Transcript Penyelesaian Perselisihan Perburuhan & PHK 4

P3PHK
(Kuliah IV)
Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Bag .1
copyright by
dhoni.yusra@2006
1
• Prinsip Hubungan Industrial Pancasila
yang
dianut
di
Inodnesia
harus
dipergunakan
sebagai
acuan
dalam
mengatasi/ memecahkan persoalan yang
timbul dalam bidang keternagakerjaan.
• Setiap keluh kesah di tingkat perusahaan
dan masalah-masalah ketenagakerjaan
harus
bisa
diselesaikan
secara
kekeluargaan atau musyawarah untuk
mencapai mufakat
copyright by
dhoni.yusra@2006
2
• Tidak semua keluh-kesah atau masalah
ketenagakerjaan
dapat
diselesaikan
dengan kekeluargaan atau musyawarah
• Persoalan tidak tercapainya kesepakatan
dalam penyelesaian secara kekeluargaan
atau musyawarah
karena perbedaan
permahaman atau persepsi mengenai hal
yang berkenaan dengan hubungan kerja
atau syarat-syarat kerja
copyright by
dhoni.yusra@2006
3
• Menurut UU No. 22 Tahun 1957, UU No. 12 Tahun
1964, KepMenaker Taun 2000 mensyaratkan
segala perselisihan perburuhan harus terlebih
dahulu dimusyawarahkan antara pihak buruh dan
majikan
yang
dalam
praktek
disebut
penyelesaian secara bipartit
• Apabila
penyelesaian
ini
tidak
mencapai
penyelesaian, maka atas kesepakatan para pihak
maka penyelesaian ini dapat diserahkan kepada
Arbitrase (Meski dalam praktek tidak pernah
ditemui) atau kepada petugas dari Kantor Dinas
tenaga Kerja yang secara praktek disebut
pegawai perantara, atau disebut juga tingkatan
tripartit
copyright by
dhoni.yusra@2006
4
• Apabila dalam tingkatan ini masih muncul
ketidaksepakatan,
maka
penyelesaian
tingkat lanjut adalah melalui P4D (Panitia
Penyelesaian
Perselisihan
Perburuhan
Daerah) berdasarkan rekomendasi dari
pegawai perantara
• Dalam tingkatan ini permasalahan yang
masuk selain berdasarkan rekomendasi
dari pegawai perantara (perselisihan
kepentingan), juga termasuk persoalan
PHK yang jumlahnya <10 orang
copyright by
dhoni.yusra@2006
5
• UU No. 22 Tahun 1957 yang dipergunakan
sebagai
landasan
penyelesaian
perselisihan hubungan industrial ternyata
belum dapat mewujudkan penyelesaian
secara sederhana, cepat, adil dan murah
• Amanat yang diberikan kepada P4D
sebagai lembaga arbitrase, ternyata tidak
menjadikan lembaga tersebut dapat
menerbitkan putusan yang bersifat final
and binding, bahkan putusan tersebut
dapat dimintakan banding ke P4P, atau
veto menteri
copyright by
dhoni.yusra@2006
6
• Bahkan setelah diundangkan UU No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, menjadikan putusan P4D atau
P4P menjadi subjek sengketa karena
putusan tersebut dapat diaktegorikan
sebagai keputusan tata usaha negara,
sehingga bagi pihak yang tidak puas,
dalam tenggang waktu 90 hari dapat
mengajukan
gugatan
ke
PTTUN
(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara)
copyright by
dhoni.yusra@2006
7
• Upaya
untuk
menggantikan
peraturan perundang-undangan yang
tidak sesuai melahirkan UU No. 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
copyright by
dhoni.yusra@2006
8
Perselisihan Perburuhan
• Perselisihan Perburuhan antara pekerja dan
pengusaha, dahulu dibagi 2 kelompok, yaitu :
– Perselisihan
hak,
ini
memiliki
maksud
perselisihan yang menyangkut hak yang telah
dilindungi undang-undang atau hak itu telah
ada, seperti UMP/R, THR, cuti, lembur,
pesangon, jamsostek, serikat pekerja, mogok,
dll seperti yang diatur dalam uu
– Perselisihan Kepentingan merupakan jenis
perselisihan akan syarat-syarat kerja atau hak
itu
belum
ada/
muncul
namun
ingin
dimunculkan sehingga perlu dirundingkan
terlebih dahulu, seperti upah sundulan, cuti
panjang, tunjangan perumahan
copyright by
dhoni.yusra@2006
9
Penyebab perselisihan
• Macam timbulnya perselisihan ada kalanya
dari perilaku majikan, atau tindakan buruh
itu sendiri.
• Perselisihan hak lebih banyak disebabkan
karena tindakan pengusaha seperti tidak
embayar
upah
UMP/R,
pembayaran
lembur tidak sesuai, iuran jamsostek tidak
sesuai
dengan
upah
sebenarnya,
menghalang-halangi pembentukan serikat
pekerja
copyright by
dhoni.yusra@2006
10
• Adapun
penyebab
perselisihan
kepentingan
umumnya
disebabkan
tuntutan
pekerja
yang
meminta
penambahan
fasilitas,
sarana
dan
prasarana, yang sebelumnya tidak/ belum
diatur dalam KKB dan juga tidak diatur
dalam undang-undang/ regulasi lainnya,
misalnya permintaan kenaikan upah yang
merupakan konsekuensi kenaikan BBM
yang dinaikkan pemerintah secara sepihak
copyright by
dhoni.yusra@2006
11
• Menurut Charles D. Drake dalam
Aloysius
Uwiyono
(2001:215)
perselisihan antara pekerja/ buruh
dengan pengusaha dapat terjadi
karena didahului oleh pelanggaran
hukum juga dapat terjadi karena
bukan pelanggaran hukum
copyright by
dhoni.yusra@2006
12
• Menurut Charles, perselisihan perburuhan karena
pelanggaran hukum disebabkan karena :
– Adanya perbedaan paham dalam pelaksanaan
hukum perburuhan, hal ini tercermin dari
tindakan pekerja/ buruh atau pengusaha yang
melanggar suatu ketentuan hukum. Misalnya
tidak
mengikutsertakan
pekerja
dalam
program jamsostek, tidak memberikan cuti,
upah dibawah UMR
– Tindakan
pengusaha
yang
diskriminatif,
misalnya jabatan, jenis pendidikan, jenis
pekerjaan, masa kerja yang sama tapi karena
ada
perbedaan
etnis,
jenis
kelamin
diperlakukan berbeda
13
copyright by
dhoni.yusra@2006
• Sedangkan perselisihan perburuhan yang terjadi
tanpa
didahului
oleh
suatu
pelanggaran,
umumnya disebabkan oleh:
– Perbedaan dalam menafsirkan hukum perburuhan,
misalnya cuti melahirkan ketika gugur kandungan
menurut pengusaha, buruh wanita yang mengalami
keguguran tidak berhak atas cuti hamil secara penuh,
namun menurut serikat pekerja/ pekerja tetap diberikan
dengan upah penuh
– Terjadi ketidaksepahaman dalam perubahan syaratsyarat kerja, misalnya buruh/ serikat buruh menuntut
kenaikan upah tetapi pengusaha tidak menyetujui
copyright by
dhoni.yusra@2006
14
• Perselisihan industrial yang terjadi
dapat mengenai hak yang telah
ditetapkan atau dapat juga
mengenai keadaan ketenagakerjaan/
syarat-syarat kerja yang belum
ditetapkan dalam perjanjian kerja,
PP, PKB atau perundag-undangan
copyright by
dhoni.yusra@2006
15
Perselisihan Hubungan
Industrial
• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan
dalam Pasal 1 Angka 1 Perselisihan Hubungan
Industrial adalah :
– Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan
antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh
karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja,
dan perselisihan anatar serikat pekerja/ serikat buruh
dalam suatu perusahaan
copyright by
dhoni.yusra@2006
16
• Perselisihan Hubungan Industrial
selanjutnya membagi perselisihan
menjadi :
– Perselisihan hak
– Perselisihan kepentingan
– Perselisihan pemutusan hubungan kerja
– Perselisihan antar serikat pekerja/
serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan
copyright by
dhoni.yusra@2006
17