Transcript Penerapan Pola Bindalmin Pada Pengadilan Agama

‫ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫الرِح ْي ِم‬
‫ن‬
‫م‬
‫ح‬
‫الر‬
‫اهلل‬
‫م‬
‫س‬
‫ب‬
‫َّ ْ َ َّ‬
‫ْ‬
PENERAPAN POLA BINDALMIN
PADA PENGADILAN AGAMA
DAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA
Oleh:
Dr. H. A. Mukti Arto, S.H.,M.Hum.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Pengadilan Agama
adalah
Peradilan yang mandiri (Court of Law)
kedudukannya
sejajar dengan Peradilan yang lain.
Ciri peradilan yang mandiri :



Hukum Acara dan Minutasi dilaksanakan dengan baik
dan benar.
Melaksanakan Administrasi Perkara dengan tertib.
Putusan dilaksanakan sendiri.
DASAR HUKUM PENGADILAN AGAMA :



UUD 1945 pasal 24 ayat (2) :
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.
UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 18 :
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.
UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 :
Pengadilan Agama sebagai salah satu badan penyelenggara
kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan
kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,
Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah.
Landasan upaya hukum pada
Pengadilan Agama :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman pasal 21, 22 dan 23

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung jo Undang-undang Nomor 5
Tahun 2004.
UU No 50 tahun 2009 ttg
Perubahan Kedua atas UU No 7 th
1989 ttg Peradilan Agama, Pasal 5
ayat (1) :
Pembinaan teknis peradilan, organisasi,
administrasi dan finansial pengadilan
dilakukan oleh
Mahkamah Agung.
Keberhasilan penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman
terletak pada
Keberhasilan penyelenggaraan teknis
peradilan dan administrasi perkara
&
Keberhasilan penyelenggaraan teknis
peradilan
Harus ditunjang oleh
Ketertiban administrasi perkara
Penyelenggaraan teknis
peradilan
dilakukan oleh :
Hakim
Tugas pokok Hakim / Pengadilan
adalah :
Menerima, memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan
setiap perkara yang diajukan kepadanya
ADMINISTRASI PERKARA
adalah :
Proses penyelenggaraan perkara oleh seorang
administratur dalam hal ini Panitera,
yang dilaksanakan
Secara teratur dan diatur,
guna melakukan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
dan pengawasan untuk mencapai tujuan
pokok yang telah ditetapkan.
Dasar hukum Pelaksanaan Tugas
Panitera :


UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, pasal 96 s/d 102.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMA/004/ SK/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992.
Surat Ketua Mahkamah Agung
berkenaan dengan pembinaan Teknis dan
Administrasi Pengadilan

Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/001/SK/
1991, tentang Pola Bindalmin

Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/
IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Surat Ketua Mahkamah Agung No. 012/KMA/
SK/II/2007, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku
Tentang Pengawasan (IV).
Surat Ketua Mahkamah Agung No.
KMA/001/SK/1991, pola Bindalmin
meliputi :
I.
Pola prosedur penyelenggaraan administrasi
perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi
dan Peninjauan Kembali
II. Pola tentang register perkara
III. Pola tentang keuangan perkara
IV. Pola tentang laporan perkara
V. Pola tentang kearsipan perkara
Dalam Pelaksanaan
Tugas Administrasi Perkara.



Panitera
: sebagai penanggung
jawab.
Wakil panitera : membantu Panitera
untuk
membina,
meneliti dan mengawasi
(sebagai koordinator).
Panitera Muda : sebagai pelaksana
Prosedur pengelolaan perkara
pada Pengadilan Agama
Dilakukan oleh :
Kelompok pelaksana tehnis yang disebut
Meja I, Meja II, Meja III dan Kasir,
sejak dari
penerimaan sampai perkara tersebut
diselesaikan.
Pola prosedur penyelenggaraan
administrasi perkara
Tingkat Pertama,
1.
2.
3.
4.
Penerimaan Perkara.
Persiapan Persidangan.
Pelaksanaan Persidangan.
Penundaan dan Penyelesaian
Persidangan.
Pola prosedur penyelenggaraan
administrasi perkara
Tingkat Banding

PROSEDUR PADA PENGADILAN AGAMA
1. Penerimaan Perkara
2. Penyelesaian Perkara

PROSEDUR PADA PENGADILAN TINGGI
AGAMA
1. Penerimaan Perkara.
2. Persiapan Persidangan.
3. Pelaksanaan Persidangan.
4. Penyelesaian Persidangan.
Pola prosedur penyelenggaraan
administrasi perkara
Tingkat Kasasi

PROSEDUR PADA PENGADILAN
AGAMA
Penerimaan Perkara
2. Penyelesaian Perkara
1.

PROSEDUR PADA MAHKAMAH
AGUNG
Pola prosedur penyelenggaraan
administrasi perkara
Peninjauan Kembali


PROSEDUR PADA PENGADILAN
AGAMA
1. Penerimaan Perkara
2. Penyelesaian Perkara
PROSEDUR PADA MAHKAMAH
AGUNG
Pola tentang register perkara
 Pengertian Register
 Pengaturan dan Fungsi Register
 Macam-macam Buku Register
 Cara Pengisian Buku Register
Pengertian Register




REGISTER BERASAL DARI KATA REGISTRUM, ARTINYA
BUKU DAFTAR
MEMUAT SECARA LENGKAP DAN TERPERINCI
MENGENAI SUATU HAL
BERSIFAT PRIBADI ATAU UMUM
MISALNYA REGISTER PERKARA, REGISTER CATATAN
SIPIL DAN LAIN-LAIN
Pola tentang keuangan perkara
 PENGERTIAN BIAYA PERKARA
 DASAR HUKUM BIAYA PERKARA DAN
MACAM-MACAM BIAYA PERKARA
 BUKU KEUANGAN PERKARA :
1. BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA
2. BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA
PENGERTIAN BIAYA PERKARA
 Biaya yang terlebih dahulu harus dibayar oleh


penggugat ketika memasukkan gugatan perkara perdata
, sesuai dengan asas “Tidak ada biaya tidak ada
perkara”,. (pasal 121 ayat (4) HIR / pasal 145 (4) RBg).
Biaya perkara, pada saat putusan akhir dibebankan
kepada pihak yang kalah dalam perkara ybs. (pasal 181
ayat (1) HIR / pasal 192 (4) RBg).
Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan
kepada Penggugat atau Pemohon. (pasal 89 (1) UU No
50 tahun 2009 ttg Perubahan Kedua atas UU Nomor 7
Tahun 1989 ttg Peradilan Agama).
DASAR HUKUM DAN MACAM
BIAYA PERKARA

Biaya perkara terdiri dari :
1. Biaya Kepaniteraan.
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.
UU No 50 tahun 2009 ttg Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 ttg
Peradilan Agama pasal 91 A ayat (3).

Biaya Proses terdiri dari :
1. Biaya panggilan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi.
2. Biaya panggilan saksi ahli.
3. Biaya penerjemah.
4. Biaya pengambilan sumpah.
5. Biaya penyitaan.
6. Biaya eksekusi.
7. Biaya pemeriksaan setempat.
8. Biaya pemberitahuan
9. Biaya lain-lain atas perintah Pengadilan.
UU No 50 tahun 2009 ttg Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 ttg
Peradilan Agama pasal 90.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 ttg Jenis dan Tarif atas Jenis
PNBP yang berlaku pada MA dan badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
Pola tentang laporan perkara

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM LAPORAN
PERKARA

FUNGSI LAPORAN PERKARA

MACAM-MACAM LAPORAN PERKARA
1. LAPORAN PADA PENGADILAN AGAMA
2. LAPORAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PEMBUATAN LAPORAN PERKARA
PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM
LAPORAN PERKARA

Laporan perkara adalah pemberian bahanbahan atau keterangan secara obyektif dan
berdasarkan kenyataan di bidang perkara.

Dasar hukum :



UU No 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman
pasal 39 ayat (1).
UU No 3 Tahun 2009 ttg Perubahan Kedua atas UU
No 14 th 1985 ttg Mahkamah Agung pasal 32 ayat
(1).
Surat Keputusan Mahkamah Agung No.
KMA/009/SK/ III/1988.
FUNGSI LAPORAN PERKARA
sebagai :
 Alat pantau tingkah laku dan perbuatan hakim dan pejabat
kepaniteraan oleh MA dan PTA selaku kawal depan MA.
 Bahan untuk meneliti kebenaran dari evaluasi yang
dibutuhkan oleh PA dan PTA.
 Bahan dan dasar bagi MA untuk mengevaluasi hasil
pengawasan yang dilakukan oleh PTA, dan sebagai bahan
dan dasar bagi PTA untuk mengevaluasi hasil pengawasan
yang dilakukan oleh PA.
 Bahan untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai,
apakah telah sesuai dengan perencanaan.
Pola tentang kearsipan perkara






PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM ARSIP
PERKARA
PENATAAN ARSIP PERKARA
MACAM- MACAM BERKAS PERKARA
TAHAPAN PENATAAN ARSIP PERKARA
PERLENGKAPAN PENATAAN ARSIP
PENANGANAN PUTUSAN ARSIP YANG HILANG
PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM ARSIP
PERKARA



Arsip adalah :
a.
Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembqaga
Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun,
baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan swasta
dan / atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam
keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan
kehidupan kebangsaan.
UU No 7 th 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan Psl 1.
Arsip perkara adalah :
dokumen berupa berkas perkara sejak perkara diterima, diperiksa dan
diputus s/d dilaksanakan minutasi.
Dasar hukum :
1. HIR Pasal 383.
2. UU No 50 th 2009 ttg Perubahan Kedua atas UU No 7 Th 1989
tentang Peradilan Agama Pasal 101 (1).
3. Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/004/II/1992 tanggal 24 Pebruari
1992
PENATAAN ARSIP PERKARA


Penataan arsip berkas perkara dilakukan
dengan pola Subjectifical Filling (penyusunan
arsip sesuai dengan subyek) dan berdasarkan
Number Filling (nomor perkara).
Disusun berdasarkan jenis perkara gugatan
dan perkara permohonan.
(Surat Ketua MARI tanggal 24 Januari 1991
No.KMA/001/SK/1991).
MACAM-MACAM BERKAS PERKARA

Berkas perkara yang masih berjalan terdiri dari :
1. Berkas perkara yang sudah putus, tetapi masih ada upaya
hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.
2. Berkas perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum
tetap, tetapi belum ada permohonan eksekusi.
3. Berkas perkara permohonan cerai talak yang sudah putus
dan berkekuatan hukum tetap, tetapi belaum dilaksanakan
sidang ikrar talak.
Disimpan oleh Panitera Muda Gugatan atau Panitera Muda
Permohonan.

Arsip berkas perkara.
Yaitu berkas perkara yang telah mendapatkan penyelesaian
secara tuntas, diserahkan dan disimpan oleh Panitera Muda
Hukum.
PENANGANAN ARSIP PUTUSAN
YANG HILANG
diatur dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang
Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan
Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-surat
Pemeriksaan Pengadilan.
PENGAWASAN TERHADAP
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN
POLA BINDALMIN
Dilakukan dengan menggunakan Pola Instrumen
terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Daftar pembagian perkara.
Penundaan sidang.
Panggilan.
Sita.
Amar putusan.
Kirim biaya.
Redaksi/meterai.
Pemberitahuan putusan.
Pemberitahuan putusan perkara banding.
Pemberitahuan putusan perkara kasasi.
Pemberitahuan putusan perkara peninjauan
kembali.
Jika Pola Bindalmin tidak anda laksanakan
dengan baik
Peradilan Agama yang mandiri akan mengalami kegagalan
‫‪Sekian, terima kasih‬‬
‫رب العالمين‬
‫الحمد هلل ّ‬
‫والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬