Transcript lingkungan peradilan umum - Pengadilan Tinggi Banjarmasin

STRATEGI PENGADILAN
TINGGI BANJARMASIN DALAM
PEMBERANTASAN PRAKTIK
MAFIA HUKUM DI BIDANG
PERTAMBANGAN
Oleh :
DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH.
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan
1
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA MAHKAMAH AGUNG
(UU NO. 14 TAHUN 1985 UU JO UU NO. 5 TAHUN 2004 NO. 3 Tahun 2009 ).
LINGKUNGAN
PERADILAN
UMUM
(UU NO. 49 TAHUN
2009 JO. UU NO.2
TAHUN 1986)
LINGKUNGAN
PERADILAN TATA
USAHA NEGARA
(UU NO. 51 TAHUN
2009 JO. UU NO.5
TAHUN 1986)
LINGKUNGAN
PERADILAN
AGAMA
(UU NO. 50 TAHUN
2009 JO. UU NO.3
TAHUN 2006)
LINGKUNGAN
PERADILAN
MILITER
(UU NO.31 TAHUN
1997)
- PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
- PENGADILAN ANAK
- PENGADILAN PAJAK
- PENGADILAN NIAGA
- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
- PENGADILAN PERIKANAN
Marni Emmy Mustafa
2
KEDUDUKAN DAN TUGAS PENGADILAN TINGGI
 Kedudukan Pengadilan Tinggi berada di
lingkungan Badan Peradilan Umum di bawah
Mahkamah Agung RI.
 Pengadilan Tinggi berkedudukan di provinsi
dengan wilayah hukum meliputi satu provinsi.
 Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat
banding yang tugasnya memeriksa dan
mengadili perkara banding baik pidana
maupun perdata
3
PERKARA YANG DAPAT DIAJUKAN
BANDING
1.Perkara (pidana/perdata) diputus Pengadilan
Negeri dan pihak berperkara mengajukan
permohonan / permintaan banding.
2. Semua putusan perkara pidana dapat dibanding,
kecuali putusan bebas dan lepas, sedangkan
dalam
perkara
perdata
dapat
dibanding
seluruhnya.
4
Strategi Umum :
Pengadilan Tinggi yang harus dijalankan
adalah strategi yang komprehensif
(berbasis manajemen strategi) sebagai
indikator reformasi peradilan yang akan
memberikan arah secara jelas dan
diterminasi yang kuat bagi Mahkamah
Agung dengan jajarannya dalam
melaksanakan Cetak Biru Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
5
 Disamping strategi ini akan menyelaraskan
reformasi peradilan sebagai komitmen
dalam mendukung langkah-langkah strategi
menuju peningkatan pelayanan publik
berbasis keterbukaan dan akuntabilitas.
 Reformasi peradilan mutlak dilakukan
melalui berbagai program pembaharuan
dan pembenahan yang harus terus menerus
dikembangkan dalam fungsi-fungsi
manajemen.
6
Menjawab keluhan masyarakat Pengadilan Tinggi
Banjar masin telah memiliki Standard Operational
Procedure (SOP), SOP disesuaikan dengan
aturan-aturan yang berlaku dengan tetap
menjunjung tinggi due process of law. untuk
penyelesaian perkara pidana, perdata dan
administrasi yang telah dibuat dan
ditandatangani oleh seluruh Ketua, Wakil Ketua,
para Hakim dan Panitera / Sekretaris dan calon
Hakim dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Kalimantan Selatan, SOP tersebut telah
disahkankan dalam Rakerda pada tanggal 26
Nopember 2010 dan saat ini sedang
disosialisasikan.
7
Sebagai figur central keberhasilan SOP ini
adalah Ketua Pengadilan sebagai pimpinan
dengan unsur-unsur judicial responsibility dan
commitment, mekanisme untuk akuntabilitas,
informasi dan komunikasi, keterlibatan
administrasi, prosedur manajemen alur
perkara, continuing education dan
pengawasan.
8
Dengan adanya SOP ini merupakan
reformasi manajemen penanganan
kasus untuk meningkatkan
kepercayaan publik maka seseorang
yang berperkara di pengadilan, akan
dapat memprediksi beberapa lama
dan kapan suatu perkaranya akan
selesai.
9
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik
berbasis keterbukaan dan akuntabilitas
dalam hal transparansi putusan, Pengadilan
Tinggi telah memuat semua putusan didalam
website www.pt-banjarmasin.go.id, dan
telah mengupload 173 putusan, karena
semua putusan lengkap telah diupload di
website, dan telah mengklasifikasi untuk
perkara pidana khusus, misalnya korupsi,
narkotika, kehutanan, perikanan dan anak
juga transparansi keuangan perkara dan
transparansi DIPA.
10
Pengadilan Tinggi telah
menyediakan meja informasi dan
pengaduan, serta larangan bagi
seluruh aparat Pengadilan untuk
menerima tamu yang
berhubungan dengan perkara.
11
Identifikasi Permasalahan :
1.
Overlapping (tumpang tindih) ijin usaha
pertambangan antara hak-hak atas tanah dengan
kuasa pertambangan.
2.
Tentang penentuan batas / perwatasan yang tidak
akurat tentang kawasan pertambangan dan
kawasan hutan.
3.
Perlu adanya pemeriksaan di tempat oleh hakim
tentang kejadian perkara yang menyangkut
pertambangan.
12
4. Terjadi kerusakan lingkungan
sebagai akibat illegal mining dan
illegal logging yang tidak sesuai
dengan Surat Izin Usaha
Pertambangan (SIUP), sementara
reklamasi tidak dilaksanakan sesuai
dengan yang diperjanjikan, demikian
juga penindakan terhadap
pelanggaran terhadap SIUP.
13
5. Saksi ahli, belum ada kriteria yang
jelas tentang siapa yang berwenang
menjadi saksi ahli dalam perkara
pertambangan.
14
Komitmen Pengadilan Tinggi Banjarmasin
1.
Kesiapan Hakim dan personil untuk menangani
perkara pertambangan.
2.
Adanya Standard Operational Procedure (SOP)
tentang percepatan penyelesaian perkara.
3.
Perlunya komitmen waktu tentang Penyidikan,
Penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.
4.
Memberikan Keterbukaan Informasi tentang
penyelesaian perkara pertambangan di wilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
15
Terima Kasih
16