukan secara
terbuka untuk umum.
b. Asas terbuka ini dapat disimpangi dalam perkara
susila dan ketertiban umum;
c. Kedua belah pihak yang berperkara didengar
pendapatnya dan diakui sebagai subyek yang
kedudukannya sederajat.
d. Peradilan dilaksanakan bertahap :
 Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri;
 Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi;
 Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung.
e. Sidang-sidang
pengadilan
pada
umumnya
diselenggarakan oleh suatu Majelis Hakim.
1.
Subjek hukum dalam Hukum Acara Perdata:
• Para pihak yang bersengketa yaitu :
penggugat, tergugat, hakim yang mengadili,
panitera, penasehat hukum/pengacara dan
juru sita;
• Hakim yang mengadili;
• Panitera yang mencatat jalannya sidang
pengadilan;
• Penasehat hukum / Pengacara;
• Juru sita
2.
Kompetensi / Kewenangan Mengadili
a.
Kompetensi Mutlak
Kompetensi mutlak ini menjawab pertanyaan
badan peradilan macam apa yang berwenang
untuk
mengadili
sengketa,
misalnya
Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dll.
b.
Kompetensi Relatif
Kompetensi relatif ini adalah kewenangan
untuk mengadili diantara badan peradilan
yang sejenis, misalnya pembagian kekuasaan
mengadili diantara berbagai Pengadilan
Negeri, seperti Pengadilan Negeri Jakarta
Barat, Pusat, dll.
3.
Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan
dapat berupa :
• Perkara Gugatan (jurisdictio contentiosa);
Berhubungan dengan perselisihan yang jenis
putusannya ialah Keputusan / Vonnis.
• Perkara Permohonan (jurisdictio voluntaria)
Hakim tidak melakukan peradilan dan tidak
membuat putusan melainkan menetapkan
secara resmi apa yang sudah ada, misalnya
penetapan ahli waris.
4.
Sifat Isi Putusan Pengadilan dapat berupa :
a. Putusan yang bersifat deklaratior, yaitu
putusan yang menjelaskan sesuatu, contoh
putusan waris;
b. Putusan yang bersifat konstitutif, yaitu
menciptakan atau menghapus suatu status
hukum tertentu, contoh putusan cerai;
c. Putusan ang bersifat kondemnator, yaitu
putusan yang memberi hukuman , contoh
putusan untuk menyerahkan barang / sita,
putusan untuk membayar biaya perkara, dll.
5.
Untuk berperkara di Pengadilan pada
asasnya dikenakan biaya yang meliputi :
• Biaya pemanggilan para pihak;
• Biaya pemberitahuan kepada para
pihak;
• Biaya Materai;
• Biaya
Pengacara
(bila
memakai
pengacara merupakan biaya di luar
biaya berperkara di Pengadilan).