Transcript Focus Group Discussion (3 April 2014) – Richardo Simanjuntak

FOCUS GROUP DISCUSSION
PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI
Tanggal 3 April 2014 di Hotel Novotel, Jl. Gajah Mada No. 18 - Jakarta Pusat
Oleh:
Dr. Ricardo Simanjuntak
SH., LL.M., ANZIIF.CIP
RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERS
Gedung Wirausaha Lantai 2
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-5 Kuningan
Jakarta 12940
1
Metodologi Pelaksanaan Kontrak VERSI BANK DUNIA -IFC
1.
Transaksi sah antara Pembeli dan Penjual di Indonesia. Penjual menjual barang senilai sekitar USD 7.000,- (200%
dari income per kapita Indonesia) kepada Pembeli.
2.
Setelah Penjual mengirimkan barang ke Pembeli, Pembeli tidak membayar barang tersebut dengan alasan bahwa
barang tersebut tidak sesuai dengan kualitas.
3.
Penjual menggugat Pembeli, Pembeli menolak tuntutan itu, dan terjadi perselisihan tuntutan.
4.
Penjual mengajukan permohonan sita jaminan atas barang-barang milik Pembeli untuk jaminan pelaksanaan putusan,
karena Penjual khawatir Pembeli bangkrut selama proses gugatan berlangsung.
5.
Masing-masing pihak menghadirkan Saksi atau Ahli untuk memberikan pendapat mengenai Kualitas Barang.
6.
Putusan hakim memenangkan Penjual. Hakim memutuskan bahwa barang adalah telah sesuai dengan kualitasnya dan
Pembeli harus membayar harga yang telah disepakati.
7.
Pembeli tidak mengajukan Banding atas Putusan PN sehingga Putusan menjadi berkekuatan hukum tetap (final)
8.
Penjual melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan Putusan (Uang berhasil didapatkan dari
penjualan umum atas barang-barang bergerak milik Pembeli)
Property Right of Ricardo Simanjuntak
1
Metodologi Pelaksanaan Kontrak-gambaran
WAKTU
Pendaftaran dan somasi
BIAYA
Biaya Pengacara
Sejak putusan untuk mengugat,
untuk pelayanan seluruh proses
Rata-rata fee, kantor hukum
lokal
Sidang & Putusan
Biaya Pengadilan & Fee
untuk Ahli
Satu tingkat, tidak ada Banding
Eksekusi/Pelaksanaan
Putusan
Dijual melalui Lelang Umum
PROSEDUR
Sesuai dengan tahapantahapan yang berlaku, dari
pendaftaran perkara hingga
pada tahap penggugat
mendapatkan pembayaran
dari hasil pelelangan harta
tergugat.
Biaya
Eksekusi/Pelaksanaan
Putusan
2
DETAILS OF METODOLOGY TIME FRAME OF ENFORCING CONTRACTS
3
4
5
6
Pelaksanaan Kontrak di Ekonomi APEC :
Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
7
Pelaksanaan Kontrak di Ekonomi APEC :
Berapa besar biayanya?
8
Pelaksanaan Kontrak di Ekonomi APEC :
Seberapa kompleks?
9
A
Tidak melaksanakan
KONTRAK
Biaya
B
Terlambat melaksanakan
(wanprestasi)
Melaksanakan yang
bertentangan dengan
yang telah disepakati
Property Right of Ricardo Simanjuntak
Ganti
rugi
Ganti
Rugi
Bunga
10
Pengadilan Negeri
Proses di
Pengadilan
Pengadilan Niaga
Penyelesaian Sengketa
Kontrak
Negosiasi
Proses di Luar
Pengadilan
Mediasi
Arbitrase
Property Right of Ricardo Simanjuntak
11
Penetapan
Pengadilan
Hak Tanggungan, Gadai atau
Fidusia
Gugatan Perdata
Permohonan Pailit
Langkah
Hukum/langkahlangkah Pelaksanaan
Kontrak di Indonesia
Lelang Umum
Tanpa Penetapan
Pengadilan
Pengadilan Negeri
Lelang Tertutup
Penjualan Sukarela
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Niaga Pada
Pengadilan Negeri
Kasasi -Mahkamah
Agung
Kasasi Pada Mahkamah
Agung
Putusan Final
Arbitrase Ad Hoc
Alternatif
Penyelesaian
Sengketa
Peninjauan Kembali Pada
Mahkamah Agung
Dipatuhi secara
Sukarela
Institusi: BANI, BAPMI,
Syariah
Arbitrase
Peninjauan Kembali
- Mahkamah Agung
Eksekusi Putusan
Mediasi di Pengadilan
Putusan Final
Mediasi diluar Pengadilan
Property Right of Ricardo Simanjuntak
12
1 YA! Berdasarkan hukum acara perdata, para pihak harus dipanggil secara
benar, harus diberi kesempatan berdamai melalui mediasi pengadilan,
harus diberi kesempatan untuk saling mengajukan dalil-dalil pembelaan
(jawab jinawab), pembuktian (fakta/ahli) kesimpulan hingga pada putusan.
Upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri, kasasi terhadap
putusan Pengadilan Tinggi, upaya hukum khusus PK terhadap putusan
kasasi.
2
Apakah seluruh perkara
perdata harus diperiksa
dengan cara pembuktian
rumit di Indonesia?
TIDAK! Bila perkara perdata tersebut lahir dari konflik utang piutang,
dimana kreditor dapat membuktikan secara sederhana (prima facie
evidence) debitor tidak melunasi minimum satu utang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih dan debitor tersebut memiliki minimum satu
kreditor lainnya.
3 TIDAK! Untuk klaim berjumlah kecil (?), tidak rumit dan timbul dari
aktivitas berkontrak, dapat diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Khusus
(Small Claim Court) dalam waktu 30 hari, dengan hakim tunggal, dan
putusan bersifat final
Property Right of Ricardo Simanjuntak
13
Draf RUU Hukum Acara Perdata Tentang
Pemeriksaan Perkara dengan Acara Cepat (Small Claim Court)
Pasal 90A
1)
2)
Pada hari tertentu menurut keperluan, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk olehnya mengadakan sidang pengadilan
dengan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan acara cepat.
Panitera mencatat perkara yang diajukan untuk diperiksa dengan acara cepat dalam buku daftar perkara tersendiri.
Pasal 90B
1)
2)
Suatu perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara cepat, jika nilai gugatannya paling banyak Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara:
a. utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian;
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya dalam perjanjian jual beli pembeli tidak
membayar harga barang yang disepakati atau penjual tidak menyerahkan barang yang sudah disepakati.
b.
kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian;
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya dalam perjanjian sewa menyewa mobil,
mobil dikembalikan dalam keadaan rusak, tidak seperti dalam keadaan ketika diserahkan oleh pemilik kepada penyewa.
Property Right of Ricardo Simanjuntak
14
c.
cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian; dan
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya penyewa kamar hotel
mengalami kecelakaan dalam penggunaan fasilitas hotel sebagai akibat kelalaian pihak hotel tersebut.
d.
pembatalan perjanjian.
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “pembatalan perjanjian” adalah pembatalan perjanjian secara sepihak yang bertentangan
dengan syarat sahnya suatu perjanjian atau bertentangan dengan ketentuan berdasarkan cedera janji wanprestasi.
Pasal 90C
1)
2)
Pengadilan memutus perkara dengan acara cepat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara didaftarkan.
Terhadap semua putusan pengadilan dengan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun
upaya hukum luar biasa.
Property Right of Ricardo Simanjuntak
15
PENGAJUAN GUGATAN
PENYAMPAIAN GUGATAN PADA PIHAK
TERGUGAT/PEMANGGILAN SIDANG
MEDIASI
Hukum Acara
SMALL CLAIM COURT
PEMBACAAN GUGATAN
JAWABAN TERHADAP GUGATAN
PEMBUKTIAN
PUTUSAN
Property Right of Ricardo Simanjuntak
16
Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan
peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.
Penjelasan Pasal 79
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekuarangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal,
Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap, untuk mengisi kekurangan atau
kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan
tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang
disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini
hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung
tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada
umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun
pembagian beban pembuktian.
Property Right of Ricardo Simanjuntak
17
PENGADILAN NIAGA
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PENGADILAN NEGERI
(PERADILAN UMUM)
PENGADILAN TIPIKOR
PENGADILAN KLAIM KECIL (SMALL
CLAIM COURT)
Property Right of Ricardo Simanjuntak
18
PERMA NO.2/2003 TENTANG PROSES
MEDIASI DI PENGADILAN
PERMA SEBAGAI
PRODUK HUKUM
PENYEMPURNA
HUKUM ACARA
PERADILAN
PERMA NO.1/2002 TENTANG GUGATAN
PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)
PERMA NO.1/2000 TENTANG PAKSA BADAN
Property Right of Ricardo Simanjuntak
19
-TERIMA KASIH-