Transcript hukum islam 13 – pengadilan agama

PERADILAN
AGAMA
PERADILAN




PERADILAN: PROSES PEMBERIAN KEADILAN DI SUATU
LEMBAGA YANG DISEBUT PENGADILAN
PENGADILAN: LEMBAGA ATAU BADAN YANG BERTUGAS
MENERIMA, MEMERIKSA, MENGADILI DAN
MENYELESAIKAN SETIAP PERKARA YANG DIAJUKAN
KEPADANYA
PERADILAN AGAMA: PROSES PEMBERIAN KEADILAN
BERDASAR HUKUM AGAMA ISLAM KEPADA ORANG
ISLAM YANG DILAKUKAN DI PENGADILAN AGAMA DAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA
PENGADILAN AGAMA: LEMBAGA ATAU BADAN YANG
BERTUGAS MENERIMA, MEMERIKSA, MENGADILI DAN
MENYELESAIKAN SETIAP PERKARA YANG DIAJUKAN
KEPADANYA BERDASAR HUKUM AGAMA ISLAM KEPADA
ORANG ISLAM
SEJARAH


FIQH IJTIHADI TENTANG SEBUAH LEMBAGA
KHUSUS
TELAH ADANYA ATURAN TENTANG:
– QADHI (HAKIM YANG MEMUTUS),
– SAKSI
– SUMPAH
– CARA PEMBUKTIAN
SEJARAH PERADILAN AGAMA DI
INDONESIA

LEMBAGA TAHKIM: ASAL-USUL PERADILAN
AGAMA YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG
BERSAMA DENGAN PERTUMBUHAN
MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA,
KHUSUSNYA UNTUK HUKUM PERKAWINAN
DAN WARIS
Lanjutan…
SEJARAH PERADILAN AGAMA

DIAKUI DAN DIMANTAPKAN:
– JAWA MADURA (1882): PRIESTERRAAD/ RAAD AGAMA
– SEBAGIAN BESAR KALIMANTAN SELATAN DAN TIMUR (1937):
KERAPATAN QADHI DAN MAHKAMAH SYARIAH
– DI LUAR WILAYAH DI ATAS (1957): PENGADILAN AGAMA


ISTILAH PERADILAN AGAMA SEBAGAI TERJEMAHAN DARI
GODSDIENTIGE RECHTSPRAAK, SUATU ISTILAH DARI
PER-UU-AN BELANDA, SEBAGAI PEMISAHAN DARI
PERADILAN UMUM YANG LEBIH BERSIFAT KEDUNIAWIAN
(RELDIJKE RECHTSPRAAK)
TETAPI PADA PERADILAN AGAMA TIDAK TERDAPAT
JURUSITA, SEHINGGA EKSEKUSI TETAP DILAKUKAN
BERDASAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEJARAH: HUBUNGAN TEORI BERLAKUNYA
HUKUM ISLAM DAN PERADILAN AGAMA

LEGAL HISTORY JAMAN HINDIA BELANDA
TERBAGI 2 PERIODE:
– PERIODE PENERIMAAN HUKUM ISLAM
SEPENUHNYA (TEORI RECEPTIO IN
COMPLEXU)
COMPEDIUM FREIJER, PEPAKEM CIREBON DLL
 PASAL 75 RR: “OLEH HAKIM INDONESIA ITU
HENDAKLAH DIPERLAKUKAN UNDANG-UNDANG
AGAMA…..”

Lanjutan…………………………………………
SEJARAH: HUBUNGAN TEORI BERLAKUNYA
HUKUM ISLAM DAN PERADILAN AGAMA
– PERIODE PENERIMAAN HUKUM ISLAM OLEH HUKUM
ADAT (TEORI RECEPTIE)



PASAL 134 AYAT (2) IS: “DALAM HAL TERJADI PERKARA
PERDATA ANTARA SESAMA ORANG ISLAM AKAN
DISELESAIKAN OLEH HAKIM AGAMA ISLAM APABILA HUKUM
ADAT MEREKA MENGHENDAKINYA DAN SEJAUH ITU TIDAK
DITENTUKAN LAIN DENGAN SESUATU ORDONANSI”
AKIBAT TEORI RECEPTIE: DENGAN BERDASAR PADA ALASAN
BAHWA WARIS ISLAM BELUM SEPENUHNYA DITERIMA OLEH
HUKUM ADAT, PADA 1937 MEMINDAHKAN WEWENANG
MENGATUR WARIS DARI PENGADILAN AGAMA
(PRIESTERRAAD) KEPADA PENGADILAN NEGERI (JAWA DAN
MADURA), SEHINGGA KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA
YANG TELAH ADA SEJAK TAHUN 1882 DIALIHKAN KE
PENGADILAN NEGERI
BANYAK MENIMBULKAN GEJOLAK PENOLAKAN
KESIMPULAN: DASAR HISTORIS DAN
SOSIOLOGIS UU PERADILAN AGAMA




FAKTA BAHWA LEMBAGA PERADILAN AGAMA SEBAGAI
SASARAN UTAMA POLITIK HUKUM KOLONIAL DENGAN
TUJUAN MELEMAHKAN KESADARAN BERAGAMA
KEBUTUHAN AKAN PERADILAN AGAMA BUKAN BERMAKNA
ISLAM MINTA DIISTIMEWAKAN, AKAN TETAPI LEBIH
KARENA KEBUTUHAN SEBAGAIMANA UMAT LAIN (YAITU
KRISTEN) YANG TELAH TERPENUHI DENGAN BAIK (MIS.
HOCI, PENGADILAN UMUM, YANG BERDASAR PADA
MORALITAS AGAMA KRISTEN)
UU PERADILAN AGAMA ADALAH MENGEMBALIKAN
KESEIMBANGAN, KESERASIAN DAN KESELARASAN
DI BIDANG KEBUTUHAN HUKUM DARI GOLONGAN DI
INDONESIA, KARENA POLITIK HUKUM KOLONIAL BELANDA
MENYEBABKAN TRAUMA PANJANG BAGI UMAT ISLAM
DALAM BERHADAPAN DENGAN SUPERIORITY COMPLEX
HUKUM ISLAM TIDAK HANYA MENYANGKUT MASALAH
UBUDIYAH
KEDUDUKAN PERADILAN
AGAMA DI INDONESIA

SEBAGAI SALAH SATU DARI
PERADILAN YANG DIKENAL DI
INDONESIA (UU 14 TAHUN 1970 JT
UU 4 TAHUN 2004 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN)
UU PERADILAN AGAMA
 UU
NO. 7 TAHUN 1989
 UU NO. 3 TAHUN 2006
ISI UU NO 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA

TERDIRI DARI VII BAB
– BAB I: KETENTUAN UMUM
– BAB II-III: SUSUNAN DAN KEKUASAAN
PERADILAN AGAMA
– BAB IV: HUKUM ACARA
– BAB V: KETENTUAN LAIN
– BAB VI: KETENTUAN PERALIHAN
– BAB VII: KETENTUAN PENUTUP

BERISI 108 PASAL
PERADILAN AGAMA
TERDIRI DARI:
1.
PENGADILAN AGAMA
 PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
 BERKEDUDUKAN DI KOTA/KAB
2.
PENGADILAN TINGGI AGAMA
 PENGADILAN TINGKAT BANDING
 BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA PROVINSI
3.
KEDUANYA BERPUNCAK DI
MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI
PENGADILAN NEGARA TERTINGGI
KEKUASAAN PERADILAN AGAMA
PASAL 49 AYAT (1): PENGADILAN AGAMA BERTUGAS DAN
BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN
PERKARA-PERKARA DI TINGKAT PERTAMA ANTARA ORANG
BERAGAMA ISLAM DI BIDANG:
– PERKAWINAN
IZIN BERISTRI LEBIH DARI SATU,
 IZIN BAGI YANG BERUSIA KURANG DARI 21 TAHUN,
 JIKA TERJADI PERBEDAAN PENDAPAT PADA
ORANGTUA,
 DISPENSASI KAWIN,
 PENCEGAHAN PERKAWINAN,
 PEMBATALAN PERKAWINAN,
 PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DLL

Lanjutan….
KEKUASAAN PERADILAN AGAMA
– KEWARISAN, WASIAT DAN HIBAH YANG
DILAKUKAN BERDASARKAN HUKUM
ISLAM
PENENTUAN SIAPA AHLI WARIS,
 PENENTUAN HARTA PENINGGALAN DLL

– WAKAF, INFAQ DAN SHADAQAH
– UU PERADILAN AGAMA NO 3 TAHUN
2006 TERKAIT KEWENANGAN
MASALAH MUAMALAH (EKONOMI
SYARIAH)
EKONOMI SYARIAH

ADALAH PERBUATAN ATAU KEGIATAN USAHA YANG
DILAKSANAKAN MENURUT PRINSIP SYARIAH,
MELIPUTI:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BANK SYARIAH
ASURANSI SYARIAH
REASURANSI SYARIAH
REKSADANA SYARIAH
OBLIGASI SYARIAH DAN SURAT BERHARGA BERJANGKA
MENENGAH SYARIAH
SEKURITAS SYARIAH
PEMBIAYAAN SYARIAH
PEGADAIAN SYARIAH
DANA PENSIUN SYARIAH
BISNIS SYARIAH
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
APAKAH BASYARNAS
TIDAK CUKUP?



NON LITIGASI
KLAUSULA ARBITRASE
DALAM HAL ADANYA EKSEKUSI
PENJELASAN UMUM:



PARA PIHAK SEBELUM BERPERKARA DAPAT
MEMPERTIMBANGKAN UNTUK MEMILIH HUKUM
APA YANG DIPERGUNAKAN DALAM PEMBAGIAN
WARISAN (BACA UU PERADILAN AGAMA
TAHUN 2006, KEMUDIAN BANDINGKAN
TERKAIT DENGAN PILIHAN HUKUM)
DALAM RANGKA MEMPERTIMBANGKAN
KEPENTINGAN ATAU KEMASLAHATAN AHLI WARIS
HUKUM ISLAM MEMBERI PELUANG BAGI AHLI
WARIS UNTUK BERDAMAI, BERMUSYAWARAH
UNTUK MENCAPAI MUFAKAT DALAM MENENTUKAN
PEROLEHAN MASING-MASING BERDASAR
KERELAAN, KEIKHLASAN DAN KEKELUARGAAN
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

HUKUM ACARA YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN
PERADILAN AGAMA ADALAH HUKUM ACARA
PERDATA YANG BERLAKU PADA PENGADILAN
DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM,
KECUALI YANG DIATUR SECARA KHUSUS.
–
1.
2.
3.

PENGATURAN KHUSUS, YAITU:
CERAI TALAK YANG DATANG DARI PIHAK SUAMI
CERAI GUGAT YANG DATANG DARI ISTRI ATAU SUAMI
CERAI KARENA ALASAN ZINA
PENETAPAN DAN PUTUSAN HARUS
MENCANTUMKAN KALIMAT
“BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” (DENGAN
MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG)
KETENTUAN LAIN:



TERDAPAT JURU SITA
KETERGANTUNGAN PERADILAN
AGAMA TERHADAP PERADILAN UMUM
DIHAPUS (DALAM PELAKSANAAN
EKSEKUSI)
PERADILAN AGAMA MENJADI
PERADILAN MANDIRI
PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN
DENGAN ADANYA UU PERADILAN AGAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KESERAGAMAN NAMA LEMBAGA
KESERAGAMAN TUGAS DAN WEWENANG
EKSISTENSI SEMAKIN JELAS SEBAGAI PELAKSANA
KEKUASAAN KEHAKIMAN
MANDIRI, TANPA PERLU EKSEKUTORIAL VERKLARING
DARI PN
TERDAPAT JURU SITA SEBAGAI PERLENGKAPAN YANG
BERARTI
MEMILIKI HUKUM ACARA (UMUM MAUPUN KHUSUS)
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN
KEDUDUKAN KAUM WANITA
KUALITAS HAKIM MENGARAH KEPADA KUALITAS
KERJA HAKIM SEBAGAI PROFESI MUJTAHID
PENGEMBALIAN MASALAH WARIS MENJADI
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA (MESKIPUN
BERSIFAT PILIHAN HUKUM)
KELEMAHAN DAN KENDALA





HAKIM ADALAH PROFESI YANG DIANGKAT NEGARA (BUKAN
PENGHULU YANG LEBIH MERAKYAT)
PERADILAN AGAMA ADALAH LEMBAGA FORMAL YANG
TERIKAT DENGAN KETENTUAN FORMAL DAN PROSEDURAL
(BUKAN LAGI SEBAGAI LEMBAGA INFORMAL YANG DAPAT
BERKEMBANG LELUASA, BAIK DALAM BERACARA MAUPUN
MEMBUAT PUTUSAN)
KURANGNYA PENGETAHUAN HAKIM TENTANG HUKUM
ISLAM, KHUSUSNYA HUKUM FIQH YANG SESUAI DENGAN
PERKEMBANGAN TUNTUTAN KEBUTUHAN KELUARGA
KURANGNYA KEMAMPUAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
UNTUK MENANGANI PERKARA MENURUT PROSEDUR
HUKUM ACARA YANG BERLAKU
KURANGNYA SARANA DAN FASILITAS