Transcript 2. Presentasi UU.No 2 Thn 2004

LEMBARAN NEGARA R.I TAHUN 2004 NOMOR 6
DAN
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I NOMOR 4356
LATAR BELAKANG
UU 22 tahun 1957 dan UU 12 tahun 1964, tidak memadai lagi
untuk mengakomodir kondisi yang berkembang :
-
Belum mengatur penyelesaian perselisihan Antar SP/SB
-
Tidak mengenal perselisihan perorangan
Tidak mengatur perselisihan di lingkungan BUMN
Terkesan kuatnya campur tangan Pemerintah
Misalnya : Veto Menteri
Waktu penyelesaian yang cukup lama :
Putusan P4 Pusat menjadi objek PT TUN penyelesaian menjadi
lama apalagi kalau sampai Kasasi MA
MATRIK PERSANDINGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
BERDASARKAN PPHI DENGAN UU NO. 22/57
DAN UU NO. 12/1964
NO
1
POKOK MATERI
Kelembagaan
UU NO. 22/1957
•
•
•
•
•
•
Pemerantaraan
Arbitrase
P4 Daerah
P4 Pusat
P.T.U.N
Mahkamah Agung
UU NO. 12/1964
Mengikuti
kelembagaan menurut
UU No. 22/1957
UU PPHI
•
•
•
•
•
2
Jenis Perselisihan
•
•
Hak
Kepentingan
•
PHK
•
•
•
•
3
Pihak-pihak yang
berselisih
•
•
4
Waktu Penyelesaian
Majikan atau
perkumpulan majikan
SP/SB atau Gabungan
SP/SB
Relatif cukup lama
• Tidak diatur batas
waktu di P4D atau P4P
•
•
•
•
Mediasi
Konsiliasi
Arbitrase
Pengadilan PHI
(masuk dalam
kompetensi lingkup
Badan Peradilan
Umum)
Mahkamah Agung
Hak
Kepentingan
PHK
Antar SP/SB
Pekerja (perorangan)
SP/SB
Pengusaha
Gabungan Pengusaha
Singkat
•
Paling lama 140 hari
kerja
PENGADILAN NEGERI
KONSILIASI :
1.
Perselisihan Kepentingan
2.
Perselisihan SP/SB
3.
Perselisihan PHK
PB
MENERIMA
TIDAK MENERIMA
≤ 3 HARI
KERJA
MEDIASI :
1.
Perselisihan Kepentingan
2.
Perselisihan SP/SB
3.
Perselisihan Hak
4.
Perselisihan PHK
JAWABAN ANJURAN
≤ 10 HARI
KERJA
ANJURAN TERTULIS
≤ 10 HARI
KERJA
PB
SEPAKAT
TIDAK SEPAKAT
≤ 7 HARI
KERJA
KONSILIATOR - MEDIATOR
30 HARI
KERJA
MAHKAMAH AGUNG
PENINJAUAN KEMBALI APABILA KEPUTUSAN
MENGANDUNG
UNSUR UNSUR :
PUTUSAN
ARBITER
a.
Surat atau Dokumen diakui atau dinyatakan
palsu setelah keputusan dijatuhkan; atau
b.
Setelah keputusan diambil diketemukan
dokumen yang bersifat menentukan, yang
disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c.
Keputusan diambil dari tipu muslihat yang
dilakukan oleh salah satu pihak dalam
pemeriksaan perselisihan; atau
d.
Keputusan melampaui kekuasaan Arbiter
Ketenagakerjaan; atau
e.
Keputusan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
SEPAKAT 2 PIHAK
BIPARTIT
PERSELISIHAN
KEPENTINGAN
PERSELISIHAN
ANTAR SP/SB
PERBANDINGAN
UU PPHI
UU 22/1957 DAN UU 12/1964
NAMA LEMBAGA PENYELESAIAN
PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL (Ps. 55 s/d Ps 112)
dibentuk di :
Pengadilan Negeri Ibu Kota Propinsi.
(selanjutnya secara bertahap
di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan)
1.
P4 DAERAH
Berkedudukan di Ibu Kota Propinsi
2.
P4 PUSAT
Berkedudukan di Jakarta (Banding)
SP/SB dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai Kuasa
Hukum Pengadilan HI untuk mewakili anggotanya
LANJUTAN
PERBANDINGAN
UU PPHI
UU 22/1957 DAN UU 12/1964
KEANGGOTAAN
1. Majelis Hakim terdiri dari :
- 1 (satu) orang Hakim Karier
- 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc
(SP/SB dan Organisasi
Pengusaha)
Bersifat Tripartit, terdiri dari :
- Pemerintah 5 orang (Departemen)
- Pengusaha 5 orang
- Pekerja 5 orang
2.
Hakim Ad-Hoc diangkat dari wakil
Pengusaha dan SP/SB dengan
Keputusan Presiden
Keanggotaan P4 Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri
Keanggotaan P4 Pusat diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden
3.
Persyaratan dan pengawasan Hakim
Ad-Hoc diatur dalam UU PPHI
Persyaratan keanggotaan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
UU PPHI lebih menjamin profesionalisme dan independensi dalam
memutuskan perkara
LANJUTAN
PERBANDINGAN
UU PPHI
UU 22/1957 DAN UU 12/1964
KEPANITERAAN
Merupakan Unit/Bagian dari
Kepaniteraan Pengadilan Negeri
dan di pimpin oleh Panitera Muda
- Kepaniteraan P4 Daerah
merupakan Unit/Bagian dari
Instansi yang membidangi
Ketenagakerjaan Propinsi
- Kepaniteraan P4 Pusat
merupakan Unit/Bagian dari
Instansi yang membidangi
Ketenagakerjaan Pusat
LANJUTAN
PERBANDINGAN
UU PPHI
PUTUSAN
- Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial bersifat tetap/tidak dapat
diajukan Kasasi :
*
*
Perselisihan Kepentingan
Perselisihan Antar SP/SB
- Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial yang dapat diajukan
Kasasi :
*
*
UU 22/1957 DAN UU 12/1964
- Pada hakekatnya bersifat final
kecuali apabila diajukan banding oleh
salah satu/para pihak ke P4 Pusat
bagi putusan P4 Daerah atau ke
PT TUN bagi putusan P4 Pusat untuk
semua jenis perselisihan
sebagaimana diatur dalam
UU 22/1957 dan UU 12/1964.
- Putusan PT TUN dapat diajukan
Kasasi ke MA
Perselisihan Hak
Perselisihan PHK
Putusan Pengadilan HI tidak dapat digugat ke PT TUN
(Terjaminnya kepastian hukum dan penyelesaian yang lebih cepat)
LANJUTAN
PERBANDINGAN
UU PPHI
UU 22/1957 DAN UU 12/1964
WAKTU PENYELESAIAN
- Bipartit 30 hari kerja
- Mediasi, Konsiliasi 30 hari kerja
- Arbitrase 30 hari kerja dan dapat
diperpanjang 14 hari kerja atau
kesepakatan.
- Pengadilan H I 50 hari
- MA 30 hari
- Penyelesaian pada Pengadilan
Hubungan Industrial dikenal dengan
Putusan Sela dan pemeriksaan
dengan cara cepat. (Ps. 96 ayat (1),
(2), (3) dan (4))
-
-
Baik di P4 Daerah maupun
di P4 Pusat, waktunya tidak
dibatasi
Perkara yang diputus P4 Pusat
dan digugat ke PT TUN,
penyelesaiannya sangat lama
Penyelesaian secara sederhana, cepat, adil dan murah
(Azas dalam UU No. 14 tahun 1970)
LANJUTAN
PERBANDINGAN
UU PPHI
UU 22/1957 DAN UU 12/1964
PELAKSANAAN PUTUSAN
Dilaksanakan sendiri oleh
Pengadilan Hubungan Industrial
(Pengadilan Negeri)
Apabila tidak dapat dilaksanakan
maka minta bantuan Pengadilan
Negeri (Eksekusi)
Nilai Gugatan dibawah
Rp. 150.000.000,- tidak dikenakan
biaya termasuk biaya eksekusi
Biaya eksekusi tidak dibedakan
dengan kasus-kasus diluar
ketenagakerjaan (cukup mahal)
LANJUTAN
PERBANDINGAN
UU PPHI
MA (HAKIM KASASI) (Ps 60 (2)
dan Ps. 113 s/d Ps 115)
Susunan Pengadilan HI pada MA
- 1 (satu) Hakim Agung
- 2 (dua) Hakim Ad-Hoc pada MA
- Panitera
UU 22/1957 DAN UU 12/1964
MA
Tidak ada perbedaan penanganan
dengan kasus-kasus di luar
bidang ketenagakerjaan
LANJUTAN
PERBANDINGAN
UU PPHI
UU 22/1957 DAN UU 12/1964
SANKSI
ADMINISTRATIF (Ps. 116 s/d 122)
Dikenakan kepada :
1.
Mediator
Tindakan
disiplin PNS
2.
Panitera Muda
3.
4.
Konsiliator
Arbiter
Teguran tertulis s/d
pencabutan tetap
LANJUTAN
PERBANDINGAN
UU PPHI
UU 22/1957 DAN UU 12/1964
SANKSI
KETENTUAN PIDANA
Berlaku untuk Saksi, Konsiliator, Arbiter
dan Hakim :
-Pidana Kurungan : 1 – 6 bulan atau
-Denda : Rp. 10 juta – Rp. 50 juta.
UU 22/1957 :
Hukuman Kurungan Maks.
3 bulan atau denda Maks.Rp. 10 ribu.
UU 12/1964 :
Tidak ada sanksi Adm dan Pidana
KETENTUAN PERALIHAN
(Ps. 124)
1. P4 Daerah dan P4 Pusat tetap melaksanakan fungsi dan tugas
sampai dengan terbentuknya Pengadilan HI;
2. Dengan terbentuknya Pengadilan HI maka kasus yang
diajukan kepada :
- P4 Daerah atau Lembaga lain yang setingkat, yang belum
diputus diselesaikan oleh Pengadilan HI
- P4 Daerah atau Lembaga lain yang setingkat, yang
dimintakan Banding masih dalam tenggang waktu 14 hari
diselesaikan oleh MA
- P4 Pusat atau Lembaga lain yang setingkat, yang belum
diputus diselesaikan oleh MA
- P4 Pusat atau Lembaga lain yang setingkat, yang
dimintakan banding masih dalam tenggang waktu 90 hari
diselesaikan oleh MA
PEMBERLAKUAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DIBERLAKUKAN
TERHITUNG MULAI 14 JANUARI 2005 (PS. 126)
PERPU NO.1 TAHUN 2005 TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN UU.
NO. 2 TAHUN 2005 TENTANG PPHI MENJADI DILAKSANAKAN PADA
TANGGAL 14 JANUARI 2006
30 HARI
PROSEDUR PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MAHKAMAH AGUNG
30 HARI
KERJA
(KASASI)
PEMBATALAN
P. PHK
P. HAK
PUTUSAN
FINAL
ARBITER
Ps 115
PENGADILAN PHI
50 HARI
KERJA
PB
PB
Ps. 103
KONSILIASI
MEDIASI
30 HARI
KERJA
SEPAKAT 2 PIHAK
Ps 15,
Ps 25,
Ps 40 (1)
DINAS YG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN
PB
BIPARTIT
30 HARI
KERJA
Ps. 3 (2)
KEPENTINGAN
SP/SB
HAK
PERSELISIHAN
PHK
140
HARI
KERJA