Transcript Penyelesaian Perselisihan Perburuhan & PHK 10

P3PHK
(Kuliah IX)
Penyelesaian Sengketa
Hubungan Industrial
melalui Pengadilan Bag. 2
Tata cara acara di Pengadilan
hubungan Industrial
• Ajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat
pekerja/ buruh bekerja (Pasal 81 UU No.
2/2004 jo Pasal 118 HIR)
• Khusus untuk gugatan yang diajukan
pekerja/ buruh karena PHK, dapat
diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu)
tahun sejak surat keputusan/
pemberitahuan diterima dari pengusaha
Tata cara acara di Pengadilan
hubungan Industrial
• Membuat gugatan haruslah cermat, jelas
• Bila bingung membuat gugatan
berdasarkan Pasal 119 HIR/ Pasal 143
Rbg, dapat meminta nasehat pada Ketua
PN
• Isi gugatan harus memuat :
– Identitas para pihak
– Dalil-dalil kongkrit tentang ada/ tidak
hubungan hukum yang menjadi dasar disertai
alasan-alasan tuntutan hukum (fundamentum
petendi)
– Tuntutan/ petitum
Tata cara acara di Pengadilan
hubungan Industrial
• Setelah gugatan selesai dibuat, ditanda tangani oleh
penggugat atau kuasanya daftarkan ke PN dimana pekerja/
buruh bekerja.
• Gugatan boleh secara lisan, bila buruh/ pekerja buta huruf
dan tulis (Pasal 120 HIR, 144 Ayat 1 Rbg)
• Pada pendaftaran gugatan akan memiliki konsekuensi biaya
perkara, kantor panitera, biaya pemanggilan dan
pemberitahuan yang berperkara
• Kekecualian ada pada Pasal 58 UU No. 2/2004, pihak-pihak
yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya
eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000
(seratus limapuluh juta)
Tata cara acara di Pengadilan
hubungan Industrial
• Wajib Hukumnya melampirkan risalah
mediasi dan konsiliasi, jika tidak ada
HAKIM WAJIB MENGEMBALIKAN GUGATAN
(Pasal 83 UU No. 2/2004)
• Hakim berkewajiban memeriksa
kelengkapan isi gugatan, dan bila ada
kekurangan, hakim dapat meminta
penggugat untuk menyempurnakan
gugatan
Tata cara acara di Pengadilan
hubungan Industrial
• Penggugat dapat sewaktu-waktu
mencabut gugatan, namun bila
pencabutan gugatan tersebut
dilakukan setelah tergugat
memberikan jawaban, maka
pencabutan gugatan harus dengan
persetujuan tergugat (Pasal 85 UU
No.2/2004)
Tata cara acara di Pengadilan
hubungan Industrial
• Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
setelah menerima gugatan, Ketua
Pengadilan negeri harus sudah
menetapkan majelis hakim yang terdiri
dari 1 orang hakim sebagai ketua majelis,
dan 2 orang hakim ad-hoc sebagai
anggota majelis, yang selanjutnya mereka
bertugas untuk memeriksa dan memutus
perselisihan
Tata cara acara di Pengadilan
hubungan Industrial
• Dalam jangka 7 hari kerja setelah terbentuknya
susunan majelis hakim, ketua majelis hakim
harus sudah melakukan sidang pertama (Pasal
89 Ayat 1)
• Pemanggilan harus dilakukan secara sah, yaitu
disampaikan ke alamat tempat tinggal/ kediaman
terakhir (Pasal 89 Ayat 2)
• Majelis hakim dapat memanggil saksi atau ahli
untuk hadir dan didenganr keterangannya (Ps. 90
Ayat 1)
Tata cara acara di Pengadilan
hubungan Industrial
• Bila salah satu pihak yang berselisih tidak
hadir, dan tidak memberitahukan
ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim
dapat mengundurkan persidangan pada
hari sidang berikutnya (Pasal 93 Ayat 1)
selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung
sejak tanggal penundaan
• Penundaan terhadap ketidakhadiran salah
satu pihak diberikan sebanyak-banyaknya
2 (dua) kali penundaan (Pasal 93 Ayat 3)
Tata cara acara di Pengadilan
hubungan Industrial
• Apabila penggugat atau kuasanya tidak hadir meskipun
sudah dipanggil secara patut untuk yang terakhir (ke-3),
maka gugatan dianggap gugur (Pasal 93 Ayat 3), namun
demikian Penggugat/ kuasanya dapat mengajukan
gugatannya sekali lagi (Pasal 94 Ayat 1)
• Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir meskipun
sudah dipanggil secara patut untuk yang terakhir (ke-3),
maka majelis hakim dapat memeriksa dan meutus
perselisihan tanpa dihadiri tergugat (verstek) berdasarkan
Pasal 94 Ayat 2
• Sidang terbuka untuk umum
• Hakim dalam persidangan pertama harus mengupayakan
perdamaian (Pasal 130 HIR, 154 Rbg)
Tata cara acara di Pengadilan
hubungan Industrial
• Bila dalam sidang pertama, terbukti pengusaha (tergugat)
tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang dimaksud
dalam pasal 155 Ayat 3 UU No. 13/ 2003, mengenai
tindakan skorsing bagi pekerja yang di PHK tetap harus
dibayar upah dan hak-hak lainnya, maka dalam putusan
selanya, majelis hakim dapat memerintahkan kepada
pengusaha untuk membayar upah beserta hak-haknya
kepada buruh/pekerja (pasal 96 Ayat 1)
• Jika putusan sela tersebut tidak dijalankan, maka hakin
dapat menetapkan sita jaminan, yang tidak dapat diajukan
perlawanan/ upaya hukum
Tata cara acara di Pengadilan
hubungan Industrial
• Atas gugatan, maka tergugat diberikan
kesempatan untuk memberikan jawaban
(tertulis), yang dilanjtukan oleh pihak
penggugat replik dan dihawab oleh
tergugat berupa duplik
• Tujuan dari timbal-balik ini adalah untuk
mengetahui pokok perkara. Jika acara
tanya jawab selesai, maka tahapan
selanjutnya adalah pembuktian
Pemeriksaan acara cepat
(pasal 98 Ayat 1)
• Harus ada kepentingan yang sangat
mendesak, dan harus diajukan dalam
bentuk permohonan kepada pengadilan
hubungan Industrial
• Dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah
diterimanya permohonan tersebut, ketua
Pengadilan negeri harus mengeluarkan
penetapan tentang dikabulkan/ tidak
dikabulkan permohonan tersebut (Pasal
98 Ayat 2)
Pemeriksaan acara cepat
(pasal 98 Ayat 1)
• Jika permohonan dikabulkan, maka dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah
dikeluarkannya penetapan tersebut, ketua
pengadilan negeri harus sudah menentukan
majelis hakim, hari, tempatdan waktu sidang
tanpa melalui prosedur pemeriksaaan
• Jangka waktu pemeriksaan acaar cepat ini adalah
selama 14 hari kerja, hal ini dibandingkan
dengan perkara biasa yang melalui prosedur
pemeriksaan yang memakan waktu 50 hari kerja
terhitung sejak hari sidang pertama
Pembuktian
• Kebenaran dari suatu dalil yang didalilkan
diketahui dari pembuktian
• Ada hal-hal yang tidak perlu dibuktikan
(facta notoir)
• Kebenaran yang dicari adalah kebenaran
formil
• Yang membuktikan adalah orang yang
mendalilkan akan sesuatu
Alat-alat bukti (Pasal 164 HIR jo Pasal
284 Rbg jo Pasal 1866 BW)
• Alat bukti tertulis
• Saksi
• Persangkaan
• Pengakuan
• Sumpahan
• (tambahan) pemeriksaan setempat
Pengambilan Putusan
• Hakim harus mempertimbangkan
hukum, perjanjian yang ada,
kebiasaan, dan keadilan (Pasal 100
UU No. 2/2004)
• Putusan dibacakan dalam sidang
terbuka
Isi putusan Pengadilan berdasarkan
Pasal 102 Ayat 1 UU No. 2/2004
• Kepala putusan berbunyi :”DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
• Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat
kediaman, atau tempat kedudukan para pihak
yang berselisih
• Ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban
termohon/ tergugat yang jelas
• Pertimbvangan terhadap setiap bukti dan data
yang diajukan, hal yang terjadi dalam
persidangan selama sengketa
Isi putusan Pengadilan berdasarkan
Pasal 102 Ayat 1 UU No. 2/2004
• Alasan hukum yang menjadi dasar
putusan
• Amar putusan tentang sengketa
• Hari, tanggal putusan, nama hakim, nama
hakim ad-hoc yang memutus, nama
pnitera, serta keterangan tentang hadir
atau tidak hadirnya para pihak
Putusan
• Akibat bila tidak terpenuhinya ketentuan pasal
102 Ayat 1 Putusan tersebut menjadi batal
• Dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah pu,
putusan dibacakan majelis hakim, panitera
pengganti harus sudah memberitahukan isi
putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam
sidang
• Dan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan
ditandatangani, panitera muda harus sudah
menerbitkan salinan putusan.
Putusan
• Dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah salinan
putusan diterbitkan, salinan harus sudah
dikirimkan kepada pihak-pihak yang berselisih
• Pihak-pihak yang berselisih dapat memohon
putusan untuk dilaksanakan terlebih dahulu
(uitvoerbar bijvoorraad)
• Khusus untuk perselisihan kepentingan dan
perselisihan antar serika pekerja/ buruh dalm stu
perusahaan, putusan pengadilan adalah putusan
final dan tetap
Putusan
• Adapun untuk perselisihan tentang hak
dan perselisihan tentang PHK, setelah
diputus, dapat diajukan upaya hukum
berupa kasasi ke Mahkamah Agung dalam
jangka waktu 14 hari setelah putusan
dibacakan bila pihak tersebut hadir
• Namun jika tidak hadir pada pembacaan
putusan, maka jangka waktu menjadi 14
hari setelah diterimanya putusan
Kasasi
• Permohonan kasasi diajukan ke SubKepaniteraan Pengadilan hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri
setempat (Pasal 111 UU No. 2/ 2004)
• Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak
diajukan permohonan kasasi, berkas
harus disampaikan ke Mahkamah Agung
Kasasi
• Majelis Hakim kasasi terdiri dari 1 orang
hakim agung, dan 2 orang hakim ad-hoc
yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung
• Penyelesaian perkara pada tingkat kasasi
selambat-lambatnya 30 hari kerja
terhitung dari sejak tanggal penerimaan
permohona kasasi
Alasan yang dapat
digunakan untuk Kasasi
• Hakim tidak berwenang atau telah
melampaui batas kewenangannya
• Salah menerapkan atau melanggar hukum
yang berlaku
• Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan yang
mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan
Kasasi
• Dalam kasasi tidak lagi membahas
tentang duduk perkara/ fakta tetapi
cenderung lebih membahas tentang
HUKUM, sehingga terbukti atau tidaknya
suatu peristiwa tidak akan diperiksa
• Pembuktian tidak akan dipertimbangkan
dalam pemeriksaan kasasi