Transcript PERADILAN INDONESIA Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Staf Pengajar Fakultas Hukum UI/

PERADILAN INDONESIA
Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
Staf Pengajar Fakultas Hukum UI/
/ Advokat pada PAHAM Indonesia
MAHKAMAH AGUNG
PERADILAN UMUM
PERADILAN MILITER
PERADILAN TUN
PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH
KONSTITUSI
PERADILAN UMUM
Pengadilan Umum
Pidana/ Perdata
Pengadilan Anak
Pengadilan Niaga
Pengadilan Tipikor
Pengadilan HAM
Pengadilan Hubungan Industrial
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
YANG LAIN
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Penyelesaian Sengketa HAKI
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU)
Badan Arbitrase Nasional Indonesia
Badan Arbitrase Syari’ah
dll
STRUKTUR PENGADILAN
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS/ PANITERA
WAKIL SEKRETARIS/ WAKIL PANITERA
PARA HAKIM ANGGOTA
PARA PANITERA MUDA/ PANITERA PENGGANTI
PARA JURU SITA
RUJUKAN UTAMA
UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO. 14 TAHUN
1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
UU NO. 8 TAHUN 2004 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO. 2 TAHUN
1986 TENTANG PERADILAN UMUM
UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
 ASAS UTAMA KEKUASAAN
KEHAKIMAN :
1. Kekuasaan Kehakiman adalah
kekuasaan yang merdeka/ mandiri
2. Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi.
3. Mahkamah Agung membawahi bada
peradilan Umum, peradilan agama,
peradilan militer, dan peradilan TUN.
UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
4. NON DISKRIMINATIF
5. PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN
BIAYA RINGAN
6. ASAS LEGALITAS
7. PRADUGA TAK BERSALAH
8. TERSANGKA/ TERDAKWA/ TERPIDANA
BERHAK MENDAPATKAN BANTUAN
HUKUM
ETIKA DALAM PERSIDANGAN
 HAKIM, JAKSA, DAN PANITERA WAJIB
MENGUNDURKAN DIRI DARI PERSIDANGAN
APABILA TERIKAT HUBUNGAN KELUARGA
SEDARAH ATAU SEMENDA SAMPAI
DERAJAT KETIGA, ATAU HUBUNGAN SUAMI
ATAU ISTRI MESKIPUN TELAH BERCERAI,
DENGAN PIHAK YANG DIADILI ATAU
ADVOKAT ATAUPUN MEMILIKI
KEPENTINGAN LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG DENGAN PERKARA YANG
SEDANG DIPERIKSA.
STATUS MAHKAMAH SYAR’IYAH NAD
Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004
Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi NAD
merupakan pengadilan khusus dalam
lingkungan peradilan agama sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan
peradilan agama, dan merupakan pengadilan
khusus dalam lingkungan peradilan umum
sepanjang kewenangannya menyangkut
kewenangan peradilan umum.
PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN
Pasal 36 UU No. 4 Tahun 2004 :
1. Dalam perkara pidana oleh jaksa
2. Dalam perkara perdata oleh panitera dan
juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan
3. Pengawasan dilakukan oleh ketua
pengadilan
KEDUDUKAN PANITERA
Pasal 35 UU No. 4 TAHUN 2004 :
Panitera, panitera pengganti, dan juru sita
adalah pejabat peradilan yang
pengangkatan dan pemberhentiannya
serta tugas pokoknya diatur dalam UU.
KEPANITERAAN DI MAHKAMAH
AGUNG
Pasal 7 :
Kepaniteraan/ Sekjen MA mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan
administrasi, organisasi, dan finansial
seluruh lingkungan MA dan badan
peradilan.
UU NO. 2 TAHUN 1986 TENTANG
PENGADILAN UMUM
SUSUNAN PENGADILAN :
Pasal 10
Susunan PN terdiri atas pimpinan, Hakim
Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru
Sita
Susunan PT terdiri atas pimpinan, hakim
anggota, panitera, dan sekretaris
KEPANITERAAN
Kepaniteraan dipimpin oleh seorang
Panitera
Panitera dibantu oleh seorang Wakil
Panitera, beberapa orang Panitera Muda,
beberapa orang Panitera Pengganti, dan
beberapa orang Juru Sita
Pasal 36 :
Panitera tidak boleh merangkap menjadi
wali, pengampu, dan pejabat yang
berkaitan dengan perkara
JURU SITA
TUGAS :
 Melaksanakan semua perintah yang diberikan
oleh ketua sidang
 Menyampaikan pengumuman2, teguran2,
protes2, dan pemberitahuan putusan
Pengadilan menurut cara2 berdasarkan
ketentuan UU
 Membuat berita acara penyitaan yang salinan
resminya diserahkan kepada pihak2 yang
berkepentingan
SEKRETARIS
 Pasal 44
 Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya
Sekretariat yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil
Sekretaris
 Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris
Pengadilan
 Sekretaris Pengadilan bertugas
menyelenggarakan administrasi umum
Pengadilan
TUGAS DAN KEDUDUKAN PANITERA
 Panitera pengadilan bertugas
menyelenggarakan administrasi perkara dan
mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda,
dan Panitera Pengganti
 Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan
Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim
dengan mengikuti dan mencatat jalannya
persidangan.
 Dalam perkara perdata, Panitera PN bertugas
melaksanakan putusan pengadilan.
TUGAS DAN KEDUDUKAN PANITERA
Panitera wajib membuat daftar semua
perkara perdata dan pidana yang diterima
di Kepaniteraann.
Dalam daftar perkara, tiap perkara diberi
nomor urut dan dibubuhi catatan singkat
tentang isinya.
Panitera membuat salinan putusan
TUGAS DAN KEDUDUKAN PANITERA
 Panitera bertanggungjawab atas pengurusan
berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku
daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga,
surat-surat berharga, barang bukti, dan surat2
lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
 Semua daftar, catatan, risalah, berita acara,
serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar
dari ruang Kepaniteraan kecuali atas ijin ketua
PN
SYARAT2 MENJADI PANITERA
PENGADILAN NEGERI
1.
2.
3.
4.
5.
WNI
Bertakwa kepada Tuhan YME
Setia kepada Pancasila dan UUD 45
Berijazah minimal sarjana muda hukum
Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai
Wakil Panitera, 5 tahun sebagai Panitera
Muda PN atau menjabat sebagai Wakil
PaniteraPT
6. Sehat jasmani dan rohani
SYARAT2 MENJADI JURU SITA
1.
2.
3.
4.
5.
WNI
Bertakwa kepada Tuhan YME
Setia kepada Pancasila dan UUD 45
Berijazah minimal SMU
Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai
Juru Sita Pengganti
6. Sehat jasmani dan rohani