Transcript makalah
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2012 ProfilPengadilan • Terdapat 808 pengadilan diseluruh Indonesia, terdiri dari: • 743 pengadilan tingkat pertama (4 lingkunganperadilan) • 67 pengadilan tingkat banding + 1 Pengadilan Pajak • 7,944 hakim • >30.000 staf pengadilan Dampak Pembaruan Peradilan • Rapat Kerja Nasional 2011 merupakan rapat kerja pertama yang sepenuhnya berbasis teknologi dan informasi (paperless). Penggunaan teknologi informasi diarahkan untuk menekan secara signifikan biaya yang selama ini dikeluarkan untuk pencetakan materi, bahan persidangan serta kebutuhan transportasi dan penyimpanan dokumen • MA menduduki peringkat terbaik dalam pelaporan LHKPN. Keberhasilan ini diharapkan menjadi percontohan bagi instansi pemerintah lainnya dalam hal pelaporan harta kekayaan negara bagi pejabatnya (90.14% pejabat di Mahkamah Agung yang telah melaporkan harta kekayaan , sedangkan secara total keseluruhan sebanyak 87.68% ) Dimulai pada tahun 2003 ketika Mahkamah Agung ketika Mahkamah Agung meluncurkan Cetak Biru Pembaruan Terdapat beberapa cetak biru antara lain : Cetak biru Pembaruan Mahkamah Agung Cetak Biru Pembaruan Pendidikan & Latihan Peradilan Cetak Biru Pembaruan SDM Peradilan Cetak Biru Pembaruan Manajemen Keuangan Peradilan Pada tahun 2010 Mahkamah Agung meluncurkan cetak biru 2010-2035 yang mengkonsolidasikan cetak biru sebelumnya dan menetapkan arah 25 tahun kedepan Pada tahun 2007 Mahkamah Agung ditunjuk sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan pilot project reformasi birokrasi Berdasarkan PerPres nomor 19 tahun 2008, maka Mahkamah Agung menerima 70% tunjangan kinerja. Pada tataran implementasinya, Perpres tersebut dikelola dengan SK KMA nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Beberapa program Quick Wins RB 1. transparansiputusan, 2. manajemeninformasiteknologi, 3. pelatihankodeetik hakim, 4. pendapatannegarabukanpajak, dan Keterbukaan Informasi Sudah tersedia rejim hukum keterbukaan informasi Informasi perkara online pada Mahkamah Agung Sudah >150,000 putusan (MA dan pengadilan) dapat diakses online Manajemen Informasi Teknologi Audit Teknologi Informasi dan Proses Penyusunan Masterplan IT 81% Pengadilan memiliki website cukup aktif Ujicoba aplikasi manajemen perkara pada pengadilan (dikukung donor dan DIPA) Pelatihan Kode Etik Hakim PNBP Telah disahkan SKB MA-KY tentang Pedoman Perilaku Hakim PP 53/2008 tentang PNBP di pengadilan Telah dilatih 2,506 hakim dan 232 pelatih SEMA 4/2008, biaya perkara melalui bank Jumlah hakim ditindak cukup banyak Manajemen SDM Analisa Pekerjaan & Evaluasi Pekerjaan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi MA yang paralel dengan Tim Pembaruan Peradilan SK KMA Nomor 71 KMA/SK/III/2011 Tim Reformasi Peradilan = Tim Reformasi Birokra Penataan Perundangundangan Manajemen Perubahan SDM, Perencanaan & Keuangan Supervisi Internal Pendidikan Latihan Akses terhadap Keadilan Pokja Tim Pembaruan Manajemen Perkara Penataan Tata Laksana Penataan SDM Aparatur Penataan Manajemen SDM Aparatur Penguatan Pengawasan Internal Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Reformasi Birokrasi Penataan & Penguatan Organisasi IMPLEMENTASIREFORMASIBIROKRASI PER KELOMPOKKERJA Penyempurnaan sistem kerja Penanganan Naskah dokumen elektronik (SE Panitera Nomor 73 PAN/INT/VI/2008 tentang Pengesahan Prosedur Penanganan Soft Copy Putusan dan Upload ke Situs Mahkamah Agung RI) SoP penanganan perkara di Mahkamah Agung SK KMA Nomor 138 KMA/SK/IX/2008 yang membatasi waktu penanganan perkara di MA maksimal 1 tahun dari registrasi sampai pengiriman kembali. SEMA Nomor 14/2010 tentang penyertaan Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, berikut peraturan pelaksanaannya SE Panitera Nomor 085/PAN/II/2011 yang mengatur bahwa berkas tidak lengkap dikembalikan, dan dokumen elektronik yang diterima di upload ke situs web sekaligus tata kelola penanganan dokumen elektronik pada pengadilan. Penyempurnaan sistem pelaporan pengadilan tingkat pertama dan banding dan ujicobanya melalui SK KMA Nomor 041 KMA/SK/III/2011 Pengesahan Sistem Kamar : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142 KMA/SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, SK KMA Nomor 143 KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan ketua kamar Dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, SK KMA Nomor 144 KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. SK KMA Nomor 162KMA/SK/X/2011 tentang Pemberian Nama Tim Pada Kamar-Kamar Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peningkatan Kapasitas Pendataan Perkara pada supporting system untuk menyiapkan migrasi ke sistem berbasis teknologi informasi. Pengembangan aplikasi berbasis excel untuk mendata perkara dan lebih jauh lagi untuk mengakomodasi fasilitas multiuser dan database tersentralisir. Pengembangan aplikasi template putusan elektronik- untuk mempercepat minutasi putusan. Crash Program (Penarikan Kembali dan Redistribusi Perkara Tunggakan) yang dilakukan secara berikut: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 056 A/KMA/SK/IV/2009 tanggal 24 April 2009 menarik seluruh berkas perkara tahun 2005 ke bawah dan masuk dalam Tim Kikis; Dilakukan secara bertahap, untuk mengikis sisa perkara; Penugasan Pooling Operator khusus untuk mempercepat proses minutasi. Mempercepat pengumpulan soft copy perkara dan uploadnya ke database putusan. Situs Pelacakan Status Perkara di MARI Situs Database Putusan Terintegrasi Job Description pejabat peradilan Integrasi program-program prioritas ke pada anggaran 2011-2012. Asesmen Kompetensi (menggunakan metoda Assessment Center) bagi pejabat eselon 2 yang akan diajukan ke TPA sebagai bakal calon pejabat eselon 1 Peningkatan kapasitas pejabat anggaran pada masing-masing satuan kerja untuk memahami cetak biru dan penuangannya kedalam anggaran. Pengembangan Kinerja KerjasamadenganLembagaEksternal Penyusunan SK KMA NomorSK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 TentangPedomananPelaksanaanPenangananPengaduan di LingkunganLembagaPeradilandanpenunjukanwilayahujicobanyamelal ui SK KMA Nomor 153 KMA/SK/XI/2009 padaPengadilanTinggi Bandung, PengadilanNegeri Bandung, PTA Bandung dan PA Bandung Sistempenerimaanpengaduan internal melaluilayananpesansingkat SuratKeputusanKetua Mahkamah Agung RI. No : 216/KMA/SK/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentangPedomanPenangananPengaduanMelaluiLayananPesanSing kat (SMS). Bagikalangan internal danidentitasdirahasiakan. Audit KinerjadanIntegritas Audit kinerjaberhasildilaksanakanpada 105 satker. (naik 42% daritahun 2010) Audit integritasberhasildilaksanakanpada 96 satker. Pengaduan Masyarakat = 2.833 Tidak Layak Proses = 1.087 Layak Proses = 1.746 Pengaduan Institusi Tidak Layak Proses Layak Proses = 193 = 258 = 65 Pengaduan Online 141 Tidak Layak Proses 61 Layak Proses = 80 = = Dari pengaduan masuk tersebut sejumlah 3.232, tidak layak proses sejumlah 1.253,layak proses sejumlah 1.979.Dengan rincian penanganan sebagai berikut : Diperiksa Bawas Dijawab dengan surat = pengaduan Delegasi Pengadilan Tk. Banding pengaduan Delegasi Pengadilan Tk. Pertama pengaduan Delegasi Internal = * Gabung surat = 122 pengaduan = 696 = 314 = 109 62 pengaduan 488 pengaduan (* Penggabungan pengaduan untuk Pelapor yang sama dan materi yang sama) Masih proses telaah = 188 pengaduan Tabel Hukuman Disiplin Aparat Peradilan No Jabatan 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hakim Hakim Ad Hoc Panitera/Sekretaris Wakil Panitera Wakil Sekretaris Panitera Muda Pejabat Struktural Panitera Pengganti JuruSita/JuruSitaPengganti Staf Calon Hakim Calon PNS JUMLAH Jenis Hukuman Berat Sedang Ringan 11 12 26 1 0 0 2 1 2 2 0 2 0 0 1 4 0 7 2 0 4 3 2 10 4 1 4 13 6 6 1 0 0 0 0 0 43 22 62 JUMLAH 49 1 5 4 1 11 6 15 9 25 1 0 127 Tabel Hukuman Disiplin Aparat Peradilan Militer Jenis Hukuman No Jabatan Hakim Penahanan Ringan 1 Teguran 2 Total PenahananBerat - Jumlah 3 3 Grafik Klasifikasi Hukuman Disiplin Tahun 2011 80 70 70 60 50 40 30 20 27 18 15 10 0 Pelanggaran Kode Pelanggaran Perbuatan Tercela Etik Peraturan Disiplin PNS/Militer Uprofesional Conduct Kerjasama dengan Lembaga Eksternal Telah ditanda tangani Nota Kesepahaman Bersama antara Mahkamah Agung RI dengan Kejaksaan Agung RI No. 095/KMA/SKB/VII/2009 dan KEP-075/A/JA/07/2009 tentang Pengawasan yang pada intinya mengatur koordinasi pengawasan antara Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung Telah dibentuk Kelompok Kerja Penyusun Rencana Aksi Pencegahan Mafia Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya, untuk berkoordinasi dengan Satgas Mafia Hukum SK KMA Nomor 201 KMA/SK/XII/2010. Tim Penghubung dengan Komisi Yudisial Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI. Dalam Rangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Tim Penghubung dibentuk untuk keperluan komunikasi dan koordinasi sedangkan Tim Asistensi untuk membantu merumuskan Peraturan Teknis terkait. Pembangunan Gedung Pusdiklat MARI di Megamendung. Pengembangan Cetak Biru Diklat bagi aparatur pengadilan Akreditasi Pusdiklat Manajemen dan Kepeminpinan Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu, dengan masa pendidikan 106 minggu (2 tahun lebih) Pelatihan sertifikasi hakim Tipikor (2007-2010: ±1091 orang, untuk tingkat pertama dan banding) Penyusunan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang menyempurnakan SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 Penyusunan SK WKMA Non Yudisial Nomor 1/WK-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung Dikeluarkan SK KMA Nomor 027 KMA/SK/II/2010 tentang Kurikulum Materi Pelatihan Keterbukaan Informasi di Pengadilan SEMA No. 06/2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan Evaluasi implementasi keterbukaan pada 11 wilayah diseluruh Indonesia, meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, Manado, Bali pada tahun 2008/2009. Pelaksanaan sosialisasi di total 10 Pengadilan tinggi bagi para Panitera/Sekretaris (oleh MA) dan 9 bagi para hakim/masyarakat sipil (donor) serta ujicoba diwilayah hukum PT Aceh. • Telah dikeluarkan SEMA nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku bagi perkara perdata, dan pidana pada pengadilan di empat lingkungan • SEMA mengatur beberapa hal, Pos Bantuan Hukum Bantuan Jasa Advokat Pembebasan Biaya Perkara (Perdata) Ruang Sidang Diluar Pengadilan (zittingplaats) Saat ini telah dikeluarkan SK KMA Nomor 192 KMA/SK/XII/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Operasionalisasi Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan SEMA Nomor 10/2010 yang akan bekerja untuk mendorong implementasi SEMA Nomor 10/2010 Mahkamah Agung tengah menyusun Standar Pelayanan Publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Di kalangan pengadilan tingkat banding, telah cukup banyak inisiatif untuk menerbitkan Standar Operating Procedure untuk masing-masing wilayah pengadilan. Untuk sektor hukum keluarga, 79% pengguna jasa pengadilan, khususnya pengadilan Agama merasa puas terhadap pelayanan pengadilan. (survey Access & Equity 2009, IALDF, Pekka) Keterbatasan Sumber Daya, baik manusia maupun anggaran karena, tidak meratanya penyebaran keahlian. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang sangat banyak (melebihi 800 UPT dan secara geografis tersebar) Bagi penanganan perkara di Mahkamah Agung, kenaikan jumlah perkara yang terus menerus, sementara tidak ada penambahan sumber daya Struktur organisasi belum optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan. Rencana implementasi sistem kamar, sebagai bagian dari penguatan organisasi dan menambah akuntabilitas Rencana membatasi perkara-perkara yang bisa naik ke Mahkamah Agung.