Transcript Hukum Kepailitan Pertemuan 2

PENGADILAN NIAGA
4/13/2015
1
PENGERTIAN
PENGADILAN

Kata Pengadilan secara etimologi berasal dari kata
“adil” yang menunjukkan kata sifat, namun apabila
mendapat imbuhan menjadi kata Pengadilan yang
menunjukkan kata benda dan menurut salah satu
kamus berarti dewan atau majelis yang mengadili
perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan
Hakim, sidang Hakim ketika mengadili perkara, rumah
(bangunan) tempat mengadili perkara.

Sedangkan niaga adalah segala bentuk kegiatan jual
beli dan sebagainya, untuk memperoleh untung
dagang.
4/13/2015
2
PENGERTIAN
PENGADILAN NIAGA

Menurut peraturan perundang-undangan tentang kepailitan, pihak
yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke
Pengadilan Niaga. Permohonan tersebut adalah dalam bentuk
permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak Kreditor
atau Debitor (Vide Pasal 2 ayat (1) UU.Kep), maupun permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan
oleh Debitor maupun oleh Kreditor (Vide Pasal 212 UU.Kep).

Dengan demikian permohonan pailit dan PKPU diajukan ke
Pengadilan Niaga sesuai dengan kompetensi absolut yang diatur
dalam Pasal 300 UU.Kep.

Yang dimaksud dengan Pengadilan Niaga adalah merupakan
pengkhususan Pengadilan di bidang perniagaan yang terbentuk
dalam lingkungan Peradilan Umum.
4/13/2015
3
KONSEP DASAR
KEBERADAAN PENGADILAN NIAGA

Konsep dasar mengenai adanya Pengadilan Niaga ini telah ada sejak tahun
1970 ketika diundangkannya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan
Kehakiman, dimana Pasal 10 menentukan pembagian kekuasan badan
peradilan kepada 4 lingkungan kekuasaan peradilan yang masing-masing
memiliki lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badanbadan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Kekuasaan Badan Peradilan tersebut meliputi : a. Lingkungan peradilan
umum; b. Lingkungan peradilan agama; lingkungan peradilan tata usaha
negara; dan d. Lingkungan peradilan militer.

Terhadap keempat lingkungan badan peradilan tersebut tidak menutup
kemungkina adanya pengkhususan
dalam masing-masing lingkungan,
misanya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa
pengadilan lalu lintas, pengadilan anak, pengadilan ekonomi, dsbnya
dengan undang-undang.
4/13/2015
4
KONSEP DASAR
KEBERADAAN PENGADILAN NIAGA

Pengadilan Niaga adalah Pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan
Umum dan bukan lingkungan badan peradilan yang berdiri sendiri (Vide
Pasal 1 ayat (7) UU.Kep)

Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara-perkara perniagaan dan
akan diberi wewenang memeriksa dan memutus perkara-perkara
perniagaan lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Penetapan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang berwenang
memeriksa dan memutus permohonan atau perkara kepailitan semata-mata
untuk mengefisiensikan proses pemeriksaan permohonan Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (dan Perkara perniagaan
tertentu lainnya).
4/13/2015
5
PEMBENTUKAN
PENGADILAN NIAGA

Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Pasal 300 ayat (1)
Undang Undang No. 37 tahun 2004 yang berbunyi :
“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini,
selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula
memerika dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang
penetapannya dilakukan dengan undang-undang”.

Pengadilan Niaga merupakan suatu Pengadilan khusus di bidang
perniagaan yang dibentuk di lingkungan Peradilan Umum yang
didirikan pada tanggal 20 Agustus 1998.

Pengadilan Niaga ini merupakan andalan khusus dari Undang
Undang No. 37 tahun 2004, yaitu Pengadilan yang khusus
memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang perniagaan
termasuk tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan perkara
kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
4/13/2015
6
PEMBENTUKAN

PENGADILAN NIAGA
Kewenangan Pengadilan Niaga adalah Pengadilan dalam
lingkungan Badan Peradilan Umum dan bukan lingkungan
badan peradilan yang berdiri sendiri. Pengadilan Niaga
memeriksa dan memutus perkara-perkara perniagaan dan
akan diberi wewenang memeriksa dan memutus perkaraperkara perniagaan lainnya yang akan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. Penetapan Pengadilan Niaga sebagai
Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus
permohonan atau perkara kepailitan semata-mata untuk
mengefisiensikan proses pemeriksaan permohonan Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (dan
Perkara perniagaan tertentu lainnya).
4/13/2015
7
PENGORGANISASIAN
PENGADILAN NIAGA

Mengenai pengorganisasian, sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku bagi peradilan umum. Untuk pertama kalinya
Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dan kemudian dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

Berdasarkan Keppres No. 97 tahun 1999, Pemerintah membentuk
pengadilan niaga pada 5 pengadilan negeri, yaitu Pengadilan
Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan
Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan
Negeri Semarang.

Hakim pada Pengadilan Niaga adalah Hakim yang secara khusus
ditugasi untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan
atau perkara komersil tertentu. Pada Pengadilan Niaga selain
terdapat Hakim Niaga juga dimungkinkan adanya Hakim Ad Hoc
bila memang diperlukan, yang diangkat oleh Presiden atas usul
Ketua Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga administrasinya di
bawah Ketua Pengadilan Negeri karena berada di lingkungan
Peradilan Umum.
4/13/2015
8
PEMBAGIAN KEWENANGAN MENGADILI
KEWENANGAN ABSOLUT

Menurut Pasal 300 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004, pengadilan niaga
memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU
dan berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang
perniagaanya yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengadilan niaga berwenang
pula mengadili perkara perniagaan lainnya. Seperti masalah yang
berkaitan dengan HAKI yang mengalokasikan proses beracara kepada
pengadilan niaga.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga merupakan
kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus permohonan
pailit dan hal-hal yang berkaitan dengan perniagaan, dimana
wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Debitor. Sehingga
ketentuan Undang Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan ketentuan
yang bersifat lex specialis di bidang kepailitan.
4/13/2015
9
PEMBAGIAN KEWENANGAN MENGADILI
KEWENANGAN ABSOLUT

Perkara niaga yang dapat dimasukkan dalam kompetensi absolut
Pengadilan Niaga antara lain adalah : Permohonan pernyataan pailit
dalam kepailitan; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Sengketa
yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT) dan atau organnya;
Hal-hal lain yang diatur dalam Buku Kesatu dan Buku Kedua Kitab
Undang-undang Hukum Dagang, seperti mengenai Firma, C.V.,
Komissioner, Expeditur, Pengangkut, Surat-surat Berharga (wesel,
Cek, Surat Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain.

Perkara Niaga yang tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan
Niaga dapat juga diartikan sebagai berikut :
1. Sengketa yang tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan
Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha
Negara, Peradilan Anak-Anak, P4D, P4P
dan BPSP;
2. Sengketa mengenai status perorangan (personen),termasuk
warisan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, dan;
3. Sengketa yang berhubungan dengan perjanjian dimana para
pihak telah membuat perjanjian arbitrase tertulis, dimana para
Pihak telah membuat kesepakatan 4/13/2015
tentang cara penyelesaian 10
sengketa perdata diluar Peradilan umum.
KEWENANGAN RELATIF

Mengenai kewenangan realtif pengadilan diatur dalam Pasal 118 HIR
yang mengatur pembagian kekuasan
untuk mengadili antar
pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat
atau dikenal dengan asas Actor Secuitor Forum Rei.

Berkaitan dengan kewenangan relatif sesuai dengan asas actor
secuitor forum rei, maka ketentuan Pasal 3 menentukan :
(1) Putusan pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga yang
daerah hukumnya
meliputi
daerah tempat kedudukan
debitor
(2) Dalam hal debitor meninggalkan wilayah Indonesia, pengadilan
yang berwenang adalah pengadilan niaga yang daerah
hukumnya meliputi daerah tempat
kedudukan debitor
(3) dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, pengadilan niaga
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma
berwenang memutuskan.
(4) dalam hal debitor tidak berkedudukan di Indonesia, namun
menjalankan profesinya atau usahanya di wilayah negara RI,
pengadilan niaga yang berwenang adalah pengadilan niaga yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor
pusat
debitor menjalankan profesinya atau usahanya di
wilayah negara RI.
(5) dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan
hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.
4/13/2015
11
KEWENANGAN RELATIF

Pada saat pengadilan niaga pertama kali terbentuk, otomatis asas
di atas tidak dapat diterapkan karena pada saat ini hanya ada 1
pengadian niaga, yaitu pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. Sehingga kewenangan relatif tersebut ada pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk perkara kepailitan dan
PKPU seluruh Indonesia.

Namun sejak berlakunya Perpres No. 97 tahun 1999 dimana
dibentuk pengadilan niaga lain selain pengadilan niaga yang
beroperasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Pengadilan
Niaga Ujung Pandang, Medan, Surabaya dan Semarang.
4/13/2015
12
YURISDIKSI MENGADILI PNGADILAN NIAGA
P. Niaga Jakarta
(P.Negeri Jak-Pus)
P. Niaga Medan
DOMISILI
HUKUM
5 domisili
pengadilan niaga
untuk seluruh
Indonesia
Kepres No.97/1999
Meliputi : DKI Jakarta, Jawa Barat,
Sumsel, Lampung,
Kalbar
Meliputi : Propinsi Sumut, Riau,
Sumbar, Bengkulu,
Jambi, Nangro Aceh
P. Niaga Surabaya
Meliputi : Prop. Jatim, Kalsel,
Kalteng, Kaltim, Bali,
NTB, NTT
P. Niaga
Ujung Pandang
Meliputi : Prop. Sulsel, Sul.
Tenggara, Sulteng,
Sulut, Maluku, Papua
P. Niaga Semarang
4/13/2015
Meliputi : Prop. Jateng dan
DI Yogyakarta
13
Kewenangan Pengadilan Niaga Terhadap Arbitrase
Pasal 303 UUK Baru
“Pengadilan
tetap
berwenang
memberikan
dan
menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para
pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula
arbitrase,
sepanjang
utang
yang
menjadi
dasar
permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1UU ini”
4/13/2015
14