Transcript disini - Pengadilan Agama Gresik












Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999.
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama.
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Than 2002 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Than 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretarian Mahkamah Agung
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang
Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VII/2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Fit and Proper Test bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama,
Hakim dan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding 4(empat) Lingkungan Peradilan di
Bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung R.I.

Sempit : Promosi : Peningkatan karir dalam

Umum : Promosi : Kenaikan pangkat atau
jabatan, jabatan struktural/pimpinan; dan
Mutasi : Perpindahan dari suatu pengadilan
ke pengadilan lain.
tingkat; dan Mutasi : Perpindahan pegawai
dari suatu jabatan ke jabatan lain.



Pendataan seluruh hakim, dengan mensortir
dari database SIMPEG dengan mengakses dari
www.simpeg.badilag.net/simkep
Memilah dan mengelompokkan data
Mengambil data yang diperlukan untuk bahan
promosi mutasi berdasarkan kebijakan Dirjen
Badilag (promosi mutasi yang menjadi
prioritas)



Membuka kembali file data rekomendasi dari
Bawas (hal yang berkaitan dengan
indisipliner)
Memperhatikan data hakim yang bersuami
atau beristeri dengan hakim atau panitera
atau jurusita baik yang berada bersama-sama
di lingkungan peradilan agama atau di
lingkungan peradilan lainnya atau bekerja di
instansi lain
Memperhatikan surat permohonan dari para
hakim dan usulan dari PTA


Memperhatikan hasil bimtek, diklat dan kerja
sama dengan lembaga lain dalam rangka
penambahan wawasan dan pengetahuan
hakim (persiapan ke arah kompetensi)
Memperhatikan hasil evaluasi dan
rasionalisasi penempatan tenaga teknis
(hakim)

Penyusunan dilakukan dengan anggota team
Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis
(DITBINGANIS) :
1. Direktur Binganis
2. Kasubdit Data dan Evaluasi dengan Kasi Evaluasi
dan Pelaporan
3. Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis (dengan
Kasi Peningkatan Mutu Hakim Dan Kasi Evaluasi
dan rasionalisasi)
4. Kasubdit Mutasi Hakim (dengan Kasi Tata Naskah,
Kasi Mutasi I dan Kasi Mutasi II)


Masing-masing Subdit mempersiapkan data
sesuai dengan Tupoksi masing-masing
Meneliti, memadukan dan mencocokan data
selanjutnya memformulasikan data tsb. Yang
kemudian akan tersusun bahan promosi
mutasi.
No PTA/Msy Aceh dan
Klas PA/Msy
1.
IV/E
IV E
IV/C
IV/A
IV/D
IV/D
IV/B
III/C
IV/C
IV/C
IV/A
III/A
IV/B
IV/B
PA/Msy Aceh IB
a. Ketua/Wkl Ketua
b. Hakim
4.
IV/D
IV/B
PA/Msy Aceh IA
a. Ketua/Wkl Ketua
b. Hakim
3.
Pangkat/Golongan
Maksimal
PTA/Msy Aceh
a. Ketua/Wkl Ketua
b. Hakim
2.
Pangkat/Golongan
Minimal
PA/Msy Aceh II
a. Ketua/Wkl Ketua
b. Hakim
No
Klas PA/Msy dan
PTA/Msy Aceh
Ketua
Wakil
Ketua
Hakim
Jumlah
1
PTA/Msy Aceh
1
1
23
25
2
PA/Msy Klas IA
1
1
23
25
3
PA/Msy Klas IB
1
1
14
16
4
PA/Msy Klas II
1
1
11
13
Pengadilan Agama Kelas II
◦ Hakim:
 Hakim baru dapat dimutasikan setelah yang bersangkutan
melaksanakan tugas pada suatu tempat antara 2(dua) sampai
dengan 5(lima) tahun ke Pengadilan Agama Kelas II yang lebih
banyak volume perkaranya atau lebih dekat dari tempat asal
hakim yang bersangkutan.
 Hakim yang mutasi kedua dan telah mempunyai masa kerja
hakim sekurang-kurangnya 5(lima) tahun dengan
golongan/ruang (III/c) dapat dimutasikan menjadi hakim
Pengadilan Agama Kelas IB
 Hakim yang telah mempunyai masa kerja hakim sekurangkurangnya 7(tujuh) tahun dengan golongan/ruang (III/d) dapat
diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II di luar
Pulau Jawa
 Hakim yang telah mempunyai masa kerja hakim sekurangkurangnya 7(tujuh) tahun dengan golongan/ruang (IV/a) dapat
diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II di Pulau
Jawa



Diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama
Kelas II
Mutasi sebagai Hakim Pengadilan Agama
Kelas IA
Mutasi sebagai Wakil Ketua Pengadilan
Agama Kelas II



Diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan
Agama Kelas IB.
Mutasi sebagai Hakim Pengadilan Agama
Kelas IA.
Mutasi sebagai Ketua Pengadilan Agama
Kelas II.




Diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama
Kelas IB, dengan golongan/ruang (IV/a) sampai
(IV/c) dan pernah menjadi pimpinan Pengadilan
Agama Kelas II.
Diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama
Kelas II, dengan golongan/ruang (III/d) sampai
(IV/b).
Mutasi sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas
IA, dengan sekurang-kurangnya golongan/ruang
(IV/a)
Mutasi sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas IB



Diangkat sebagai Hakim Tinggi, telah
mencapai umur 57 s/d. 60 tahun dengan
golongan/ruang (IV/c)
Diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama
Kelas IB
Mutasi sebagai Wakil Ketua Pengadilan
Agama Kelas IB



Diangkat sebagai Hakim Tinggi, telah
mencapai umur 57 s/d. 60 tahun dengan
golongan/ruang (IV/c)
Diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan
Agama Kelas IA
Mutasi sebagai Ketua Pengadilan Agama
Kelas IB




Diangkat sebagai Hakim Tinggi, telah mencapai
umur 57 s/d. 60 tahun dengan golongan/ruang
(IV/c) dan pernah menjadi pimpinan Pengadilan
Agama Kelas II atau Pengadilan Kelas IB
Diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama
Kelas IA dengan golongan/ruang (IV/b sampai IV/d)
dan pernah menjadi pimpinan Pengadilan Agama
Kelas II atau Pengadilan Kelas IB
Diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama
Kelas IB
Mutasi sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas IA



Diangkat sebagai Hakim Tinggi, telah
mencapai umur 57 s/d. 60 tahun dengan
golongan/ruang (IV/c)
Diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama
Kelas IA
Mutasi sebagai Wakil Ketua Pengadilan
Agama Kelas IA
Diangkat sebagai Hakim
Tinggi, telah mencapai
umur 57 s/d. 60 tahun
dengan golongan/ruang
(IV/c)




Diangkat sebagai Ketua dengan
pangkat/golongan/ruang Pembina Utama Madya
(IV/d), berpengalaman sekurang-kurangnya 5(lima)
tahun atau sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun pernah
menjabat Ketua Pengadilan Agama
Diangkat sebagai Wakil Ketua dengan
pangkat/golongan/ruang Pembina Utama Madya
(IV/d), berpengalaman sekurang-kurangnya 4(empat)
tahun atau sekurang-kurangnya 2(dua) tahun pernah
menjabat Ketua Pengadilan Agama.
Mengikuti seleksi Hakim Agung sekurang-kurangnya
3(tiga) tahun sebagai Hakim Tinggi, mempunyai masa
kerja sebagai hakim PA sekurang-kurangnya 20
tahun dan berpendidikan paling rendah S2.
Mutasi sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama



Diangkat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi
Mengikuti seleksi Hakim Agung, mempunyai
masa kerja sebagai hakim PA sekurangkurangnya 20 tahun dan berpendidikan
paling rendah S2.
Mutasi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Agama


Mengikuti seleksi Hakim Agung dan
berpendidikan paling rendah S2.
Mutasi sebagai Ketua Pengadilan Tinggi
Agama
1. Pra TPM di Ditjen Badilag dengan team :
a.
Direktur Jenderal
b. Eselon II (4 orang)
c.
Kasubdit Mutasi Hakim
d. 3 orang Kasi pada Subdit Mutasi Hakim
2. TPM Mahkamah Agung :
a.
Ketua MARI
b. 2 orang WKMARI
c.
9 orang TUADA
d. 3 orang (Sekma, Kabawas, dan Dirjen Badilag)
e.
Dirganis.