Transcript Hukum Acara Peradilan Agama Pertemuan 7

SUSUNAN PERADILAN AGAMA
DAN APARATNYA
Kuliah ke VI, Hk.Acara Perdata Peradilan
Agama; FH-UI
Kelas A: Ibu Hj. Sulaikin Lubis, S.H., MH.
Kelas B: Ibu Wismar ‘Ain M, S.H.,M.H.
Susunan pengadilan diatur dalam Bab II Pasal 6
sampai dengan Pasal 48 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No.3
Thn 2006
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan
Agama, secara vertikal berpuncak pada Mahkamah Agung
sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Secara horizontal,
susunan Pengadilan Agama berkedudukan pada setiap
kota madya atau kabupaten.
Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan pada setiap
ibu kota propinsi.
A. Susunan Hierarki Peradilan Agama
Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1989,
lingkungan Peradilan Agama terdiri dari dua
tingkat; yaitu Pengadilan Agama sebagai
Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan
Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat
Banding.
Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama,
pengadilan
ini
bertindak
menerima,
memeriksa
dan
memutuskan
setiap
permohonan atau gugatan pada tahap awal
dan paling bawah.
Pengadilan Agama bertindak sbg peradilan
sehari-hari menampung, memutus dan
mengadili pada tahap awal setiap perkara
yang diajukan oleh setiap pencari keadilan.
Dalam kedudukan sbgi instansi Pengadilan
Tingkat Pertama, P A harus menerima,
memeriksa dan memutus perkara-perkara
permohonan serta perkara gugatantersebut.
Pasal 56, Pengadilan Agama dilarang
menolak untuk menerima, memeriksa dan
memutuskan
perkara
yang
diajukan
kepadanya dengan alasan apa pun.
Dalam
melaksanakan
fungsi
dan
kewenangannya
sebagai
Pengadilan
Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama
mengoreksi putusan Pengadilan Agama,
menguatkan atau membatalkan putusan
Pengadilan Agama. (Psl.6 ayat 2 dan Psl 8
UU No. 7 Thn 1989)
Pasal 10 ayat (3) UU No. 14 Thn 1970, sekarang
UU No.4 Thn.2004 dan Pasal 29 UU No. 14 Tahun
1985 sekarang UU No.5 Thn.2004 ditegaskan
berkaitan dengan tingkatan hierarki, putusan
Pengadilan Agama disebut Pengadilan Tingkat
Pertama, dan putusan Pengadilan Tinggi Agama
disebut putusan tingkat terakhir.
Makna putusan Pengadilan Tinggi Agama sebagai
putusan tingkat terakhir adalah pemeriksaan
mengenai keadaan, fakta, dan pembuktian pokok
perkara sudah selesai dan berakhir.
Itu sebabnya Peradilan Tingkat Pertama dan
tingkat banding disebut peradilan “judex
facti”.
Hal-hal yang berkenaan dengan f a k t a dan
pembuktian yang telah dinilai oleh
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama,
tidak dapat lagi dinilai ulang,
karena putusan dan penilaian tentang hal
tersebut sudah berakhir dan terakhir.
Ditinjau dari sudut tingkatan hierarki, MA adalah
sbg. peradilan tingkat terakhir bagi semua
lingkungan peradilan. Menurut Psal 30 UU No. 14
Th. 1985, jo.UU No. 5 Thn 2004 Mahk. Agung
dalam tingkat kasasi membatalkan penetapan atau
putusan pengadilan dari semua lingkungan
peradilan karena :
1. Tidak berwenang
wewenang.
atau
melampauai
batas
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang
berlaku; dan
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan yang
mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan.
Daerah Pengadilan Agama hanyalah
meliputi daerah kota madya dan daerah
kabupaten dimana Pengadilan Agama itu
berada.
B. Susunan Organisasi Peradilan Agama
Susunan organisasi Pengadilan Agama
(PAg.)dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA)diatur
dalam Psl 9 UU No. 7 Th 1989 jo. UU No.3
Thn.2006 dst. Dlam Psl.9 ayat (1) ditentukan
bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari
pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan
Juru Sita. Dalm ayat (2) ditetapkan ttg susunan
Pengadilan Tinggi Agama yg terdiri atas pimpinan,
hakim anggota, panitera dan sekretaris.
NOTE: Pasal ini tidak dirubah (amandemen)
Menurut M. Yahya Harahap, gambaran dari
susunan
organisasi
Pengadilan
Agama
sesuai dengan kehendak Bab II Bagian
Pertama, Pasal 9 dan seterusnya adalah
sebagai berikut :
SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN AGAMA
Ketua
Wakil Ketua
Hakim
Hakim
Hakim
Pan/Sek
Hakim
Wakil
Panitera
Wakil
Sekretaris
P. Pengganti
Juru Sita
P. Pengganti
Juru Sita
Pengganti
Tata Usaha
Umum
P. Pengganti
P. Pengganti
P. Muda
Perkara
P. Muda
Hukum
P. Muda
Banding/
Kasasi
Personalia
Keuangan
Dlm bagan terlihat bahwa, jabatan fungsional
peradilan dihubungkan dengan garis putus-putus.
Maknanya adalah hubungan antara pejabat
fungsional pada dasarnya tidak bersifat struktural,
tetapi lebih ditekankan pada hubungan yang bersifat
fungsi peradilan.
Dlm Pasal 10 ayat (1) ditegaskan bahwa ketua dan
wakil ketua hanya mempunyai hubungan struktural
dengan panitera / sekretaris, wakil panitera, wakil
sekretaris atau eselon yang distrukturkan di bawah
wakil panitera atau wakil sekretaris.
NOTE: Psl. Ini tidak dirubah (amandemen)
Rumusan (Bunyi) Psl. 10 adalah sbb:
• (1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari
seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua
(2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri
dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua
(3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama
adalah Hakim Tinggi
Sedang Pasal 11 ayat (1) menentukan
bahwa hakim adalah pejabat yang
melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
Oleh karena itu terhadap hakim, ketua, dan
wakil
ketua
mempunyai
hubungan
fungsional.
Pasal 53 ayat (1) menegaskan bahwa
secara organisatoris, ketua sebagai unsur
pimpinan
diberi
kewenangan
untuk
mengadakan
pengawasan
atas
pelaksanaan tugas dan kelakuan semua
organ, termasuk para hakim.
NOTE: UU No. 3 Thn 2006
Butir 5. Ketentan Psl 11 diubah sehingga berbunyi sbb:
• Pasal 11
• (1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang
melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
• (2) Syarat dan tata cara pengangkatan,
pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim
ditetapkan dalam undang-undang ini.
P a s a l 53 ayat (4) memperingatkan bahwa
khusus pengawasan terhadap hakim, haruslah
berupa pengawasan yang bersifat
f u n g s i o n a l. Artinya, tidak boleh mengurangi
kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara.
Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 44 mengenai struktur
kepaniteraan, pada diri dan jabatannya melekat
jabatan panitera merangkap sekretaris pengadilan.
NOTE: Psl. 26 tidak diubah
Wakil panitera mempunyai fungsi :
1. Memimpin dan membagi hasil semua
tugas fungsional peradilan;
2. Memimpin dan membawahi petugas
fungsional murni yang terdiri atas para
panitera pengganti, serta petugas
fungsional yang bersifat struktural yaitu
para panitera muda;
3. Menyeleksi jumlah panitera pengganti
yang berpatokan pada jatah bezetting
(pengisian formasi).
Tugas - tugas unsur pelayanan yang
dilaksanakan oleh panitera muda adalah :
1. Unsur yang menangani registrasi dan
penyiapan berkas perkara;
2. Unsur yang membantu penyediaan
peraturan dan perundang-undangan;
3. Unsur yang menangani permintaan
banding dan kasasi.
1. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian dan
Sumpah Hakim
a. Syarat pengangkatan hakim
Dlm Psl. 11
“Hakim adalah pejabat yang
melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman”.
Prof. H.M. Daud Ali, SH.: Hakim Peradilan Agama
harus beragama Islam tidak dimaksud untuk
mengadakan diskriminasi, tetapi kualifikasi.
Pasal 13 UU No. 7 Thn 1989 jo. UU No. 3 Thn
2006
• Hampir sama dgn. Persyaratan hakim di lingk.
Perad.Umum, spt. diatur dlm. Psl. 2 Thn 1986
Tntng Peradilan Umum, diubah dgn UU No. 8
Thn 2004. Syarat yng penting dan berbeda
adalah Hakim P Ag. Harus beragama Islam
Pasal 13 merupakan syarat yang bersifat
kumulatif, artinya semua syarat harus
dipenuhi. Keseluruhan syarat itu adalah :
a. Warga negara Indonesia
b. Beragama Islam
c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
d. Setia kepada Pancasila dan UUD
Negara Republik Indonesia
e. Sarjana Syariah dan/atau sarjana hukum
yang menguasai hukum Islam
f. Sehat jasmani dan rohani
g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan
tidak tercela
h. Bukan
bekas
anggota
organisasi
terlarang Partai Komunis Indonesia
termasuk organisasi masanya, atau
bukan orang yang terlibat langsung
dalam Gerakan 30 September/Partai
Komunis Indonesia.
Tentang syarat-syarat yang diperlukan bagi
seorang hakim, para ahli fiqih telah
membahasnya dengan seksama. Jadi
ditinjau dari hukum fiqih Islam, secara
ringkas dapat disimpulkan bahwa syaratsyarat yang diperlukan bagi seorang hakim
sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
Laki-laki yang merdeka
Berakal (memiliki kecerdasan)
Beragama Islam
Adil
5. Mengetahui semua pokok-pokok hukum
dan cabang-cabangnya
6. Sempurna pendengaran, penglihatan
dan tidak bisu.
Kebolehan seorang wanita menjadi hakim
di Peradilan Agama ini merupakan suatu
pembaruan Hukum Islam di Indonesia.
Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989
jo. UU No. 3 Tahun 2006, yang berwenang
mengangkat hakim dilingkungan Peradilan
Agama adalah Presiden selaku kepala
negara.
Pemberhentian hakim, sama prosedurnya
dgn. Pengangkatan hakim, yi: dilakukan
oleh presiden selaku kepala negara, atas
usul ketua Mahkamah Agung. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.
7 Tahun 1989.
Pemberhantian dgn. Hormat Psl. 18 UU No.
7 Thn 1989 jo. UU No.3 Thn 2006
Pemberhentian dgn tdk. hormat Psl. 19 UU
No. 7 Thn 1989 jo.UU No. 3 Thn 2006
(sama dgn yng diatur dlm UU Perad.Umum,
jo. UU Mahk.Agung)
c.Sumpah Hakim
• Lafal sumpah jabatan ditentukan dlm Psl. 16
ayat (1) UU No. 7 Thn 1989 jo. UU No. 3 Thn
2006, bhw. Yang mengambil sumpah hakim
adalah Ketua Pengadilan Agama
2. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian dan
Penyumpahan Ketua dan Wakil Ketua.
a. Syarat Pengangkatan Ketua dan Wakil
Ketua
Menurut Pasal 13 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989
jo. Pasal 13 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2006,
Hakim P Ag. dianggap memenuhi syarat untuk
diangkat sbg ketua atau wakil ketua, sekurangkurangnya telah berpengalaman
paling tidak
10 tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama. Dlm
Psl. 15 ayat (2) UU No. 3 Thn. 2006, Pejabat yng
berwenang mengangkat hakim menjadi ketua
dan wakil ketua adalah Ketua Mahkamah Agung.
2.b. Psl.Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua
Dalam Psl 15 ayat (2)
Syarat menjadi Hakim PTA
• Syarat seperti sebelumnya
• Usia minimal 40 tahun
• Berpengalaman sebagai Ketua PA, Wakil
Ketua PA minimal 5 tahun atau sebagai
hakim PA minimal 15 tahun
• Lulus eksaminasi
Alur menjadi Hakim PTA
Hakim PTA
Type title here
Ketua PA
(5 th)
Wakil Ketua PA
(5 th)
Hakim PA
(15 th)
Diberhentikan dengan Hormat
(Ketua, Wakil Ketua, & Hakim)
• Permintaan sendiri
• Sakit jasmani atau rohani terus-menerus
• Berusia 62 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan
Hakim PA
• Berusia 65 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan
Hakim PTA
• Tidak cakap dalam menjalankan tugasnya
• Meninggal dunia  dengan sendirinya
diberhentikan dengan hormat
Diberhentikan tidak dengan hormat
(Ketua, Wakil Ketua, & Hakim) Psl.19
• Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana
kejahatan (yi. tindak pidana yang ancaman pidananya
paling singkat 1 tahun)  tidak diberi kesempatan untuk
membela diri
• Melakukan perbuatan tercela (yi apabila hakim karena
sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam
maupun di luar pengadilan merendahkan martabat
hakim)
• Terus menerus melalaikan kewajiban dalam
menjalankan tugas pekerjaannya
• Melanggar sumpah jabatan
• Merangkap jabatan
Cont’d
• Hakim yang diberhentikan dari jabatannya
dengan sendirinya diberhentikan dari
pegawai negeri
PANITERA
• Panitera tidak merangkap sebagai
sekretaris pengadilan
Tugas Panitera
• Panitera bertugas menyelenggarakan
administrasi perkara dan mengatur tugas wakil
panitera, panitera muda, dan panitera pengganti
• Membantu hakim dengan menghadiri dan
mencatat jalannya sidang pengadilan
• Melaksanakan penetapan atau putusan
pengadilan
• Wajib membuat daftar semua perkara yang
diterima di kepaniteraan yang diberi nomor urut
dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya
Cont’d
• Membuat salinan penetapan atau putusan
• Bertanggung jawab atas pengurusan
berkas perkara, putusan, dokumen, akta,
buku daftar, biaya perkara, uang titipan
pihak ketiga, surat-surat berharga, barang
bukti, dan surat lainnya
Syarat menjadi Panitera PA
•
•
•
•
•
WNI
Islam
Bertakwa kepada Tuhan YME
Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
Berijazah serendah-rendahnya sarjana syariah atau
sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
• Berpengalaman sebagai Wakil Panitera minimal 3 tahun,
sebagai Panitera Muda PA minimal 5 tahun, atau
menjabat Wakil Panitera PTA
• Sehat jasmani dan rohani
Syarat menjadi Panitera PTA
• Sda
• Berpengalaman sebagai Wakil Panitera
minimal 3 tahun, sebagai Panitera Muda
PTA minimal 5 tahun, atau sebagai
Panitera PA minimal 3 tahun
Susunan Organisasi Panitera
Panitera
Wakil Panitera
Panitera Muda
Panitera Pengganti
SEKRETARIS
• Sekretaris pengadilan bertugas
menyelenggarakan administrasi umum
pengadilan
• Sekretaris dan wakil ketua sekretaris
pengadilan diangkat dan diberhentikan
oleh Ketua MA
Tugas Sekretaris
• Menyelenggarakan administrasi umum
peradilan
Syarat menjadi Sekretaris, Wakil
Sekretaris PA & PTA
•
•
•
•
•
WNI
Beragama Islam
Bertakwa kepada Tuhan YME
Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
Berijazah paling rendah sarjana syariah atau
sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
• Berpengalaman di bidang administrasi peradilan
• Sehat jasmani dan rohani
JURU SITA
• Juru Sita tidak boleh merangkap
– Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan
perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan
– Advokat
• Juru Sita PA diangkat dan diberhentikan oleh
Ketua MA atas usul Ketua Pengadilan ybs
• Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan
oleh Ketua Pengadilan ybs
Tugas Juru Sita
• Melaksanakan semua perintah yang diberikan
oleh ketua sidang
• Menyampaikan pengumuman-pengumuman,
teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan
atau putusan pengadilan
• Melakukan penyitaan atas perintah Ketua
Pengadilan
• Membuat berita acara penyitaan, yang salinan
resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan
Syarat menjadi Juru Sita
•
•
•
•
•
WNI
Beragama Islam
Bertakwa kepada Tuhan YME
Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
Berijazah paling rendah SMU atau yang
sederajat
• Berpengalaman sebagai Juru Sita Pengganti
minimal 3 tahun
• Sehat jasmani dan rohani
Syarat menjadi Juru Sita
Pengganti
•
•
•
•
•
WNI
Beragama Islam
Bertakwa kepada Tuhan YME
Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
Berijazah paling rendah sarjana syariah atau
sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
• Berpengalaman sebagai pegawai negeri di PA
minimal 3 tahun
• Sehat jasmani dan rohani
Alur menjadi Juru Sita
JURU SITA
JURU SITA PENGGANTI
(min. 3 th)
PEGAWAI NEGERI DI PA
(min. 3 th)
TERIMA KASIH
WASSALAM