Transcript Perselisihan Hubungan Industrial dalam Kerangka Social Dialogue

Perselisihan Hubungan
Industrial dalam Kerangka
Social Dialogue yang Efektif
Indah Saptorini, MH
ICEM National Coordinator (Indonesia)
Monitoring MNC & Social Dialogue Project
0816 727 486
[email protected]
Review permasalahan UU 13/2003


Undang-undang perburuhan hanyalah
jaring pengaman yang sangat normatif;
Lemahnya Pengawasan Perburuhan
• Pegawai pengawas yang tidak maksimal
bekerja dan terima suap;
• Sistem /birokrasi yang panjang nota dinas
ke-1, nota dinas ke-2, dst
• Indonesia telah ratifikasi Konvensi ILO No. 183
tentang pengawasan perburuhan
• Lemahnya aplikasi pasal pidana perburuhan
Review Permasalahan
UU 13/2003

Polisi yang enggan mempelajari undangundang perburuhan sebagai bagian dari
pidana khusus;
• Laporan tidak ditindaklanjuti.
• Laporan ditindaklanjuti, tetapi lama prosesnya
dan perkara cenderung “dijual” kepada pihak
pengusaha.
• Laporan ditindaklanjuti, karena polisi takut
dengan tekanan dari massa aksi.

Kasus FSPMI di Pasuruan
• “sangat cepat” merespon laporan pihak
pengusaha.
Review Permasalahan UU 13/2003

Tren Kasualisasi buruh
• Pekerja tetap menjadi pekerja outsourcing
• Outsourcing seperti kuda troya


Pekerjaan yang 3D, Dirty (Kotor), Dangerous (berbahaya),
Difficult (sulit) yang tidak ingin dikerjakan oleh pekerja
tetap di kerjakan oleh pekerja outsourcing
Keuntungan Bagi Perusahaan
• Menghindari tanggung jawab hukum
• Menyingkirkan buruh dari lingkup kesepakatan hasil
negosiasi (PKB)
• Mengelola anggaran lebih fleksibel
• Memanipulasi angka tenaga kerja
• Easy to Fire dan Easy to Hire
Review kendala UU 2/2004



Jargon “cepat, murah, dan adil” tidak terbukti,
sudah hampir 4 tahun sejak PHI disahkan;
Sistem beracara yang rumit membebani serikat
pekerja para pengurus berlomba2 sekolah
hukum dan sibuk dengan aktivitas di PHI tapi
lalai mengorganisir dan memperbaiki serikatnya
Putusan PHI sulit untuk di eksekusi
• Kasus PT DI


Lamanya proses peradilan, menjadikan
pekerja/serikat pekerja tidak mampu bertahan
lama menjalani proses
Mafia peradilan (panitera hingga Majelis Hakim)
Review Kendala UU 2/2004
Peradilan perburuhan pada akhirnya
membatasi ruang-ruang dialog yang
seharusnya dilakukan oleh genuine
trade union untuk melakukan
negosiasi/berunding bersama kepada
Pengusaha;
 Sebaliknya peradilan perburuhan
menjadi tameng bagi pengusaha
untuk lalai dari kewajiban hukumnya

Apa itu social dialogue?






Apa arti dari Dialog?
Percakapan yang bersifat informal, personal,
pembicaraan individual .
Dialog bersifat formal/resmi,
organisasi/kelembagaan, pembicaraan kolektif.
Topik atau agenda dibutuhkan untuk dialog, akan
tetapi topik dan agenda tidak diperlukan untuk
sebuah percakapan.
Untuk mendapatkan topik atau agenda berarti
menghasilkan kesimpulan atau akibat selama atau
sesudah pembicaraan.
Ini berarti hasil dari sebuah dialog adalah panduan
beberapa hasil dan akibat.
Apa itu social dialogue?

ILO: social dialogue adalah “segala bentuk
dari negosiasi dan konsultasi terkait dengan
beberapa isu tertentu, termasuk didalamnya
berbagi informasi antara pekerja, pengusaha,
dan pemerintah.
Social dialogue bersifat formal, melembaga,
dan perbincangan kolektif antara pekerja,
pengusaha, pemerintah untuk bersepakat dalam
informasi, Perjanjian Bersama , dan Pembuatan
Kebijakan
Apa itu social dialogue?

Social Dialogue akan menghasilkan;
• Perjanjian Kolektif
• Partisipasi Pekerja dalam
Managemen(Pembagian Informasi dan
Konsultasi)
• Partisipasi Pekerja dan Pengusaha dalam
pembuatan kebijakan pemerintah
• Kerjasama/situasi ekonomi perburuhan
yang tenang didukung oleh serikat buruh
yang kuat dan aktif.
Untuk dapat “berdialog” genuine
trade union harus…

Kuat dan mempunyai posisi tawar
yang baik;
• Dukungan anggota yang kuat
• Kepemimpinan yang tidak korup
• Good knowledge  teknik berunding,
international standards,dll
• Iuran serikat sebagai support financial
utama
• Jejaring dengan federasi dan GUF (UNI)
Diskusi Kelompok
Kekuatan Internal
Kelemahan Eksternal
Kekuatan Eksternal
Kelemahan Eksternal
Diskusi Kelompok
Social Dialogue,
Mungkinkah Terjadi?