Transcript pphi (penyelesaian perselisihan hubungan industrial)

TEKNIK BERACARA DI PHI
(PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL)
Disampaikan pada :
ADVOKASI TERAPAN II
FSPMI - ACILS
Oleh :
Widiyono Agung S., ST.
Hakim Ad Hoc PHI Tj. Pinang
-- PIH Hotel – Batam --
DEFINISI-DEFINISI :



Berlakunya UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, sejak
tgl 14 Januari 2006;
PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) adalah
Pengadilan Khusus (leg specialis) Merupakan
Pengadilan Khusus yang berada pada lingkungan
Peradilan Umum (dibawah naungan MA), yang
menangani perselisihan hubungan industrial;
PHI berada ditingkat Propinsi, dan dalam tahap
berikutnya Kota-kota yang padat Industri
diperbolehkan mengusulkan adanya PHI;
Sebelum tgl. 14 Januari 2004
(Sebelum berlakunya PHI) :
1.
2.
3.
4.
UU No. 22 th 1957 (Penyelesaian Perselisihan Perburuhan) &
UU No. 12 thn 1964 (PHK), tidak relevan lagi karena
membutuhkan waktu yang sangat lama,
P4D & P4P merupakan Quasi Peradilan (Peradilan Semu),
bertentangan dg UU 14 thn 1970 (Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman),
UU 5 thn 1986 (Peradilan TUN), membutuhkan waktu yang
lama karena putusan P4P tidak lagi bersifat final,
Adanya Hak Veto Menteri (campur tangan pemerintah).
TABEL PERBEDAAN :
NO.
1
POKOK MATERI
Kelembagaan
UU NO. 22/1957



2
Jenis Perselisihan


3
Pihak-pihak yang
berselisih


4
Waktu Penyelesaian
UU NO. 12/1964
P4D dan P4P (masuk
dalam kompetensi
lingkungan Badan
PTUN)
Pemerantaraan
Arbitrase
Mengikuti kelembagaan
menurut UU No.
22/1957
Hak
Kepentingan

Majikan atau perkumpulan
majikan
SP/SB atau Gabungan
SP/SB
RELATIF CUKUP LAMA :
 Tidak diatur batas waktu di
P4D atau P4P
PHK
UU PPHI
Pengadilan PHI (masuk dalam
kompetensi lingkup
Badan Peradilan Umum)
 Mediasi
 Konsiliasi
 Arbitrase

1. Hak
2. Kepentingan
3. PHK
4. Antar SP/SB




Pekerja (perorangan)
SP/SB
Pengusaha
Gabungan Pengusaha
CEPAT & JELAS :
 Paling lama 140 hari (1&3)
 Paling lama 110 hari (2&4)
DASAR HUKUM PELAKSANAAN PHI
UU No. 2 th 2004 (PPHI):
I.
Hukum Formil : seperangkat aturan yang memuat hak-
hak atau kewajiban buruh/pengusaha dlm hubungan
kerja serta sanksi-sanksi yang dikenakan apabila ada
pihak yang melakukan pelanggaran.
a. UU NO. 13 thn 2003 (Ketenagakerjaan), dll (PP, PKB,
Permen, kepmen, PP, SE dsb)
II. Hukum Materiil / Hk Acara Perburuhan : seperangkat aturan
yg memuat ttg tatacara melakukan penyelesaian
perselisihan.
a. UU No. 2 thn 2004 (PPHI)
b. Hukum Acara Perdata, HIR (Het Herziene Indonesisch
Reglemen / Reglemen Indonesia yang diperbaruhui) atau
RBG (Reglemen Tot Regeling Van Het Rechtswezen Buiten
Java en Madura)
CEPAT
 Max. 140 hari (Lihat di
Flow Lampiran)
2. TEPAT & ADIL  Dibawah naungan
institusi peradilan
3. MURAH
 Tuntutan < 150 juta
(Prodeo / Gratis)
1.
SUSUNAN PENGADILAN HI PADA PENGADILAN NEGERI

HAKIM Diangkat & diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua MA yang
pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

HAKIM AD-HOC Diangkat dengan KEPPRES atas usul Ketua MA & Ketua MA
mengusulkan pemberhentian Hakim Ad-Hoc HI kepada Presiden (min
pendidikan S1 & pengalaman di bidang HI min 5 th);

PANITERA MUDA
PANITERA PENGGANTI

SUSUNAN PENGADILAN HI PADAMAHKAMAH AGUNG



HAKIM AGUNG;
HAKIM AD-HOC;
PANITERA
MAPING PHI Tj. Pinang
Alamat Jl. SM Amin No.2 Tj. Pinang
Meja Pntr / Pntr
Pengganti
Ad Hoc 1
KM (Karir)
Ad Hoc 2
MEJA MAJELIS HAKIM
1
2
Meja
P
Kursi Saksi
SAKSI-SAKSI
Meja
T
1
2
AUDIENCE
-KPHI/KPN : Bp. Hidayat, SH
H Karir 1. Bp. Ahmad Yasin, SH
H Karir 2. Bp. Ratmoho, SH.
H Karir 3. Bp. Eko Budi, SH., MH.
Panitera : Bp. Ali Backhri
-Hakim Ad Hoc : 1. W. Agung S, ST.
2. Ahmad Budiono, S.Sos
3. Ir. Bambang Wahyu W.
4. Edi Darma Putra, SH.
DEFINISI-DEFINISI :

Perselisihan Hubungan Industrial adalah
perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara Pengusaha atau
Gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh
atau SP/SB karena adanya Perselisihan Hak,
Kepentingan, PHK dan antar SP/SB dalam
satu Perusahaan.
Bentuk-bentuk PERSELISIHAN :
1.
2.
3.
4.
Hak : perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak,
akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap
ketentuan perundang-undangan, PK, PP, atau PKB.
Kepentingan : Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan,
dan/ atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam
PK, atau PP, atau PKB.
PHK : Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan
salah satu pihak.
Antar SP/SB : Perselisihan antara Sp/SB dengan Sp/Sb lain
hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian
paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban
keserikatpekerjaan.
SIFAT-SIFAT PERSELISIHAN di PHI :
1.
HAK & PHK : Tingkat pertama (Dapat
diajukan Kasasi, max. 14 hari kerja sejak:
a.Putusan dibacakan jk pihak hadir dipersidangan
b.Diterimanya Amar Putusan bagi yang tidak hadir
dipersidangan)
2. KEPENTINGAN & ANTAR SP/SB : Putusan
Akhir dan tetap (Ditingkat Pertama &
Terakhir).
Contoh : - Mutasi kerja, mendefinisikan PP / PKB, dll
KUASA HUKUM :
Pasal 87 : Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi
pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum
untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial
untuk mewakili anggotanya
Penjelasan : yang dimaksud dengan SP/SB adl
meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat
kab/kota, tingkat prop & pusat baik SP/SB, anggota
federasi, maupun konfederasi.
SURAT KUASA :
-
-
Pemberian Kuasa :suatu persetujuan yang
mana seorang / beberapa orang memberikan
kekuasaan kepada orang lain, yang
menerimanya, untuk dan atas namanya
menyelenggarakan suatu urusan (KUH
Perdata Pasal 1792);
Surat Kuasa : persetujuan dimana seseorang
bertindak sebagai pemberi kuasa dan pihak
lain sebagai penerima kuasa
KUASA HUKUM :
1. APINDO & SP/SB :
- Surat Tugas (SK, Surat Penunjukkan)
- Surat Kuasa Khusus
- Kartu Anggota
- (P/T or prinsipal  Kartu Anggota)
- Akta Perndirian Perusahaan
2. HRD : - Kuasa Insidentil (Izin Ketua PHI)
- Tanda Karyawan HRD
- Akta Pendirian Perusahaan (untuk melihat ke-absahan
Pemberi Kuasa)
4. Advokad : - Surat Kuasa Khusus
- Akta Pendirian Perusahaan
- Kartu Anggota Advokad yang masih berlaku
SIFAT-SIFAT PARA PIHAK :
-Pekerja (SP/SB) : Mempunyai banyak waktu
tetapi sedikit modal
-Pengusaha / Gabungan Pengusaha : Sedikit
waktu tetapi banyak modal
-Pengacara : Sulit ditebak
- P meminta sidang berikutnya
sekaligus pembuktian P & T
URUTAN BERACARA DI PHI :
-Dilampiri Surat Kuasa Khusus
1. PENDAFTARAN GUGATAN KE PANITERA PHI
-Risalah Perundingan dari Perantara
-Surat Gugatan Asli & 4 Foto Copy
2. TERIMA RELAAS PANGGILAN SIDANG
-Oleh Jurus Sita PHI
-Unk T mendapat copy-an Gugatan
3. PEMERIKSAAN LEGAL STANDING PENGGUGAT
4. PEMERIKSAAN LEGAL STANDING TERGUGAT
5. PENAWARAN UPAYA DAMAI, PEMBACAAN GUGATAN &
PENAWARAN JIKA ADA PERUBAHAN GUGATAN
6. PEMBACAAN JAWABAN T & PENAWARAN JK ADA
PERUBAHAN JAWABAN GUGATAN
- Jawaban T asli dan 4 fotocopy
URUTAN BERACARA DI PHI :
7. REPLIK / tanggapan P thd Jawaban T
8. DUPLIK / tanggapan T thd Replik
9. Pembuktian Penggugat : Tertulis + saksi
10. Pembuktian Tergugat : Tertulis + saksi
11. KESIMPULAN P/T
12. PUTUSAN
-Pembuktian dari apa yang di dalilkan
(baik Tertulis ataupun Saksi)
-Siapkan pertanyaan ke Saksi sehingga
untuk menguatkan dalil & sebaliknya
-Diberi kesempatan mempelajari bukti2
dari pihak lawan & hal lain yg harus
disampaikan
- Hasil musyawarah Majelis
MACAM-MACAM PUTUSAN :
1.
2.
3.
4.
5.
FINAL : a. Diterima
b. Diterima sebagian
c. Tidak diterima (NO : Niet Ontvankelijk)
d. Ditolak
Putusan SELA
Putusan Verstek
Putusan Gugur
Putusan Serta Merta (HIR/191 RBg jo psl. 108 UU
No. 2 tahun 2004)
PUTUSAN GUGUR & VERSTEK :
1.
Jika P atau Kuasa P, 2 X tidak hadir maka
Gugatannya Gugur  Putusan Gugur.
P boleh mengajukan sekali lagi;
2.
T / Kuasa T tidak hadir 3 X, Putusan Verstek;
T boleh melakukan Verzet (Gugatan Perlawanan)
PUTUSAN SELA (Psl 96 UU 2/04)
1. Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha
terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah
kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa
diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.
2. Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari
persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.
3. Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha,
Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan
Pengadilan Hubungan Industrial.
4. Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Penetapan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau
tidak dapat digunakan upaya hukum.
PENJELASAN PUTUSAN SELA :
Buku Petunjuk Pelaksanaan UU No. 2 thn 2004 ttg PPHI pada
PHI oleh MA RI – th 2006 :
1.
2.
3.
Pada persidangan pertama, nyata-nyata terbukti pengusaha
tidak membayar upah & hak-hak lainnya pekerja/buruh yang
dikenakan skorsing oleh pengusaha maka hakim ketua
sidang harus segera menjatuhkan putusan sela yang
memberi perintah kepada pengusaha untuk membayar upah
& hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja.
Apabila selama persidangan berlangsung pengusaha tidak
melaksanakan putusan sela tersebut, hakim ketua sidang
memerintahkan sita jaminan terhadap harta milik pengusaha
Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan
kepentingan diikuti dengan perselisihan PHK sebagaimana
diatur dalam pasal 86 UU No. 2 tahun 2004 maka PHI wajib
memutuskan perselisihan hak dan atau perselisihan
kepentingan tersebut dalam bentuk putusan Sela.
UPAYA HUKUM :
1.
2.
Perlawanan (Verzert) : Gugatan perlawanan atas
Putusan Verstek
Kasasi  14 hari setelah putusan
Peradilan Kasasi bertugas untuk menguji putusan
pengadilan-pengadilan dibawahnya, apakah sudah
sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.
Pihak yang mengajukan : Mengisi Memori Kasasi &
lawannya mengisi Kontra Memori Kasasi di PHI
setempat (boleh memberikan bukti tambahan).
DISSENTING OPINION :
Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara
majelis hakim maka pendapat hakim yang
berbeda dimuat dalam pertimbangan
putusan.
SITA JAMINAN



Sita Jaminan dilakukan sesuai dengan psl 227
HIR/261 RBg jo pasal 96 UU 2/2004
Pihak yang menang menunjukkan aset yang
akan disita, lalu mendaftarkan ke Panitera
untuk disyahkan Ketua PHI untuk sita jaminan
Jika barang yang akan disita berada pada
wilayah hukum PHI lain, maka pelaksanaan
sita didelegasikan ke PHI didalam wilayah tsb
EKSEKUSI PB
(PERJANJIAN BERSAMA)

Eksekusi PB hanya dapat dilakukan setelah
PB tsb di FIAT EKSEKUSI oleh Ketua PHI
dengan memberi irah-irah :
‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME’
diatas Akte PB dan
Dibawah PB ditulis kata-kata :’PB ini dapat
dijalankan’
Dengan dibubuhi tanggal & tanda tangan oleh
Ketua PHI dan diberi stempel.
WASSALAAMU’ALAIKUM WR. WB